Kebijakan Lima Hari Sekolah Pemerintah Akan Evaluasi dan Buat Perpres

Suara Pembaruan, halaman 17

Kebijkana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengenai lima hari sekolah (LHS) memang telah dibahas dalam rapat terbatas (ratas) pada Februari 2017. Namun, ketika Peraturan Mendikbud (Permendikbud) Nomor 23/2017 mengenai pelaksanaan pendidikan karakter melalui LHS terbit, ternyata banyak daerah yang dinilai belum siap.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan dalam ratas yang dilakukan pada Februari 2017, sebenarnya gagasan atau ide ini secara prinsip sudah dilaporkan oleh Mendikbud. Ketika Permendikbud keluar, menimbulkan berbagai pro dan kontra, karena ternyata banyak daerah yang belum siap terhadap hal tersebut.

Oleh karena itu, menurut Pramono, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar program LHS dievaluasi penerapannya. Ditambahkan paying hukum mengatur itu juga akan lebih diperkuat. Oleh karena itu kebijakan LHS mempunyai pengaruh cakupan yang sangat luas terhadap seluruh anak didik di Indonesia, yang nantinya diatur dalam peraturan yang lebih kuat.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan setidaknya membutuhkan waktu satu tahun untuk mempersiapkan pelaksanaan sekolah lima hari penuh selama delapan jam atau dikenal dengan istilah full day school.

Dalam pandangannya maish banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan di seluruh sekolah tingkat dasar, pertama dan menengah di Tanah Air. Diantranya, kesiapan guru, murid, logistic, hingga sarana dan prasarana pendukung.

Terkait Peraturan Presiden (Perpres) yang akan diterbitkan, JK mengatakan masih menunggu masuk dari berbagai pihak dahulu perihal penerapan sekolah lima hari penuh. Setelah masukan didapat dan dikaji, presiden baru akan mengeluarkan peraturan guna diterapkan.

Atas dasar itu, secara tidak langsung dapat dipastikan bahwa kebijakan LHS belum dapat diterapkan dalam tahun ajaran 2017/2018 yang akan dimulai bulan Juli mendatang.

Government Reviews and Arranges Perpres on Five-day School Policy

Suara Pembaruan, page 17

The policy of the Minister of Education and Culture (Mendikbud), Muhadjir Effendy in regard to five-day school (LHS) had already been discussed in a closed meeting (ratas) in February 2017. When Mendikbud Regulation (Permendikbud) Number 23/2017 concerning implementation of character education through LHS was issued, however, actually there were a number of regions assessed as not being ready.

Cabinet Secretary, Pramono Agung said that in the February ratas, this idea had basically been reported by Mendikbud. When the Permendikbud was issued though, there were various pros and cons, because a number of regions are not yet ready for such a policy.

Therefore, according to Pramono, President Joko Widodo (Jokowi) requested that the LHS program be evaluated in terms of its application. He added that the law regulating this program would also be strengthened. Thus the LHS policy will widely influence all students in Indonesia and will be regulated in a stronger regulation.

On a different occasion, Vice President (Wapres) of RI, Jusuf Kalla (JK), said that to prepare the implementation of a five-day school week of eight hours a day, otherwise known as full-day school, required a year at least.

In his view, there were still a number of points to be settled before such a policy can run in all elementary, junior high, and senior high schools in Indonesia. These include readiness of teachers, students, logistics, as well as supporting facilities and infrastructure.

In regard to the issuance of the Presidential Regulation (Perpres), JK said that this was first awaiting suggestions from various parties concerning application of a five full-day school week. Once the suggestions had been received and reviewed, the president would then issue the implementation regulation.

Based on such considerations, indirectly the LHS policy has not been applied in the academic year 2017/2018 starting this July.

 

Mendikbud: LHS tak Jawasentris

Republika, halaman 2

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membantah kebijakan lima hari sekolah (LHS) sebagai implementasi penguatan pendidikan karakter (PPK) hanya bersifat Jawa sentris. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menjelaskan, PPK telah diuji coba di sejumlah daerah yang ada di 34 provinsi Indonesia, termasuk Papua, Papua Barat, dan NTT.

Muhadjir menjelaskan, uji coba bertujuan untuk mengetahui ciri khas sekolah di setiap daerah. Ia meyakini, setiap sekolah memiliki kekhasan dalam mengambangkan PPK. Kendati demikian, ia memahami kebijakan LHS belum bisa diterapkan di daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal).

Mendikbud menyebut, permendikbud tentang LHS belum dicabut, meskipun pemerintah berencana mengeluarkan perpres. Dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang, lanjutnya, aturan tersebut ditingkatkan sebagai payung hukum yang lebih kuat, dan disempurnakan dan diperbaiki.

Mendikbud: LHS is not Java Centric

Republika, page 2

The Ministry of Education and Culture (Kemendikbud) denied the five-day school (LHS) policy as the implementation of character building education (PPK) is Java centric in nature. Minister of Education and Culture (Mendikbud) Muhadjir Effendy explained that PPK has been tested in several regions in the 34 provinces of Indonesia, including Papua, West Papua and NTT.

Muhadjir explained that the trial run aims to determine the characteristics of schools in each region. He believes that every school has uniqueness in developing the PPK. Nevertheless, he understands that the 5 day school policy cannot yet be applied in 3T (outermost, frontier, disadvantaged) regions.

Mendikbud said that the permendikbud on 5-D school policy has not been revoked, although the government plans to issue a presidential regulation (Perpres). By paying attention to the growing aspirations, he continued, the regulation is upgraded as a stronger legal umbrella, and refined and improved.

Hari Sekolah Bersifat Pilihan

Kompas, halaman 13

Peraturan presiden yang akan memperkuat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 23/2017 tentang Hari Sekolah hendaknya lebih mengedepankan substansi penguatan karakter di sekolah/madrasah ketimbang soal hari sekolah. Ihwal hari sekolah, biarlah sifatnya pilihan, sesuai keberagaman dan kekhasan institusi.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin mengatakan, jika hari sekolah ditetapkan lima hari, pendidikan di bawah Kementerian Agama, baik madrasah formal (MI, MTs, dan MA) maupun pendidikan nonformal (madrasah diniyah, taman pendidikan Al Quran, dan pondok pesantren) bisa terdampak.

Kamaruddin menjelaskan, di madrasah formal sangat sulit lima hari diterapkan. Itu karena pendidikan di madrasah selain 100 persen menerapkan kurikulum nasional, juga ada tambahan 10 jam pendidikan agama yang ditetapkan Kemenag. Dengan menerapkan dua kurikulum, secara umum siswa madrasah pulang pukul 15.00, dengan hitungan enam hari belajar.

Menurut Kamaruddin, dengan duduk bersama antara Kemenag dan Kemdikbud beserta berbagai elemen terkait lainnya, masukan untuk perpres perlu menekankan penguatan pendidikan karakter. Dengan demikian, implementasinya pun mengakomodasi keberagaman institusi dan cara penyelenggaraan yang sudah ada selama ini.

Kamarudin berharap payung hukum perpres kelak tak sampai merugikan komunitas/lembaga yang melayani siswa dalam jumlah signifikan. Madrasah memiliki sekitar 10 juta siswa, sedangkan madrasah diniyah mengasuh sekitar 6 juta santri. Kamaruddin mengatakan, pendidikan karakter di madrasah punya kekhasan dengan penguatan pendidikan agama. Untuk mendukung penguatan pendidikan karakter, materi pendidikan agama akan diperkaya wawasan kebangsaan, pendidikan multikultural, dan antikorupsi.

School Days Optional

Kompas, page 13

Presidential Regulation which will strengthen the Minister of Education and Culture Regulation No. 23/2017 on School Days should be more emphasizing on the substance of character building in schools/madrasahs rather than the matter of school days. Regarding school days, let it be optional in nature, according to the diversity and uniqueness of the institutions.

Director General of Islamic Education of the Ministry of Religious Affairs, Kamaruddin Amin said that if the school day is set for five days, education under the Ministry of Religious Affairs, both formal madrasah (MI, MTs, and MA) as well as non-formal education (madrasah diniyah, Quran education park and pesantren) could be affected.

Kamaruddin explained that it is very difficult to apply the five days in formal madrasahs. That’s because education in madrassas in addition to applying 100 percent of the national curriculum, also have 10 hours of religious education set by the Ministry of Religious Affairs. By applying two curricula, in general the madrasah students come home at 15.00 hrs (3 PM), with a count of six school days.

According to Kamaruddin, by sitting together between the Kemenag and Kemdikbud along with various other related elements, the input for Presidential Regulation (Perpres) should emphasize on strengthening character education. Thus, its implementation also accommodates the diversity of institutions and the existing implementation thus far.

Kamarudin hopes that the legal umbrella of the perpres would not harm the community / institutions that serve a significant number of students. Madrasahs have about 10 million students, while madrasah diniyah takes care of about 6 million santri/students. Kamaruddin said that character education in madrasah has uniqueness by the strengthening of religious education. To support the character building education, religious education materials will be enriched with national insights, multicultural education, and anticorruption.

Mendagri: Daerah Wajib Taati Kemendikbud

Republika, halaman 1

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menginstruksikan seluruh kepala daerah harus mengikuti kebijakan sekolah lima hari yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Hingga saat ini, pihak Kemendagri mengaku belum menerima ungkapan penolakan daerah terkait kebijakan itu.

Tjahjo mengatakan, kebijakan lima hari sekolah dengan waktu belajar delapan jam sehari merupakan tupoksi Kemendikbud. Kurikulum dalam sistem tersebut pun sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kemendikbud. Pihaknya pada prinsipnya hanya ingin agar sekolah swasta dan negeri disamakan kebijakannya, termasuk mengenai anggarannya.

Tjahjo menjelaskan, penataan ulang kembali Permen yang diperkuat oleh Perpres ini diharap mampu meminimalisir masalah-masalah yang menjadi krusial di masyarakat, sehingga apa yang dinginkan bisa tertampung dan kemudian dimasukkan dalam aturan baru yan dibuat. Dalam pembuatan Perpres ini, tambahnya, Presiden akan melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait, termasuk ormas-ormas Islam seperti MUI, Nahdatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah.