Revitalisasi Politeknik Agar Lulusan Politeknik Makin Dilirik Industri

Republika,halaman 5

Sumber daya manusia yang dihasilkan oleh perguruan tinggi vokasi kerap tidak sesuai dengan kebututhan industri. Akibatnya, banyak lulusan pendidikan tinggi ini yang kemudian menjadi pengangguran karena tidak bisa diserap industri. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohammad Nasir.

Menurut Menristekdikti, salah satu upaya menyelaraskan pendidikan tinggi vokasi dengan kebutuhan industri itu, pada bulan November 2016 sebanyak lima menteri sepakat untuk mengembangkan pendidikan keahlian ini. Menindaklanjuti nota kesepahaman tersebut, Kemenristekdikti segera bekerja sama dengan pihak industri merumuskan konsep dan menyusun program revitalisasi untuk pendidikan tinggi vokasi atau politeknik ini.

Program revitalisasi ini sudah dimulai awal 2017 dan dirancang agar semua lulusan pendidikan tinggi vokasi atau politeknik memiliki sertifikat kompetensi sehingga industri mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya. Setiap lulusan politeknik sangat membutuhkan sertifikat kompetensi, guna menunjang keahliannya. Sertifikat ini dikeluarkan oleh lembaga independen dan sebagaian akan ditanggung pemerintah.

Dalam program revitalisasi ini juga akan dilakukan pembaharuan kurikulum, yaitu penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri. Sehingga lulusan memiliki keahlian sebagaimana kebutuhan industri.

Program ini juga akan melakukan pemenuhan dosen dari industri, penerapan dual sistem dengan membangun teaching factory. Revitalisasi ini juga akan melakukan retraining/retooling untuk dosen politeknik yang sudah ada untuk meningkatkan keahliannya.

Direktorat Jendral Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Patdono Suwignjo mengatakan, revitalisasi pendidikan tinggi vokasi bisa terlihat dari apa yang dibutuhkan oleh dunia industri dan kebutuhan itu sudah disiapkan oleh dunia pendidikan. Saat ini perusahaan tidak hanya melihat para pencari kerja hanya dari selembar ijazah, tapi keterampilan dan keahlian juga sangat diperhatikan.

Revitalization of Polytechnics Will Produce Graduates More Attractive to Industry

Republika,page 5

Human resources being produced by the vocational universities are often not suitable to meet the needs of industry. Therefore, many of their graduates become unemployed. This is because they are not capable of operating in industrial fields said Minister of Research, Technology, and Higher Education (Menristekdikti), Mohammad Nasir.

According to Menrisktekdikti, in November 2016, five ministers agreed to develop the education of expertise in an effort to adjust the vocational universities to meet the needs of industry. Following up this memorandum of understanding, Kemenristekdikti immediately cooperated with the industrial parties to formulate the concept and arrange the revitalization program for these vocational universities or polytechnics.

This revitalization program has been started in early 2017.  The program leads all polytechnic graduates to obtain a certificate of competence so that they will be able to get a job according to their competences. In order to support their expertise, every polytechnic graduate will need to obtain a certificate of competence. These certificates will be issued by the independent institution and other certificates would be the responsibility of the government.

In this program, there will be a renewal of the curriculum, an adjustment towards the needs of industry. As a result, the graduates will have the expertise that industry needs.

The program will also fulfill the number of lecturers from industry, the implementation of a dual system through the teaching factory. This revitalization will implement the retraining/retooling by which existing lecturers can upgrade their expertise.

The Directorate General of Institutional of Science, Technology, and Higher Education of Kemenristekdikti, Patdono Suwignjo, said that the revitalization of the vocational universities must be focused on the needs of industry and these needs can be fulfilled by the educational capability. In today’s world, a company doesn’t just measure job seekers according to their certificates, but also in regard to their competence and expertise.

 

 

Mendikbud: Kualitas UNBK Paket C Setara Ujian Formal

Suara Pembaruan, halaman 16

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengatakan, kualitas Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang dilakukan program Pendidikan Kesetaraan Program Paket C setara dengan sekolah formal. Sebelumnya, Mendkbud khawatir dengan penerapan UNBK bagi Program Kesetaraan Paket C tersebut. Namun, fakta dilapangan justru menunjukan, bahwa semuanya dapat diatasi dan berjalan sangat lancar, meski peserta ujian tidak semuanya berusia muda lagi.

Muhadjir sempat meninjau pelaksanaan UNBK di Malang, Jawa Timur di dua sekolah dari 10 sekolah yang ditunjuk menyelenggarakan UNBK bagi Program Paket C, yakni SMK Negeri 4 dan SMP Negeri 5. Menurut dia, kualitas penyelenggaraan UN untuk pendidikan kesetaraan juga semakin baik dan tidak perlu diragukan lagi meski sering kali masih dianggap hanya sebagai formalitas.

Pada bagian lain ia mengemukakan, penyelenggaraan UN Pendidikan Kesetaraan Program Paket C pada tahun ini hampir seluruhnya berbasis komputer dengan jumlah perserta mencapai 626 orang. Kota Malang adalah kota yang nyaris 100% menyelenggarakan UNBK tahun ini.

Program Paket C tersebut didata dari 10 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan satu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Dari 626 peserta tersebut, enam peserta di antaranya berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Lowokwaru, namun mereka masih mengikuti UN berbasis pensil kertas (UNPK).

Mendikbud: Standard of UNBK for High School Equivalency is Equal to the Formal Exam

Suara Pembaruan, page 16

The Ministry of Education and Culture (Mendikbud), Muhadjir Effendy, said that the standard of the Computer-Based National Exam (UNBK) that was conducted by the High School Equivalency Program was equal to that of the formal school. Initially, Mendikbud had held some reservations about the UNBK implementation for such High School Equivalency. However, the reality was that each problem was resolved and the exam ran smoothly, even though its participants were no longer young.

This was on the occasion that Muhadjir reviewed UNBK implementation at SMK Negeri 4 and SMP Negeri 5, two of the ten schools in Malang, East Java that had been appointed to implement the UNBK for the High School Equivalency Program. In his opinion, the quality of the UN implementation for the Equivalency Program went better than expected and was trusted. This was different from the viewpoint that considered the Program to be only a formality.

On other matters, he stated that almost all of the UN implementation for the High School Equivalency Program had been computer-based this year There were 626 participants in total and almost 100 percent implementation of UBNK in the city of Malang this year.

Such High School Equivalency Program data was input from the Community Learning Activity Center (PKBM) and one Learning Activity Workshop (SKB). Of 626 participants, there were 6 participants from the Correctional Institution (Lapas) Class I Lowokwaru. However, they still took the Pencil and Paper Based National Exam (UNPK).

 

Program Bela Negara Diusulkan Ganti Program Ospek

www.jakartaglobe.id

Pemerintah berencana mengganti program orientasi studi dan pengenalan kampus (ospek) dengan program bela negara. Hal itu diungkapkan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, Senin (17/04).

Menhan memprakarsai program pendidikan Bela Negara tersebut pada tahun lalu. Program itu bertujuan untuk menanamkan patriotisme di kalangan anak muda dan melindungi mereka dari pengaruh asing, termasuk paham radikalisme, terorisme, dan narkoba.

Program baru untuk para mahasiswa baru tersebut akan mencakup kegiatan-kegiatan di luar kelas seperti baris berbaris serta pelatihan P3K (pertolongan pertama pada kecelakaan). Untuk Kegiatan didalam kelas akan diisi dengan penanaman nilai-nilai dan fungsi Pancasila agar tertanam dalam diri para mahasiswa budaya anti korupsi dan radikalisme.

Hasil studi yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2011 dan lembaga pemikir Islam, Maarif Institute, pada 2013, menemukan bahwa berkembangnya dukungan untuk pembentukan negara Islam di Indonesia banyak terjadi di kampus-kampus di Tanah Air.

Program ospek juga akhir-akhir ini dirusak dengan banyaknya tindakan kekerasan, dimana hampir tiap tahunnya menghiasi berita-berita di media mulai dari mahasiswa terluka parah, atau bahkan meninggal saat ospek. Kegiatan ini menjadi ajang balas dendam para senior yang ingin mengulang perlakuan yang mereka terima selama mengikuti ospek.

Ryamizard mengatakan, rencana tersebut telah dibahas bersama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir dan juga telah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo.

Military Program Set to Replace Student Orientation on Campuses

www.jakartaglobe.id

The government plans to replace student orientation at universities with a military-run program, Defense Minister Ryamizard Ryacudu said on Monday (17/04).

The minister initiated the program, called “Bela Negara” (“Defend the Nation”), last year to instill patriotism among the youth and shield them from foreign influences, which he said at the time included radicalization, terrorism and drugs.

The new program for university freshmen would include outside classroom activities as well as field-marching and first-aid training. The classroom activity would instill the values of Pancasila and aim to instill in students a culture that opposes corruption and radicalism.

Studies by the Indonesian Institute of Sciences (LIPI) in 2011 and Islamic think-tank, the Maarif Institute in 2013, found growing support on many of the country’s campuses for the establishment of an Islamic state in Indonesia.

The current student orientation program, known as ospek, has also been marred by violence. Almost every year, there are media reports of freshmen who are severely injured, or even killed, during orientation. These activities serve as a pretext for violent bullying by senior students eager to repeat the treatment they received during their orientation.

Ryamizard said he has discussed the plan with Research Technology and Higher Education Minister Muhammad Nasir and also received the blessing of President Joko “Jokowi” Widodo to move forward with the plan.

Link: http://jakartaglobe.id/news/military-program-set-to-replace-student-orientation-on-campuses/

Syarat Terakreditasi, PT Bisa Buka Prodi PPG

Indopos, halaman 2

Tahun ini, Kementerian Riset, Teknologi (Ristek) dan Pendidikan Tinggi (Dikti) akan membuka Program Studi (Prodi) Pendidikan Profesi Guru (PPG). Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Kelembagaan Iptek dan Dikti Patdono Suwignjo.

Patdono mengatakan, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu guru dan pendidikan di Indonesia. Selain itu, peluncuran prodi PPG juga untuk mendukung terbentuknya tenaga pengajar yang kompeten. Sebelumnya pihaknya juga telah membuka pendidikan profesi insinyur.

Patdono menyebutkan, Prodi PPG akan dibuka di semua Perguruan Tinggi (PT). Hanya saja, PT tersebut harus memenuhi persyaratan, yakni terakreditasi lembaga dan prodi S1-nya. Atas keberadaan prodi ini, Kemenristekdikti juga akan menghapuskan syarat peserta PPG yang harus mengikuti program Sarjana Mendidik di kawasan 3T (SM3T). Karena menurutnya PPG bisa dibuka seluruh perguruan tinggi, baik di Jawa atau di luar Jawa.

Dia menuturkan, tujuan SM3T untuk melatih calon guru di daerah. Karena sebetulnya proses pendidikannya itu tidak di daerah. Menurutnya, untuk mendaftar prodi PPG tidak diharuskan fresh graduated. Kesempatan juga diberikan kepada guru yang belum sempat mengikuti PPG.

For Accreditation Requirements, Universities can establish Teachers’ Profession Education Study Program (PPG Prodi)

Indopos, page 2

This year, the Ministry of Research, Technology and Higher Education (Menristek-Dikti) will open a Teachers’ Profession Education Study Program (PPG Prodi). This was disclosed by the Director General of Institutional Science Technology and Higher Education, Patdono Suwignjo.

Patdono said that the policy aims to improve the quality of teachers and education in Indonesia. In addition the launch of the PPG study program is also to support the formation of competent teaching staff. Previously it had also opened an engineering profession education program.

Patdono said that the PPG Prodi will be opened in all Universities (PT). However the PTs must meet the requirements, namely accreditation of their institutions and S1/undergraduate programs. On the existence of this study program, the Kemenristekdikti will also remove the requirement of PPG participants required to follow the Undergraduates Educating in 3T regions (SM3T) program. Because according to him the PPG can be opened in all universities, either in Java or outside Java.

He said that the goal of the SM3T is to train prospective teachers in the regions. Because actually their study/education process is not in the regions. According to him, those who register for the PPG prodi are not required to be fresh graduates. Opportunities are also given to teachers who have not participated in the PPG.

 

Guru Diminta Gali dan Ajarkan Sejarah Lokal

www.republika.co.id

Direktur Sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Triana Wilandadi mengajak guru untuk menggali sejarah lokal di daerah masing-masing dan mengajarkan pada siswa agar mengetahui sejarah daerahnya. Hal itu diungkapkan Triana pada pembukaan Internalisasi Nilai Kebangsaan di Perbatasan 2017, di Siak, Ahad (16/4) malam.

Triana mengatakan, seluruh guru IPS dan sejarah yang hadir dalam kegiatan tersebut pernah mengikuti workshop guru sejarah dan memiliki wawasan penulisan sejarah lokal. Menurutnya, guru sebaiknya mulai mengajak siswa dan memberikan tugas kepada mereka untuk menggali sejarah lokal, agar mengetahui sejarah daerahnya sendiri sebelum mengenal sejarah nasional.

Dalam kegiatan tersebut, guru SMP dan SMA dari 34 provinsi di Indonesia akan mengunjungi situs cagar budaya di Kabupaten Siak yang dipilih karena memiliki banyak sisi sejarah serta peninggalan dan bukti sejarah masih ada semua hingga kini dan untuk mempelajari sejarah Melayu. Triana menuturkan tujuan kegiatan itu adalah untuk meningkatkan kesadaran dan keyakinan komitmen nilai kebangsaan.

Teachers Asked to Delve and Teach Local History

www.republika.co.id

Director of History of the Ministry of Education and Culture, Triana Wilandadi invites teachers to explore local history in their respective areas and teach students to know the history of their regions. This was expressed by Triana at the opening of Internalization of Nationality Values at the Border 2017, in Siak, Sunday night (16/4).

Triana said that all Social Science/IPS and History teachers in attendance of the event had once attended history teacher workshops and have knowledge/insights of local history writing. According to her teachers should begin to invite students and assign them tasks to explore local history in order to know the history of their own regions before getting to know the national history.

In these activities, junior and senior high school teachers from 34 provinces in Indonesia will visit the cultural heritage site in Siak Regency which is chosen because it has many historical parts as well as historical legacy and sites that still exist up to now and also to study Malay history. Triana said that the purpose of the activity is to raise awareness and belief in the commitment of national values.

link: http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/17/04/17/oojfdf284-guru-diminta-gali-dan-ajarkan-sejarah-lokal