Sekolah Lima Hari Tuai Tentangan dari Daerah

Media Indonesia, halaman 11

Kebijakan lima hari sekolah yang dilayangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mendapat penolakan di daerah. Anggota-anggota DPRD Kota Surakarta berkirim surat ke Mendikbud dalam rangka menolak kebijakan lima hari sekolah pada tahun ajaran baru nanti. Mereka juga menggelar demo dan berorasi di luar pagar DPRD Kota Surakarta. Salah seorang anggotan DPRD Kota Surakarta, Sukasno mengharapkan pemerintah mempertimbangkan tekanan psikologis pada anak dengan sekolah lima hari.

Pemerhati pendidikan Indra Charismiadji mengatakan, penerapan sekolah seharian yang tertuang dalam Program Penguatan Karakter (PPK) tidak cocok diterapkan di seluruh daerah. Hanya cocok untuk daerah perkotaan, yang orangtua siswanya bekerja delapan jam sehari.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi meminta pemerintah memikirkan pendidikan anak-anak di kelas awal SD, yaitu kelas 1 hingga 4. Program apa saja bagi mereka dengan wakti yang begitu lama. Ia juga mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan waktu istirahat, bermain, pemenuhan gizi, dan berkomunikasi dengan keluarga yang masih sangat dibutuhkan bagi tumbuh kembang anak usia awal sekolah.