Jalur Nonformal Belum Optimal

Kompas, halaman 11

Sejumlah pengelola pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dari sejumlah daerah, Senin (17/4), mengungkapkan bahwa kegiatan di PKBM lebih fokus menyiapkan warga usia sekolah ataupun orang dewasa yang putus sekolah untuk menempuh ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA/SMK). Beberapa bulan sebelum jadwal ujian, warga mulai mendaftar.

Namun, pendidikan nonformal cenderung hanya aktif menjelang digelarnya ujian nasional pendidikan kesetaraan. Proses belajar-mengajar pun dikebut.PKBM menggelar pembelajaran atau bimbingan supaya peserta lulus ujian.

Franky, pengelola PKBM di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, mengatakan, sebenarnya mereka ingin mengembangkan pendidikan nonformal yang lebih berkualitas. Namun, pengajar, sarana, dan biaya operasional minim. Sementara pemerintah daerah belum memahami dan mendukung pendidikan nonformal. Jadi, mereka lebih fokus untuk menyiapkan siswa lulus UN kesetaraan saja.

Senada dengan itu, Kepala Sekolah Satu Atap Terintegrasi Berpola Asrama di Kampung Wasur, Kabupaten Merauke, Papua, Sergius Womsiwor mengatakan, pemahaman pemerintah daerah mengenai pentingnya pendidikan nonformal masih minim. Padahal, pendidikan nonformal terbukti efektif melayani anak-anak Papua yang tidak terjangkau. Oleh sebab itu, ia mengintegrasikan pendidikan keaksaraan fungsional di PKBM untuk menyiapkan anak-anak yang masih berniat belajar untuk siap beralih ke sekolah formal.

Sementara itu, pendiri PKBM Dria Merdeka di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Alexia Netty, mendidik penyandang tunanetra untuk bisa mendapat ijazah hingga Paket C sambil dibekali keterampilan agar bisa mandiri. Pendidikan dilakukan secara inklusif dengan mempertemukan masyarakat biasa dengan penyandang tunanetra supaya bisa saling menerima,.

Terkait hal itu, Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2016 menyoroti belum optimalnya kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pendidikan kesetaraan. Ikhtisar hasil pemeriksaan semester II-2016 menyebutkan, penyelenggaraan pendidikan kesetaraan tidak memenuhi standar yang diamanatkan UU Sisdiknas.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s