Sekolah Lima Hari Dinilai Mampu Tangkal Radikalisme

Media Indonesia, halaman 11

Wacana Kementerian Pendi­dikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan program Full Day School atau se­kolah lima hari mendapat­kan dukungan sekaligus kritik­an dari sejumlah pihak. Dari se­bagian yang mengkritik, terdapat Maarif Institute menyambut baik kebijakan Menteri Muhadjir Effendy tersebut.

Direktur Eksekutif Maarif Institute M Abdullah Darraz di Jakarta, kemarin, mengatakan, pada dasarnya Maarif In­stitute mendorong kebijakan ini. Sekolah memiliki peran lebih aktif dan leluasa dalam upaya melawan radikalisme yang sering kali dilakukan di luar jam sekolah. Ia juga berpendapat asumsi-asumsi penolakan yang dilontarkan sebagian pihak terhadap kebijakan ini hendaknya dapat didialogkan secara konstruktif.

Sementara itu, kritik tajam juga dilontarkan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Ami­zar Isma. Dia menilai masih ba­nyak yang harus dikaji lebih lanjut terkait kebijakan tersebut. Mizar mengatakan, kesalahan pertama Kemendibud kurang menimbang dan mengakomodasi aspirasi berbagai pihak. Kebijakan ini sama dengan konsep full day school, dimana dengan 5 hari waktu sekolah berarti ada penambahan waktu setiap harinya menjadi 8 jam waktu sekolah. Hal ini akan menyebabkan waktu bermain dan bersosialisasinya anak-anak dengan teman-teman mereka berkurang.

Padahal menurut Mendikbud, penguatan karakter terse­but tidak berarti siswa akan belajar selama delapan jam di kelas. Namun, siswa akan didorong melakukan aktivitas yang menumbuhkan budi pe­kerti serta keterampilan abad ke-21. Tak hanya di sekolah, lingkungan seperti masjid, gereja, pura, lapangan sepak bola, museum, dan sanggar seni dapat menjadi sumber be­lajar dengan proporsi pembentukan karakter 70% dan pengetahuan 30%.