Raksasa Industri Rokok Ikut Kampanye Larangan Merokok untuk Anak di bawah Umur

www.thejakartapost.com

Dalam upaya untuk membatasi akses anak-anak terhadap rokok, raksasa industri rokok Hanjaya Mandala Sampoerna telah memasang tanda peringatan dari pemerintah mengenai larangan menjual rokok kepada anak di bawah umur di lebih dari 30.000 toko-toko ritel di seluruh Indonesia.

Sampoerna, yang menguasai 34,5 persen pangsa pasar industri rokok di Tanah Air, merupakan perusahaan rokok terbesar di Indonesia.  Sampoerna saat ini tengah mencari lebih banyak lagi toko-toko ritel untuk diajak kerja sama guna mendukung visi perusahaannya  yaitu “anak-anak tidak seharusnya memiliki akses terhadap rokok”. Sales Direktur Sampoerna, Ivan Cahyadi, Rabu (31/11), mengatakan, hal itu merupakan bentuk komitmen perusahaanya yang hanya memasarkan dan mempromosikan produk-produk rokoknya bagi kalangan dewasa saja.

Larangan penjualan rokok kepada anak-anak di bawah umur 18 tahun tertuang dalam Pasal 25, Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 tentang pengendalian tembakau. Pada 2013, Sampoerna berinisiatif menerapkan larangan tersebut untuk wilayah Jabodetabek. Pemasangan tanda larangan itu diantaranya melaui stiker, wobbler dan tent card. Selain itu, Sampoerna juga melakukan edukasi bagi para pemilik toko akan adanya hukum yang melarang penjualan rokok kepada anak-anak.

Shobri, yang bekerja di sebuah toko ritel di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, mengatakan ia telah berusaha untuk tidak melayani anak-anak membeli rokok di tokonya. Namun, anak-anak tersebut bersikeras untuk membelinya dan selalu beralasan kalau mereka membeli rokok tersebut untuk kakaknya.

Tobacco Giant Joins Campaign against Underage Smoking

www.thejakartapost.com

In an effort to limit children’s access to cigarettes, tobacco giant Hanjaya Mandala Sampoerna has installed warning signs about the government’s prohibition on cigarette sales to underage customers in over 30,000 convenience stores nationwide.

Sampoerna, which controls a 34.5 percent market share of the cigarette industry, the largest in Southeast Asia’s most populated country, said it was seeking to collaborate with more convenience store operators in the future to support its view that “children should not have access to cigarettes”. Sampoerna sales director Ivan Cahyadi said on Wednesday, Sampoerna is fulfilling its commitment to only market and promote its products to adults.

Article 25 of Government Regulation No.109/2012 on tobacco control prohibits cigarette sales to those aged 18 years old and younger. Sampoerna’s initiative began in 2013 and initially only covered areas in Greater Jakarta. The signs installed include stickers, wobblers and tent cards. Besides installing the signs, the company has also educated store owners about the law that prohibits the sale of cigarettes to children.

Shobri, who works at a convenience store in Cilandak, South Jakarta, said his store had tried to not serve children buying cigarettes. The children, however, insist and always look for an excuse, like saying they are buying the cigarettes for their elder brothers.

link: http://www.thejakartapost.com/news/2016/11/30/tobacco-giant-joins-campaign-against-underage-smoking.html

thejakartapostcom_tobacco-giant-joins-campaign-against-underage-smoking

Pendidikan bagi Pengungsi Anak-Anak Ditingkatkan

Kompas, halaman 12

Pendidikan bagi pengungsi anak-anak di Indonesia belum memadai. Padahal, pendidikan merupakan salah satu jalan agar para pengungsi bisa meningkatkan  kemampuan dan bersosialisasi dengan warga setempat. Kepala Perwakilan UNHCR Thomas Vargas mengatakan, kendala utama dalam memberi pendidikan bagi pengungsi adalah bahasa. Mereka umumnya tidak bisa berbahasa Indonesia ataupun Inggris.

Di Indonesia, UNHCR mencatat ada 13.800 pengungsi yang berasal dari 40 negara, antara lain Myanmar, Irak, Somalia, Afganistan, dan Palestina. Pengungsi dari Myanmar adalah etnis Rohingya yang terusir dari tanah kelahiran mereka di wilayah Rakhine akibat konfilk horizontal.

Menurut Vargas, di Indonesia, UNHCR bekerja sama dengan Dompet Dhuafa untuk menyediakan pendidikan kepada pengungsi anak-anak. Jenis pelajaran yang diberikan antara lain Matematika dan Bahasa Indonesia. Salah satu target yang diharapkan adalah minimal mereka bisa berkomunikasi dengan penduduk setempat.

Sementara itu, Manajer Pengembangan Sosial Dompet Dhuafa Arih Rahmadi Haryono menjelaskan, para relawan telah menyusun Kamus Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia-Bahasa Rohingya. Butuh wajtu lama bagi relawan untuk memastikan bentuk dan makna berbagai kosakata Rohingya. Menurut dia, pendidikan yang diberi bersifat umum, bukan sesuai jenjang usia anak. Hal ini dilakukan karena belum ada hukum mengenai pendidikan pengungsi anak-anak di Indonesia. Akibatnya, mereka tidak bisa belajar di sekolah reguler.

Education for Child Refugees Upgraded

Kompas, page 12

Education for child refugees in Indonesia has been inadequate.  Actually, education is one way for refugees to improve their abilities and socialize with local residents. UNHCR Chief of Mission Thomas Vargas said the main obstacle in providing education for refugees is the language. They generally cannot speak Indonesian nor English.

In Indonesia, UNHCR reported that there were 13,800 refugees from 40 countries, including Myanmar, Iraq, Somalia, Afghanistan, and Palestine. Refugees from Myanmar are ethnic Rohingya who were driven from their homeland in the Rakhine region due to horizontal conflict.

According to Vargas, in Indonesia, UNHCR is in cooperation with Dompet Dhuafa to provide education to child refugees. Among the type of lessons given are Mathematics and Indonesian. One of the expected targets is that at least they could communicate with the locals.

Meanwhile, Social Development Manager of Dompet Dhuafa Arih Rahmadi Haryono explained, the volunteers have compiled an English-Indonesian-Rohingyan dictionary. It took a long time for volunteers to ensure the form and meaning of various Rohingya vocabulary. According to him, the education given is general in nature and not in the appropriate age levels of children. This is done because there is no law regarding the education of child refugees in Indonesia. As a result, they cannot learn in regular schools.

kompas_pendidikan-bagi-pengungsi-anakanak-ditingkatkan

Menkeu: Pendidikan Merupakan Investasi Terbaik

www.jakartaglobe.beritasatu.com

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kuliah umum kepada 250 mahasiswa penerima beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP  di KBRI Den Haag, Belanda, menyikapi pentingnya pendidikan dan pandangan mengenai pengaruh kemenangan Donald Trump yang mengejutkan dalam pemilihan presiden Amerika Serikat baru-baru ini pada ekonomi global.

Dirinya mengatakan, AS merupakan negara dengan perekeonomian terbesar di dunia, hasil pemilihan tersebut pasti memiliki pengaruh terhadap kondisi ekonomi dunia, termasuk di Indonesia.

Mengenai bagaimana pemilihan Trump akan berdampak pada seluruh dunia, mantan Direktur Bank Dunia ini mengatakan bahwa Indonesia harus siap dalam mengantisipasi “efek Trump” dalam beberapa tahun ke depan. AS memiliki banyak pengaruh atas kondisi geopolitik dan ekonomi global. Sebuah negara yang baik harus mampu mengantisipasi krisis ekonomi yang mungkin terjadi berkat kebijakan AS.

Ia mengungkapkan, satu hal yang Indonesia dapat lakukan, yakni dengan menjaga dan memperkuat permintaan domestik. Untuk mengatasi perlambatan ekonomi global baru-baru ini, Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah berfokus pada penguatan tiga sektor utama yaitu investasi sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan reformasi birokrasi.

Sri Mulyani yang memprakarsai beasiswa Lembaga LPDP pada periode pertama masa tugasnya sebagai menteri keuangan pada tahun 2005-2010, di bawah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hingga saat ini, LPDP masih dikelola oleh Kementerian Keuangan. Penerima LPDP mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah untuk memperoleh gelar pasca sarjana mereka dari universitas lokal dan universitas luar negeri.

Sri Mulyani juga menggarisbawahi bahwa pendidikan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam rangka mengembangkan sebuah negara. Ini juga merupakan salah satu persyaratan yang paling penting bagi ekonomi yang sehat. Seberapa baiknya sebuah negara dapat dinilai dan dilihat pada kualitas pendidikannya.

Education Is the Best Investment: Finance Minister

www.jakartaglobe.beritasatu.com

Finance Minister Sri Mulyani Indrawati delivered a public lecture to recipients of the Indonesian Endowment Fund for Education, or LPDP, scholarship at the Indonesian Embassy in the Hague, Netherlands, addressing the importance of education and the effect Donald Trump’s shock victory in the recent United States presidential election might have on the global economy.

She said, the US has the biggest economy in the world, and with its size, it will always have an effect on the global economy, including on Indonesia. Sri Mulyani told more than 250 Indonesian students gathered at the embassy.

As to how Trump’s election will impact the rest of the world, the former World Bank managing director said Indonesia must at least try to anticipate the “Trump effect” in the next few years. The US has a lot of influence over geopolitics and the global economy. A good country should be able to anticipate any economic crisis that might be coming out of the US.

She said, one thing Indonesia can do is to keep domestic demand strong. To overcome recent global economic slowdown, Sri Mulyani said the government has been focusing on strengthening three main sectors: human resource investment, infrastructure development and bureaucratic reform.

The 54-year-old Sri Mulyani initiated LPDP during her first stint as finance minister in 2005-2010 under former President Susilo Bambang Yudhoyono. Until today, LPDP is still managed by the Finance Ministry. LPDP recipients get full backing from the government to earn post-graduate degrees in both local and overseas universities.

Sri Mulyani added that education is one of the most important elements in developing a country. It’s one of the most important requirements for a healthy economy. How good a country is doing can be seen in the quality of its education.

Link: http://jakartaglobe.id/news/education-best-investment-finance-minister/

jakartaglobe_education-is-the-best-investment-finance-minister

Koordinasi yang Buruk Sebabkan Gagalnya Program Deradikalisasi

The Jakarta Post, halaman  3

Efektivitas program deradikalisasi di Tanah Air mendapat perhatian khusus ketika sebuah gereja di Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (6/11), mendapat serangan.  Pelaku yang menjadi tersangka dalam serangan tersebut merupakan mantan narapidana kasus terorisme.

Badan Penanggulangan Terorisme Nasional (BNPT) menyalahkan buruknya koordinasi antar lembaga karena telah gagal melakukan pemantauan terhadap gerak-gerik narapidana terorisme di masyarakat setelah mereka keluar dari penjara.

BNPT mendapat kritikan keras karena Johanda, pelaku yang diduga melakukan serangan di Samarinda dan menyebabkan tewasnya seorang balita dan tiga orang lainnya terluka, telah kembali bergabung dengan kelompok-kelompok radikal setelah dia dibebaskan secara bersyarat pada Juli 2014.

Data dari Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan (Ditjen LP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) menunjukkan bahwa pada September tahun ini, ada sebanyak 242 narapidana kasus terorisme di 70 lembaga pemasyarakatan dan dua rutan di seluruh Tanah Air, yang sebagian besar akan dibebaskan, cepat atau lambat.

Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius berdalih bahwa lembaganya tidak bisa sendirian melakukan program deradikalisasi dan melakukan pemantauan terhadap narapidana setelah bebas dari penjara. Menurutnya, BNPT telah mendapatkan komitmen dari 17 instansi terkait yang ikut mendukung program pemantauan narapidana pasca bebas guna memastikan para mantan narapidana kasus terorisme tidak akan bergabung kembali dengan kelompok-kelompok radikal setelah mereka bebas.

Terkait Johanda, Suhardi mengatakan, pihaknya mengalami kesulitan melakukan pemantauan karena dia sering berpindah-pindah tempat setelah kebebasannya. Johanda kemudian kembali bergabung dengan kelompok-kelompok radikal setelah ia ditolak oleh keluarganya di Sulawesi Selatan. Dia kemudian dilaporkan bergabung dengan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang terhubung dengan gerakan Negara Islam (IS) cabang Kalimantan Timur.

Selain itu, banyak mantan narapidana kasus terorisme juga menjadi pengurus masjid. Dalam situasi seperti itu, BNPT akan bekerja dengan Kementerian Agama, yang memiliki akses ke masjid di seluruh negeri.

Dihubungi terpisah, juru bicara Kementerian Agama Muharram Marzuki menegaskan bahwa Kemenag tengah bekerja sama dengan BNPT untuk program pemantauan terhadap narapidana kasus terorisme pasca bebas dari penjara.

Kemenag ditugaskan untuk bekerja sama dengan organisasi-organisasi Islam di seluruh Tanah Air untuk menyambut para mantan narapidana terorisme kembali ke masyarakat dan melibatkan mereka dalam setiap kegiatan organisasi di masyarakat.