Tahun Depan Sisihkan Rp 10 T

Indopos, halaman 2

Simpanan pokok dana abadi pendidikan bakal semakin gemuk. Sebab tahun depan pemerintah menargetkan, menyuntikan anggaran Rp 10 triliun. Nilai ini berlipat dibandingkan kucuran tahun ini yang hanya dipatok Rp 2,5 triliun.

Saat ini simpanan pokok dana abadi pendidikan atau dana pengembangan pendidikan nasional (DPPN) yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mencapai Rp 21,5 triliun. Setiap tahun uang hasil pengelolaan digunakan untuk beasiswa, penelitian, dan dana darurat dibidang pendidikan. Tahun ini uang hasil pengelolaan yang digunakan untuk beasiswa mencapai Rp 3 triliun untuk 21 ribu penerima beasiswa di dalam maupun diluar negeri.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir mengatakan tahun depan pemerintah menargetkan kembali menyuntik simpanan pokok dana abadi pendidikan sebesar Rp 10 triliun.

Nasir menjelaskan alokasi dana abadi pendidikan itu diambil dari dana fungsi pendidikan. Nominal alokasi dana abadi tahun depan, meningkat cukup tajam dibandingkan dengan 2016 yang sebesar Rp 5 triliun. Kemudian tahun ini alokasi dana abadi pendidikan Rp 2,5 triliun. Peningkatan suntikan dana abadi pendidikan diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan riset. Pemanfaatan dana abadi pendidikan itu lebih fleksibel karena tidak terkena aturan kaku seperti pada APBN.

Next Year Earmark Rp 10 T

Indopos, page 2

The principal of the education endowment fund would increase. This is because next year the government targets injecting a budget of Rp 10 trillion. This figure is quadrupled compared to this year’s disbursement that was only set at 2.5 trillion.

Currently the principal education endowment fund or the national education development fund (DPPN) managed by the Education Fund Management Institute (LPDP) has reached Rp 21.5 trillion. Each year the managed funds are used for scholarships, researches, and education emergency funds.  This year the managed proceeds are used for scholarships reaching Rp 3 trillion for 21 thousand recipients both inside and outside the country.

Minister of Research, Technology and Higher Education (Menristekdikti), Muhammad Nasir said that next year the government is targeting to inject principal education endowment fund totaling Rp 10 trillion.

Nasir explained that the allocation of the education endowment fund is set aside from the educational function fund. The nominal for next year’s endowment will sharply increase compared to 2016 which amounted Rp.5 trillion. Then this year the education endowment fund allocation is Rp. 2.5 trillion. The increased education endowment fund is expected to improve the quality of education and research. The utilization of the education endowment fund is more flexible because it is not affected by such rigid rules as in the state budget.

Dana Abadi Pendidikan Akan Tingkatkan Pendidikan dan Penelitian

The Jakarta Post, halaman 3

Sebagai seorang Menteri Keuangan dan dosen, Sri Mulyani tahu apa yang ia katakan dan duga bahwa anggaran pendidikan yang besarnya triliunan rupiah itu tidak seluruhnya dipergunakan. Ia mempertanyakan besaran kenaikan anggaran pendidikan tersebut hingga dua kali lipat, yaitu dari Rp 200 triliun menjadi Rp 400 triliun, dan apakah mutu pendidikan di Tanah Air telah meningkat?

Selasa lalu (4/4), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan gagasan untuk menyisihkan “sebagian” dana yang dialokasikan dalam anggaran pendidikan dapat dijadikan dana abadi pendidikan (DAP). Sri Mulyani menjelaskan bahwa gagasan tersebut dibuat agar anggaran pendidikan bisa dipergunakan dengan lebih baik lagi.

Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah akan mulai menyisihkan dana untuk DAP dalam APBN 2018 yang mekanismenya akan dibahas lebih lanjut lagi, terutama tentang pengelolaan DAP tersebut.

Ia mengatakan, pemerintah tidak ingin melanggar amanat konstitusi, sehingga anggaran pendidikan akan tetap sebesar 20 persen dari APBN. Namun, tidak adanya perencanaan yang baik, dalam hal bagaimana penggunaannya, dapat menyebabkan kemungkinan adanya penyalahgunaan.

DAP nantinya akan digabung dengan dana yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yaitu dana yang diperuntukkan untuk program beasiswa di bawah Kementerian Keuangan guna mendukung mahasiswa Indonesia yang ingin mengenyam pendidikan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Dana LPDP selama ini dianggap sebagai dana abadi untuk pendidikan, yang sebagian dananya  diinvestasikan dalam berbagai instrument keuangan seperti obligasi pemerintah.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir mengatakan jika nantinya DAP dikelola oleh kementerian, dana yang tidak terpakai akan dikembalikan kepada negara. Sedangkan, jika dikelola oleh LPDP, maka dana yang tidak terpakai tersebut dapat dicairkan pada tahun depan.

Sovereign wealth fund to boost education, research

The Jakarta Post, page 3

As a state treasurer and a lecturer, Finance Minister Sri Mulyani knew what she was talking about when she alleged that the trillions of rupiah that had been allocated for education in recent years was not well spent. She questioned with a two-fold increase of the education budget from Rp 200 trillion to Rp 400 trillion, has education quality improved?

On Tuesday, President Joko “Jokowi: Widodo broached the idea of saving “some” of the state budget allocated for education to form a sovereign wealth fund for education – and Sri Mulyani explained that the plan was made “to make better use of the education budget.”

The government will start saving money for the sovereign wealth fund starting with the 2018 state budget, the mechanism of which is subject to further deliberation, especially, as Sri Mulyani said, in regards to the management of the sovereign wealth fund.

She said because the government does not want to violate the Constitution, the education budget will always account for 20 percent of the state budget. But there is no good plan on how to spend the budget, creating a lot of possibilities in which it could be misspent.

The fund will be merged with the current Indonesian Endowment Fund for Education (LPDP), a scholarship program overseen by the Finance Ministry to financially support Indonesian students seeking to attain a higher education either in the country or overseas.

The LPDP is considered to be a sovereign wealth fund, part of which is invested in various financial instruments such as government bonds.

Research and Technology and Higher Education Minister Muhammad Nasir said if the future internal fund is managed by ministries, the unused money has to be returned to the state. If it is managed by the LPDP, the unused money can be disbursed in the next year.

DAP tidak Ganggu Anggaran Pendidikan

Republika, halaman 1

Pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, permintaan Presiden Joko Wadodo soal dana abadi pendidikan (DAP) akan dibahas dalam Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017. Kendati demikian, Kemenkeu tidak akan memangkas porsi anggaran pendidikan seperti yang diinginkan Presiden.

Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Kemenkeu Askolani di kantor Kemenku, Rabu (5/4). Diantara opsi yang dipertimbangkan adalah penetapan angka alokasi atau dengan memanfaatkan sisa anggaran pendidikan yang tak direalisasikan pada akhir tahun. Ia memastikan bahwa alokasianggaran pendidikan yang sudah ada tidak akan dipotong.

Dalam pandangan Presiden, anggaran pendidikan selama ini tidak digunakan seluruhnya, oleh sebab itu harus disisihkan sebagian untuk dijadikan DAP. Dengan menyisihkan sedikit anggaran dari 20 persen dana pendidikan, maka diharapkan akan tersedia dana jangka panjang untuk sektor pendidikan.

Sementara itu, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir, mengatakan, selama ini DAP sudah ditampung dalam bentuk skema beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan (LPDP) yang diambil dari total anggaran pendidikan. Pada 2018 nanti, pemerintah merencanakan sekitar Rp 10-Rp 15 triliun anggaran pendidikan yang disisihkan untuk DAP.

Menkeu Sri Mulyani mengindikasikan bahwa DAP yang diperintahkan Presiden berbeda dengan dana untuk LPDP. Nantinya, DAP yang disisihkan itu baru akan disatukan dengan dana LPDP pada 2018. Jumlah dana LPDP yang telah terkumpul saat ini sekitar Rp 20 triliun.

DAP did not Influence the Education Budget

Republika, page 1

The Ministry of Finance (Kemenkeu) stated that the request from the President, Joko Widodo, regarding an endowment fund for education (DAP) will be discussed during the Indonesian Revised Budget (APBNP) 2017. Even though DAP has become a concern, Kemenkeu would not like to make cuts to the education budget as the President expected.

This was stated by Director General of Kemenkeu, Askolani, in Kemenkeu office, on Wednesday (5/4). The options considered such as the stipulation of the allocation fund or the utilization of the rest of education budget that had not been implemented by year end. He assured that the allocation of the existing education budget will be retained.

From the president’s viewpoint, currently the education budget is not fully used. Therefore, this should be partially allocated to DAP. By allocating perhaps 20% of the education budget from a few budget years, a long-term fund could be built up for use in the educational sector.

Meanwhile, The Minister of Research, Technology and Higher Education (Menristekdikti), M Nasir, said that DAP has been in place in the form of a scholarship scheme of The Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP), which was taken from the total of the education budget. In 2018, the government plans to allocate around 10-15 trillion rupiah of the education budget for DAP.

Menkeu, Sri Mulyani, indicated that the LPDP fund is different from DAP which the government has requested. In the future, such allocated DAP will be combined with the LPDP fund starting in 2018. The current total of LPDP that has been collected is around 20 trillion rupiah.

 

Dana Abadi Rp 400 triliun Disiapkan untuk 2030

Kompas, halaman 12

Pemanfaatan anggaran pendidikan yang naik setiap tahun sering kali tidak tepat guna dan sasaran. Karena itu Presiden Joko Widodo menginstruksikan sebagian anggaran disisihkan untuk dana abadi pendidikan agar masyarakat makin mudah mengakses pendidikan tinggi. Selama ini, pemerintah mengalokasikan 20 persen APBN untuk belanja pendidikan, sesuai amanat undang-undang dasar. Dari tahun ke tahun, anggaran pendidikan selalu meningkat karena nilai total belanja APBN juga meningkat setiap tahun.

Namun, selama ini sebagian besar anggaran pendidikan dialokasikan untuk pos belanja rutin. Akibatnya, anggaran selalu habis, tetapi kurang tepat sasaran dan kurang tepat guna. Presiden bersama Menteri Keuangan telah menghitung dana abadi pendidikan yang terkumpul bisa mencapai Rp 400 triliun pada 2030. Uang itulah yang digunakan untuk membantu masyarakat mengakses pendidikan tinggi baik di universitas dalam maupun luar negeri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah masih memikirkan mekanisme penyisihan anggaran pendidikan untuk dana abadi pendidikan. Begitu pula tata kelola serta prinsip-prinsip penggunaan anggaran. Pengalokasian sebagian anggaran pendidikan untuk dana abadi akan mulai dilaksanakan dalam APBN 2018. Menurut Sri, dana tersebut terpisah dari pengelolaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Namun, pada masa datang kemungkinan dana abadi juga dikelola oleh LPDP.

Dana abadi pendidikan sangat dibutuhkan untuk biaya riset pada jenjang S2 dan S3. Dana ini, direncanakan, terus diperbesar nilainya hingga bisa menjangkau sasaran lebih banyak. Dengan langkah ini, diharapkan mutu sumber daya manusia makin meningkat dari tahun ke tahun.

Rp 400 trillion Endowment Prepared for 2030

Kompas, page 12

The utilization of the education budget that increases each year is often inappropriate and not well targeted. President Joko Widodo therefore instructed a portion of the budget be set aside for an education endowment fund so that the people could more easily access higher education. So far, the government allocated 20 percent of the state budget for education spending, as mandated by the constitution. From year to year, the education budget increases because the value of the total state budget expenditure also increases every year.

However, so far most of the education budget is allocated for routine expenditure items. As a result, the budget is always exhausted, but less targeted and less effective. The President together with the Minister of Finance has calculated the education endowment fund collected could reach Rp 400 trillion by 2030. This money is used to help the public better access higher education at local universities as well as abroad.

Finance Minister Sri Mulyani said the government was still thinking about the mechanism for setting aside education budget for the education endowment fund. Similarly, the governance and the principles of budget use. The allocation of some of the education budget for the endowment fund will begin to be implemented in the national budget APBN 2018. According to Sri, the fund is separate from the management of Education Fund Management Institution (LPDP). However, in the future the possibility is that the endowment fund is also managed by LPDP.

The education endowment fund is very much needed for research costs at the S2 and S3 levels. The amount of these funds are planned to be continually increased in order to be able to reach greater targets.  With this step, it is expected that the quality of human resources improves from year to year.

Mendikbud: Alokasi APBD Sultra untuk Pendidikan Rendah

www.antaranews.com

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan alokasi APBD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk bidang pendidikan masih rendah. Mendikbud mengatakan, Pemerintah Provinsi Sultra menganggarkan sebesar 3,4 persen anggaran pendidikan melalui APBD Sultra. Ia mengatakan, penganggaran untuk bidang pendidikan di level daerah di Sultra masih belum menggembirakan jika berdasarkan perintah undang-undang.

Ia mengatakan, ketentuan alokasi dana pendidikan minimal 20 persen dari APBN secara nasional atau 20 persen untuk APBD di daerah. Menurut Muhadjir, kondisi itu tidak hanya terjadi di Sultra, tetapi hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Hanya DKI Jakarta yang mengalokasikan APBD-nya untuk pendidikan 22,3 persen, berdasarkan data APBD 2016.

Sementara itu alokasi murni anggaran daerah untuk pendidikan paling kecil ada di Papua sekitar 1,4 persen, Jawa Timur 1,7 persen, dan Sumatera Selatan 2 persen, Kalimantan Utara 2,2 persen dan Papua Barat 2,3 persen. Muhadjir berharap pemda bisa mengalokasikan anggaran APBD murni yang tinggi untuk bidang pendidikan.

Mendikbud: Sultra APBD Allocation for Education Low

www.antaranews.com

Minister of Education and Culture (Mendikbud) Muhadjir Effendy said the Southeast Sulawesi (Sultra) regional budget (APBD) allocation for the education sector is still low. Mendikbud said that the Sultra provincial administration allocates 3.4 percent for education budget through the Sultra regional budget.  He said budgeting for education at the regional/ local level in Southeast Sulawesi is still not encouraging when based on the order of the law.

He said the provision of education funding allocation is at least 20 percent of the national state budget (APBN) or 20 percent for APBD in the regions. According to Muhadjir, the condition does not only happen in Southeast Sulawesi, but in almost all provinces in Indonesia. Only Jakarta allocates its budget for education at 22.3 percent, based on the 2016 APBD data.

Meanwhile the least pure/net regional budget allocation for education is in Papua of about 1.4 percent, East Java 1.7 percent and 2 percent in South Sumatra, North Kalimantan 2.2 percent and 2.3 percent in West Papua. Muhadjir hopes that regional administrations could allocate a high net APBD for education.

Link: http://www.antaranews.com/berita/621639/mendikbud-alokasi-apbd-sultra-untuk-pendidikan-rendah