FSGI: Pemerintah Harus Kaji Ulang Pelaksanaan USBN

Suara Pembaruan, halaman 16

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan, adanya laporan kebocoran soal ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dari berbagai daerah menunjukkan ketidaksiapan sekolah menyelenggarakan USBN. Pasalnya, kecurangan yang terjadi pada USBN merupakan salah satu permasalahan yang dulu terjadi pada ujian nasional (UN), namun berpindah dari pusat ke daerah. Retno menuturkan, pemerintah harus mengkaji kembali pelaksanaan USBN. Harus ada perbaikan agar sekolah dan siswa tidak melakukan kecurangan, dan siswa tidak dikorbankan dari sistem yang dibuat.

Retno mengatakan, USBN memindahkan permasalahan pusat ke daerah. Seharusnya USBN tidak perlu diadakan jika masih menggunakan standar nasional. Kemampuan siswa diuji menggunakan metode sebelumnya saja, yakni ujian nasional dan ujian sekolah (US).

Retno menambahkan, pada pelaksanaan US, para siswa betul-betul berpikir keras dalam mengerjakan soal. Tidak ditemukan anak yang menyelesaikan dalam waktu singkat. Anak-anak mandiri dan mau berusaha. Terlebih, di US tidak terjadi kebocoran. FSGI pun kembali menyuarakan moratorium UN dan USBN. Jika ingin menyerahkan pada guru, pemerintah harus menyerahkan semuanya sehingga memberikan kelompok kerja guru (KKG) yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) kepercayaan.