UNDP: Indonesia masih Dibayangi Ketidaksetaraan Gender

The Jakarta Post, halaman 3

Dalam kurun waktu 25 tahun terakhir ini, Indonesia telah mengalami peningkatan yang luar biasa dalam indeks pembangunan sumber daya manusia (HDI), yaitu naik dari sebelumnya 0.528 pada 1990 menjadi 0.689 pada 2015.

Menurut laporan UN Development Program (UNDP) 2016 mengenai HDI, merujuk data tahun 2015, Indonesia menduduki peringkat 133 dari 188 negara. Peringkat tersebut turun dari sebelumnya, yaitu peringkat 110, merujuk data tahun 2014, dimana HDI-nya mencapai 0,686.

Meskipun terdapat kemajuan, namun Indonesia dinilai masih kurang berhasil dalam mengakhiri ketidaksetraan gender. Hal tersebut berdasarkan data terbaru dari UNDP yang menunjukkan bahwa HDI untuk perempuan berada pada nilai 0,660. Sedangkan, HDI untuk laki-laki berada pada nilai 0,712.

Dalam hal indeks pembangunan gender (GDI), nilai Indonesia berada pada kisaran 0,926, berada dibawah  Filipina yang mencatat nilai 1,001. Hal tersebut patut digaris bawahi bahwa Filipina meninggalkan Indonesia untuk nilai HDI secara keseluruhan, yaitu 0,682.

Direktur UNDP untuk Indonesia, Christophe Bahuet mengatakan, ada banyak penyebab masih adanya ketidaksetaraan gender di beberapa negara, diantaranya norma-norma sosial, perbedaan tingkat pendidikan, kurangnya akses terhadap layanan umum dan keuangan dan juga faktor-faktor budaya.

Bahuen mengatakan, struktur ekonomi dan politik di Indonesia saat ini masih didominasi oleh kaum laki-laki. Untuk mengubahnya, diperlukan adanya perubahan persepsi. Jika kesetaraan gender tercapai, HDI secara nasional pun akan naik.

Data UNDP menunjukan adanya kesenjangan yang besar antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam hal pendapatan per kapita yang masing-masing mendapatkan nilai 6,668 dan 13,391. Terlebih, jumlah perempuan yang turut serta menjadi angkatan kerja hanya mencapai 50,9 persen, sedangkan pria mencapaii 83,9 persen.

Namun demikian, Bahuet mencatat bahwa kemajuan Indonesia dalam hal kebijakan yang mendorong pemberdayaan perempuan sudah baik, termasuk diantaranya adalah kebijakan memfasilitasi akses yang lebih baik bagi perempuan terhadap keuangan, yang bisa mendorong perempuan untuk menjalankan bisnis, menghasilkan pendapatan dan memberdayakan diri dalam masyarakat.

Gender inequality still haunts Indonesia: UNDP

The Jakarta Post, page 3

In the last 25 years, Indonesia made a remarkable improvement in its human development index (HDI), climbing from 0.528 in 1990 to 0.689 in 2015.

According to the 2016 UN Development Program (UNDP) report on the HDI which uses data from 2015, Indonesia ranks 113th out of 188 countries. The nation’s ranking went down from 110th in the previous report, which used data from 2014, during which Indonesia’s HDI was 0.686.

Despite the progress, Indonesia is not doing a good job in ending gender inequality. Highlighting Indonesia’s gender inequality, the latest UNDP data shows that the HDI value for women stands at 0.660, while the HDI value for men stands at 0.712.

In terms of gender development index (GDI), Indonesia stands at 0.926, trailing behind the Philippines with 1.001. It is worth highlighting that the Philippines trails Indonesia in its overall HDI value, which stands at 0.682.

UNDP Indonesia country director Christophe Bahuet said there were many reasons that caused gender inequality in many countries – social norms, differences of education levels, lack of access to general and financial services and also cultural factors.

Bahuen said the economic structure and political structure [in Indonesia] is still dominated by men. To change them, we have to change perceptions. If gender equity is achieved, the HDI of the whole nation will go up.

The UNDP data shows a wide gap between Indonesian women and men in terms of gross national income per capita, which stands at 6.668 and 13.391, respectively. Moreover, only 50.9 percent of women participate in the labor force, while men stand at 83.9 percent.

However, Bahuet noted that Indonesia’s progress in terms of polices pushing for female empowerment had been good, including polices facilitating better access for women to finance, which could encourage women to run business, generate income and empower themselves in the society.

Kemensos Bangun Pusat Riset Anak Jalanan

Republika, halaman 5

Kementerian Sosial bekerja sama dengan Yayasan Tahir Foundation akan membangun pusat riset untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial. Hal ini sesuai komitmen Yayasan Tahir Foundation untuk menuntaskan anak jalanan di Indonesia.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, Senin (21/3), mengatakan, sebetulnya Kemensos memiliki program dimana pada akhir 2017 Indonesia bebas anak jalanan. Kemensos juga melihat adanya risiko tambahan yang dialami anak-anak jalanan yaitu eksploitasi seksual. Tak hanya itu, Indonesia juga kini dikagetkan dengan sejumlah anak-anak yang hilang dan terindikasi bahwa organ-organ tubuh mereka diperjualbelikan.

Sementara itu, Yayasan Tahir Foundation telah menyiapkan dana sebesar Rp 100 miliar sebagai tahap awal untuk pembangunan pusat riset tersebut. CEO Yayasan Tahir Foundation Dato Sri Tahir mengatakan, pusat riset ini diharapkan bisa bekerja dengan komprehensif dan mampu menyelesaikan masalah anak jalanan dengan tuntas.

Tahir menjelaskan, model pusat riset ini nanti di dalamnya ada sekolah vokasi yang memberikan pelatihan, dan pendidikan sampai tingkat sekolah menengah atas. Hal ini dilakukan agar anak-anak jalanan bisa betah, sehingga pusat riset tersebut tak hanya sekadar sebagai tempat untuk memberikan pelatihan tetapi juga tempat tinggal. Tahir menambahkan, program yang akan dibangun bersifat efektif, jangka panjang, dan berkelanjutan.

Kemensos Builds Research Center for Street Children

Republika, page 5

Ministry of Social Affairs in cooperation with the Tahir Foundation will establish a research center for social welfare issues. It is in line with Tahir Foundation’s commitment to address the street children in Indonesia.

Minister of Social Affairs Khofifah Indar Parawansa said in Jakarta, Monday (21/3), the Ministry of Social Affairs (Kemensos) actually has a program whereupon at the end of 2017 Indonesia would be free of street children.
Kemensos also sees the additional risk experienced by street children which is sexual exploitation.  Not only that, Indonesia is also now shocked by the number of children who are missing and are indicated that their organs were bought and sold.

Meanwhile, Tahir Foundation has prepared Rp 100 billion as the initial stage for the construction of the research center. Foundation CEO Dato Sri Tahir said the research center is expected to work comprehensively and be able to resolve the problem of street children completely.

Tahir explained this research center model would later include a vocational school that provides training and education until high school level. This is done so that the street children can feel at home, so that the research center is not just as a place to provide training but also a place to stay. Tahir added that the program will be built to be effective, long-term and sustainable.

Memberdayakan Sarjana Tunanetra dengan Soft Skills

The Jakarta Post, halaman 23

Meningkatnya jumlah penyandang tunanetra yang ingin mendapatkan gelar sarjana seiring dengan tingginya harapan mereka untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik dibanding rekan-rekan mereka yang berpendidikan lebih rendah. Pada 2005, jumlah lulusan perguruan tinggi penyadang tunanetra hanya 250 orang. Saat ini, jumlahnya telah meningkat hingga 30 persen.

Namun, gelar sarjana saja tidak akan cukup untuk bersaing di dunia nyata. Para aktivis dari Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) menyadari bahwa meskipun lulusan tunanetra memiliki beberapa kompetensi dalam disiplin ilmu yang relevan, namun mereka juga tetap harus dibekali dengan kemampuan soft skill yang diperlukan guna mendapatkan pekerjaan. Awal bulan ini, Pertuni akan mengadakan pelatihan soft skill pra-kerja di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur.

Dalam sesi pelatihan, Ketua Umum Pertuni Aria Indrawati mengatakan, para penyandang tunanetra memiliki banyak peluang untuk bersaing, dan keterbatasan penglihatan seharusnya tidak mencegah mereka untuk berkontribusi kepada masyarakat. Pelatihan tersebut, lanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan keberanian untuk menawarkan kemampuan mereka ketika melamar pekerjaan atau mengembangkan bisnis mereka sendiri. Para penyandang tunanetra tersebut akan termotivasi untuk lebih melihat pada sisi positifnya, tidak terganggu dengan keterbatasan mereka, bahkan mampu menampilkan bakat mereka dengan lebih percaya diri. Sesi-sesi pelatihan yang diadakan meliputi cara belajar untuk hidup mandiri, melakukan debat dan diskusi kelompok, hingga simulasi dan permainan.

Dalam sebuah permainan, para peserta akan diminta untuk memilih bermacam-macam jenis bola atau telur, yang masing-masing mewakili penghasilan yang akan diperoleh dan resiko yang harus dihadapi. Aria menjelaskan, pesan dari permainan tersebut adalah mereka harus mampu mengisi posisi mereka dengan tepat tanpa memaksakan diri mereka sendiri.

Sementara itu, dalam permainan lainnya yang disebut dengan Alcatraz, peserta diminta untuk melangkah ke dalam kotak seperti yang diperintahkan oleh pemandu pelatihan. Hal itu dimaksudkan untuk mendorong mereka agar terus maju terlepas dari segala kegagalan, dan pada saat bersamaan menjaga pola pikir positif mereka serta mengubah kegagalan tersebut menjadi sebuah pelajaran untuk bertahan hidup. Debat dan diskusi juga dilakukan guna menambah rasa percaya diri mereka dan dapat memahami situasi saat wawancara kerja.

Dalam sesi pelatihan tersebut, para peserta digembleng oleh seorang instruktur bernama Albanyo Brebaham, seorang dosen psikologi di Universitas Yarsi, Jakarta, yang juga memiliki keterbatasan penglihatan. Aria menjelaskan, Alabanyo yang juga menyandang gelar Master Psikologi dari Universitas Indonesia (UI), ditunjuk sebagai instruktur untuk dapat memberikan motivasi dan menjadi panutan bagi para peserta.

Pelatihan serupa sebelumnya digelar di Jakarta, Yogyakarta dan Bandung, Jawa Barat. Setelah Malang, pelatihan nantinya akan diadakan di Surabaya, Jawa Timur dengan target 100 mahasiswa. Setelah mereka mendapatkan pelatihan selama empat hari, mereka diharapkan memiliki sikap interapersonal yang baik dan  kemampuan interpersonal yang dibutuhkan dalam dunia kerja.

Aria mengatakan, pelatihan pra-kerja ini juga akan diadakan untuk para mahasiswa tunanetra di Medan, Sumatera Utara, Manado, Sulawesi Utara, dan Aceh, Banda Aceh. Sementara itu, pihaknya juga tengah mempersiapkan program pelatihan untuk persiapan masuk universitas untuk para siswa SMA. Aria berharap pemerintah bisa membangun sistem pendidikan untuk para penyandang tunanetra dengan menyediakan layanan konseling, dukungan psikologis dan sekolah inklusi.

Empowering Blind Graduates with Soft Skills

The Jakarta Post, page 23

The increasing number of visually impaired people pursuing a higher education raises hope that they can earn a better income than their lower educated counterparts. In 2005, there were only 250 college graduates. Today, the number has increased 30 percent.

However, college degrees alone will not be enough to compete in the real world. Activists at the Indonesian Union for the Blind (Pertuni) realize that although visually impaired graduates possess some competence in relevant disciplines, there is a need to equip them with the necessary soft skills to get hired. Early this month, the organization held pre-employment soft skills training at Brawijaya University in Malang, East Java.

During the training session, Pertuni general chairperson Aria Indrawarti said they have a lot of opportunities to compete, and sightlessness should not prevent them from contributing to society. She said the training was expected to boost the confidence of the courage to sell their abilities when applying for jobs or develop their own businesses. They would be motivated to see the bright side – and not be bothered by their limitations but rather display their talents with greater self-confidence. Training sessions range from learning to be independent, debates and group discussions, as well as simulations and games.

In one game, the participants were asked to choose various balls and eggs, representing incomes to be gained and risks to be faced. Aria said about the message behind the game is they should be able to fill their proper positions without forcing themselves.

In another game called Alcatraz, participants were required to step into squares as instructed by trainer. It was meant to encourage them to go ahead in spite of failure while at the same time maintaining their positive mindset and making the failure a lesson for survival. Debates and discussion were also held to promote self-confidence and understand the circumstances during interviews.

The participants were trained by an instructor with low vision, Alabanyo Brebahama, who is psychology lecturer at Yarsi University, Jakarta. Aria said Alabanyo, who also holds a Master’s degree in psychology from the University of Indonesia (UI), was appointed the trainer to give motivation and serve as a role model for the participants.

Such training was previously held in Jakarta, Yogyakarta and Bandung, West Java. After Malang, it will be organized in Surabaya, East Java by targeting 100 students. Following the four day training, they are expected to possess good intrapersonal and interpersonal skills needed in the employment world.

Aria said the pre-employment training would also arranged for blind students in Medan, North Sumatera, North Sulawesi, and Aceh, Banda Aceh. In the meantime, she had to compile university preparation training programs for senior high school students. Aria hoped the government could establish an educational system for the blind covering counseling services, psychological support and inclusion schools.

Adolescent Summit Bahas Kehamilan di Usia Remaja

The Jakarta Post, halaman 5

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan John Hopkins University Centre for Communication (JHUCCP) Indonesia menyelenggarakan National Adolescents Summit, atau Temu Nasional Remaja Indonesia, di Hotel Hyatt Yogyakarta dari tanggal 21-23 Maret.

Para pemangku kepentingan yang ikut mengorganisir acara yang berlangsung selama tiga hari itu antara lain United Nations Population Fund (UNFPA), United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), dan Bill and Melinda Gates Foundation.

Acara yang dijadwalkan dibuka pada Selasa malam ini akan mempertemukan para akademisi, pakar lembaga internasional, kelompok masyarakat, dan ratusan remaja dari seluruh Indonesia untuk secara komprehensif membahas cara-cara untuk meningkatkan akses untuk mendapatkan informasi yang benar seputar kesehatan reproduksi bagi para remaja sebagai upaya untuk menekan jumlah kehamilan dan tingkat kelahiran di kalangan remaja.

Fitri Putjuk, salah seorang anggota panitia penyelenggara mengatakan, acara tersebut bertujuan untuk mengajak semua pihak untuk saling membantu dalam pelaksanaan program-program bagi kalangan remaja. Karena, saat ini begitu banyak program yang ditujukan bagi kalangan remaja di Tanah Air, namun pelaksanaannya dilakukan secara terpisah oleh pihak-yang berbeda dan masing-masing memiliki target tersendiri.

Putjuk, yang juga wakil Indonesia untuk JHUCC mengatakan, hasil dari acara ini diharapkan menjadi program yang komprehensif yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk diantaranya adalah pemerintah, lembaga donor, badan PBB, organisasi masyarakat dan para kelompok-kelompok remaja.

Menurut data Sensus Penduduk, Indonesia saat ini memiliki sekitar 45.800.000 remaja yang berusia antara 10 hingga 19 tahun, atau sebesar 17,9 persen dari total jumlah penduduk pada 2015. Pada 2010, jumlahnya sekitar 43,5 juta, atau 18,3 persen.

Data dari survey yang dilakukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (PRJM) menunjukan bahwa akses para remaja untuk mendapatkan informasi kesehatan reproduksi masih rendah. Hal itu ditunjukkan dengan tidak adanya perbaikan yang signifikan antara tahun 2002-2015. Selanjutnya, jumlah remaja yang mendapatkan informasi sekitar permasalahan kehamilan dan kelahiran, seperti Keluarga Berencana, pencegahan kehamilan dan kontrasepsi hanya kurang dari 50 persen.