Dosen dan Mahasiswa Pelanggar Besar

Kompas, halaman 12

Pembajakan buku dengan cara menggandakan atau memfotokopi masif. Perguruan tinggi merupakan pelanggar terbesar terhadap hak kekayaan intelektual di bidang penerbitan buku. Pelanggar hak kekayaan intelektual di perguruan tinggi, umumnya dosen dan mahasiswa.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Yayasan Reproduksi Cipta Indonesia (YRCI) Kartini Nurdin, dalam diskusi bersama penerbit buku, Selasa (21/4), di Jakarta. Dalam diskusi terbatas itu disebutkan, berdasarkan survei YRCI pada 2013 yang melibatkan 3.000 responden di lima perguruan tinggi, semua responden mengaku pernah melanggar hak kekayaan intelektual.

Jenis pelanggaran yang dilakukan dosen berupa 13,1 persen membajak, 79 persen menggandakan, dan 7,9 persen mengadaptasi karya. Pelanggaran oleh mahasiswa berupa 34,3 persen membajak, 54,7 persen menggandakan, dan 11 persen mengadaptasi karya. Bahkan dosen dan mahasiswa menganggap menggandakan buku adalah hal biasa, bukan perilaku melanggar hukum.

Padahal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah diatur sebatas mana penggandaan diperbolehkan. Penggunan boleh menggandakan untuk pribadi tanpa izin penerbit hanya satu salinan, itu pun tidak boleh mencakup satu buku. Pelanggar hak cipta dapat dikenai ancaman penjara 1-10 tahun atau denda Rp. 100 juta – Rp. 4 miliar.

Menurut Kartini, undang-undang tersebut belum gencar disosialisasikan. Masih ada anggapan pembajakan oleh perguruan tinggi untuk kepentingan pendidikan tidak layak dibawa ke ranah hukum. Kartini menambahkan, semestinya, perguruan tinggi-lah yang lebih menghargai hak intelektual orang lain.

Oleh karena itu, YRCI memberikan kemudahan bagi pengguna buku, terutama sekolah dan perguruan tinggi dengan memperoleh lisensi atau izin menggandakan. YRCI mendapatkan mandat dari penerbit dan penulis untuk memberikan izin kepada pengguna. Mahasiswa atau siswa cukup membayar Rp. 10.000 per tahun untuk satu judul buku.

Lecturers and Students are Big Offenders

Kompas, page 12

Book piracy is by way of duplication or mass photocopying. Higher education is the biggest offenders against intellectual property rights in the field of book publication. Offenders of intellectual property rights in higher education, in general are lecturers and students.

This was revealed by Chairperson of Indonesia Copyright Reproduction  Foundation or Yayasan Reproduksi Cipta Indonesia (YRCI) Kartini Nurdin, in a discussion with book publishers,  Tuesday (21/4), in Jakarta. In the limited discussion, based on a YRCI survey in 2013 involving 3,000 respondants in five universities, all respondants admitted to have violated intellectual property rights.

The types of violations conducted by lecturers are 13.1 percent pirating, 79 percent duplicating, and 7.9 percent adapting works. Violations by students are 34.3 percent pirating, 54.7 percent duplicating, and 11 percent adapting works. Lecturers and students even consider duplicating books as something normal, not a misconduct.

When actually in Law Number 28 Year 2014 on Property Rights it is already set the extent of duplication allowed. The user may duplicate for personal use without the publisher’s permission of only one copy, it does not allow covering one book.    Copyright violators are subject to 1-10 years imprisonment or a fine of Rp. 100 million – Rp. 4 billion.

According to Kartini, the law has not been aggressively familiarized. There is still a consideration/ thought that piracy by a university for the interest of education is not feasible to be brought into the realm of the law. Kartini added it should be the universities that value more the intellectual property rights of others.

Therefore,  YRCI makes it easy for book users, especially schools and higher education institutions to obtain duplication license or permission. YRCI obtained mandates from publishers and authors to give permits to users. University students or students need only pay Rp. 10,000 per year for one book title.

Kompas_Dosen dan Mahasiswa Pelanggar Besar

Pendidikan Setarakan Bangsa

Kompas, halaman 11

Pendidikan sebagai fondasi kemajuan bangsa harus mampu menyiapkan generasi mendatang untuk dapat membawa Indonesia sebanding dengan negara-negara lain. Pendidikan dikembangkan dalam rangka menyiapkan manusia Indonesia yang produktif dan memegang nilai-nilai positif.

Dalam hal pembangunan manusia, Indonesia belum maksimal dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Sebagai tambahan, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada 2014 di peringkat ke-108 dari 287 negara. Laporan indeks itu diterbitkan United Nations Development Programme (UNDP).

Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, dalam pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2015 di Depok, Jawa Barat, mengatakan, harus disadari bahwa prinsip pendidikan ialah melihat ke depan. Sistem pendidikan saat ini baru akan terlihat mutunya sepuluh tahun ke depan. Kalla menyatakan, pembangunan manusia penting dalam membangun pendidikan karena dapat memperkuat kemajuan di segala sisi. Seiring dengan kemajuan pesat di aneka bidang di dunia, pendidikan seharusnya dapat mengimbangi agar tidak tertinggal. Pendidikan juga harus bermanfaat bagi semua pihak, mulai dari siswa, orantua, bangsa, dan negara. Pengembangan pendidikan perlu difokuskan pada potensi Indonesia.

Pada acara yang sama, Anies Baswedan mengatakan, rembuk nasional pertama pada era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla itu memiliki arti strategis untuk menata barisan dan mengimplementasikan program unggulan pemerintah, yakni Nawacita serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Anies mengatakan, pihaknya fokus untuk menguatkan aktor atau pelaku pendidikan, yakni guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, siswa, dan orangtua. Menurut Anies, selama ini, ketika membahas pendidikan, para aktor utama pendidikan tidak diperhatikan.

Education Compensates Nation

Kompas, page 11

Education as the foundation for the nation’s progress must be capable of preparing the future generation to bring Indonesia to be comparable with other countries. Education is developed for the purpose of preparing the Indonesian people to be productive and hold positive values.

In terms of human development, Indonesia is not yet maximized compared to other nations.   In addition, Indonesia’s Human Development Index in 2014 was in the 108th rangking from 287 countries.   The index report was issued by the United Nations Development Programme (UNDP).

Vice President Muhammad Jusuf Kalla, at the opening of an Education and Culture National Deliberation 2015 or Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2015 in Depok, West Java, said it must be acknowledged that the principle of education is to look forward/ forward looking .     The quality of the current education system could only be apparent in ten coming years. Kalla stated human development is important in developing education because it could reinforce advancement on all sides.   Along with the rapid progress in various fields in the world, education should be able to compensate in order not to lag behind.   Education should also be beneficial for all parties, starting from students, parents, the nation, and the state. The development of education needs to be focused on Indonesia’s potential.

At the same event, Anies Baswedan said the first national conference in the era of the Joko Widodo-Jusuf Kalla administration has a strategic significance to organize the ranks and to implement the government’s flagship program, namely Nawacita as well as the Medium Term Development Plan. Anies said his party is focused on strengthening the actors or implementers of education, i.e. teachers, school principals, school supervisors, students, and parents. According to Anies, so far when discussing education, the main actors of education are not considered.

Education Compensates Nation

Education Compensates Nation

Pendidikan Bantu SDM Papua Hadapi MEA 2015

Republika, halaman 5

Akademisi Universitas Cendrawasih Jayapura, Claus Rumayom, mengatakan, tenaga kerja asli Papua belum siap menghadapi pemberlakuan masyarakat ekonomi Asean (MEA). Sehingga, perlu diberikan keterampilan khusus menghadapi persaingan global.

Claus mengakui jika MEA diberlakukan maka persaingan pasar bebas diantara 10 negara ASEAN makin kompetitif dari segi ekonomi, keamanan, dan budaya. Pihaknya meminta pemerintah atau pihak swasta untuk berperan aktif menyiapkan keterampilan tenaga asli Papua dengan program pelatihan khusus di berbagai daerah.

Salah satu upaya dilakukan serikat pekerja Tonggoi Freeport Indonesia yang berencana membuka pusat pelatihan tenaga kerja di Kabupaten Biak Numfor untuk membekali keterampilan anak-anak Papua menghadapi MEA. Claus berharap program tersebut mendapat dukungan pemerintah, DPRD serta pemangku kepentingan pendidikan.

Claus menambahkan, disamping itu, dukungan lembaga gereja dan lembaga adat juga diharapkan mendorong penguatan kapasitas personal tenaga kerja putra daerah untuk bersaing bebas menghadapi MEA.

Education Helps Papua HR Face AEC 2015

Republika, page 5

Academic of the University of Cendrawasih Jayapura, Claus Rumayom said indigenous Papuan manpower are not ready to face enforcement of the Asean Economic Community (AEC). So they need to be provided with special skills to face global competition.

Claus admitted if AEC is enacted then the free trade competition among the 10 ASEAN countries are increasingly competitive in terms of economy, security, and culture.  He asked the government or the private sector to take active roles in preparing skills of the Papuan indigenous manpower with special training programs in various areas.

One of the efforts conducted by the Tonggoi Freeport Indonesia workers union is the plan to open a manpower training center in the Biak Numfor Regency to equip the skills of Papuan youth to face AEC.  Claus expects the program to obtain the support of the government, the regional house of representatives (DPRD) as well as education stakeholders.

Claus added, in addition, the support of the institution of the church and traditional/adat institutions are also expected to boost the capacities of the manpower of the regional/local sons to compete freely in facing AEC.

Education Helps Papua HR Face AEC 2015

Education Helps Papua HR Face AEC 2015

Kekerasan di Sekolah Sulit Diputus

Kompas, halaman 11

Perlu kerja sama antara sekolah, orangtua dan masyarakat umum jika ingin memutus mata rantai kekerasan di sekolah. Selama ini, rantai kekerasan sulit diputus karena korban takut untuk mengadukan pelaku dan khawatir justru menjadi pihak yang disalahkan.

Sekolah kerap enggan mengakui terjadi kekerasan di sekolah sehingga tindakan tersebut berlanjut antargenerasi. Jadi, perlu program khusus anti kekerasan untuk mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman bagi anak. Hal itu dikemukakan dalam diskusi “Kekerasan di Dunia Pendidikan” yang diselenggarakan Serikat Guru Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Sabtu (14/3), di Jakarta.

Budaya kekerasan di Sekolah, menurut Doni Koesoema, pemerhati pendidikan karakter, sudah memprihatinkan karena semakin banyak peserta didik, bahkan guru, yang menganggap kekerasan yang dialami atau dilakukan merupakan hal yang wajar. Doni menambahkan, banyak guru dan kepala sekolah yang diam saja melihat ada bullying. Pelakunya pun hanya ditegur karena guru takut memberi hukuman yang edukatif dan takut dituntut secara hukum.

Hasil riset Plan International dan International Center for Research on Women yang dirilis awal Maret 2015 menyebutkan, 84 persen anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka ini lebih tinggi dari tren di kawasan Asia, yakni 70 persen.

Diena Haryana dari lembaga Sejiwa menjelaskan, bullying merupakan benih kekerasan. Segala perilaku bullying baik fisik, psikis, maupun sosial, jika tidak diatasi, akan meningkat menjadi kekerasan yang lebih parah seperti tawuran dan pengeroyokan.

Sedangkan, Mardiyanto Jatna dari Gerakan Nasionall Anti Bullying mengingatkan pentingnya mendorong keberanian pemangku kepentingan pendidikan. Itu berarti perlu mengakui adanya kekerasan sehingga hal itu bisa menjadi musuh bersama. Selama ini antara sekolah dan orangtua tidak ada rasa saling percaya.