Sistem Pendidikan Kelautan dan Perikanan Perlu Direvisi

The Jakarta Post, halaman 4

Menanggapi respon atas meningkatknya permintaan akan pekerja terampil yang dipicu dengan dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun lalu, pemerintah melakukan langkah-langkah untuk merevisi kurikulum sistem pendidikan kelautan dan perikanan.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rifky Effendi Hardijanto, Kamis, mengatakan, merevisi kurikulum yang ada saat ini merupakan salah satu prioritas utama kementerian, selain menegakkan kedaulatan laut, menanggulangi penangkapan ikan ilegal, dan menerapkan praktek penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

Dia mengatakan, kurikulum nantinya ditujukan terutama untuk mengembangkan kreativitas di kalangan pihak terkait dalam memanfaatkan sumber daya alam air, selain menciptakan tenaga kerja yang terampil untuk industri maritim dan perikanan. Dengan kurikulum baru itu, kata dia, kementerian memiliki tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih besar dalam industri kelautan dan perikanan.

Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Nurhudah, mengatakan, kurikulum yang ada saat ini mempunyai kelemahan untuk diterapkan di beberapa daerah, termasuk bidang kewirausahaan, yang bisa menghambat kemampuan Indonesia untuk bersaing di MEA. Kementerian berencana menambah pelajaran pengembangan produk ke dalam kurikulum baru sebagai upaya untuk mengisi kekurangan dalam kurikulum yang berlaku saat ini.

Kurikulum yang berlaku saat ini hanya berfokus pada bagaimana meningkatkan hasil tangkapan, bukan mengajarkan siswa pentingnya praktik pelestarian ikan yang berkelanjutan, tambahnya.

Kementerian saat ini mengelola 13 sekolah kelautan dan perikanan, termasuk diantaranya adalah satu Sekolah Tinggi Perikanan (STP), tiga Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) dan sembilan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM).

Kementerian juga berjanji untuk meningkatkan jumlah siswa yang orang tuanya terlibat dalam industri kelautan dan perikanan seperti nelayan, pembudidaya ikan, pedagang ikan dan petani garam sebanyak 4 persen pada tahun ini, yang berarti akan meningkat sebesar 44 persen setiap tahunnya.

Kursi yang tersedia di sekolah-sekolah yang dikelola oleh kementerian, setengahnya akan dialokasikan untuk calon siswa yang berasal dari 15 titik pengembangan perikanan di beberapa daerah perbatasan, termasuk Kepulauan Simeulue Aceh, Nunukan Kalimantan Utara, Pulau Rote Nusa Tenggara Timur dan Kepulauan Natuna Kepri.

Nurhudah mengatakan, kebijakan itu ditujukan untuk memberikan perspektif baru bagi para siswa bahwa “bekerja di industri kelautan dan perikanan sangat menguntungkan”.

Maritime and fishery education system needs revision

The Jakarta Post, page 4

In an apparent response to the growing demand for skilled workers that was triggered by the commencement of the ASEAN Economic Community (AEC) at the end of last year, the government is undertaking measures to revise the curriculum of the country’s maritime and fishery education system.

Maritime Affairs and Fisheries Ministry head of human resources, Rifky Effendi Hardijanto, said on Thursday, revising the prevailing curriculum was one of the ministry’s top priorities, apart from enforcing sea sovereignty, tackling illegal, unreported and unregulated fishing (IUUF) and implementing environmentally friendly fishing practices.

He said the planned curriculum was chiefly aimed at developing creativity among related parties in harnessing natural water resources, aside from creating a skilled workforce for the maritime and fishery industry. With a renewed curriculum, he said, the ministry was aiming at creating more job opportunities in the maritime and fishery industry.

The ministry’s head of educational center, Nurhudah, said the prevailing curriculum was lacking in several areas, including entrepreneurship, which could hinder Indonesia’s capacity to compete in the AEC. The ministry planned to add product development lessons into the new curriculum as a bid to fill the void in the current one.

The prevailing curriculum only focuses on how to increase catches, rather than teaching students the importance of sustainable fishing practices, he added.

The ministry is currently running 13 maritime affairs and fishery schools, including one Fishery Higher Institute (STP), three Maritime and Fishery Politechnics (Poltek KP) and nine Fishery High Schools (SUPMs).

The ministry has also vowed to increase the number of students whose parents are involved in the maritime and fishery industry as fishers, cultivators, fish traders and salt farmers by 4 percent this year, which will mean a total 44 percent intake increase annually.

Of the seats made available in the schools by the ministry, half will be allocated to candidates who come from the 15 fishery development points in several border areas, including the Simeulue Islands in Aceh, Nunukan in North Kalimantan, Rote Island in East Nusa Tenggara and the Natuna Islands in Riau Islands.

Nurhudah said the policy was aimed at providing the students with the new perspective that “working in the maritime and fishery industry is highly lucrative”.

jakarta post_maritime and fishery education system needs revision

Ratusan Instruktur Nasional Siap Melatih Guru

Kompas, page 11, Sabtu, 26 Maret

Sebanyak 598 instruktur nasional siap melatih guru mengenai materi-materi yang terkandung di dalam Kurikulum 2013 yang telah direvisi. Instruktur nasional ini terdiri dari guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan dosen. Hal itu dikemukakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan saat menutup pelatihan Kurikulum 2013 bagi instruktur nasional, Kamis (24/3), di Sawangan, Depok, Jawa Barat.

Peserta pelatihan instruktur nasional berjumlah 666 orang. Jumlah ini terdiri dari 120 orang tingkat SD, 135 orang tingkat SMP, 224 orang tingkat SMA, serta 187 orang untuk SMK. Dari seleksi terpilih 598 orang. Anies mengingatkan instruktur nasional dan guru untuk berani berimprovisasi. Mereka diharapkan belajar dari pengalaman orang lain dan dari lapangan.

Pelatihan kurikulum dilakukan secara berjenjang. Setelah mengikuti pelatihan dengan narasumber nasional, instruktur nasional akan memberikan pelatihan kepada instruktur provinsi yang mencapai 3.661 orang.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad mengatakan, pelatihan instruktur nasional dilakukan oleh fasilitator dan ratusan narasumber nasional yang terdiri dari unsur guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang terlibat dalam penyusunan Kurikulum 2013. Pelatihan dirancang interaktif dan partisipatif sehingga peserta terdorong untuk mengelaborasi pemikiran dan kemampuan mereka dalam bentuk diskusi kelas. Instruktur nasional kemudian dinilai oleh narasumber nasional berdasarkan kriteria paradigma dan pemahaman, kemampuan fasilitasi, serta sikap.

Hundreds of National Instructors Ready to Train Teachers

Kompas, page 11, Saturday, March 26

A total of 598 national instructors are ready to train teachers on the materials contained in the revised Curriculum 2013. These national instructors are comprised of teachers, school principals, school supervisors, and lecturers. The remark was made by Minister of Education and Culture Anies Baswedan during the closing of the Curriculum 2013 training for national instructors, Thursday (24/3), in Sawangan, Depok, West Java.

Participants of the national instructor training totaled 666 people. This figure is comprised of 120 people in the primary school (SD) level, 135 people in the junior high school (SMP) level, 224 people in the high school (SMA) level, as well as 187 people for vocational high schools (SMK). Through selection 598 people were chosen. Anies reminded the national instructors and teachers to dare to improvise. They are expected to learn from the experiences of other people and on the ground.

The curriculum training is conducted in stages. After following training with the national resource persons, the national instructors will provide training to provincial instructors reaching 3,661 people.

Director General of Primary and Secondary Education Ministry of Education and Culture Hamid Muhammad said the national instructor training is conducted by facilitators and hundreds of national resource persons comprised of elements of teachers, school principals, and school supervisors involved in the formulation of Curriculum 2013. The training was designed to be interactive and participatory so that participants are encouraged/ compelled to elaborate their ideas and abilities in the form of class discussion. The national instructors are then assessed by the national resource persons based on criteria of paradigms and understanding, facilitation ability, as well as attitudes.

kompas_ratusan intstruktur nasional siap melatih guru

Anies Kembali Gunakan Kurikulum 2013 yang Banyak Dikritik

The Jakarta Post, halaman 3

Setelah menghentikan Kurikulum 2013 nasional dua tahun lalu, Menteri Kebudayaan dan Pendidikan (Mendikbud) Anies Baswedan kembali memutuskan untuk mengadopsi kurikulum yang mendapat banyak dikritik tersebut setelah melakukan perbaikan dalam metode pengajarannya. Anies mengatakan, Kemendikbud telah menyiapkan silabus yang lebih komprehensif untuk guru dan siswa berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari pengujian terhadap metode baru tersebut selama dua tahun terakhir ini. Kemendikbud juga memutuskan untuk meningkatkan jumlah sekolah yang akan mengadopsi kurikulum 2013.

Kurikulum 2013 pertama kali diimplementasikan oleh Mendikbud sebelumnya, Mohammad Nuh, dan telah menuai banyak kritik karena telah menciptakan kebingungan di kalangan siswa, orang tua dan guru, yang juga mengeluh karena beban pelajaran yang semakin berat. Kurikulum 2013 juga menuai rentetan kritik karena membebankan sains guna mendukung Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama.

Seperti diberitakan sebelumnya, bagian besar kurikulum baru itu akan diisi dengan Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama dengan pendidikan sains yang terintegrasi ke dalam dua mata pelajaran tersebut.

Rincian kurikulum baru tersebut juga telah menjadi bahan kritikan dari para aktivis. Ambil contoh, Pelajaran Kewarganegaraan menyebutkan bahwa seorang siswa kelas 10 harus belajar disiplin dari karakter sebuah elektron, yang selalu bergerak dalam orbitnya.

Saat ini, sebanyak 6.221 sekolah, 6 persen dari jumlah total sekolah di Tanah Air, menggunakan kurikulum 2013.

Totok Suprayitno, Kepala Balitbang Kemendikbud, mengatakan bahwa kurikulum baru tersebut memungkinkan guru untuk lebih kreatif dalam mengembangkan metode pengajaran mereka sendiri, dan tidak akan membebani guru. Namun demikian, kurikulum baru tetap mempertahankan metode pembelajaran tematik untuk siswa SD, yang disesuaikan dengan usia mereka.

Pada rapor, nilai siswa akan didasarkan pada mata pelajaran, seperti matematika, bahasa Inggris dan ilmu pengetahuan.

Anies Reverts Much-Maligned 2013 Curriculum

The Jakarta Post, page 3

After nixing the 2013 national curriculum two years ago, Culture and Education Minister Anies Baswedan has decided to once again adopt the much-criticized program after making improvements to teaching methods. Anies said the ministry had prepared a more comprehensive syllabus for teachers and students, based on experience gleaned from testing the new method over the last two years. The ministry has decided to increase the number of schools that will adopt the 2013 curriculum.

The 2013 curriculum, first implemented by Anies’ predecessor, Mohammad Nuh, had drawn harsh criticism for creating confusion among students, parents and teachers, who have also complained about the extra workload it created. The 2013 curriculum came under a barrage of criticism for dropping science in favor of civics and religious instruction.

As previously reported, the new curriculum will consist mostly of civic education and religion with science being integrated into the two subjects.

Details from the new curriculum have also become the target of ridicule from activists. A sample civics lesson states that a 10th grade student must learn discipline from the behavior of an electron, which always moves within its orbit.

Currently 6,221 schools, 6 percent of the country’s total, are using the 2013 curriculum.

The ministry’s research and development head Totok Suprayitno said the revised curriculum allowed teachers to be creative in developing their own teaching methods, and it would not put a greater burden on teachers.

The revised curriculum, however, maintains the thematic learning method for elementary students, which is tailored to their age. On report cards, students’ scores will be based on subjects, such as math, English and science.

the jakarta post_Anies Reverts Muc -Maligned 2013 Curriculum

Penilaian Guru Dipermudah

Koran Sindo, halaman 2

Kesulitan guru untuk menilai kepribadian siswa pada Kurikulum 2013 kini dipermudah. Kini hanya guru agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang akan menilai sisi spiritual dan sosial siswa. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Totok Suprayitno mengatakan, perubahan yang bakal terasa pada revisi Kurikulum 2013 adalah pada penyederhanaan penilaian siswa, khususnya di penilaian spiritual dan sosial siswa.

Pada tahun ajaran lalu, guru mengeluhkan penilaian siswa yang sangat kompleks, di mana guru Matematikan sekalipun harus menilai sisi spiritual dan sosial siswa.

Kemendikbud pada tahun ini juga akan mengubah sistem pada proses berpikir anak. Kalau dulu siswa SD hanya akan diajari sebatas kemampuan memahami, SMP menganalisis, dan siswa SMA harus sudah bisa menciptakan. Kemendikbud mengubahnya dengan menggabungkan tiga kemampuan itu di semua jenjang. Siswa SD pun boleh menciptakan sesuatu karena mereka akan terbiasa berpikir ilmiah.