Guru Honorer Tolak LHS

Republika, halaman 9

Ketua Umum Forum Guru Honorer Kategori Dua Indonesia Titi Purbaningsih mengungkapkan kekecewaannya atas penerapan kebijakan lima hari sekolah (LHS) dalam sepekan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Menurut dia, dengan sistem sekolah seharian penuh, para guru honorer akan sulit menambah penghasilan lain di luar mengajar.

Menurut Titi, jika Kemendikbud membuat kebijakan LHS karena menilai adanya beban kerja berlebih yang ditanggung guru pegawai negeri sipil (PNS), itu sangat keliru. Sebab, yang terjadi di lapangan, sekitar 60 persen tugas guru PNS ditangani oleh guru honorer. Oleh Karena itu, Titi berharap kedepannya pemerintah bisa lebih menyejahterakan para guru honorer dengan memberikan jaminan hidup sesuai dengan kinerja guru tersebut.

Sebelumnya, Kemendikbud telah mengesahkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang mengatur ketentuan lima hari sekolah dalam sepekan pada Selasa (13/6). Latar belakang kebijakan itu merujuk pada kebijakan hari kerja aparatur sipil negara (ASN) yaitu lima hari kerja dan untuk penguatan karakter.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rasyidi juga meminta pemerintah mempertimbangkan banyak hal sebelum menetapkan kebijakan LHS. Selain sarana prasarana sekolah, kondisi geografis yang berbeda antara wilayah yang satu dengan yang lainnya juga harus dijadikan pertimbangan. Karena, jika tidak dipersiapkan secara matang, kebijakan LHS akan menimbulkan reaksi yang beragam dan cenderung negatif.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s