Penerimaan Peserta Didik Baru Harus Dibenahi

Koran Sindo, halaman 10

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Depok tahun ini harus dibenahi agar tidak ada lagi penyimpangan. Depok dinilai sebagai salah satu kota yang sistem PPDB-nya bermasalah di Jawa Barat, selain Bekasi dan Cirebon. Hal itu diungkapkan anggota DPRD Jawa Barat Waras Wasisto kemarin (21/6).

Waras mengimbau agar kejadian siswa titipan tidak terjadi lagi. Ia meminta para kepala sekolah untuk berlaku adil dalam menjalankan PPDB sehingga kewenangan untuk menentukan kuota yang ada seperti bina lingkungan, anak tidak mampu dan disabilitas dapat digunakan semestinya, tidak dibisniskan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Thamrin menegaskan, pihaknya akan menertibkan PPDB tahun ini dengan menerapkan sistem zonasi. Dengan sistem ini, lanjutnya, jarak sekolah dengan tempat tinggal calon peserta didik akan mejadi prioritas penerimaan siswa baru. Hal tersebut tertuang dalam Permendikbud No 17 Tahun 2017.

Selain itu, ia menegaskan, dalam PPDB tidak diperbolehkan ada pungutan biaya pendaftaran. Ia meminta jangan sampai ada oknum melakukan pungutan tersebut, karena sesuai ketentuan tidak ada pungutan biaya apa pun dalam proses PPDB.

New Student Admissions Must Be Addressed

Koran Sindo, page 10

New student admissions (PPDB) in Depok City this year should be addressed so that there are no more irregularities/divergences. Depok is considered as one of the cities whose PPDB system is problematic in West Java, in addition to Bekasi and Cirebon. This was disclosed by member of West Java Regional Representatives, Waras Wasisto yesterday (21/6).

Waras appealed that the occurrence of “special student” should not happen again. He asked that the school principals be fair in running the PPDB so that the authority to determine the existing quota such as community development, underprivileged children, and children with disabilities could be used accordingly and not be commercialized.

Head of Depok City Education Agency Thamrin asserted that his party would control the PPDB this year by applying the zoning system. With this system, he continued, the distance of school and residence of prospective learners will be the priority of the new student admissions. This is stipulated in the Permendikbud No 17 of 2017.

In addition, he asserted that in the PPDB there are no registration fees/charges allowed. He asked that there be no perpetrators conducting the levy, because according to the provision there are no charges whatsoever in the PPDB process.

Muhammadiyah Tegas Dukung Sekolah Lima Hari

Media Indonesia, halaman 14

Organisasi Muhammadiyah menegaskan dukungan mereka kepada kebijakan se­kolah 8 jam per hari atau lima hari sekolah yang merupakan program penguat­an pendidikan karakter (PPK) yang akan diimplementasi­kan bertahap pada tahun ajar­an baru 2017/2018.

Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam acara berbuka puasa bersama Menteri Pendidikan dan Ke­budayaan (Mendikbud) Muha­djir Effendy di kediaman Kompleks Menteri Widya Chandra Jakarta, Selasa (20/6) petang, mengatakan, secara kelembagaan, Muhammadiyah menyetujui kebijak­an Mendikbud tentang sekolah lima hari. untuk me­respons kebijakan tersebut, pihaknya akan melakukan penyesuaian pada lingkung sekolah dan pendidik­an madrasah diniahnya.

Abdul Mu’ti berpendapat, kebijak­an baru itu akan berdampak pada aspek manajerial, fi­nan­sial, serta kurikuler di ling­kungan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Dalam aspek manajerial, akan berdampak pada tenaga pendidik serta pengelolaan sekolah di Yayasan Muhammadiyah, dan dalam aspek finansial yaitu sekolah harus me­nyiapkan makan siang. Sementara, dalam aspek kurikuler, ia mengungkap telah banyak sekolah Muhammadiyah ung­gulan, di Jawa maupun luar Jawa, yang telah menerapkan sekolah lima hari serta memiliki prestasi yang baik.

Dalam kesempatan terpisah, Staf Ahli Mendikbud Bidang Pendidik­a­n Karakter Arie Budiman mengungkapkan Kemendikbud telah membuat sekolah percontohan di 34 provinsi tingkat SD sebanyak 270 sekolah dan 268 SMP yang digelar sejak Oktober hingga akhir Desember 2016. Pihaknya pun telah memantau dan mengevaluasi 14 sekolah di Kota Sentani, Pa­pua; Padang, Sumatra Barat; Ban­ten; Jawa Timur; Nusa Teng­gara Timur; Nusantara Tenggara Barat; dan Bangka Belitung. Dari hasil evaluasi itu segera disiapkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk kejelasan implementasi PPK.

Sementara itu, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengusulkan ada per­temuan khusus NU dan Mu­hammadiyah sesegera mung­kin terkait dengan kebijakan se­kolah lima hari. hal itu dilakukan agar simpang siur tentang full day school tidak menjadi pemecah belah umat Islam.

Muhammadiyah Firmly Supports Five Day School

Media Indonesia, page 14

The Muhammadiyah organization affirmed its support to the 8-hour per day or five-day school policy which is a character building program (PPK) to be implemented gradually in the new 2017/2018 academic year.

Secretary General of PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti in the breaking of fast (iftar) event with Minister of Education and Culture (Mendikbud) Muhadjir Effendy at his residence at Widya Chandra Ministers’ Complex Jakarta, on Tuesday (20/6) evening, said that institutionally Muhammadiyah agrees with the Mendikbud’s policy on five-day school. In response to the policy, his party would make adjustments to its school environment and its madrasah diniah education.

Abdul Mu’ti argues that the new policy will affect the managerial, financial and curricular aspects of the Muhammadiyah schools. In the managerial aspect, it will have an impact on the educators and school management in the Muhammadiyah Foundation, and in the financial aspect the schools must prepare lunches. Meanwhile, in the curricular aspect, he revealed that there are many flagship Muhammadiyah schools, both in Java and outside Java, which have already implemented the five-day school with good achievements.

On a separate occasion, the Expert Staff to Mendikbud on Character Education, Arie Budiman revealed that Kemendikbud has set up pilot schools in 34 provinces consisting of 270 primary schools and 268 junior high schools, which were held since October to the end of December 2016.  His party has also monitored and evaluated 14 schools In Kota Sentani, Papua; Padang, West Sumatra; Banten; East Java; East Nusa Tenggara; West Nusantara Tenggara; and Bangka Belitung. Based on the evaluation results guidelines for implementation (juklak) and technical guidelines (juknis) are soon prepared for the clarity of PPK implementation.

Meanwhile, Nahdlatul Ulama (NU) leader/figure Muhaimin Iskandar (Cak Imin) suggested that there should be meetings particularly of NU and Muhammadyah as soon as possible regarding the five-day policy. It should be done so that the confusion of the full day school does not disrupt/divide the Ummah.

Aturan Bukti Kemiskinan Harus Jelas, Bukan SKTM

Kompas, halaman 13

Ketentuan kuota 20 persen untuk peserta didik dari keluarga tidak mampu dalam penerimaan peserta didik rawan diselewengkan. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) mudah dipalsukan demi mendapat bangku di sekolah yang diinginkan. Karena itu, hendaknya ada aturan jelas mengenai bukti kemiskinan yang bisa diverifikasi dengan mudah.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Abdullah Ubaid, di Jakarta, Rabu (21/6), mengatakan, semestinya bukti kemiskinan yang digunakan oleh sekolah ataupun lembaga lainnya ialah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Bantuan Siswa Miskin. Para penerima kartu-kartu itu sudah pasti terdaftar di pangkalan data negara sehingga bisa langsung diverifikasi.

Ia mengkritisi sekolah-sekolah yang masih bertumpu pada SKTM sebagai bukti bahwa calon siswa dari keluarga miskin sehingga bisa masuk ke dalam kuota 20 persen di sekolah. Aturan penerimaan peserta didik baru menegaskan, sekolah tak boleh menarik biaya apa pun dari orangtua. Namun, katanya, ada sekolah yang melakukan jual-beli bangku melalui kuota 20 persen untuk siswa miskin. Oleh sebab itu, lanjutnya, harus ada aturan tertulis melarang pemakaian SKTM.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi Zainal Abidin Dulung mengatakan, SKTM sudah tidak berlaku karena pemerintah menggunakan data Badan Pusat Statistik yang sudah mengurutkan penduduk Indonesia dari yang terkaya hingga termiskin. Kemensos mengambil 25 persen penduduk di urutan terbawah. Mereka menerima bantuan pemerintah berupa beras miskin, program keluarga harapan, KKS, dan KIP. Data para penerima tengah diintegrasikan oleh Kemsos dengan data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Proof of Poverty Rules Must Be Clear, Not SKTM/Certificate of Inadequacy

Kompas, page 13

The 20 percent quota provision for students from underprivileged families in the enrollment of learners is susceptible to abuse. Certificate of inadequacy (SKTM) is easily falsified for the sake of getting a seat in the desired school. Therefore, there should be clear rules on proof of poverty that can be easily verified.

National Coordinator of the Indonesian Education Monitoring Network, Abdullah Ubaid said, in Jakarta, Wednesday (21/6), that the proof of poverty used by schools or other institutions is the Prosperous Family Card (KKS), Smart Indonesia Card (KIP) and Poor Student Assistance. The recipients of those cards should definitely be registered in the country’s database so they can be directly verified.

He criticized the schools that still relied on SKTM as proof that the prospective students are from poor families so they can be in the 20 percent student enrollment quota. The rules of new student admissions assert that schools should not charge any fees from parents. However, he said that there are schools that buy and sell seats through the 20 percent quota for poor students. Therefore, he continued, there must be a written rule prohibiting the use of SKTMs.

Meanwhile, Director General of Managing the Underprivileged/the Poor of the Ministry of Social Affairs (Kemensos), Andi Zainal Abidin Dulung said that SKTM is no longer valid because the government uses the Central Bureau of Statistics data that has sorted the Indonesian population from the richest to the poorest. Kemensos takes the bottom 25 percent of the population. They receive government assistance in the form of rice, hope family program, KKS, and KIP. The data of recipients is currently being integrated by the Ministry of Social Affairs with the education database (Dapodik) of the Ministry of Education and Culture.

Yogyakarta Akan Terapkan Lima Hari Sekolah

www.antaranews.com

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tetap akan menerapkan kebijakan lima hari sekolah, meskipun Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memutuskan membatalkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur kebijakan itu. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edy Heri Suasana. Ia menyampaikan, pihaknya sudah menyampaikan surat edaran ke sekolah-sekolah mengenai kebijakan lima hari sekolah pada tahun ajaran 2017/2018. Sampai sekarang, surat edaran itu belum dicabut sehingga kebijakan lima hari sekolah tetap berlaku.

Pelaksanaan lima hari sekolah di Kota Yogyakarta, menurut dia, atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 karena  Pemerintah belum resmi mencabut Peratuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Selain itu, Peraturan Presiden untuk mengganti Permendagri Nomor 23 Tahun 2017 yang akan mengatur tentang penguatan pendidikan karakter, termasuk teknis penyelenggaraan lima hari sekolah, belum diterbitkan.

Sebelum rencana lima hari sekolah digulirkan oleh kementerian, Edy mengemukakan bahwa sejumlah sekolah di Kota Yogyakarta sudah menyelenggarakan hal itu dengan hasil cukup baik. Ia menyebut, beberapa SD hingga SMA yang menerapkan lima hari sekolah capaiannya cukup positif. Penyelenggaraannya juga berjalan baik. Meskipun demikian, ia menyatakan, kebijakan lima hari sekolah tersebut tetap akan menjadi keputusan dan kebijakan setiap sekolah.

Edy menambahkan, sekolah memiliki keleluasaan untuk menentukan apakah akan menggunakan kebijakan lima hari sekolah atau enam hari sekolah. Bagi sekolah yang akan menerapkan lima hari kegiatan belajar harus sudah melakukan berbagai persiapan, terutama mekanisme penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, agar tetap menarik dan pengaturan jam istirahat siswa.

Link: http://www.antaranews.com/berita/636539/yogyakarta-akan-terapkan-lima-hari-sekolah