Pemprov Tak Berpihak ke Honorer

Koran Sindo, halaman 2

Setelah disahkannya UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), pendidikan menengah atas dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi. Salah satu dampak adanya pelimpahan wewenang tersebut adalah semakin tidak jelasnya nasib guru honorer. Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) M Ramli Rahim mengatakan, sejak perpindahan ini kebijakan provinsi masih belum jelas. Beberapa provinsi mulai kebingungan mengelola guru honorer.

Dia menyebut pada bulan kelima ini saja masih ditemukan guru honorer yang belum menerima honor. Padahal, guru-guru ini masih mempunyai keluarga yang harus dihidupi. Ramli mengatakan ketidakjelasan nasib guru honorer terjadi di beberapa daerah. Misalnya saja di Sulawesi Selatan. Setidaknya terdapat lebih dari 16.000 guru honorer. Padahal, dinas pendidikan hanya membutuhkan sekitar 4.000-an honorer.

Bupati Morowali Anwar Hafid mengaku masih terus berkoordinasi untuk merancang mekanisme pembiayaan sekolah SMA dari kabupaten/kota. Menurutnya, hal ini penting karena jika hanya diserahkan provinsi ada kekhawatiran adanya pungutan bagi orang tua murid dan tidak terurusnya guru honorer.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s