Muhammadiyah Tegas Dukung Sekolah Lima Hari

Media Indonesia, halaman 14

Organisasi Muhammadiyah menegaskan dukungan mereka kepada kebijakan se­kolah 8 jam per hari atau lima hari sekolah yang merupakan program penguat­an pendidikan karakter (PPK) yang akan diimplementasi­kan bertahap pada tahun ajar­an baru 2017/2018.

Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam acara berbuka puasa bersama Menteri Pendidikan dan Ke­budayaan (Mendikbud) Muha­djir Effendy di kediaman Kompleks Menteri Widya Chandra Jakarta, Selasa (20/6) petang, mengatakan, secara kelembagaan, Muhammadiyah menyetujui kebijak­an Mendikbud tentang sekolah lima hari. untuk me­respons kebijakan tersebut, pihaknya akan melakukan penyesuaian pada lingkung sekolah dan pendidik­an madrasah diniahnya.

Abdul Mu’ti berpendapat, kebijak­an baru itu akan berdampak pada aspek manajerial, fi­nan­sial, serta kurikuler di ling­kungan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Dalam aspek manajerial, akan berdampak pada tenaga pendidik serta pengelolaan sekolah di Yayasan Muhammadiyah, dan dalam aspek finansial yaitu sekolah harus me­nyiapkan makan siang. Sementara, dalam aspek kurikuler, ia mengungkap telah banyak sekolah Muhammadiyah ung­gulan, di Jawa maupun luar Jawa, yang telah menerapkan sekolah lima hari serta memiliki prestasi yang baik.

Dalam kesempatan terpisah, Staf Ahli Mendikbud Bidang Pendidik­a­n Karakter Arie Budiman mengungkapkan Kemendikbud telah membuat sekolah percontohan di 34 provinsi tingkat SD sebanyak 270 sekolah dan 268 SMP yang digelar sejak Oktober hingga akhir Desember 2016. Pihaknya pun telah memantau dan mengevaluasi 14 sekolah di Kota Sentani, Pa­pua; Padang, Sumatra Barat; Ban­ten; Jawa Timur; Nusa Teng­gara Timur; Nusantara Tenggara Barat; dan Bangka Belitung. Dari hasil evaluasi itu segera disiapkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk kejelasan implementasi PPK.

Sementara itu, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengusulkan ada per­temuan khusus NU dan Mu­hammadiyah sesegera mung­kin terkait dengan kebijakan se­kolah lima hari. hal itu dilakukan agar simpang siur tentang full day school tidak menjadi pemecah belah umat Islam.