Sertifikasi Guru SMK Diharapkan Dapat Tingkatkan Tenaga Kerja Terampil

The Jakarta Post, halaman 3

Sertifikasi Guru SMK Diharapkan Dapat Tingkatkan Tenaga Kerja Terampil

Martin Roy, 28, seorang guru SMK di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya saat mendaftar untuk mengikuti program pelatihan guru (PPG) yang diselenggarakan pemerintah. Ia berharap program tersebut dapat meningkatkan kemampuannya dan membantu karirnya ke depan.

PPG merupakan program yang dibiayai pemerintah dengan anggaran tahun ini mencapai Rp 1,87 triliun, dan sangat ditunggu-tunggu oleh guru. Sekitar 25.000 guru di seluruh Tanah Air akan bersaing untuk mendapatkan pelatihan program selama empat bulan yang akan diselenggarakan di kampus-kampus dan politeknik top mulai Juli ini.

Peserta yang berhasil akan mendapatkan sertifikat ganda untuk keahlian vokasi dan pendidik, sehingga akan mendapatkan keuntungan finansial lebih banyak. Tahun ini, PPG akan difokuskan untuk guru SMK, terutama bagi mereka yang mengajar mata pelajaran kepariwisataan, bisnis, industri kemaritiman dan permesinan.

Dirjen Kebudayaan dan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Sumarna Surapranata, saat peluncuran PPG tahun ini, mengatakan, program ini bertujuan untuk membantu mengisi kekosongan 91.816 guru SMK. Pemerintah juga membutuhkan lebih banyak guru SMK yang bersertifikat, dimana para lulusan PPG tersebut akan disebar di 13.000 sekolah.

Namun, para pakar pendidikan meragukan jika program tersebut akan sesuai dengan yang diharapkan. Pakar pendidikan Doni Koesoema berpendapat bahwa permasalahan sebenarnya adalah rendahnya kualitas pendidikan kejuruan dan perlunya perbaikan standar pendidikan yang saat ini berbeda-beda. Sementara, lanjutnya, pemerintah sibuk membangun lebih banyak SMK dan merekrut guru baru.

Oleh karena itu, PPG hanya akan meningkatkan jumlah guru SMK, bukan meningkatkan kualitas SMK. Masalah lain adalah, ungkapnya, tidak semua guru SMK memiliki kesempatan untuk belajar di kampus-kampus top.

Tito Reanigio, seorang guru SMK berusia 24 tahun dari Sorong, Papua, merasa kecewa karena tidak berhasil mengikuti PPG lantaran latar belakang pendidikannya yang tidak memenuhi persyaratan. Ia menempuh pendidikan di sebuah universitas swasta di Jayapura untuk program sains dan teknologi dengan akreditasi-C. Sementara, PPG mensyaratkan agar calon peserta adalah lulusan dari program studi dengan akreditasi-B. Di Papua, ungkapnya, mereka tidak memiliki banyak pilihan karena tidak ada program studi teknik terakreditasi A atau B di sana.

Doni mengatakan, harus ada ujian masuk yang lebih adil untuk memeriksa kelayakan calon peserta. Karena, persyaratan tersebut diskriminatif terhadap lulusan sarjana seperti Tito. Ia meminta agar latar belakang pendidikan tidak menjadi syarat utama dalam seleksi peserta PPG.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s