Surat Penugasan bagi Guru Honorer

Kompas, halaman 11

Guru honorer di sekolah yang dapat dibayar dengan dana dari bantuan operasional sekolah adalah mereka yang mendapat penugasan dari pemerintah daerah dan disetujui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keberadaan guru honorer di sekolah hanya untuk memenuhi standar pelayanan minimal. Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia M Ramli Rahim mengatakan, dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Daerah (BOS) Tahun 2017 disebutkan pembayaran honor dari dana BOS untuk guru honorer harus ada penugasan dari pemerintah daerah.

Ia mengatakan, ada kemungkinan guru honorer akan mendapat surat keputusan dari pemda. Hal ini membawa angin segar bagi guru honorer, terutama di sekolah-sekolah negeri, untuk bisa mendapatkan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan bagi yang belum punya serta mendapat kesempatan sertifikasi. Selama ini, guru honorer di sekolah negeri tidak bisa disertifikasi karena statusnya bukan guru tetap. Dalam permendikbud itu disebutkan, dana yang dapat digunakan untuk membayar honor bulanan guru di sekolah negeri sebesar 15 persen dari total BOS yang diterima. Adapun di sekolah swasta/yang dikelola masyarakat maksimal 50 persen dari BOS.

Ketua Federasi Aksi Guru indonesia Iwan Hermawan mengatakan, pengakuan keberadaan guru honorer di sekolah dengan diberikannya surat penugasan dari pemda merupakan hal baik bagi guru honorer. Namun, payung hukum dari permendikbud ini harus ada sinkronisasi dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri yang melarang pemda mengangkat guru honorer agar tidak membingungkan daerah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud Sumarna Surapranata mengatakan, jumlah guru honorer di sekolah negeri saat ini 674.775 orang. Guru yang bisa disertifikasi haruslah guru dengan status pegawai tetap. Menurut Sumarna, salah satu penetapan soal pegawai tetap adalah penetapan dari pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk guru, kewenangan ada di pemerintah kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan anak usia dini, serta di pemerintah provinsi untuk pendidikan menengah.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s