Sekolah 5 Hari Sepekan Perkuat Pendidikan Karakter

www.republika.co.id

Kebijakan sekolah lima hari dalam satu pekan merupakan bagian dari program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Setiap hari, pelajar akan menempuh pendidikan selama delapan jam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sedang menunggu penerbitan peraturan menteri (permen) untuk memayungi kebijakan lima hari sekolah dalam sepekan pada tahun ajaran 2017/2018. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa keputusan tersebut tinggal menunggu terbitnya permen.

Kendati masih menunggu permen, Muhadjir mempersilakan sekolah-sekolah yang akan menyelenggarakan lima hari sekolah dalam sepekan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sumarna Surapranata mengatakan kebijakan lima hari sekolah dalam sepekan akan mulai diterapkan Juli 2017 atau pada tahun ajaran baru. Ia mengatakan, saat ini pemerintah sedang mengodok regulasi terkait kebijakan ini.

5 Day-a-Week Schooling Strengthens Character Education

www.republika.co.id

The five-day a week school policy is part of the Character Education Strengthening/Building (KDP) program.  Every day, students will study for eight hours.   The Ministry of Education and Culture (Kemendikbud) is waiting for the issuance of ministerial regulation (permen) to cover the five-day a week school policy in the academic year 2017/2018.  Minister of Education and Culture Muhadjir Effendy said that the decision is just waiting for the issuance of the permen.

Although still awaiting permen, Muhadjir invited schools to hold the five-day a week school.

Director General of Teachers and Education Personnel Ministry of Education and Culture Sumarna Surapranata said the five-day a week school policy will begin to be implemented in July 2017 or in the new school year.  He said the government is currently finalizing regulations related to this policy.

Link: http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/17/06/07/or6db4428-sekolah-5-hari-sepekan-perkuat-pendidikan-karakter 

Peringkat UI Naik ke Posisi 277 Dunia

www.antaranews.com

Peringkat Universitas Indonesia (UI) di level dunia naik ke posisi 277 dunia, yang mana sebelumnya berada pada peringkat 325 dunia atau naik sebanyak 48 poin dari peringkat pada 2016. Rektor UI Muhammad Anis mengatakan, pemeringkatan ini menegaskan kembali akan expertise UI sebagai universitas terbaik bangsa pada bidang sosial humaniora, kesehatan dan sains teknologi.

Ia mengatakan, pencapaian UI merupakan hasil kerja keras segenap sivitas akademika UI. Tahun 2017, UI tetap menggencarkan pelaksanaan konferensi internasional guna memacu pengembangan budaya riset dan inovasi serta meningkatkan jumlah publikasi jurnal ilmiah internasional.  UI, kata Anis, fokus pada pengembangan riset dan inovasi yang berbasis pada pemberian solusi atas permasalahan bangsa. Pada perhitungan yang dilakukan oleh tim Quacquarelli Symonds (QS), tahun ini UI mengalami peningkatan signifikan pada performa International Faculty.

Peningkatan performa berikutnya terlihat pada indikator Academic Reputation dan Employer Reputation. Berdasarkan survei yang telah dilakukan tim intelejen QS terhadap para pimpinan perusahaan, lulusan UI berkompeten, inovatif serta efektif di dalam bekerja dan mengimplementasikan keilmuannya. Lebih lanjut, Anis mengatakan, bahwa UI akan gencar melakukan peningkatan mutu pengajaran, pengabdian masyarakat serta terlibat dalam penelitian mutakhir untuk turut berkontribusi menghasilkan lulusan unggul untuk menciptakan nilai kompetitif dan unggul bangsa ini.

UI Ranking Rises to the World’s 277th Position

www.antaranews.com

The ranking of the University of Indonesia (UI) at the world level rose to 277th place in the world, which had previously ranked 325th or rose 48 points from the ranking in 2016.   UI Rector Muhammad Anis said this rating reaffirms UI expertise as the nation’s best university in the social humanities field, health and technological science.

He said UI’s achievement was the result of the hard work of all UI academicians.  In 2017, UI continues to intensify the implementation of international conferences to spur the development of research and innovation culture and increase the number of international scientific journal publications. UI, said Anis, focuses on the development of research and innovation based on providing solutions to the nation’s problems. In the calculations performed by the Quacquarelli Symonds (QS) team, this year UI has improved significantly on the performance of International Faculty.

Subsequent performance improvements are seen in the Academic Reputation and Employer Reputation indicators. Based on a survey that had been conducted by the QS intelligence team on company leaders, UI graduates are competent, innovative and effective in working and implementing their knowledge/expertise.  Furthermore, Anis said that UI will intensively improve the quality of teaching, community service and engage in cutting-edge research to contribute to producing superior graduates to create competitive and superior value of this nation.

Link: http://www.antaranews.com/berita/633970/peringkat-ui-naik-ke-posisi-277-dunia 

2,9 Juta Anak Belum Terjangkau KIP

Kompas, halaman 12

Di tengah gencarnya Presiden Joko Widodo membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di daerah-daerah, masih ada 2,9 juta anak di Tanah Air yang belum terjangkau layanan Program Indonesia Pintar tersebut. Pemerintah daerah diminta proaktif berpartisipasi. Hal itu terungkap dalam Diskusi Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan bersama Media Massa, di Jakarta, Rabu (7/6). Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Thamrin Kasman menyebutkan, anak-anak yang belum menerima manfaat Program Indonesia Pintar tersebut berstatus putus sekolah atau tidak bersekolah.

Pemerintah daerah dan masyarakat diminta mendorong anak-anak itu agar memanfaatkan program pemerintah pusat ini sehingga dapat kembali mengenyam pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan lembaga kursus. Program Indonesia Pintar bertujuan membantu siswa dari keluarga miskin yang sudah duduk di sekolah agar tidak terkendala biaya sekolah.

Staf Khusus Mendikbud Alpha Amirrachman mengatakan, mengacu pada data terakhir dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), ada sebanyak 2,9 juta anak tidak sekolah yang lengkap dengan nama dan alamat. Secara nasional, sasaran KIP tahun ini 17.927.308 orang. Yang terdata sebagai penerima adalah siswa miskin dan rentan miskin yang duduk di bangku SD, SMP, dan SMA/SMK.

Menurut Thamrin, pemerintah daerah semestinya memberikan pendampingan di tingkat daerah sebab data yang dimiliki daerah dengan TNP2K sering bertentangan. Pemda harus peduli dengan masalah data penerima KIP. Jangan mendiamkan jika ada siswa miskin atau anak putus sekolah yang belum dapat KIP. Ia pun mengharapkan pemdaa, pihak sekolah, dan masyarakat dapat menginformasikan soal KIP, termasuk pula cara pencairannya. Ditemukan kasus penerima KIP dari anak putus sekolah yang enggan memanfaatkan KIP untuk belajar kembali. Ada pula yang tidak memahami pencairan KIP.

2.9 Million Children Not Reached by KIP

Kompas, page 12

Amid President Joko Widodo’s incessant distribution of Indonesia Smart Cards (KIP) in the regions, there are still 2.9 million children in the country who have not been reached by the Smart Indonesia Program services. Regional administrations are asked to proactively participate. It was revealed in the Education and Culture Policy Discussion with the Mass Media, in Jakarta, Wednesday (7/6).  Secretary of the Directorate General of Primary and Secondary Education Kemdikbud Thamrin Kasman said the children who have not received the benefits of the Smart Indonesia Program are school dropouts or not in school.

Regional administrations and communities are asked to encourage these children to take advantage of this central government program so they can return to formal education, non-formal education, and course institutions. The Smart Indonesia Program aims to help students from poor families who have been in school so as not to be constrained by school fees.

Mendikbud’s Special Staff Alpha Amirrachman said referring to the latest data from the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K), there are as many as 2.9 million children not in school complete with names and addresses.  Nationally, this year’s KIP target is 17,927,308 people. Recorded as recipients are poor and prone to poor students who sit in primary school, junior high, and high school/ vocational high school.

According to Thamrin, regional administrations (pemda) should provide assistance at the local level because the data owned by the region with TNP2K are often contradictory. The pemda should be concerned with the problem of KIP recipient data.   Do not allow inaction if there are poor students or school drop-out children who have not received KIP.   He also expects pemda, the school, and the community/people to inform about KIP, including the way/mode of disbursement. There were cases found where KIP recipients who were school dropouts were reluctant to use KIP to study again. Others do not understand the disbursement of KIP.