Yogyakarta Tambah 18 Madrasah Baru

http://www.republika.co.id

Jumlah madrasah di DI Yogyakarta tahun 2017 ini semakin banyak. Bahkan tahun ini Kementerian Agama (Kemenag) RI mengeluarkan izin operasional untuk 18 madrasah baru di DIY dan 13 Raudhatul Athfal (RA/TK). Penyerahan SK operasional madrasah ini dilakukan oleh Kepala Kanwil Kemenag DIY, Muhammad Luthfi Hamid di Kantor Kanwil Kemenag DIY, Rabu (21/6).

Menurut Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag DIY, Edhi Gunawan yang mendapat SK Izin Operasional tahun ini adalah 13 RA, 4 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 9 Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 5 Madrasah Aliyah (MA). Ia mengatakan pihaknya sengaja berikan sebelum proses Penerimaan Peserta Didik Baru agar lembaga yang sudah mendapatkan SK dapat segera membuka pendaftaran untuk siswa baru.

Menurutnya, penyerahan SK operasional untuk madrasah dan RA baru di DIY ini sudah sesuai dengan PMA Nomor 90 Tahun 2012 dan Keputusan Dirjen Pendis No 1385 Tahun 2014

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY Muhammad Lutfi Hamid dalam sambutannya saat penyerahan SK mengatakan, madrasah harus bisa mandiri. Menurutnya, konsep mandiri bagi madrasah cukup penting bagi kelanjutan madrasah itu sendiri ke depan.

Dia mengakui, ada empat hal yang bisa dilakukan pengelola madrasah agar bisa menjadikan lembaga tersebut mandiri yaitu, pertama branding lembaga pendidikan, kedua pembangunan sistem, ketiga adanya target dan komitmen serta keempat publikasi dan aktualisasi.

Selain melakukan empat hal tersebut, madrasah juga harus memiliki sistem yang kuat dalam pengelolaan lembaga. Sistem tersebut harus dibangun secara baik. Lutfhi menyebutkan ada tiga sistem yang harus dibangun pengelola madrasah dengan baik yaitu, sistem keuangan, kurikulum, dan pengelolaan barang milik yayasan atau pondok pesantren.

Link: http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/17/06/22/orwtfm382-yogyakarta-tambah-18-madrasah-baru

Advertisements

Yogyakarta Adds 18 New Islamic Schools (Madrasah)

http://www.republika.co.id

The number of Islamic Schools in DI Yogyakarta (DIY) is to be increased in 2017. The Ministry of Religious Affairs (Kemenag) RI has issued operational permits for 18 new Islamic schools in DIY and 13 Islamic kindergartens (Raudhatul Athfal/RA/TK). The Decree (SK) handover for the operation of these Islamic schools was implemented by the Head of the Regional Office (Kanwil) of Kemenag DIY, on Wednesday (21/6).

According to the Division Head (Kabid) of Islamic School Education, Edhi Gunawan, those receiving the Decree of Operational Permit for this year were 13 Islamic kindergartens, 4 Islamic elementary schools (Madrasah Ibtidaiyah), 9 Islamic junior high schools (Madrasah Tsanawiyah), and 5 Islamic senior high schools (Madrasah Aliyah). He said that his officials deliberately issued the Decree before new student admission so that on its receipt the institutions would be able to open registration for new students.

He regarded the Decree handover for these new Islamic schools and kindergartens in DIY to be in accordance to PMA Number 90 Year 2012 and Decree of the Director General (Dirjen) of Pendis Number 1385 Year 2014.

Meanwhile, the Head of the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs DIY, Muhammad Lutfi Hamid, in his opening remark at the Decree handover, said that Islamic schools should be able to be independent. From Lutfi’s view, the independent concept for Islamic school is quite necessary to their sustainability in the future.

He admitted that in order to create such institutions as being independent, Islamic schools’ management had to consider four points for implementation: (1) educational institution branding, (2) system development, (3) targets and commitment, as well as (4) publication and actualization.

Besides implementing these four points, Islamic schools should also have a robust system of institutional management. The system should be developed the correct manner. Lutfi mentioned that there were three systems that should be developed by Islamic schools to achieve this: system of finance, curriculum, and management of property owned by the foundation or Islamic boarding schools (pondok pesantren).

 

Link: http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/17/06/22/orwtfm382-yogyakarta-tambah-18-madrasah-baru

Sekolah Islam Tradisional Takut Kehilangan Pengaruhnya

The Jakarta Post, halaman 3

Rachmawati telah mengelola sekolah madrasah selama sekitar 10 tahun dan selalu berusaha membuat para siswanya merasa nyaman ketika mengikuti pelajaran agama Islam di madrasah-nya, misalnya dengan mengatur jam belajar sekolah madrasah-nya itu setelah jam belajar sekolah regular.

Rachmawati adalah Penasihat Utama Yayasan Sa’adatul Kaffah yang mengelola Madrasah Mawaddah War Rahmah di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Pada 2015, ujarnya, sekolah madrasah-nya itu telah mengubah jam mulai belajarnya menjadi jam 3 sore untuk siswa kelas awal dan jam 4 sore untuk siswa kelas akhir, karena adanya penambahan jam belajar di sekolah reguler.

Rahcmawati mengatakan, adanya keinginan keras pemerintah untuk memperpanjang jam belajar sekolah regular pada ajaran baru di bulan Juli nanti membuatnya tidak memilki pilihan lain selain mengubah lagi jadwal belajar harian madrasah-nya untuk kali kedua.

Pendidikan sekolah madrasah di Indonesia meliputi pendidikan formal dan non-formal dengan berbasiskan pendidikan agama Islam. Pendidikan di sekolah madrasah non-formal (madrasah diniyah) hanya mengajarkan materi pelajaran agama Islam, dan biasanya diikuti oleh siswa setelah pulang dari sekolah reguler mereka.

Menurut data Kementerian Agama (Kemenag), saat ini ada sekitar 70.000 madrasah diniyah di Tanah Air. Adanya tentangan dari sekolah madrasah menjadi perhatian utama pemerintah dalam memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan lima hari sekolah. Kericuhan berujung pada adanya kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut akan menggangu eksistensi sekolah madrasah, dimana jadwal belajar mereka biasanya seusai jam belajar sekolah reguler.

Berdasarkan kebijakan baru tersebut, siswa yang saat ini belajar selama lima jam menjadi delapan jam dalam sehari dan lima hari dalam sepekan. Sebagai gantinya, siswa akan mendapatkan libur pada hari Sabtu.

Ormas-ormas Islam di seluruh Tanah Air, seperti Nahdatul Ulama (NU) yang merupakan ormas Islam terbesar di Indoensia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan tersebut guna menyelamatkan eksistensi madrasah. Sedangkan, Muhammadiyah yang merupakan ormas Islam terbesar kedua di Indonesia, dimana Mendikbud Muhadjir Effendy diketahui sebagai anggota senior dalam organisasi itu, terlihat mendukung kebijakan tersebut.

Di tengah meningkatknya kekhawatiran terkait kebijakan tersebut, Mendikbud Muhadjir pada Selasa lalu meminta pihak sekolah madrasah untuk tidak mengkhawatirkannya karena saat ini pemerintah tengah menyiapkan pedoman-pedoman guna memastikan eksistensi madarasah tidak akan terkesampingkan dengan adanya kebijakan lima hari sekolah tersebut.

Traditional Islamic schools fear losing their influence

The Jakarta Post, page 3

Having run a madrassa for around 10 years, Rachmawati Rahmat said she always tried to make her student feel comfortable when pursuing Islamic education, such as by adjusting the madrassa’s starting hour to the end of the regular school day on a daily basis.

Rachmawati, a chief adviser to the Sa’adatul Kaffah Foundation that runs the Mawaddah War Rahmah madrassa in Slipi, West Jakarta, said the madrassa had changed the starting hour to 3 p.m. for younger students and 4 p.m. for older ones in 2015 because of “longer school hours.”

With the government adamant about extending the school day again with the academic year beginning in July, Rachmawati said she had no choice but to change the madrassa’s daily schedule for a second time.

A madrassa in Indonesia refers to both non-formal and formal Islamic education. A non-formal madrassa (madrassa diniyah) only teach Islamic studies and is usually attended by students enrolled at public schools after their regular school hours.

According to Religious Affairs Ministry data, there are currently around 70,000 madrasah diniyah in the country. Opposition from madrassas has become a major concern for the government in ensuring a smooth implementation of the five-day school week. The hullabaloo is centered on how the policy could put madrassas in jeopardy, basically because they start after school hours.

Based on the new policy, students will spend eight hours a day at school instead of the current five hours per day on six days a week, but get the weekend off in return.

Muslim factions throughout the country, such as the largest Islamic organization, Nahdatul Uklama (NU), and the Indonesian Ulema Council (MUI) have urged the government to review the policy in order to save the madrassas.

Only Muhammadiyah, the second-biggest Islamic organization in Indonesia, in which Culture and Education Minister Muhadjir Effendy is a senior member, appears to support the policy.

Despite growing concern, Muhadjir said on Tuesday the madrassas did not have to worry, because the government was currently preparing guidelines ensuring madrassas would not be sidelined in the implementation of the five-day school week.

‘Pesantren’ Kunci untuk Lawan Radikalisme

The Jakarta Post, halaman 2

Umar Yusuf, pengasuh Pondok Pesantren Babussalam Bandung, Jawa Barat, mengatakan, pada mulanya ia mengaku sangat sulit dan mendapat penolakan ketika berusaha meyakinkan orang bahwa ajaran Islam seharusnya berpandangan moderat di tengah meningkatnya paham ekstremisme. Namun demikian, ia tetap harus melanjutkan usahanya tersebut.

Umar membicarakan pengalamannya tersebut ketika mengikuti program Pesantren for Peace bersama 29 pengasuh pondok pesantren (ponpes) lainnya. Program tersebut mengampanyekan Islam yang moderat dengan mengunjungi lebih dari 750 sekolah di Jawa dan Madura melalui lokakarya, pelatihan dan diskusi.

Tren meningkatnya konservatisme akhir-akhir ini membuat implementasi program tersebut menjadi lebih sulit. Beberapa sekolah Islam yang telah dipengaruhi Salafisme, sebuah gerakan ultrakonservatif dalam Islam Sunni yang berasal dari Arab Saudi dan Yaman, adalah pihak yang paling sulit untuk diajak berdiskusi.

Umar mengatakan, banyak dari mereka yang berpikiran tertutup. Mereka banyak memberikan kritik dan merasa sangat tidak aman dengan apa yang akan ia sampaikan kepada mereka. Umar dulunya adalah seorang aktivis sebuah organisasi Muslim garis keras, dan mengaku pernah ikut terlibat dalam pembakaran sebuah gereja Kristen di Jawa Barat.

Peserta lainnya yang ikut dalam program Pesantren for Peace adalah KH Jazilus Sakhok, pimpinan ponpes Sunan Pandanaran Sleman, Yogyakarta. Ia percaya bahwa sejak berabad-abad lalu, pesantren hanya mempromosikan ajaran Islam yang moderat. Sementara, beberapa sekolah Islam menjadi pusat kegiatan radikal setelah adanya gelombang baru kedatangan para ulama yang banyak dipengaruhi aliran dari Timur Tengah. Umar mengatakan, pihaknya terkejut ketika kelompok konversatif tersebut berkembang semakin kuat, dan lebih mengejutkan lagi dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat. Hal itu merupakan peringatan bagi kelompoknya untuk secara terang-terangan mempromosikan ajaran Islam moderat.

Umar dan Jazilus, yang tergabung dengan 30 pengasuh ponpes dari Jawa dan Madura, pada Kamis lalu sepakat untuk membentuk aliansi yang akan mempromosikan ajaran Islam yang moderat (tasamuh) dan toleran (tawassuth) di bawah program Pesantren for Peace.

Program yang telah berlangsung selama dua tahun itu diprakarsai oleh Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang didukung oleh Konrad-Adenauer-Stiftung foundation dan Uni Eropa.

Direktur CSRC Irfan Abubakar mengatakan, program tersebut akan berupaya merumuskan sebuah kontra-naratif melawan gerakan radikalisme dan ekstremisme yang meningkat dalam komunitas Muslim. Akan tetapi, lanjutnya, program itu tidak akan ditargetkan untuk sekolah-sekolah Islam yang dikenal radikal, namun akan lebih difokuskan kepada masyarakat yang ia sebut sebagai “mayoritas yang diam.”

‘Pesantren’ key to fighting radicalism

The Jakarta Post, page 2

Umar Yusuf, a cleric from a pesantren (Islamic boarding school) called Babussalam in Bandung, West Java, said it is truly difficult to convince people that Islam is supposed to be moderate amid the growing extremism. He was met with rejection at first, but he must keep going.

Umar was speaking about his experience in joining the Pesantren for Peace program with leaders from 29 other pesantren, visiting more than 750 of such schools in Java and Madura to campaign on Islam wasatiyah (middle-path Islam) through workshops, training and discussions.

The growing trend of conservatism has recently made the job more difficult. Some Islamic schools that have been influenced by Salafism, an ultraconservative movement within Sunni Islam that originated mainly in countries like Saudi Arabia and Yemen, are the most difficult to talk with.

Many of them are close-minded and criticized him a lot and were very insecure about what he would tell them, umar said. Umar was formerly an activist in a hardline Muslim organization who claimed to have once taken part in torching a Christian church in West Java.

Another participant in the Pesantren for Peace movement is Jazilus Sakhok, a cleric from the Sunan Pandanaran Islamic boarding school in Sleman, Yogyakarta, who believed that centuries ago pesantren promoted only a moderate strand of Islam and that some Islamic schools became hubs for radical ideas only after the arrival of a new wave of Middle Eastern-influenced clerics. He said that moderate Muslim groups were caught by surprise by the growing conservatism and that’s when they took action. Umar said that he was surprised that conservative ideas only grew stronger and, more surprisingly, were easily accepted by the public. That was a wake-up call for him to be outspoken in promoting our moderate teachings.

Umar and Jazilus, along with clerics from 30 pesantren in Java and Madura, on Thursday agreed to set up an alliance that would promote a tasamuh (moderate) and tawassuth (tolerant) version of Islam, under the Pesantren for Peace program.

The program, which has been going on for the past two years, was initiated by the Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) of Syarif Hidayatullah Islamic State University (UIN) Jakarta and was backed by the Konrad-Adenauer-Stiftung foundation and the European Union.

CSRC director Irfan Abubakar said the program would work on formulating a counter-narrative against the growing radicalism and extremism in the Muslim community. However, Irfan said the program would not target Islamic schools that were known to be radical and would only focus what he called the “silent majority.”

Pesantren agar Sebar Perdamaian

Kompas, halaman 11

Pesantren sebagai pusat pembelajaran agama Islam diminta untuk menghasilkan ulama yang memiliki wawasan keagamaan sekaligus kebangsaan yang mendalam dan kredibel. Hal ini penting bagi pesantren guna menyebarkan nilai-nilai Islam yang sejuk, damai, dan menghargai keanekaragaman. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin mengatakan, pesantren sangat membantu dalam mencerdaskan bangsa dan menyebarluaskan nilai Islam moderat.

Kamaruddin mengungkapkan, di Indonesia terdapat 30.000 pesantren. Apabila satu pesantren saja dari jumlah pesantren tersebut menyebarkan ideologi dan propaganda kekerasan, dampak negatifnya sangat terasa bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hendaknya pesantren bisa memberi pemahaman yang positif kepada masyarakat. Kegiatan itu bagian dari program pesantren yang dipelopori Pusat Studi Agama dan Kebudayaan (CSRC) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan Konrad-Adenauer Stiftung. Mereka bekerja sama dengan 750 pesantren se-Jawa dan Madura yang melibatkan 1.500 ustadz dan santri.

Direktur CSRC UIN Syarif Hidayatullah Irfan Abubakar mengatakan, jumlah pesantren yang menebar semangat kebangsaan dan persaudaraan cukup banyak. Akan tetapi, mereka dinilai kurang aktif di ruang-ruang publik untuk menyosialisasikan nilai-nilai tersebut kepada khalayak luas. Salah satu tujuan program ini ialah agar pesantren semakin aktif terlibat dengan masyarakat dan bisa memberi arahan cara beragama yang damai.

Program yang sudah berlangsung sejak 2015 itu bekerja sama dengan pesantren-pesantren mitra dan mengadakan pendalaman materi terkait Islam dan hak asasi manusia. Anggota pesantren yang sudah mengikuti lokakarya kemudian menyebar pesan-pesan damai kepada pesantren lain dan warga sekitar mereka.