The Jakarta Post, halaman 1
Berkembangnya dukungan terhadap ideologi radikal, termasuk mereka yang menyerukan pembentukan kekhalifahan Islam trans-nasional, di beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan persatuan dan pluralisme di Tanah Air.
Kekhawatiran tersebut terlihat jelas pada Kamis (4/5) saat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengumpulkan puluhan wakil rektor bidang kemahasiswaan baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta se-Jabodetabek.
Dalam pertemuan itu, Wiranto mengatakan kepada para akademisi bahwa Indonesia tengah menghadapi ancaman non-konvensional baru terhadap keamanan nasional, yaitu bangkitnya ideologi-ideologi radikal yang mengancam ideologi negara Pancasila. Ideologi ini, katanya, juga tengah berkembang di kampus-kampus.
Wiranto mengatakan, Pancasila adalah falsafah hidup bangsa Indonesia, dan ketika orang mulai membandingkannya dengan falsafah hidup lainnya, maka hal ini sudah dianggap sebagai sebuah peringatan. Sudah ada gejala-gejala untuk mengganti ideologi negara. Setiap ideologi yang menentang Pancasila, baik itu disebut sayap kanan, sayap kiri, ataupun ideologi ekstremis, tidak diperbolehkan untuk disebarkan di kampus-kampus.
Pertemuan tersebut digelar ditengah meningkatnya persepsi bahwa Islam radikal mulai mendapatkan tempat di seluruh Tanah Air. Hal itu dikaitkan dengan kelompok berbasis agama yang dulunya dianggap ormas pinggiran, namun kini menjelma menjadi ormas yang lebih keras dan bahkan memainkan peranan penting dalam Pilkada DKI Jakarta yang digelar baru-baru ini.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Yusron Razak mengakui bahwa ada sekelompok mahasiswa di universitas tersebut yang menunjukan ketertarikannya pada gagasan kekhalifahan atau pemerintahan Islam. Fenomena ini, lanjutnya, tidak hanya terjadi di universitas Islam, tetapi juga di universitas-universitas negeri dan swasta lainnya.
Baru-baru ini, sebuah video yang menampilkan ribuan mahasiswa IPB di kampus Darmaga tengah mengucap sumpah setia untuk pembentukan negera Islam di Indonesia telah menjadi viral. Video tersebut dikatakan sebagai bagian dari Simposium Nasional dari Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang diselenggarkan oleh Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) pada 2016. Namun pihak IPB telah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak turut hadir dalam acara tersebut.
Fenomena tersebut telah menempatkan pihak manajemen universitas berada dalam posisi sulit, karena mereka tidak dapat melarang begitu saja mahasiswa menunjukkan minat atau mendiskusikan ideologi-ideologi tertentu. Yusron menekankan bahwa meskipun beberapa mahasiswa menyatakan ketertarikannya dalam kekhalifahan, namun hal itu tidak berarti juga mereka akan terlibat kekerasan dalam menentang Pancasila. Yusron menambahkan, atas nama kekebasan intelektual, wacana dan diskusi mengenai ideologi apapun tidak boleh dilarang.
Senada dengan Yusron, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Achmad Sofyan Hanif mengatakan, pihak akademisi kampus tidak dapat melarang mahasiswa mereka yang menunjukan ketertarikannya terhadap ideologi kekhalifahan selama mereka tidak terlibat dalam tindak kekerasan.
Namun demikian, Wiranto mewacanakan kemungkinan untuk mengambil langkah-langkah drastis guna membendung naiknya gelombang ideologi radikal di kampus, meskipun dikatakan bahwa hal tersebut harus didiskusikan terlebih dahulu dengan pimpinan univeritas.
EDUCATION NEWS MONITORING SERVICE 