Siapkan SDM Hadapi MEA

Media Indonesia, halaman 10

Peningkatan sumber daya manusia (SDM) bakal menjadi faktor kunci dalam memenangi persaingan pada era pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di penghujung 2015 nanti.

Pengamat pendidikan Muhammad Abduh Zen berpendapat tanpa akselerasi peningkatan kualitas SDM, sulit bagi tenaga kerja Indonesia bersaing dengan tenaga kerja asing. Harus ada upaya-upaya meningkatkan kualitas SDM secara cepat. Lebih dari 50% tenaga kerja Indonesia tidak terdidik dan hanya lulusan SD.

Pemerintah hingga saat ini belum memiliki sebuah grand design dalam upaya meningkatkan kualitas SDM menghadapi MEA. Kemenristek Dikti, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenekertrans) masih terkesan jalan sendiri-sendiri dan belum ada sinergi yang jelas. Harusnya ada grand design secara holistik ke arah mana atau fokusnya akan kemana, apakah kualitas SDM yang akan diakselerasi menyasar pendidikan dasar, madya atau pendidikan tinggi.

Abduh berpendapat, pemerintah seharusya fokus melahirkan tenaga kerja kompeten dari lembaga-lembaga pendidikan di tingkat madya, yakni dari sekolah-sekolah menengah kejuruan (SMK) da program-program vokasi, baik D1, D2, maupun D3. Pasalnya, saat bonus demografi dinikmati Indonesia, kebanyakan angkatan kerja baru diperkirakan berada pada usia tingkat pendidikan madya.

Senada dengan itu, Kemenperin telah menyiapkan sejumlah strategi pengembangan SDM di bidang industri. Kemenperin menargetkan menyiapkan 21.880 tenaga kerja industri yang terampil dan kompeten serta membangun sebanyak 20 unit Lembaga Sertikasi Profesi dan Tempat Uji Kompetensi (TUK). Berdasarkan data Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), tahun ini sebanyak 12 sektor akan diprioritaskan untuk segera disertifikasi tenaga kerjanya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi pendidikan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Edy Suandi Hamid mengkhawatirkan semua perguruan tinggi akan gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan perguruan tinggi asing yang kemungkinan besar akan didirikan di Indonesia pada era pasar bebas nanti. Agar mampu bersaing, perguruan tinggi harus tetap profesional dan terus mengembangkan kuaitas pendidikannya disamping dukungan regulasi pemerintah.

Prepare HR to Face AEC

Media Indonesia, page 10

Improvement of human resources (HR) is the key factor in winning the competition in the free trade era of the ASEAN Economic Commmunity (AEC) at the end of 2015.

Education observer Muhammad Abduh Zen is of the opinion without acceleration of HR quality improvement, it would be difficult for Indonesian workers to compete with foreign workers.   There should be efforts at quickly improving the quality of HR.     More than 50% of Indonesian workers are uneducated/untrained and are merely primary school graduates.

The government to date does not yet have a grand design in effort to improve the quality of HR to face the AEC. Ministry or Research, Technology, and Higher Education, (Kemenristek Dikti), Ministry of Industry (Kemenperin), and Ministry of Manpower and Transmigration (Kemenakertrans) still seem to go their seperate ways and there is yet to be a clear synergy.   There should be a holistic grand design to which direction or focus; whether the quality of human resources to be accelerated targets basic, secondary or higher education.

Abduh argued, the government should focus on generating competent workers from education institutions in the middle/secondary level, namely from vocational high schools (SMK) and vocational programs, D1, D2, as well as D3.   The reason is when the demographic bonus is enjoyed by Indonesia, most of the new labor force is estimated to be in the age of middle/secondary education level.

Similarly, the Ministry of Industry (Kemenperin) has prepared a number of HR development strategies in the field of industry.   Kemenperin targets preparing 21,880 skilled and competent industrial workers as well as building 20 units of Professional Certification Institutions and Competency Testing Places (TUK).     Based on data of the Professional Certification National Agency (BNSP), this year there are 12 sectors whose work force are to be prioritized for immediate certification.

Meanwhile, Chairman of the Association of Indonesian Private Higher Education (Aptisi) Edy Suandi Hamid is concerned all higher education institutions would go out of business because they are incapable of competing with foreign higher education institutions which most likely would be established in Indonesia in the free trade era.   In order to be able to compete, higher education should remain professional and continue to develop the quality of their education in addition to the support of government regulations.

Prepare HR to Face AEC

Prepare HR to Face AEC

Kulon Progo Deklarasikan Sekolah Bebas Rokok

Republika, halaman 5

Instansi pendidikan se-Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendeklarasikan sekolah bebas rokok. Deklarasi dihadiri 250 orang yang berasal dari unsur kepala sekolah dan guru mulai jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), SD, SMP, dan SMA, serta pengawas sekolah.

Deklarasi sekolah bebas rokok ini merupakan kerja sama Muhammadiyah Tobacco Control Center Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (MTCC UMY) dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. Tujuannya untuk mempertegas komitmen pimpinan penanggungjawab PAUD, SD, SMP, dan SMA dalam pengembangan dan penegakan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan, anak sekolah adalah populasi yang paling rentan terhadap rokok. Perlu ada upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan dan landasan filosofis bahwa merokok merupakan aktivitas yang berdampak negatif bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan. Disamping Perlu juga adanya kemauan serta kesadaran semua pihak untuk membiasakan pola hidup sehat.

Hasto menyampaikan bahwa pihaknya belum memiliki data guru dan siswa yang merokok di sekolah. Pemkab Kulon Progo akan bekerjasama dengan peneliti Singapura pada Maret 2015 untuk meneliti guru dan siswa yang merokok di sekolah, karena pemkab tidak mempunyai anggaran.

Terkait implementasi sesudah deklarasi sekolah bebas rokok, Hasto meminta sekolah-sekolah harus menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok. Kepala sekolah, guru, dan siswa tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Pihaknya akan memberikan tanda penghargaan kepada sekolah yang dianggap sudah relatif bersih.

Kulon Progo Declares Smoking Free Schools

Republika, page 5

Educational institutions throughout Kulon Progo Regency, Special Region of Yogyakarta (DIY) declared smoking free schools.   The declaration was attended by 250 people from elements of school principals and teachers starting from early childhood education (PAUD), primary school (SD), junior high school (SMP), and high school (SMA) levels, as well as school supervisors.

This declaration of smoking free schools is a cooperation of Muhammadiyah Tobacco Control Center University of Muhammadiyah Yogyakarta (MTCC UMY) with the Kulon Progo Regency Education Agency.   Its goal is to reinforce the commitment of leadership responsible for early childhood (PAUD), SD, SMP, and SMA in the development and enforcement of Regional Regulation (Perda) Number 5 Year 2014 concerning non-smoking areas.

Kulon Progo Regent Hasto Wardoyo said school children are the population most vulnerable to cigarettes.  There needs to be effort at controlling the impact of cigarettes towards health and the philosophical foundation that smoking is an activity which is detrimental to the health of individuals, the public and the environs.   In addition, there also needs to be a willingness and awareness of all parties to be used to a healthy lifestyle.

Hasto said that his party does not yet have data of teachers and students that smoke in school.   The Kulon Progo Regency Administration (Pemkab) would cooperate with researchers of Singapore in March 2015 to research teachers and students who smoke in school, because pemkab does not have the budget. .

Related to implementation after declaration of smoking free schools, Hasto asked schools to implement the policy of cigarette free areas.   School principals, teachers, and students are not allowed to smoke in the school environment.   His party would provide awards to schools considered to to be relatively clean.

Kulon Progo Declares Smoking Free Schools

Kulon Progo Declares Smoking Free Schools

Pendidikan Sebagai Pemberi Akses

Kompas, halaman 11

Pendidikan bagi sebagian masyarakat Indonesia berfungsi sebagai salah satu akses untuk mendapatkan kehidupan layak yang pada akhirnya mempengaruhi kebahagiaan. Pendidikan dalam artian luas menjadi jalan bagi perubahan.

Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, Asep Suryana menyatakan, akses yang disediakan pendidikan antara lain informasi, rekreasi, dan pilihan. Pendidikan memberikan investasi keterampilan, jaringan pergaulan, cara berpikir dalam memecahkan masalah, dan mengubah cara pandang terhadap kehidupan.

Menurut Asep, sebagian masyarakat di Indonesia hidup dalam ketidakpastian. Belum ada jaminan negara bisa memberikan kehidupan layak. Pernyataan tersebut disampaikan Asep saat ditanyai tentang indeks kebahagiaan terbitan Badan Pusat Statistik. Kesimpulan dari indeks tersebut ialah semakin tinggi pendidikan, kian tinggi pula indeks kebahagiaan. Penduduk tidak/belum pernah bersekolah mempunyai indeks kebahagiaan terendah.

Pendidikan merupakan jalan mendapatkan kepastian. Kepastian itu membuat orang bahagia karena mendapatkan informasi dan wawasan cukup. Permasalahannya, bagi sebagian masyarakat memahami kekuatan pendidikan. Sisanya, menganggap pendidikan sebagai formalitas atau sekadar mendapatkan ijazah.

Psikolog pendidikan, Karina Adistiana berpendapat, tujuan ideal pendidikan ialah membantu seseorang beradaptasi agar bisa hidup nyaman sebagai bagian dari masyarakat. Kenyamanan ikut berpengaruh pada kebahagiaan.

Education As Access Provider

Kompas, page 11

Education for some of the people of Indonesia functions as one of the accesses to obtaining a decent living which in the end affects happiness.   Education in the broadest sense becomes the road to change.

Sociologist of Jakarta State University, Asep Suryana stated the access provided by education among others is to information, recreation, and choice/options. Education provides investment of skills, network of relationships, way of thinking in problem solving, and changing the perspective of life.

According to Asep, most of the people in Indonesia live in uncertainty.   There is no guarantee the state could provide a decent life.  The remark was conveyed by Asep when asked about the happiness index issued by the Central Bureau of Statistics.   The conclusion from the index is the higher the education, the higher too is the happiness index.  The population who never/have not been to school have the lowest happiness index.

Education is the path to obtain certainty.   Such certainty makes people happy because they obtain adequate information and insight.   The problem is, some of the people understand the strength of education; the rest consider education as a formality or just to obtain a diploma.

Education psychologist, Karina Adistiana is of the opinion, the ideal goal of education is to help a person adapt in order to be able to live comfortably as part of society. Comfort also affects happiness.

12Feb Kompas p- Pendidikan Sebagai Pemberi Akses

Orangtua Aktor Penting Pendidikan

Media Indonesia, halaman 13

Menteri Pendidikan dan Kebudayan (Mendikbud) Anies Baswedan menyatakan peran orangtua dalam kerangka penguatan insan dan ekosistem pendidikan di Indonesia sangat penting. Anies berpendapat, orang tua ialah elemen utama dalam ekosistem pendidikan yang terdekat dengan anak. Orangtua mempunyai banyak keunggulan dan kesempatan untuk mejadi berdaya membentuk perilaku dirinya dan anak dalam keluarga.

Kebutuhan untuk menguatkan insan dan ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dilandasi oleh semangat gotong royong termasuk di dalamnya melibatkan orang tua agar sejalan dengan tiga pilar Strategi Kemendikbud 2015-2019.

Tiga pilar strategi yang dimaksud, pertama adalah penguatan pelaku pendidikan, yaitu siswa, guru, kepala sekolah, dan orangtua. Kedua adalah percepatan peningkatan mutu dan akses pendidikan. Yang ketiga adalah pengembangan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik.

Selama ini pendidikan untuk orangtua telah dijalankan Kemendikbud dalam bentuk program parenting pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan keorangtuaan pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat (Dikmas).