Mulai Juli, Sekolah Hanya Lima Hari Sepekan

www.republika.co.id

Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sumarna Surapranata mengatakan kebijakan lima hari sekolah dalam sepekan akan mulai diterapkan Juli 2017. Hal itu dikemukakan Sumarna usai membuka Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah SMA/SMK Sederajat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Makassar, Selasa (6/6).

Menurut dia, pemerintah sedang mengodok regulasi terkait kebijakan ini. Sementara terkait regulasi yang mengatur waktu kerja guru dan kepala sekolah, dia menyebutkan, sudah tertuang dalam PP No 19 Tahun 2005. Dalam aturan tersebut, waktu kerja guru dan kepala sekolah mencapai 40 jam per pekan dengan waktu istirahat sekitar 30 menit per hari, atau waktu kerja aktif 37,5 jam per pekan.

Sehingga, lanjuutnya, waktu sekolah dan kerja menjadi lima hari dari Senin sampai Jumat, sementara Sabtu dan Minggu untuk keluarga, termasuk untuk keluarga guru. Sumarna berharap pada akhirnya kebijakan ini diharapkan juga akan mendukung tumbuh kembang sektor pariwisata karena Sabtu dan Minggu libur bisa digunakan untuk kumpul bersama keluarga dan berwisata.

Ia optimistis kebijakan ini dapat berjalan dengan baik ke depan, sambil sekolah mempersiapkan fasilitas-fasilitas tambahan yan dibutuhkan. Sekarang sudah ada sekolah swasta yang sudah menjalankan. Ke depan, seluruh sekolah diharapkan akan melaksanakan kebijakan ini dengan melakukan penyesuaian seperti fasilitas kantin, dan ruang sholat.

Starting July, Schools Open Just 5 Days a Week

www.republika.co.id

The Director General (Dirjen) of Teacher and Educational Personnel of the Ministry of Education and Culture, Sumarna Surapranata said that the policy of schools operating just 5 days a week will be applied from July 2017. This was stated by Sumarna after opening Education and Training for Headmaster Candidates of Senior High School (SMA)/Vocational High School (SMK) in Makassar, on Tuesday (6/6).

From Sumarna’s viewpoint, government is discussing the regulation related to this policy. Meanwhile, for the regulation to manage working time of teachers and headmasters, he mentioned that this was explained in PP Number 19 Year 2005. In this regulation, working hours of teachers and headmasters are 40 hours per week with break time of around 30 minutes per day, or actual working hours of 37.5 hours per week.

Therefore, he continued that time of school and work would be 5 days from Monday to Friday, while Saturday and Sunday were for families, including teachers’ families. Sumarna expectations are that this policy will also support development of the tourism sector, because Saturday and Sunday can be used for family gatherings and outings.

He was optimistic that this policy will run properly in the future, while school also prepared the additional facilities that were required. Currently, there are private schools implementing this policy. In the future, all schools are expected to implement this policy with several adjustments such as canteen facilities and prayer room (ruang sholat).

link: http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/17/06/06/or4hwu428-mulai-juli-sekolah-hanya-lima-hari-sepekan 

Perguruan Tinggi Krisis Dosen

Republika, halaman 4

Postur komposisi dosen di perguruan tinggi belum bisa dikatakan ideal. Bahkan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) menyebut Indonesia mengalami krisis dosen. Dirjen Sumber Daya Iptek Kemristekdikti Ali Ghufron Mukti menjelaskan, dosen merupakan komponen sivitas akademika atau keluarga besar kampus yang sangat penting. Perguruan tinggi menjadi bagus atau tidak bagus, tergantung dengan kualitas dosen yang mengajar.

Namun, lanjut Ghufron, jika melihat posisi atau deskripsi dosen, hal itu kurang menggembirakan karena baru ada 5.389 profesor. Indonesia seharusnya memiliki 22 ribu profesor untuk mengajar di perguruan tinggi. Jumlah itu, setara dengan jumlah program studi yang ada, yakni sekitar 23 ribu.

Sementara itu, Ghufron menyebut, tercatat jumlah dosen lulusan S1 sebanyak 34.933 orang. Seharusnya, dosen-dosen yang mengajar S1, D3 dan D4, minimal menempuh jenjang pendidikan S2. Ketentuan ini sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kemudian, untuk jenjang S3, tercatat ada 25.394 dosen, seharusnya ada 30 ribu.

Ghufron menyebut, berdasarkan data, sebanyak 1.200-2.000 dosen akan pensiun setiap tahun. Sehingga, apabila menghitung hingga enam tahun mendatang, setidaknya ada 9.000an dosen pensiun. Sementara formasi tidak pernah ada dalam waktu tiga tahun belakangan. Oleh karena, Ghufron menambahkan, Kemristekdikti berkomitmen meningkatkan jumlah tenaga pendidik atau dosen, dan ilmuan melalui sejumlah skema beasiswa pascasarjana (S2 dan S3).

Universities Face Crisis in Number of Lecturers

Republika, page 4

The number of lecturers in universities is far from ideal. The Ministry of Research, Technology, and Higher Education (Kemristekdikti) has even gone as far as to say that Indonesia faces a crisis in lecturers. The Director General of Science and Technology Resources of Kemristekdikti, Ali Ghufron Mukti, explained that lecturers are a vital component of the campus academic community. Whether a university is classed as either good or bad depends on the quality of its lecturers

Ghufron continued that in terms of lecturers, however, this point is less than positive as there are only 5,389 professors. Indonesia should have 22,000 professors to teach in universities, as this equates with the existing study programs (Prodi), which number around 23,000.

Meanwhile, Ghufron revealed that 34.933 lecturers were only certified with a bachelor degree (S1), whereas those who teach S1, D3, and D4 should at a minimum hold a master degree (S2). This stipulation is in accordance with UU Number 14 Year 2005 concerning Teachers and Lecturers. For doctoral (S3) level, there are 25,394 lecturers, instead of the required 30,000.

Ghufron also said that according to the data, some 1,200 to 2,000 lecturers retire each year. Looking six years ahead that means at least 9,000 lecturers will have retired. Meanwhile, there have never been replacements over the last three year. Ghufron added that Kemristekdikti is thus committed to increasing educational personnel or lecturers, and scientists through scholarship schemes for postgraduate degrees (S2 and S3).

 

Kampus Terkemuka Indonesia akan Wajibkan Materi Pancasila

www.jakartaglobe.id

Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Panut Mulyono, mengatakan, UGM berencana melakukan tindakan yang lebih konkret guna membersihkan kampus dari ajaran agama yang radikal, termasuk kewajiban pemberian materi tentang ideologi negara Pancasila. Ia mengatakan, Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nantinya, para dosen akan diwajibkan untuk menyampaikan materi terkait Pancasila selama 30 menit saat memberikan kuliah.

Panut setuju dengan keputusan pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dengan mengatakan bahwa UGM tidak akan mentolerir ideologi radikal yang dianut oleh kelompok tersebut.

Pihak rektorat kampus juga akan mengeluarkan arahan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kuliah agama Islam di UGM harus berlandaskan Islam yang rahmatan lil alamin (berkah bagi alam semesta). Pihaknya juga telah mengubah pengelolaan masjid kampus agar tidak menjadi tempat masuknya paham radikal.

Pengelolaan masjid kampus akan diambil alih langsung oleh Badan Pengelolaan Masjid Kampus UGM, yang sebelumnya dikelola oleh sebuah yayasan independen. UGM juga akan melibatkan para dosennya sebagai anggota yang akan memantau kegiatan keagamaan kampus, termasuk isi ceramah di dalam masjid. Pengambil alihan pengelolaan masjid tersebut, lanjut Panut, telah dipersiapkan pendahulunya yaitu Prof Dwikorita Karnawati.

Dia mengatakan, membiarkan masjid di bawah pengawasan sebuah yayasan independen akan membuatnya lebih rentan dimasuki pengaruh ajaran-ajaran radikal. UGM, ujarnya, adalah ‘kampus Pancasila’ dan akan mengimplementasikan lima butir Pancasila dalam seluruh kegiatannya.

 

Pancasila Lecture May Soon Be Compulsory at Leading Indonesian University

www.jakartaglobe.id

Gadjah Mada University (UGM) Yogyakarta rector, Panut Mulyono, said UGM plans to take more concrete actions to counter radical religious teachings at its own campus, including by making lectures on state ideology Pancasila compulsory. He said, Pancasila should be implemented in our daily life. Lecturers may soon be required to deliver a 30-minute Pancasila-related lecture during a lesson.

Panut agreed with the government’s decision to disband Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), saying the university will not tolerate the radical ideologies espoused by the group.

The university rectorate will also issue directives to make sure that lectures on Islam at the university speak of an Islam which is rahmatan lil alamin (a blessing to the universe).  The rectorate has also changed the management of the campus mosque so it will not be a breeding ground for radical teachings.

Previously managed by an independent foundation, the mosque will now be directly supervised by the university through its UGM Mosque Management Office. The office will include UGM lecturers as members who will monitor religious activities — including the content of sermons — at the mosque. Panut said the plan to take over the mosque’s management was hatched by his predecessor, Dwikorita Karnawati.

He said leaving the mosque under the care of an independent foundation makes it more vulnerable to fall under the influence of radical teachings. He said, UGM is a ‘Pancasila campus’ and will implement the five tenets of Pancasila in all their activities.

link: http://jakartaglobe.id/news/pancasila-lecture-may-soon-compulsory-leading-indonesian-university/ 

Surabaya Punya Hampir 1.400 Taman Bacaan

www.antaranews.com

Kota Surabaya memiliki 1.399 taman bacaan masyarakat (TBM) yang antara lain tersebar di kampung-kampung, sekolah-sekolah, taman kota, dan pondok pesantren. Menurut Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya Wiwiek Widayati, Selasa, salah satu TBM yang sampai saat ini banyak pengunjungnya adalah Taman Flora di Jalan Manyar. Ia mengatakan, TBM Taman Flora memiliki lebih dari dua ribu koleksi bacaan, mulai dari cerita anak, novel, buku agama, hingga buku-buku berbagai keahlian.

Ia mengatakan koleksi buku TBM tergolong sedikit bila dibandingkan dengan perpustakaan karena memang dibuat berukuran kecil dan disebar agar mudah dijangkau warga. Selain menyediakan taman baca, pemerintah kota juga membuka fasilitas Broadband Learning Center (BLC), tempat pendidikan komputer dan internet gratis untuk warga. Sekarang ada 22 BLC yang tersebar di berbagai area Kota Surabaya.

Pemerintah kota berusaha meningkatkan pengunjung TBM di setiap lingkungan Rukun Warga dengan mendatangkan petugas pendamping untuk mengarahkan anak-anak yang menggunakan layanan itu. Wiwik mengatakan ada tiga faktor lain yang dinilai turut memiliki andil besar dalam menggelorakan minat baca pada anak yaitu, keluarga, sekolah dan masyarakat. Salah satu cara untuk menumbuhkan minat baca anak yang paling mudah adalah dengan cara membiasakan membacakan dongeng saat sebelum menidurkan anak.

Surabaya Has Nearly 1,400 Reading Parks

www.antaranews.com

Surabaya has 1,399 community reading parks (TBM), which are spread among villages, schools, urban parks and Islamic boarding schools.  According to the Head of Library and Archives Agency of Surabaya City Wiwiek Widayati, Tuesday, one of the TBMs which to date has many visitors is Taman Flora in Manyar Street.  She said TBM Taman Flora has more than two thousand reading collections, ranging from children’s stories, novels, religious books, to books on various skills.

He said the collection of TBM books is quite small when compared to the library because it is made small and is spread to be easily accessible to residents. In addition to providing reading parks, the city government also opened the facilities of Broadband Learning Centers (BLC), a place for computer education and free internet for residents. Now there are 22 BLCs scattered in various areas of Surabaya City.

The city government seeks to increase TBM visitors in every community neighborhood (Rukun Warga) by bringing in personnel to direct children using the service. Wiwik said that there are three other factors considered to have a big share in surging reading interest in children, namely, families, schools and communities. One easiest way to cultivate a child’s interest in reading is to make a habit of reading tales/ story reading to children before bedtime.

Link: http://www.antaranews.com/berita/633568/surabaya-punya-hampir-1400-taman-bacaan 

PPDB Tingkat SMA/SMK di Banten Amburadul

Indopos, halaman 10

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah SMA negeri dan SMK negeri di Provinsi Banten amburadul. Pasalnya, sistem PPDB online yang diterapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten tidak berjalan sesuai harapan masyarakat. Pasalnya, sistem online pendaftaran untuk itngkat sekolah menengah atas itu sangat lambat. Sedangkan sistem online untuk masuk SMKN malah tidak bisa digunakan sama sekali alias offline. Akibatnya, siswa yang hendak mendaftar ke sistem online resah.

Sejak pagi pukul 07.30 WIB, para lulusan SMP/sederajat beserta orangtuanya mendatangi SMA negeri dan SMK negeri yang jadi tujuan melanjutkan sekolah. Lantaran para lulusan SMP beserta orangtuanya kesulitan mendaftar melalui sistem online.

Mereka berharap dengan datang ke sekolah tujuan akan bisa mendaftar. Sayangnya, keinginan siswa dan orangtuanya itu terbentur Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya Pasal 74 (ayat 1 dan 2) dan Pasal 82 (ayat 1 dan 2) tentang Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar/Menengah yang objektif, transparan, dan akuntabel harus melalui online.

Para lulusan SMP/ sederajat dan orangtuanya mengeluhkan bahwa website penerimaan online tidak bisa dibuka dan sangat lambat. Ditempat terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Kurikulum SMA Dindikbud Banten, Adang Abdurahman ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa sistem online pada penerimaan siswa baru tahun 2017 bermasalah. Hal itu dikarenakan, pendaftaran yang dilakukan secara bersamaan.

PPDB in SMA/ SMK in Banten in a Shambles

Indopos, page 10

New Student Admissions (PPDB) in a number of state high schools (SMA) and state vocational high schools (SMKN) in Banten Province was in a shambles. Because the online PPDB system implemented by the Office of Education and Culture (Dindikbud) Banten Province did not run as expected by the community. The online registration system for high school was very slow. While the online system to enter SMKN could not even be used alias offline.   As a result, students who wished to register online were restless.

Since morning at 07.30 WIB, the graduates of junior high school (SMP)/ equivalents and their parents came to the state high schools and state vocational high schools which were the destinations to continuing school; because the SMP graduates and their parents had difficulty registering through the online system.

They hoped by coming to the destination schools they would be able to register.   Unfortunately, the wishes of the students and their parents were against RI Government Regulation No. 17/2010 concerning Management and Implementation of Education, especially Article 74 (paragraphs 1 and 2) and Article 82 (paragraphs 1 and 2) on Student Admissions at the Primary/ Secondary Education Units that are objective, transparent, and accountable must go online.

Junior high school graduates and their parents complained that online admissions websites could not be opened and very slowly.  Separately, SMA Curriculum Section Head (Kasi), Dindikbud Banten, Adang Abdurahman upon confirmation affirmed that the online system on new student admissions in 2017 was problematic. That’s because, the registration was done simultaneously.