Mutu Lulusan Harus Jadi Prioritas

Koran Sindo, halaman 2

Kebijakan pemerintah membatasi jumlah mahasiswa kedokteran harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan penataan distribusi lulusan.

Hal ini untuk memastikan peningkatan kualitas dokter sekaligus menjamin pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan masyarakat.

Sekjen Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Untung Suseno Sutardjo mengapresiasakan akan dikeluarkannya peraturan pembahasan mahasiswa kedokteran ini. Namun maslahanya yang lebih penting lagi sebenarnya jumlah mahasiswa kedokteran itu sudah ideal. Tapi disisi lain distribusinya tidak merata.

Saat ini aturan pembatasan kuota mahasiswa kedokteran masih digodok oleh Biro Hukum Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenrsitekdikti). Nantinya aturan pembatasan kuota mahasiswa kedokteran akan berbentuk Keputusan Menristek Dikti.

Untung mengakui, sebelumnya memang sudah ada pembicaraan antara Kemenkes dengan Kemenristek Dikiti mengenai masalah jumlah mahasiswa kedokteran ini. Menurut Untung, meski dia belum melihat peraturannya akan seperti apa namun pembantasan ini bisa menjadi instrument pembinaan bagi fakultas kedokteran. Harapan ke depannya adalah pembatasan ini juga bisa dikaitkan dengan mutu lulusan mahasiswa kedokteran.

Ketua Dewan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pusat PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prijo Sidi mengatakan, Indonesia memang kekurangan tenaga dokter namun disisi lain pendidikan kedokteran juga masih di bawah standar. Salah satu indikatornya adalah rasio dokter dan mahasiswa kedokteran yang tidak sebanding.

Dirinya juga mengungkapkan, ketentuan pendirian fakultas kedokteran di satu daerah juga banyak dilanggar. Sesuai ketentuan seharunya fakultas kedokteran bisa berdiri jika di satu daerah populasi penduduk mencapai minimal 3 juta. Namun di Indonesia fakultas kedokteran bebesa dibuka di wilayah dengan populasi 2 juta saja. Padahal, kata dia, di Singapura saja satu fakultas kedokteran baru bisa dibuka di wilayah dengan populasi 6 juta penduduknya.

Prijo menjelaskan, saat ini banyak fakultas kedokteran terkesan hanya berorientasi mencari mahasiswa sebanyak-banyaknya. Tentu saja kondisi ini tidak akan terjadi jika pemerintah tidak memberikan izin.