Pihak Universitas Berjanji Hindari Paham Radikalisme di lingkungan Kampus

The Jakarta Post, halaman 5

Ribuan mahasiswa dan dosen dari 16 universitas dan perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur (NTT) berduyun-duyun ke Taman Nostalgia di Kupang, Kamis (11/5), dimana mereka menggelar deklarasi menolak semua bentuk paham radikalisme di kampus-kampus.

Acara tersebut digelar di tengah tingginya kekhawatiran atas meningkatnya pengaruh Islam radikal, terutama setelah Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dinyatakan bersalah atas kasus dugaan penistaan agama pada Selasa lalu (9/5). Banyak pihak mengkhawatirkan keputusan terhadap Ahok, seorang Tionghoa beragama Kristen tersebut, dapat mempengaruhi para pendukung kelompok garis keras melakukan tindakan-tindakan intoleran.

Deklarasi tersebut dibacakan oleh Fredrik L Benu, Rektor Universitas Negeri Nusa Cendana Kupang. Ia mengatakan, deklarasi tersebut dibuat sebagai tanggapan atas semakin meningkatnya tantangan terhadap persatuan nasional. Fredrik menambahkan, ada sekelompok kecil dengan kepentingan tertentu yang dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berserta  keragaman dan pluralismenya.

Di Bandung, sayap pemuda Nahdlatul Ulama (NU), Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), telah memperingatkan para anggotanya di seluruh Indonesia untuk mewaspadai paham radikalisme dan menghindari untuk bertindak main hakim sendiri terhadap kelompok-kelompok radikal dan intoleran.

Ketua GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, mengatakan, peringatan tersebut diperlukan, terutama wacana intensifikasi mengenai paham radikalisme menyusul pengumuman pemerintah yang akan memulai prosedur pembubaran kelompok Islam garis keras Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Yaqut mengatakan, ada beberapa langkah yang harus diambil sebagai bagian dari proses hukum pembubaran HTI. Langkah pemerintah itu, tambahnya, jangan dipandang sebagai bentuk penindasan terhadap organisasi Islam, karena HTI bukan merupakan organisasi yang bergerak di bidang dakwah.

Yaqut mengatakan, HTI secara jelas memilliki visi untuk mengambil alih negara dan menjadikannya kekhalifahan Islam. Mereka tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila namun juga berkeinginan untuk menghapus prinsip-prinsip bangsa. Para anggota GP Ansor, lanjutnya, harus tetap waspada terhadap usaha-usaha HTI dalam merekrut para pemuda Muslim.

Universities pledge to shun radicalism on campuses

The Jakarta Post, page 5

Thousands of students and scholars from 16 universities and higher education institutions in East Nusa Tenggara (NTT) flocked to Nostalgia Park in the province’s capital of Kupang on Thursday where they announced a declaration to reject all forms of radicalism on campuses.

The event was held amid growing concern over the rising influence of radical Islam especially after non-active Jakarta Governor Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama was found guilty of blasphemy on Tuesday. Many are concerned that the verdict against Ahok, who is a Christian of Chinese descent, could embolden hard-liners to commit intolerant acts.

The declaration was read out by Fredrik L Benu, the rector of Nusa Cendana State University in Kupang. He said the declaration was made in response to the rising challenges to national unity. Fredrik added that there were small groups that had certain interests that could harm the Unitary Nation of the Republic of Indonesia (NKRI) as well as its diversity and pluralism.

Fredrik said the community of higher education institutions in NTT, say no to all forms of intolerance and radicalism at all state-owned and private campuses in the province.

In Bandung, the Ansor Youth Movement (GP Ansor), the youth wing of the Nahdlatul Ulama (NU), has called on its members across Indonesia to be wary of radicalism and avoid vigilante acts against radical and intolerant groups.

Yaqut Cholil Qoumas, the chairman of GP Ansor, said the warning was necessary, especially given the intensifying discourse regarding radicalism following the government’s announcement that it would begin the procedure of disbanding the hard-line Islamist Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Yaqut said there are steps to be taken as part of the legal process of banning HTI. He added that the government’s move should not be viewed as a form of repression of Islamic organizations because HTI is not an organization that carries out dakwah [Islamic proselytizing].

He said HTI clearly has a vision to take over the nation and make it an Islamic caliphate. They are not only against the values of [the national principles of] Pancasila but they also want to abolish the nation’s principles. Adding that GP Ansor members should stay vigilant over HTI’s attempts to recruit young Muslims.

Sekolah Manfaatkan Hasil Pertanian

Republika, halaman 5

Pengolahan hasil pertanian mejadi unggulan SMKN 1 Pereulak, Kabupaten Aceh Timur. Sekolah tersebut mencoba mengajarkan siswa bagaimana mengolah hasil pertanian agar memiliki nilai jual tinggi.

Kepala SMKN 1 Peureulak M Daud mengatakan, jurusan teknologi hasil pertanian dibuat karena di daerah ini belum ada industri. SMKN 1 Peureulak, lanjutnya, dipilih menjadi salah satu lokasi pelatihan program keahlian ganda tahap IN-1 jurusan teknologi pengolahan hasil pertanian (TPHP) karena sudah ada studi kelayakan jurusan tersebut.

Daud menjelaskan, sekolahnya menerapkan pengajaran 75 persen pendidikan vokasi, sementara 25 persen pendidikan umum. Pengajaran itu sesuai dengan permintaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Namun demikian, ia mengakui sulit menyalurkan lulusannya karena tidak banyak industri di Aceh Timur. Sehingga, ia membekali siswa-siswanya tentang pengolahan hasil pertanian.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, peningkatan kualitas pendidikan vokasi atau penguasaan keahlian terapan tertentu sangat penting untuk pemenuhan pasar tenaga kerja di Indonesia. Pendidikan vokasi saat ini belum bisa menjawab tantangan maupun kebutuhan pasar kerja karena banyak kesempatan kerja yang membutuhkan keterampilan tidak bisa diisi dengan baik oleh lulusan SMK atau politeknik.

Schools Utilize Agricultural Products

Republika, page 5

Processing agricultural products is the flagship of SMKN 1 Pereulak, East Aceh Regency. The school tries to teach students how to process agricultural products to have high selling value.

Principal of SMKN 1 Peureulak M Daud said agricultural technology major is created because there is no industry in this area.  SMKN 1 Peureulak, he continued, was chosen to be one of the training locations of the double skills program of IN-1 stage of processing technology of agricultural produce (TPHP) because there is already a feasibility study of the major.

Daud explained the school applies the teaching of 75 percent vocational education, while 25 percent is general education. Such teaching is in line with the request of the Ministry of Education and Culture (Kemendikbud). However, he admitted that it is difficult to channel their graduates because there are not many industries in East Aceh. So, he equips his students in the processing of agricultural produce.

Earlier, Minister of National Development Planning / Head of Bappenas Bambang Brodjonegoro said the improvement of the quality of vocational education or the acquisition of certain applied skills is very important to fulfill the labor market in Indonesia. Current vocational education has not been able to address the challenges and needs of the job market because many job opportunities that require skills could not be well filled by graduates of SMK or polytechnics.

Kementerian Pendidikan Siapkan Buku Berbahasa Daerah

Koran Tempo, halaman 10

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan bahan pengajaran berbahasa daerah untuk pendidikan anak usia dini. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ella Yulaelawati, mengatakan bahan ajar ini berguna untuk menunjang pengembangan kemampuan berbahasa anak sejak kecil sekaligur untuk menumbuhkan kearifan lokal.

Ella mengatakan bahan ajar itu berupa buku cerita, lagu, dan video tari yang diterjemahkan dalam 55 bahasa daerah. Menurut Ella, selama ini anak-anak lebih tertarik pada gawai dan lebih memahami tokoh-tokoh kartun yang ditontonnya lewat televisi. Sebaliknya mereka tidak mengenal tokoh dan cerita rakyat di setiap daerahnya.

Pengamat pendidikan, Itje Chodidjah, mengatakan buku-buku berhasa daerah memang lebih baik diajarkan sejak dini sebelum mempelajari bahasa nasional. Dengan begitu, anak-anak akan lebih mudah mengerti dan mengaplikasikan nilai yang diajarkan dalam buku tersebut kekehidupan mereka sehari-hari.

Ministry of Education Prepares Books in Regional Language

Koran Tempo, page 10

The Ministry of Education and Culture develops teaching materials in local languages for early childhood education. Director of Early Childhood Education Development of the Ministry of Education and Culture, Ella Yulaelawati, said the teaching materials are useful to support the development of children’s language skills since early on simultaneously fostering local wisdom.

Ella said the teaching materials were in the form of story books, songs, and dance videos translated into 55 local languages.  According to Ella, so far children are more interested in gadgets and better understand cartoon characters they watch on television.  On the contrary they do not know the characters and folklore in their respective regions.

Educational observer, Itje Chodidjah, said the books in local language are best taught from an early age before learning the national language. That way, children would more easily understand and apply the values taught in the books in their daily lives.

Siswa Kurang Mampu Cenderung Berada di Sekolah Berkualitas Rendah

www.republika.co.id

Sebuah studi yang dilakukan Article 33 mengungkapkan, siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu cenderung berada di sekolah yang berkualitas rendah. Sebaliknya, siswa dari keluarga mampu berkumpul di sekolah yang berkualitas. Peneliti Artikel 33, Santoso mengatakan, siswa miskin itu cenderung mendaftar pada sekolah negeri yang dianggap tidak unggul, atau pada sekolah swasta yang juga kurang berkualitas.

Dari penelitian tersebut, Santoso mengatakan, ada dua faktor yang menyebabkan rendahnya akses masyarakat miskin pada pendidikan berkualitas. Pertama, kualitas pendidikan yang tidak merata, dilihat dari status akreditasi sekolah dan hasil belajar (hasil Ujian Nasional). Kedua, berhubungan dengan mekanisme seleksi siswa baru. Siswa miskin yang kalah secara kualitas akademik itu, akan semakin sulit masuk ke dalam sekolah berkualitas.

Menurut Santoso, dengan mekanisme seleksi tingkat kemampuan akademis pada sekolah berkualitas tersebut, akan membuat orang-orang yang berasal dari sekolah berkualitas yang mampu masuk ke sekolah berkualitas ditahap berikutnya. Ia mengatakan, pendidikan seharusnya memberikan peluang bagi masyarakat miskin untuk memperluas kesempatan meraih tingkat ekonomi yang lebih tinggi.

Indonesia telah menjalin kerja sama dengan Program Knowledge Sector Initiative (KSI), DFAT- Australia selama lebih kurang empat tahun terakhir. KSI memberi dukungan terhadap riset Article 33 Indonesia. salah satu risetnya bertajuk “Kualitas Pendidikan untuk Siapa? Studi tentang Kesenjangan Akses Masyarakat Miskin pada Pendidikan Berkulitas”.

Article 33 Indonesia adalah lembaga riset untuk perubahan sosial yang berbentuk perkumpulan. Article 33 fokus pada dua model kerja. Pertama, memproduksi ilmu pengetahuan. Produk pengetahuan yang berkualitas untuk mendorong kebijakan progresif berlandaskan bukti.  Kedua, advokasi kebijakan progresif. Melanjutkan kerja pascariset dengan mendorong proses pembuatan kebijakan yang relevan dengan mekanisme kontestasi yang sehat, dan melibatkan partisipasi publik.

Disadvantaged Students Tend to be in Low Quality Schools

www.republika.co.id

A study implemented by Article 33 reveals that a student from a disadvantaged family tends to be in a low quality school. Conversely, a student from an advantaged family tends to be in a high quality school. The researcher of Article 33, Santoso, said that disadvantaged students tended to register at state schools, which are considered to be inferior or lower in quality than private schools.

From his research, Santoso stated that there were two factors that resulted in low access for the disadvantaged community to high quality education. The first factor is the education quality is not evenly distributed, based on the school accreditation status and the study result (National Exam result). The second factor relates to the mechanism of new student selection. The disadvantaged students who are low in terms of the academic quality will not find it easy to be accepted in the high quality school.

According to Santoso, through the mechanism of selection also being based on the level of academic capability, advantaged students will always be preferred at such high quality school. He said that the education should provide the chance for members of the disadvantaged community to expand their opportunities of reaching a higher economic level.

Indonesia has cooperated through the Program Knowledge Sector Initiative (KSI), DFAT- Australia for the last four years. KSI provides support toward the research implemented by Article 33 Indonesia. One of the research papers is entitled “Kualitas Pendidikan untuk Siapa? Studi tentang Kesenjangan Akses Masyarakat Miskin pada Pendidikan Berkulitas”, or in English, “For Whom the Quality Education? A Study concerning the Gap in Access for the Disadvantaged Community to High Quality Education”.

Article 33 Indonesia is a research institute for social change in the form of association. Article 33 focuses on the two types of operation, the first being to produce high quality knowledge, which is to support progressive policy based on the evidence. The second type is the advocacy of progressive policy, which continues the post-research work through supporting the process of establishment of relevant policy by the providing sound knowledge-based arguments and involving public participation.

Link: http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/17/05/10/oppxx9384-siswa-kurang-mampu-cenderung-berada-di-sekolah-berkualitas-rendah

 

 

 

Pendaftar SBMPTN 2017 Naik

Republika, halaman 5

Pendaftaran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2017 telah ditutup pada 9 Mei 2017 pukul 16.00 WIB. Dari hasil rekapitulasi pendaftar yang ditetapkan oleh Panitia Pusat SNMPTN-SBMPTN 2017, total peserta ujian SBMPTN 2017 berjumlah 797.023 peserta.

Ketua Panitia Pusat SNMPTN-SBMPTN 2017, Ravik Karsidi dalam siaran pers, Rabu (10/5), mengatakan, jumlah peserta ujian SBMPTN 2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan terus terjadi selama tiga tahun terakhir. Pada 2014, tercatat ada 664.509 pendaftar, pada 2015 terdapat 764.185 pendaftar dan pada 2016 tercatat 721.326 pendaftar.

Daya tampung peserta juga bertambah, dari 126.804 kursi pada 2016 menjadi 128.085 kursi pada 2017. Jumlah PTN penerima bertambah dari 78 PTN menjadi 85 PTN pada 2017. Dari 797.023 pendaftar SBMPTN 2017, Ravik menyebut ada 157.974 pendaftar bidik misi. Jumlah pendaftar reguler dari kluster soshum lebih banyak, yakni 260.780 orang berbanding 256.452 pendaftar kluster saintek. Kecenderungan sama tampak dalam jumlah pendaftar bidikmisi.

Peserta SBMPTN 2017 yang mengikuti ujian Paper Based Test (PBT) sebanyak 776.163 siswa, sedangkan peserta yang mengikuti ujian Computer Based Test (CBT) sebanyak 20.860 siswa. Ravik mengatakan, model ujian CBT ini rencananya akan terus diperluas dan dijadikan model ujian SBMPTN ke depan.

Number Registered for SBMPTN 2017 Increases

Republika, page 5

The registration of Joint Admission Selection of State Universities (SBMPTN) 2017 was closed on May 9, 2017 at 16.00 WIB. According to the results of the recapitulation of those that registered as stipulated by the Central Committee of SNMPTN-SBMPTN 2017, a total of 797,023 people registered for the SBMPTN test 2017.

The Head of SNMPTN-SBMPTN 2017 Central Committee, Ravik Karsidi said in a press conference on Wednesday (10/5), that the total number registered for SBMPTN test 2017 was an increase on previous years. The number has continued to increase over the last three years, there being 664,509 registered in 2014, 764,185 registered in 2015, and 721,326 registered in 2016.

The capacity of registrants accepted has also increased, from 126,804 seats in 2016 being 128,085 seats in 2017, as well as an increasing number of universities accepting those registered from 78 PTN in 2016 up to 85 PTN in 2017. Of 797,023 SBMPTN 2017 registrants, Ravik said that Bidik Misi accounted for 157,974 registrants. Among regular registrants, humanities & social studies (260,780 people) was a more popular cluster than natural science & technology (256,452 people). The same held true for Bidik Misi registrants too.

Of those taking SBMPTN 2017, 776,163 students took the Paper-Based Test (PBT) while just 20,860 students took the Computer-Based Test (CBT). Ravik said that expansion of the CBT type was planned as this would become the SBMPTN test type in the future.