Alih Kelola Hentikan Beasiswa

Kompas, halaman 11

Sekitar 11.000 siswa SMA dan SMK di Surabaya, Jawa Timur, terancam putus sekolah. Pasalnya, tak ada lagi beasiswa dari Pemerintah Kota Surabaya menyusul alih kelola SMA/SMK dari pemerintah kota/kabupaten ke pemerintah provinsi sejak awal 2017. Sejak pengelolaan SMA/SMK ditangani Pemerintah Provinsi Jawa Timur, biaya pendidikan tidak lagi gratis. Padahal, ketika SMA/SMK dikelola Pemkot Surabaya, biaya sekolah hingga jatah makan bagi pelajar SMK yang praktikum ditanggung pemkot. Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, jumlah siswa SMA/SMK di Surabaya sebanyak 135.260.000 siswa. Dari jumlah itu, sekitar 90 siswa putus sekolah setelah alih kewenangan tersebut.

Di Surabaya, biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) SMA/SMK Rp 150.000-215.000 per siswa per bulan yang sebelumnya dibiayai Pemkot Surabaya, kini harus dibayarkan oleh orangtua siswa. Dampaknya, sejumlah orangtua siswa menunggak pembayaran SPP, les di luar sekolah untuk menunjang pendidikan, uang praktikum, transpor, hingga tidak dapat menebus ijazah SMA yang masih tertahan karena belum bisa melunasi biaya pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman mengatakan, dari 11.000 siswa yang diusulkan Pemkot Surabaya untuk mendapatkan bantuan pendidikan, setelah diverifikasi hanya 2.500 siswa yang benar-benar membutuhkan bantuan. Pada umumnya, penghasilan orangtua mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga jika tidak dibantu mereka bisa putus sekolah. Saiful mengatakan, siswa tidak mampu akan mendapatkan bantuan pembayaran SPP sejak Januari sehingga orangtua siswa tidak perlu khawatir berutang untuk membayar tagihan uang sekolah.

Pemkot Surabaya, katanya, bisa memberikan bantuan langsung kepada siswa yang dinilai masih perlu dibantu, tetapi tidak tertangani bantuan dari Pemprov Jawa Timur. Bantuan tersebut bisa diberikan melalui dana hibah langsung tanpa melalui Pemprov Jawa Timur.