Pendidikan Bantu SDM Papua Hadapi MEA 2015

Republika, halaman 5

Akademisi Universitas Cendrawasih Jayapura, Claus Rumayom, mengatakan, tenaga kerja asli Papua belum siap menghadapi pemberlakuan masyarakat ekonomi Asean (MEA). Sehingga, perlu diberikan keterampilan khusus menghadapi persaingan global.

Claus mengakui jika MEA diberlakukan maka persaingan pasar bebas diantara 10 negara ASEAN makin kompetitif dari segi ekonomi, keamanan, dan budaya. Pihaknya meminta pemerintah atau pihak swasta untuk berperan aktif menyiapkan keterampilan tenaga asli Papua dengan program pelatihan khusus di berbagai daerah.

Salah satu upaya dilakukan serikat pekerja Tonggoi Freeport Indonesia yang berencana membuka pusat pelatihan tenaga kerja di Kabupaten Biak Numfor untuk membekali keterampilan anak-anak Papua menghadapi MEA. Claus berharap program tersebut mendapat dukungan pemerintah, DPRD serta pemangku kepentingan pendidikan.

Claus menambahkan, disamping itu, dukungan lembaga gereja dan lembaga adat juga diharapkan mendorong penguatan kapasitas personal tenaga kerja putra daerah untuk bersaing bebas menghadapi MEA.

Education Helps Papua HR Face AEC 2015

Republika, page 5

Academic of the University of Cendrawasih Jayapura, Claus Rumayom said indigenous Papuan manpower are not ready to face enforcement of the Asean Economic Community (AEC). So they need to be provided with special skills to face global competition.

Claus admitted if AEC is enacted then the free trade competition among the 10 ASEAN countries are increasingly competitive in terms of economy, security, and culture.  He asked the government or the private sector to take active roles in preparing skills of the Papuan indigenous manpower with special training programs in various areas.

One of the efforts conducted by the Tonggoi Freeport Indonesia workers union is the plan to open a manpower training center in the Biak Numfor Regency to equip the skills of Papuan youth to face AEC.  Claus expects the program to obtain the support of the government, the regional house of representatives (DPRD) as well as education stakeholders.

Claus added, in addition, the support of the institution of the church and traditional/adat institutions are also expected to boost the capacities of the manpower of the regional/local sons to compete freely in facing AEC.

Education Helps Papua HR Face AEC 2015

Education Helps Papua HR Face AEC 2015

Kekerasan di Sekolah Sulit Diputus

Kompas, halaman 11

Perlu kerja sama antara sekolah, orangtua dan masyarakat umum jika ingin memutus mata rantai kekerasan di sekolah. Selama ini, rantai kekerasan sulit diputus karena korban takut untuk mengadukan pelaku dan khawatir justru menjadi pihak yang disalahkan.

Sekolah kerap enggan mengakui terjadi kekerasan di sekolah sehingga tindakan tersebut berlanjut antargenerasi. Jadi, perlu program khusus anti kekerasan untuk mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman bagi anak. Hal itu dikemukakan dalam diskusi “Kekerasan di Dunia Pendidikan” yang diselenggarakan Serikat Guru Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Sabtu (14/3), di Jakarta.

Budaya kekerasan di Sekolah, menurut Doni Koesoema, pemerhati pendidikan karakter, sudah memprihatinkan karena semakin banyak peserta didik, bahkan guru, yang menganggap kekerasan yang dialami atau dilakukan merupakan hal yang wajar. Doni menambahkan, banyak guru dan kepala sekolah yang diam saja melihat ada bullying. Pelakunya pun hanya ditegur karena guru takut memberi hukuman yang edukatif dan takut dituntut secara hukum.

Hasil riset Plan International dan International Center for Research on Women yang dirilis awal Maret 2015 menyebutkan, 84 persen anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka ini lebih tinggi dari tren di kawasan Asia, yakni 70 persen.

Diena Haryana dari lembaga Sejiwa menjelaskan, bullying merupakan benih kekerasan. Segala perilaku bullying baik fisik, psikis, maupun sosial, jika tidak diatasi, akan meningkat menjadi kekerasan yang lebih parah seperti tawuran dan pengeroyokan.

Sedangkan, Mardiyanto Jatna dari Gerakan Nasionall Anti Bullying mengingatkan pentingnya mendorong keberanian pemangku kepentingan pendidikan. Itu berarti perlu mengakui adanya kekerasan sehingga hal itu bisa menjadi musuh bersama. Selama ini antara sekolah dan orangtua tidak ada rasa saling percaya.

Violence in School Difficult to Cut Off

Kompas, page 11

It requires cooperation among schools, parents and the general public in order to break the chain of violence in schools. So far the chain of violence is difficult to break because the victims are afraid to denounce the perpetrators and fear they themselves would be blamed.

Schools are often reluctant to admit the occurrence of violence in school so such acts continue inter-generationally. So an anti-violence special program is required to realize safe and comfortable schools for children. This was conveyed in a discussion “Violence in the Education World” or “Kekerasan di Dunia Pendidikan” held by the Indonesian Teachers’ Union and the Jakarta Legal Aid Agency, Saturday (14/3), in Jakarta.

The culture of violence in school, according to Doni Koesoema, character education observer, is already worrrying because there are increasingly many learners, even teachers, who consider violence experienced or conducted as something normal.   Doni added, many teachers and principals who keep still when seeing there is bullying. The perpetrators are only reprimanded because the teachers are afraid to give educative punishments and fear being sued.

The result of research of Plan International and the International Center for Research on Women released in early March 2015 mentioned,  84 percent of children in Indonesia experience violence in school. This figure is higher than the trend in the Asian region, which is 70 percent.

Diena Haryana of the Sejiwa institution explained, bullying is the seed of violence. All bullying behavior be it physical, psychological, as well as social, if not addressed, would lead to more severe violence such as brawls and mobs.

While Mardiyanto Jatna of the Anti Bullying National Movement reminded of the importance of the courage of education stakeholders. This means there is a need to acknowledge the existence of violence so that it becomes a common enemy.   So far between schools and parents there is no mutual trust.

Violence in School Difficult to Cut Off

Violence in School Difficult to Cut Off

 

Siapkan SDM Hadapi MEA

Media Indonesia, halaman 10

Peningkatan sumber daya manusia (SDM) bakal menjadi faktor kunci dalam memenangi persaingan pada era pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di penghujung 2015 nanti.

Pengamat pendidikan Muhammad Abduh Zen berpendapat tanpa akselerasi peningkatan kualitas SDM, sulit bagi tenaga kerja Indonesia bersaing dengan tenaga kerja asing. Harus ada upaya-upaya meningkatkan kualitas SDM secara cepat. Lebih dari 50% tenaga kerja Indonesia tidak terdidik dan hanya lulusan SD.

Pemerintah hingga saat ini belum memiliki sebuah grand design dalam upaya meningkatkan kualitas SDM menghadapi MEA. Kemenristek Dikti, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenekertrans) masih terkesan jalan sendiri-sendiri dan belum ada sinergi yang jelas. Harusnya ada grand design secara holistik ke arah mana atau fokusnya akan kemana, apakah kualitas SDM yang akan diakselerasi menyasar pendidikan dasar, madya atau pendidikan tinggi.

Abduh berpendapat, pemerintah seharusya fokus melahirkan tenaga kerja kompeten dari lembaga-lembaga pendidikan di tingkat madya, yakni dari sekolah-sekolah menengah kejuruan (SMK) da program-program vokasi, baik D1, D2, maupun D3. Pasalnya, saat bonus demografi dinikmati Indonesia, kebanyakan angkatan kerja baru diperkirakan berada pada usia tingkat pendidikan madya.

Senada dengan itu, Kemenperin telah menyiapkan sejumlah strategi pengembangan SDM di bidang industri. Kemenperin menargetkan menyiapkan 21.880 tenaga kerja industri yang terampil dan kompeten serta membangun sebanyak 20 unit Lembaga Sertikasi Profesi dan Tempat Uji Kompetensi (TUK). Berdasarkan data Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), tahun ini sebanyak 12 sektor akan diprioritaskan untuk segera disertifikasi tenaga kerjanya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi pendidikan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Edy Suandi Hamid mengkhawatirkan semua perguruan tinggi akan gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan perguruan tinggi asing yang kemungkinan besar akan didirikan di Indonesia pada era pasar bebas nanti. Agar mampu bersaing, perguruan tinggi harus tetap profesional dan terus mengembangkan kuaitas pendidikannya disamping dukungan regulasi pemerintah.

Prepare HR to Face AEC

Media Indonesia, page 10

Improvement of human resources (HR) is the key factor in winning the competition in the free trade era of the ASEAN Economic Commmunity (AEC) at the end of 2015.

Education observer Muhammad Abduh Zen is of the opinion without acceleration of HR quality improvement, it would be difficult for Indonesian workers to compete with foreign workers.   There should be efforts at quickly improving the quality of HR.     More than 50% of Indonesian workers are uneducated/untrained and are merely primary school graduates.

The government to date does not yet have a grand design in effort to improve the quality of HR to face the AEC. Ministry or Research, Technology, and Higher Education, (Kemenristek Dikti), Ministry of Industry (Kemenperin), and Ministry of Manpower and Transmigration (Kemenakertrans) still seem to go their seperate ways and there is yet to be a clear synergy.   There should be a holistic grand design to which direction or focus; whether the quality of human resources to be accelerated targets basic, secondary or higher education.

Abduh argued, the government should focus on generating competent workers from education institutions in the middle/secondary level, namely from vocational high schools (SMK) and vocational programs, D1, D2, as well as D3.   The reason is when the demographic bonus is enjoyed by Indonesia, most of the new labor force is estimated to be in the age of middle/secondary education level.

Similarly, the Ministry of Industry (Kemenperin) has prepared a number of HR development strategies in the field of industry.   Kemenperin targets preparing 21,880 skilled and competent industrial workers as well as building 20 units of Professional Certification Institutions and Competency Testing Places (TUK).     Based on data of the Professional Certification National Agency (BNSP), this year there are 12 sectors whose work force are to be prioritized for immediate certification.

Meanwhile, Chairman of the Association of Indonesian Private Higher Education (Aptisi) Edy Suandi Hamid is concerned all higher education institutions would go out of business because they are incapable of competing with foreign higher education institutions which most likely would be established in Indonesia in the free trade era.   In order to be able to compete, higher education should remain professional and continue to develop the quality of their education in addition to the support of government regulations.

Prepare HR to Face AEC

Prepare HR to Face AEC

Kulon Progo Deklarasikan Sekolah Bebas Rokok

Republika, halaman 5

Instansi pendidikan se-Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendeklarasikan sekolah bebas rokok. Deklarasi dihadiri 250 orang yang berasal dari unsur kepala sekolah dan guru mulai jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), SD, SMP, dan SMA, serta pengawas sekolah.

Deklarasi sekolah bebas rokok ini merupakan kerja sama Muhammadiyah Tobacco Control Center Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (MTCC UMY) dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. Tujuannya untuk mempertegas komitmen pimpinan penanggungjawab PAUD, SD, SMP, dan SMA dalam pengembangan dan penegakan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan, anak sekolah adalah populasi yang paling rentan terhadap rokok. Perlu ada upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan dan landasan filosofis bahwa merokok merupakan aktivitas yang berdampak negatif bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan. Disamping Perlu juga adanya kemauan serta kesadaran semua pihak untuk membiasakan pola hidup sehat.

Hasto menyampaikan bahwa pihaknya belum memiliki data guru dan siswa yang merokok di sekolah. Pemkab Kulon Progo akan bekerjasama dengan peneliti Singapura pada Maret 2015 untuk meneliti guru dan siswa yang merokok di sekolah, karena pemkab tidak mempunyai anggaran.

Terkait implementasi sesudah deklarasi sekolah bebas rokok, Hasto meminta sekolah-sekolah harus menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok. Kepala sekolah, guru, dan siswa tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Pihaknya akan memberikan tanda penghargaan kepada sekolah yang dianggap sudah relatif bersih.