Kebijakan Lima Hari Sekolah Pemerintah Akan Evaluasi dan Buat Perpres

Suara Pembaruan, halaman 17

Kebijkana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengenai lima hari sekolah (LHS) memang telah dibahas dalam rapat terbatas (ratas) pada Februari 2017. Namun, ketika Peraturan Mendikbud (Permendikbud) Nomor 23/2017 mengenai pelaksanaan pendidikan karakter melalui LHS terbit, ternyata banyak daerah yang dinilai belum siap.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan dalam ratas yang dilakukan pada Februari 2017, sebenarnya gagasan atau ide ini secara prinsip sudah dilaporkan oleh Mendikbud. Ketika Permendikbud keluar, menimbulkan berbagai pro dan kontra, karena ternyata banyak daerah yang belum siap terhadap hal tersebut.

Oleh karena itu, menurut Pramono, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar program LHS dievaluasi penerapannya. Ditambahkan paying hukum mengatur itu juga akan lebih diperkuat. Oleh karena itu kebijakan LHS mempunyai pengaruh cakupan yang sangat luas terhadap seluruh anak didik di Indonesia, yang nantinya diatur dalam peraturan yang lebih kuat.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan setidaknya membutuhkan waktu satu tahun untuk mempersiapkan pelaksanaan sekolah lima hari penuh selama delapan jam atau dikenal dengan istilah full day school.

Dalam pandangannya maish banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan di seluruh sekolah tingkat dasar, pertama dan menengah di Tanah Air. Diantranya, kesiapan guru, murid, logistic, hingga sarana dan prasarana pendukung.

Terkait Peraturan Presiden (Perpres) yang akan diterbitkan, JK mengatakan masih menunggu masuk dari berbagai pihak dahulu perihal penerapan sekolah lima hari penuh. Setelah masukan didapat dan dikaji, presiden baru akan mengeluarkan peraturan guna diterapkan.

Atas dasar itu, secara tidak langsung dapat dipastikan bahwa kebijakan LHS belum dapat diterapkan dalam tahun ajaran 2017/2018 yang akan dimulai bulan Juli mendatang.