NTB Berjuang Melawan Tingginya Angka Pernikahan Dini

The Jakarta Post, halaman 5

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki alasan kuat untuk menekan tingginya angka pernikahan dini di wilayah tersebut, karena hal itu ditenggarai menjadi penyebab meningkatnya angka perceraian dan kemiskinan.

Pada 2014, Pemerintah provinsi NTB kemudian mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur batas usia perkawinan untuk lelaki dan perempuan yaitu 21 tahun.  Batas usia tersebut lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam UU Perkawinan tahun 1974, yaitu 16 tahun.

Namun, peraturan daerah tersebut belum menunjukkan hasil yang positif. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Privinsi NTB, Lalu Makripuddin, belum lama ini menuturkan bahwa berdasarkan data yang dikumpulkan dari 10 kabupaten di Provinsi NTB pada tahun lalu, diketahui bahwa sebanyak 58 persen dari 1.4 juta pasangan ternyata menikah sebelum usia 19 tahun.

Makripuddin mengatakan, jumlah pasangan yang menikah sebelum usia 19 tahun diperkirakan sebanyak 500.000 hingga 700.000 pasangan. Persentase ini lebih tinggi dari rata-rata nasional, yaitu sebesar 34 persen. Ia menambahkan bahwa dari 58 persen pasangan yang menikah muda tersebut, sebanyak 20 persennya menikah sebelum usia 15 tahun.

Tingginya angka persentase tersebut membuat NTB menduduki posisi ketiga tertinggi sebagai provinisi dengan tingkat angka pernikahan dini setelah Provinsi Kalimantan Selatan dan Jawa Barat.

Makripuddin mengatakan, tingginya angka pernikahan dini tersebut telah menjadi masalah di NTB, karena memiliki andil akan tingginya jumlah kasus perceraian dan meningkatnya angka kemiskinan. Hal itu menyebabkan banyaknya perempuan muda menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri. Makripuddin juga menyebut bahwa pernikahan dini juga berdampak negatif bagi kesehatan, ketahanan keluarga, pendidikan dan ekonomi. Karena, secara fisik dan mental, mereka belum siap menjadi dewasa.

Pasangan yang menikah muda juga dikatakan memiliki tingkat resiko perceraian enam kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang menikah dalam usia yang lebih matang. Kesulitan ekonomi sering disebut sebagai faktor yang menyebabkan retaknya pernikahan para pasangan muda di NTB, karena hal itu memaksa mereka untuk bekerja di luar negeri dan meninggalkan pasangan mereka sendirian. Pada akhirnya, ia menambahkan, kaum perempuanlah yang paling menderita akibat perceraian ini karena biasanya merekalah yang mengambil alih hak asuh anak-anaknya. Hal itu semakin membuat mereka sulit untuk bekerja.

Tingginya tingkat pernikahan dini di NTB disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor budaya, rendahnya tingkat pendidikan dan status ekonomi.

NTB Struggles to Fight Early Marriage Trend

The Jakarta Post, page 5

The West Nusa Tenggara (NTB) province has every reason to curb the trend of early marriage, which it believes has led to a rise not only in divorce rates but also in poverty rates.

That is why the province decided to issue a regulation in 2014 placing the marriage age at 21 both men and women, which is higher than 16, the age limit set by the 1974 Marriage Law.

However, the regulation has yet to yield positive results. Lalu Makripuddin, head of the provincial Family Planning Agency (BKKBN), said recently that based on the agency’s data collected from 10 regencies in the province last year, 58 percent out of 1.4 million sexually active married couples were younger than 19 when they tied the knot.

Makripuddin said there are a total of 500,000 to 700,000 couples that got married before age 19. The percentage is higher than the national average, which is 34 percent. He adding that out of the 58 percent of the young married couples, 20 percent were married before 15 years of age.

The high percentage has made NTB the province with the third highest rate of early marriage after South Kalimantan and West Java.

Makripudin said the trend of early marriage has become a problem in NTB. The trend, he said, had contribute to the high number of divorce case and also increased the poverty rate, which has pushed many young women to go overseas and live as migrant workers. He said early marriage has a lot of negative impact on health, family resilience, education and the economy because the couples are not ready to be adults, physically and mentally.

Couples who married young reportedly had divorce risk six times higher than those who married at more mature ages. Economic hardship is often cited as a factor that cause early marriage to crumble in the province as it usually forces husbands or wives to work overseas, thus leaving their spouses alone. Women, he said, suffered the most as they usually took custody of the children, which made it more difficult for them to work.

The high rate of early marriage in the province was caused by factors including culture, education level and economic status.

Banyak Kendala Riset Agama di PTKIN

Republika, halaman 12

Dewan Penasihat Pusat Pengkajian dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Jamhari Makruf mengatakan, riset di bidang ilmu sosial, terutama keagamaan masih sedikit. Menurutnya, dana peneletian menjadi salah satu kendalanya. Hal itu diungkapkan Jamhari di sela-sela Workshop Nasional tentang Hambatan-Hambatan Riset di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), Selasa (14/3).

Ia berpendapat  bahwa keterbatasan anggaran tersebut mengakibatkan kajian-kajian khusus seperti riset tafsir, hadis, dan lainnya kurang berkembang di Indonesia. selain itu, adanya birokratisasi penelitian yang masih dianggap sebagai proyek dimana pelaporan penelitian masih mirip dengan pelaporan untuk mendapatkan tender barang, juga turut menjadi kendala.

Jamhari mengimbau kepada para dosen di PTKIN untuk meningkatkan kemampuan meneliti dan menulis mereka karena Indonesia banyak terdapat data dan informasi yang bisa dijadikan tulisan.  Saat ini, lanjutnya, dosen masih dianggap sebagai staf kantor yang diam terus di dalam kelas untuk mengajar, dan tidak terjun ke masyarakat.

Sementara itu, kasubdit Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Masyarakat Ditjen Pendidikan Kementerian Agama, Muhammad Zain, mengatakan, harus ada pembinaan bagaimana membuat dosen sadar bahwa mereka adalah dosen peneliti. Pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan budaya riset tersebut dengan merancang program research skill sebagai salah satu upaya menumbuhkan semangant meneliti para dosen.

Many Obstacles in Conducting Religion Research in PTKIN

Republika, page 12

Advisory Council of the UIN Syarif Hidayatullah Study and Society Center (PPIM) – Jakarta, Prof Jamhari Makruf said that researches in the field of social sciences, particularly in religion affairs are still limited. According to him, research funds are one of the constraints. It was revealed by Jamhari on the sidelines of the National Workshop on Research Constraints at the State Islamic Religious Affairs Higher Education (PTKIN), Tuesday (14/3).

He argued that the budget constraint has resulted in the limited developments of special studies such as tafsir, hadith, and others in Indonesia.  Besides that the bureaucratization of researches in which it is still considered as projects where reporting is similar to submitting reports to obtain goods tender purposes  is  also a constraint.

Jamhari appealed to the faculty in PTKIN to improve their research and writing abilities because Indonesia has a lot of data and information that can be turned into papers.  He continued that currently lecturers are still regarded as office staff who continue to stay in classrooms to teach, and do not get involved in communities/society.

Meanwhile, the Head of Sub-directorate of Research, Scientific Publications, and Community Services of the Directorate General of Education of the Ministry of Religious Affairs, Muhammad Zain, said that there should be guidance on how to make lecturers aware that they are researcher faculty.  His party continues to strive to improve the research culture by designing research skills programs as an effort to foster the researching spirit of the lecturers.

Pelajar Padang Tolak Jadi Target Rokok

Republika, halaman 5

Sebanyak 250 pelajar perwakilan 30 SMP se-Kota Padang, Sumatera Barat yang didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Ruang Anak Dunia (Ruandu) Foundation menggelar aksi penolakan menjadi target industri rokok. Kegiatan ini merupakan aksi simpatik untuk memperlihatkan bahwa anak muda dan remaja di Padang sebenarnya menolak menjadi target industri rokok.

Hal itu diungkapkan Ketua Ruandu Foundation Muharman di Padang, Minggu (19/3) dalam  aksi yang digelar di GOR Agus Salim Padang. Muharman mengatakan, menurut hasil penelitian hampir 48 persen perokok muda terpengaruh oleh adanya iklan rokok di sekitar lingkungan sekolah.

Oleh karena itu, lanjutnya, salah satu tujuan aksi ini juga membuka pikiran anak-anak muda bahwa mereka ditargetkan oleh industri rokok sebagai perokok, ujarnya. Padahal, ujarnya jika anak-anak muda sudah merokok maka bonus demografi bangsa Indonesia pada masa depan akan terancam karena calon-calon pemimpin bangsa tumbuh dengan tidak sehat karena rokok.

Senada Kepala Bidang Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang, Melinda mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai antisipasi awal mencegah anak-anak muda terpengaruh oleh iklan rokok. Sementara, pemerintah Kota Padang sebelumnya akan menerapkan pelarangan iklan rokok pada 2018 terutama di ruang publik sebagai upaya menyelamatkan generasi muda dari bahaya rokok.

Padang Students Reject Being Smoking Targets

Republika, page 5

A total of 250 student representatives of 30 junior high schools from the city of Padang, West Sumatra, who were accompanied by World Children’s Space (Ruandu) NGO Foundation, staged a refusal against being targets of the cigarette industry. This activity is a sympathetic act to show that youths and adolescents in Padang actually reject becoming the targets of the tobacco industry.

This was expressed by Chairman of the Ruandu Foundation, Muharman in Padang, Sunday (19/3) in the action held at the Agus Salim Sports center/GOR-Padang. Muharman said that according to research results nearly 48 percent of young smokers were influenced by cigarette advertising around the school environment.

Therefore, he continued that one of the goals of this action is also to open the minds of youths that they are targeted as smokers by the tobacco industry. In fact, he said that if young people are already smoking then the demographic bonus of the Indonesian people in the future would be threatened because the nation’s future leaders would grow unhealthily due to smoking.

Similarly the Head of Health Promotions of the Padang City Health Agency, Melinda appreciated   these activities as an early anticipation to prevent young people from being influenced by cigarette advertising. Meanwhile, the Padang City administration had previously planned to enforce banning cigarette advertising in 2018 especially in public areas, in effort to save the young generation from the dangers of smoking.

Hari ini Mulai USBN

Indopos, halaman 1

Gelaran ujian akhir bertajuk ujian sekolah berstandar nasional (USBN) untuk jenjang SMA/SMK resmi dimulai hari ini (20/3). Meski baru perdana dijalankan, ujian ini memiliki peran sentral. Yakni menjadi salah satu penentu kelulusan. Di dalam prosedur operasional standar (POS) USBN yang diterbitkan Kemendikbud dijelaskan, ada tiga kriteria yang menentukan kelulusan siswa. Yakni lulus ujian sekolah dan USBN, memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik, dan telah menuntaskan seluruh program pembelajaran. Terkait formulasi pembobotan skor ujian sekolah dan USBN diserahkan ke masing-masing sekolah. Selain itu, sekolah juga dapat menambahkan kriteria kelulusan lainnya, misal, jumlah absensi atau rerata nilai rapor.

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Nizam mengatakan, intinya, kelulusan ditetapkan dari hasil rapat dewan guru di masing-masing sekolah. Posisi USBN yang menjadi salah satu penentu kelulusan, menjadikannya rawan kecurangan. Apalagi 20 sampai 25 persen butir soal ujiannya, adalah titipan dari Kemendikbud. Nizam berharap peserta USBN mengutamakan kejujuran.

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim menjelaskan, memprediksi penyelenggaraan USBN akan disambut antusias oleh siswa. Sebab menentukan kelulusan. Dia berharap pengawasan bisa maksimal, untuk mencegah kecurangan. Selain itu, Ramli berharap USBN bisa menumbuhkan kembali greget ujian akhir yang dua tahun terakhir hilang. Yakni setelah Kemendikbud menghapus fungsi ujian nasional sebagai penentu kelulusan. Dia menjelaskan, untuk sekolah-sekolah tertentu, gairah belajar siswa masih perlu didorong dengan ujian nasional maupun USBN.

USBN Starts Today

Indopos, page 1

Implementation of the final exam called national standard school examination (USBN) for SMA/ SMK officially begins today (20/3). Although this is the premiere run, this test has a central role; namely to be one of the determinants of graduation. In the USBN standard operating procedures (SOP) the USBN published by Kemendikbud was described as having three criteria that determines students’ graduation. Namely passing the school exams and USBN, obtaining an attitude/ behavior score of at least good, and have completed the entire program of study. Related to the formulation of weight of school test scores and USBN is handed over to the respective schools.  In addition, schools can also add other graduation criteria, e.g., the number of absences or report card grade average.

Head of the Education Assessment Center Nizam said, essentially, graduation is determined by the results of the teachers’ council meeting in the respective schools. The USBN position of becoming one of the determinants of graduation makes it prone to fraud. Moreover, 20 to 25 percent of the test items are from Kemendikbud. Nizam hopes USBN participants prioritize honesty.

Chairman of the Indonesian Teachers Association (IGI) Muhammad Rahim Ramli predicts USBN implementation will be welcomed enthusiastically by students, because it determines graduation. He expects supervision to the maximum, to prevent cheating. Additionally, Ramli hopes USBN could regrow interest in the final exams which had been lost in the last two years; namely after Kemendikbud deleted the function of the national exam as a determinant of graduation. He explained, for certain schools, students’ passion/spirit for learning still needs to be driven by the national exam as well as USBN.

Surat Penugasan bagi Guru Honorer

Kompas, halaman 11

Guru honorer di sekolah yang dapat dibayar dengan dana dari bantuan operasional sekolah adalah mereka yang mendapat penugasan dari pemerintah daerah dan disetujui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keberadaan guru honorer di sekolah hanya untuk memenuhi standar pelayanan minimal. Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia M Ramli Rahim mengatakan, dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Daerah (BOS) Tahun 2017 disebutkan pembayaran honor dari dana BOS untuk guru honorer harus ada penugasan dari pemerintah daerah.

Ia mengatakan, ada kemungkinan guru honorer akan mendapat surat keputusan dari pemda. Hal ini membawa angin segar bagi guru honorer, terutama di sekolah-sekolah negeri, untuk bisa mendapatkan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan bagi yang belum punya serta mendapat kesempatan sertifikasi. Selama ini, guru honorer di sekolah negeri tidak bisa disertifikasi karena statusnya bukan guru tetap. Dalam permendikbud itu disebutkan, dana yang dapat digunakan untuk membayar honor bulanan guru di sekolah negeri sebesar 15 persen dari total BOS yang diterima. Adapun di sekolah swasta/yang dikelola masyarakat maksimal 50 persen dari BOS.

Ketua Federasi Aksi Guru indonesia Iwan Hermawan mengatakan, pengakuan keberadaan guru honorer di sekolah dengan diberikannya surat penugasan dari pemda merupakan hal baik bagi guru honorer. Namun, payung hukum dari permendikbud ini harus ada sinkronisasi dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri yang melarang pemda mengangkat guru honorer agar tidak membingungkan daerah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud Sumarna Surapranata mengatakan, jumlah guru honorer di sekolah negeri saat ini 674.775 orang. Guru yang bisa disertifikasi haruslah guru dengan status pegawai tetap. Menurut Sumarna, salah satu penetapan soal pegawai tetap adalah penetapan dari pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk guru, kewenangan ada di pemerintah kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan anak usia dini, serta di pemerintah provinsi untuk pendidikan menengah.

Letter of Assignment for Honorarium Teachers

Kompas, page 11

Temporary teachers in schools who can be paid with funds from the school operational assistance are those who received the assignment from the regional administration and approved by the Ministry of Education and Culture. The existence/ presence of temporary teachers in a school is just to meet the minimum service standards. Chairman of the Association of Indonesian Teachers M Rahim Ramli said in Permendikbud No. 8 of 2017 on Technical Guidelines for Use of Regional Operational Assistance (BOS) Year 2017 mentioned honorarium payment from BOS funds for temporary teachers should have an assignment by the local government.

He said it is likely temporary teachers will receive a decision letter from the regional administrations. It brings fresh air to the temporary teachers, especially in state schools, to be able to get teacher and education personnel unique numbers for those who do not yet have them as well as obtaining certification opportunity. So far, temporary teachers in state schools cannot be certified because their status is not as permanent teachers. In the permendikbud it was mentioned, the funds can be used to pay the teachers’ monthly fees in state schools to the amount of 15 percent of total BOS received. As for the private schools / those managed by the community is for a maximum of 50 percent of the BOS.

Chairman of the Federation of Indonesian Teachers Action Iwan Hermawan said the recognition of the existence of temporary teachers at the schools by providing a letter of assignment from pemda is a good thing for temporary teachers. However, the legal umbrella of this permendikbud should be synchronized with the circular of Minister of the Interior that prohibits regional administrations to appoint honorarium teachers in order not to confuse the regions.

Meanwhile, Director General of Teachers and Education Personnel Kemdikbud Sumarna Surapranata said, the number of temporary teachers in state schools is currently 674,775 people. Teachers who can be certified must be teachers with the status of permanent employee. According to Sumarna, determining employee affairs is set by the staff development officer in accordance with the legislation. For teachers, the authority is in the regency/ city administrations for basic education and early childhood, as well as in the provincial administrations for secondary education.