Anak-Anak Bukan Alat Politik Praktis

Kompas, halaman 12

Anak bukan corong ataupun penambah jumlah massa di dalam kegiatan politik praktis. Pelibatan mereka di dalam politik justru melanggar hak mereka atas perlindungan, kesempatan memahami kebabasan berpikir, dan menarik mereka ke hal yang belum semestinya mereka alami. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Maria Ulfah Anshor mengatakan, orang-orang dewasa di sekitar anak jangan menanamkan wawasan kebangsaan selain Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila.

Maria mengatakan, orangtua dan guru jangan paksakan ideologi politik mereka kepada anak dan menjadikan anak sebagai moda kampanye. Sekolah semestinya tempat anak belajar berbangsa dan bernegara, di dalamnya termasuk kemajemukan. Ia mengatakan, KPAI bersama Komisi Pemilihan Umum telah menandatangani nota kesepahaman bahwa anak tidak boleh diikutsertakan di dalam kampanye politik karena bertentangan dengan UU Pemilihan Kepala Daerah dan UU Perlindungan Anak.

Sementara itu, Ketua Yayasan Cahaya Guru, Henny Supolo Sitepu mengatakan, kewajiban orangtua dan guru adalah mengubah narasi diskriminatif yang ada di sekeliling anak menjadi narasi perdamaian dan keindahan. Di dalam proses itu, anak belajar mengenai kekuatan dia mencerna informasi menurut pola pikirnya. Orangtua dan guru memandu agar mereka bisa melihat informasi yang bias dari sisi lain.

Orangtua bisa berdialog dengan anak dan meminta tanggapan mereka atas narasi diskriminatif yang mereka lihat dari media sosial hingga spanduk di jalan. Khusus guru, mereka sejatinya tak boleh membawa pendapat pribadi atas politik ke dalam kelas. Guru justru harus mengembangkan kemerdekaan berpikir dan sikap kritis siswa karena dua hal itu merupakan modal siswa menjadi pemimpin di masa depan.