Kembangkan Kecerdasan Lokal

Kompas, halaman 12

Masyarakat adat yang tinggal jauh dari perkotaan perlu pendidikan kontekstual sesuai tatanan adat mereka. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan komunitas adat setempat memformulasikan kurikulum khusus. Penekannya adalah kurikulum harus menampung serta sejalan dengan kearifan lokal dan tradisi lokal setempat. Kecerdasan lokal dieksplorasi dan dikembangkan sehingga potensi para siswa terangkat.

Nedine Helena Sulu dari Masyarakat Dayak Punan Semeriot Kalimantan Utara, misalnya, berharap pendidikan disesuaikan dengan nilai-nilai adat, termasuk dekat dengan alam. Di Komunitas Adat Ciptagelar, Sukabumi, Jawa Barat, tradisi lisan masih dipegang kuat. Anak-anak belajar merasa, melihat, dan mendengar bahkan tanpa buku teks. Ketua Barisan Pemuda Adat Nusantara Jhontoni Tarihoran juga menekankan pendidikan yang seharusnya mampu mengembalikan manusia ke kehidupan adatnya dan membangun desanya. Dengan demikian masyarakat ada menjadi pintar  tanpa kehilangan akar budayanya.

Sarno Maulana dari Komunitas Adat Pasawahan Jawa Barat khawatir dengan pendidikan yang mencerabut orang dari akarnya. Ia menilai, makin tinggi pendidikan seseorang makin orang tersebut tidak mau pulang ke desanya, ke adatnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjanjikan peran aktif dari pemerintah dan bukan hanya menunggu inisiatif masyarakat. Kemdikbud akan membuat rumusan konkret untuk mengembangkan pendidikan bagi masyarakat adat, termasuk menampung kearifan lokal. Menurut Muhadjir, Indonesia memiliki tradisi yang sangat kokoh dan itulah yang membuat jati diri dan martabat bangsa ini akan terpelihara.

Developing Local Intelligence

Kompas, page 12

Indigenous communities living in rural areas far from cities and towns need contextual education which is based on their traditional order. The Ministry of Education and Culture together with the Archipelago Indigenous Community Alliance and the local indigenous communities formulated a special curriculum. The emphasis of the curriculum must accommodate and be in line with the local wisdom and traditions. The local intelligence/proficiency is explored and developed so that the students’ potentials are raised.

Nedine Helena Sulu from the Dayak Punan Society, Semeriot North Kalimantan, for instance, hoped that education is adjusted to the traditional values, including being close to nature.  In the Ciptagelar Indigenous Community of Sukabumi, West Java, the spoken/oral tradition is still strongly held.  Children learn to feel, see, and listen even without textbooks. Chairman of the Archipelago Indigenous Youth Community Jhontoni Tarihoran also stressed on education which could bring the people back to their traditional lives and develop their villages. Thus becoming more intelligent without losing their cultural roots.

Sarno Maulana from the West Java Rice Fields Indigenous Community worries that education would deprive people of their traditional roots. He thinks that the higher the education the less interested the people will be to return to their villages, to their traditions.

Minister of Education and Culture Muhadjir Effendy, promises the active role of the government and not just waiting for the people’s initiative. The Ministry will make a concrete formula to develop education for the indigenous communities, including accommodating local wisdom. According to Muhadjir, Indonesia has a very strong traditional foundation and that is what makes the identity and dignity of this nation to be preserved.

kompas_kembangkan kecerdasan lokal

K13 Sasar 71 Ribu Sekolah

Indopos, halaman 3

Sejak digulirkan pada 2013 lalu, Kurikulum 2013 (K13) terus mengalami perbaikan. Kurikulum yang diharapkan mampu menghasilkan generasi dengan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan tersebut menuntut siswa lebih kreatif. Tentu saja, hal tersebut menjadi tantangan bagi guru.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi mengatakan, K13 sudah diberlakukan secara terbatas sejak 2013. Kemudian secara serentak pada 2014 lalu pemerintah melakukan evaluasi terhadap implementasi K13. Hasilnya kurikulum tersebut dilaksanakan terbatas sembari pemerintah melakukan review. Pada 2017 mendatang, lanjut Didik, K13 bakal menyasar 60 persen sekolah. Diprediksi, K13 dapat diterapkan 100 persen pada 2019 mendatang. Tahun ini, telah ada 71 ribu sekolah dari jenjang SD hingga SMA yang mengimplementasikan K13.

Didik menyatakan, sejumlah persiapan telah dilakukan. Hal itu meliputi kesiapan guru, sekolah, kepala sekolah, hingga masyarakatnya. Didik menyebutkan, K13 sangat bergantung pada kompetensi guru. Persiapan paralel dapat membantu guru ketika menemukan masalah pada penerapan K13, sehingga uji kompetensi guru harus terus dilakukan. Untuk jumlah instruktur akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Baik itu instruktur nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

K13 Targets 71 Thousand Schools

Indopos, page 3

Since launching last 2013, Curriculum 2013 (K13) continues to be improved. The curriculum which is expected to produce a generation with competencies in attitude, skills, and knowledge demands the student to be more creative.   Of course, it is a challenge for teachers.

Secretary General of the Ministry of Education and Culture Didik Suhardi said K13 has been enforced on a limited basis since 2013. Then simultaneously in 2014 the government conducted an evaluation on K13 implementation. The result was the curriculum was carried out on a limited basis while the government conducted a review. Next 2017, continued Didik, K13 would target 60 percent of schools. It is predicted, K13 could be applied 100 percent by 2019. This year, there are already 71 thousand schools in the primary to secondary school (SD to SMA) levels implementing K13.

Didik stated, a number of preparations have been conducted; including the readiness of teachers, schools, school principals, to the communities. Didik mentioned K13 is highly dependent on teacher competence. Parallel preparations could help teachers when they find problems in the application of K13, so teacher competence testing should continue to be conducted. The number of instructors would be adjusted to the conditions of the respective regions; be they national instructors, provincial, and regency/city.

indopos_K13 sasar 71 ribu sekolah

Wapres Dorong Sistem Pendidikan Modern

http://www.antaranews.com

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan sistem pendidikan yang modern harus didukung dan didorong sehingga menjangkau kebutuhan bangsa ke depan. Ia mengatakan, bangsa Indonesia harus mendorong pendidikan yang memiliki kurikulum yang bisa menjangkau kebutuhan dan juga berdasarkan nilai keislaman yang sesuai dengan zaman. Hal itu diungkapkan Wapres usai acara peletakan batu pertama pembangunan gedung Pesantren Modern Dea Malela di Pamangong, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pada Rabu kemarin.

Wapres menegaskan, hal yang sama pentingnya adalah memperkuat sistem pendidikan yang mengedepankan pengetahuan teknologi guna menghadapi tantangan global.

Wapres tiba di Pamangong dengan menggunakan helikopter dari Lombok didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeldjono,  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Wakil DPR RI Fahri Hamzah, Gubernur NTB Zainul Majdi, dan Pendiri Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Dea Malela Din Syamsuddin.

Wapres berada di Pamangong, yang berjarak 35 km dari pusat kota Sumbawa Besar itu, untuk meletakkan batu pertama pembangunan gedung yang diperuntukkan bagi pengajar pesantren yang diberi nama Bait Kalla. Nama pesantren modern tersebut dinisbatkan kepada Imam Ismail Dea Malela, seorang ulama kelahiran Gowa Makassar yang pindah ke Pamangong Sumbawa untuk mengembangkan dakwah Islamiyah disana.

VP Encourages Development of a Modern Education System

http://www.antaranews.com

Vice President M. Jusuf Kalla (JK) has encouraged the development of a modern education system to meet future demands. He said that the nation must encourage the development of an education system, with curriculum that meets future needs and is based on Islamic values and in accordance with the current era. The vice president stated after the groundbreaking ceremony for the construction of a housing complex for the teachers of the Dea Malela modern Islamic boarding school in Pamangong, Sumbawa District, West Nusa Tenggara Province, on Wednesday.

Of equal importance is the need to strengthen the education system with technological knowledge to face the global challenges, he affirmed.

Kalla arrived in Pamangong aboard a helicopter from Lombok District, accompanied by Public Works and Housing Minister Basuki Hadimoeldjono, State Administrative and Bureaucratic Reforms Minister Yuddy Chrisnandi, Deputy Chairman of the House of Representatives Fahri Hamzah, West Nusa Tenggara Governor Zainul Majdi, and patron of the Dea Malela Education and Culture Foundation Din Syamsuddin.

The vice president paid a visit to Pamangong, which is located 35 kilometers from the Sumbawa Besar City, to inaugurate the groundbreaking ceremony for the construction of a housing complex for the teaching staff of the modern Islamic boarding school named Bait Kalla.
The name of the modern Islamic boarding school was derived from Imam Ismail Dea Malela, who was born in Gowa, South Sulawesi, and then moved to Pamangong, Sumbawa, to spread the values of Islam.

Link: http://www.antaranews.com/en/news/105797/vp-encourages-development-of-a-modern-education-system

antaranews_VP Encourages Development of a Modern Education System

Kurikulum SMK tengah Disiapkan Lebih Profesional

Media Indonesia, halaman 9

Pemerintah tengah merumuskan kembali kurikulum dan rasio perbandingan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan politeknik dengan sekolah menengah atas (SMA). Tujuannya ialah agar lulusan SMK dan politeknik sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang memiliki sikap profesional dan berkompeten dalam menghadapi persaingan global saat ini. Hal itu disampaikan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Puan menjelaskan, pembicaraan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan SMK dan politeknik dinilai serius sehingga melibatkan tiga kementerian koordinator di lingkup Kabiner Kerja. Ia menambahkan, ada dua hal yang perlu dilakukan dalam merevitalisasi pendidikan vokasi, yakni pendidikan dan pelatihan. Pendidikan bisa dilakukan di sekolah-sekolah SMK dan politeknik, sedangkan pelatihan berupa kursus atau pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan riil dilakukan di dunia usaha.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan semua pihak perlu bekerja sama dalam mewujudkan standar kompetensi tenaga kerja profesional. Kesamaan pandangan, rencana, dan strategi sangat diperlukan agar lulusan vokasi tidak kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan, selain perubahan kurikulum dan rasio antara SMK dan SMA yang tidak berimbang, mutu tenaga pendidik SMK juga akan ditingkatkan. Ke depan, pemerintah akan berkonsentrasi pada aspek mutu pendidik.