Akademi Minta ilmuwan Indonesia Pulang

The Jakarta Post, halaman 4

Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) menginginkan para ilmuwan Indonesia yang tinggal di luar negeri untuk pulang ke Indonesia. Mantan Presiden Indonesia sekaligus pendiri AIPI, Bacharuddin Jusuf Habibie mengatakan Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam harus diimbangi dengan sumber daya manusia unggul sehingga berdampak secara signifikan bagi negara.

Habibie menjelaskan sumber daya manusia yang berkualitas akan menciptakan inovasi yang akan meningkatkan kemajuan negara. Beberapa contoh hasil dari akademi ilmu pengetahuan di negara-negara lain, diantaranya adalah National Academy of Sciences (NAS) di Amerika Serikat, yang berperan besar dalam mendorong pembangunan negara.

Habibie mendesak AIPI untuk meningkatkan keanggotaannya, yang saat ini baru 53 anggota menjadi 1.000 anggota, mengingat akademi tersebut akan melayani 250 juta rakyat Indonesia. Hal itu akan dapat dicapai karena banyaknya jumlah lulusan perguruan tinggi. Habibie juga mengingatkan semua anggota untuk menghindari campur tangan urusan politik karena hal itu bisa menghambat tujuan akademi dalam menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia akan ilmu pengetahuan.

AIPI adalah organisasi yang didanai pemerintah yang beranggotakan ilmuwan-ilmuwan terkemuka di Indonesia. Para Anggota akademi mengeluarkan memo kebijakan dan berkonsultasi dengan pemerintah tentang isu-isu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. AIPI berdiri pada tahun 1990 seiring dengan terbitnya UU No.8 / 1990, yang menjadi dasar hukum pendirian.

Ketua AIPI Sangkot Marzuki, dalam rapat pleno yang juga ditujukan sebagai persiapan ulang tahun akademi ke 25 pada Oktober 2015, mengatakan, 10 anggota baru telah dikonfirmasi; terdiri dari lima ilmuwan yang berasal dari ilmu-ilmu alam dan lima ilmuwan dari ilmu-ilmu sosial. Dalam sambutannya, Sangkot mengingatkan kembali kontribusi AIPI dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia selama bertahun-tahun.

Academy Asks RI Scientists to Return Home

The Jakarta Post, page 4

The Indonesian Academy of Sciences (AIPI) wants Indonesian scientists living abroad to come back home. Former President and AIPI cofounder Bacharuddin Jusuf Habibie said Indonesia’s rich natural resources must be matched by outstanding human resources to significantly impact the country.

Habibie explained quality human resources would create innovation that would enhance the country. Several examples of science academies in other countries, such as the National Academy of Sciences (NAS) in the US, which has played a big role in driving the country’s development.

Habibie urged AIPI to increase its membership, which currently stands at just 53 members, to become 1,000 members as it would serve 250 million Indonesian people. And it would be attainable due to the large number of college graduates. Habibie also reminded all members to avoid meddling in politics as it could hinder the academy aim to spread knowledge on the sciences within Indonesian society.

The AIPI is a government-funded organization composed of Indonesia’s most reputable scientists. Members issue policy briefs and are consulted by government on issues pertaining to science and technology. The academy was founded in 1990 with the issuance of Law No.8/1990, which became the academy’s legal foundation.

The AIPI’s current chairman, Sangkot Marzuki, said during the plenary meeting, which was also conducted in preparation for the academy’s 25th anniversary, set to take place in October, 10 new members were confirmed; five from the hard sciences and another five from the social sciences. In his opening remarks, Sangkot recalled the academies’ contribution to the development of the sciences in Indonesia over the years.

Academy Asks RI Scientists to Return Home

Academy Asks RI Scientists to Return Home

Mendikbud Minta Pembocor UN Diproses Hukum

Koran Sindo, halaman 16

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, pelaksanaan ujian nasional (UN) curang bukan saja tindak pidana, melainkan juga pengkhianatan pada moral. Anies mempersilakan dan mendorong Ombudsman untuk melaporkan temuan tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

Mendikbud juga mengingatkan pada sekolah agar tidak menghalang-halangi Ombudsman dalam mengawasi pelaksanaan UN. Anies menegaskan komitmennya untuk memberantas kecurangan di dunia pendidikan. Walau laporan kecurangan oleh Ombudsman hanya di beberapa wilayah dari 534 kabupaten/kota di Indonesia, itu tetap dianggap sebagai masalah penting.

Berbagai langkah dilakukan kementerian untuk membereskan persoalan kejujuran dan kedisiplinan, seperti melepas UN dari syarat kelulusan dan bahwa sekolah dan daerah akan diukur integritas pelaksanaan UN nya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kemendikbud Nizam menyatakan bocoran kunci jawaban UN yang beredar di beberapa daerah adalah palsu. Nizam menambahkan, Kemendikbud menerjunkan tim Inspektorat Jenderal dan tim pemantau yang berasal dari Panitia Pusat Ujian Nasional dan Direktorat Pembina di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk melakukan pencegahan agar kecurangan bisa dihindari. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) selaku penyelenggara UN juga melakukan pemantauan pelaksanaan UN di seluruh provinsi.

Mendikbud Asks for UN Leaker to be Legally Processed

Koran Sindo, page 16

Minister of Education and Culture (Mendikbud) Anies Baswedan said fraudulent national exam (UN) implementation is not only a crime, but also a moral betrayal. Anies invited and encouraged Ombudsman to report such findings to the authorities to be prosecuted.

Mendikbud also reminded schools not to hinder Ombudsman in supervising UN implementation. Anies confirmed his commitment to eradicate fraud in the education world. Although reports of fraud by Ombudsman were only in several areas from 534 regencies/cities in Indonesia, they are still considered an important problem.

Various steps are conducted by the ministry to address the issues of honesty and discipline, such as releasing UN as a graduation requirement and that schools and regions will be measured their UN implementation integrity.

Meanwhile, Head of Education Assessment Center Nizam stated the leaked UN answer keys circulating in several areas were fake.  Nizam added Kemendikbud deployed an Inspectorate General team and a monitoring team originating from the National Examination Central Committee and Directorate of Trustees at the Directorate General of Basic and Secondary Education, to conduct prevention in order to avoid fraud. The Education National Standard Agency or Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) as UN organizer also conducts monitoring of UN implementation in all provinces.

Koran Sindo_Mendikbud Minta Pembocor UN Dihukum

Pembocor Soal UN Harus Diproses

Republika, halaman 5

Semua pelaku pembocor soal UN harus diproses secara serius. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Atas Achmad Djazidie mengatakan, mereka harus diproses secara hukum dan harus mendapatkan sanksi yang serius. Menurut Djazidie, sanksi itu harus diterapkan karena sanksi sendiri bagian dari pendidikan.

Djazidie juga menegaskan, menyontek atau melakukan pembocoran soal adalah masalah yang tidak bisa ditawar lagi. Menurutnya, semua pelakunya harus mendapatkan hukuman yang setimpal sebagai efek jera.

Pengamat pendidikan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Nurhayati Djihadah mengatakan, kebocoran soal dan jawaban UN baik tingkat SMA maupun SMP akibat dari kesalahan sistem pendidikan selama ini. Menurutnya, semua ini berkaitan erat dengan kepentingan politik oleh beberapa oknum yang menangani dunia tersebut.

Nurhayati menjelaskan, kebocoran soal UN terjadi karena ada tekanan dari para pemimpin di wilayah tertentu. Ia mencontohkan, kepala sekolah ditekan oleh kantor wilayah Dinas Pendidikan untuk bisa memberikan hasil UN yang baik. Dalam hal ini, katanya, para siswa diharapkan bisa mendapatkan nilai yang baik dan lulus 100 persen.

UN Question Leaker Must be Processed

Republika, page 5

All perpetrators of UN question leakage must be processed seriously. Directorate General of High School Education Achmad Djazidie said they must be legally processed and must be imposed serious sanction. According to Djazidie, the sanction must be imposed because the sanction itself is part of education.

Djazidie also asserted, cheating or conducting question leakage are issues that are non-negotiable. According to him, all perpetrators must obtain appropriate punishment as a deterrent effect.

Education observer of State Islamic University (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Nurhayati Djihadah said the leakage of UN questions and answers both in the SMA as well as SMP levels is the result of fault of the existing education system so far.   According to her, all this is closely related to the political interests of several perpetrators handling such a world.

Nurhayati explained UN question leakage occurs because there is pressure from the leaders in certain areas. She pointed out school principals are pressured by the Education Agency area office to be able to provide good UN results. In this case, she said, students were expected to obtain good scores and to pass 100 percent.

Republika_Pembocor UN

Sekolah Tolak Permintaan Maaf Divine

Republika, halaman 5

Delapan sekolah menengah atas (SMA), Selasa (28/4), melaporkan Divine Production, event organizer (EO) yang bertanggungjawab atas rencana acara pesta bikini di beberapa waktu lalu. Pihak sekolah mengadukan pihak EO atas tindakan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap institusi pendidikan.

Kepala SMAN 29 Jakarta Ratna Budiarti, selaku perwakilan delapan sekolah tersebut, mengatakan, pihaknya menuntut dan meminta agar pihak EO meminta maaf secara terbuka melalui media cetak, elektronik, dan media online.

Terkait permintaan maaf kepada sekolah yang namanya dicatut, Ratna menjelaskan, para kepala sekolah yang merasa dirugikan itu menolak permintaan maaf pihak EO, karena menilai permintaan maaf yang dilakukan tidak secara resmi dan tidak terkesan serius. Dalam surat permintaan maaf terdahulu, tidak ada kop surat dan yang bertanggung jawab, sehingga pihaknya tidak bisa menerima permintaan maaf seperti itu.

Adapun kedelapan sekolah yang sudah melapor ke polisi tesebut antar lain SMAN 29, SMAN 31, SMAN 53, SMAN 12, SMAN 24, SMAN 44, SMAN 109, dan SMAN 38. Laporan dengan nomor LP/1627/IV/PMJ/2015/Ditreskrimum tertanggal 28 April 2015 tersebut dibuat dengan nama pelapor Ratna Budiarti.

Sebelumnya, SMA Muhammadiyah 11 Jakarta sudah melaporkan terlebih dahulu ke kepolisian. Sehingga, total sudah 9 sekolah dari 15 sekolah yang dicatut namanya dalam undangan pesta bikini yang melaporkan EO tersebut ke kepolisian.