Selesaikan secara Musyawarah

Kompas, halaman 11

Tindakan guru menghukum murid secara fisik tidak patut dibawa ke pengadilan sepanjang itu dalam konteks mendidik. Lebih baik, kasus tersebut diselesaikan secara musyawarah, sesuai budaya bangsa. Namun, guru juga hendaknya kreatif dalam memberi sanksi fisik. Demikian pandangan budayawan Radhar Panca Dahana dan cendekiawan Komarudin Hidayat. Kasus yang terakhir terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Guru Agama di SMP Raden Rachmat, Samhudi, dituntut enam bulan penjara akibat mencubit muridnya.

Menurut Radhar, langkah orangtua SS melaporkan peristiwa pencubitan itu kepada polisi berlebihan dan reaktif. Sebaiknya pihak orangtua menempuh cara musyawarah untuk menyelesaikan permasalah tersebut. Ia menuturkan, kedua belah pihak hendaknya melihat persoalan secara proporsional sehingga mendapat solusi yang lebih tepat. Namun, Radhar pun mengingatkan perlunya batasan hukuman fisik bagi siswa. Jangan sampai menimbulkan luka.

Sementara itu, Komarudin Hidayat mengingatkan guru agar tak melakukan kekerasan fisik. Namun, ketika terjadi kekerasan fisik dan sampai ke pengadilan, itu juga berlebihan. Perilaku murid yang tak patuh pada guru, juga sangat mungkin disebabkan kekerasan nonfisik atau nonverbal oleh orangtua. Murid yang kurang kasih sayang dari orangtua ini kurang mendapat perhatian.

Sementara itu, pakar pendidikan dari Universitas Tanjungpura, Pontianak, Aswandi, menilai, pihak sekolah hendaknya meningkatkan komunikasi dengan orangtua murid agar memiliki persepsi yang sama mengenai proses pendidikan. Permasalah itu muncul karena komunikasi antara orangtua murid dan guru tidak efektif.

Kemampuan Supervisi Kepala Sekolah dan Pengawas Lemah

Kompas, halaman 11

Kepala sekolah dan pengawas berperan penting untuk memastikan layanan pendidikan guru terhadap siswa berjalan baik. Namun, salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki kepala sekolah dan pengawas adalah kemampuan supervisi atau pengawasan yang justru rendah.

Laporan Hasil Temuan Studi Dasar tentang Kompetensi Pengawas dan Kepala Sekolah oleh Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) menemukan fakta bahwa kepala sekolah dan pengawas sekolah/madrasah lemah dalam kemampuan supervisi. Kemampuan penting untuk perbaikan sekolah dan sistem agar layanan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengatakan, rendahnya kemampuan supervisi terutama karena masih minimnya pendidikan dan pelatihan bermutu yang diperoleh kedua tenaga kependidikan tersebut dalam menjalankan kepemimpinan mereka. Kepala sekolah dan pengawas berperan penting untuk membantu guru dan sistem sekolah menjadi lebih efektif.

Kompetensi sekolah/madrasah dinilai paling rendah untk kompetensi supervisi dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk manajemen dan tujuan pembelajaran. Hal ini terutama dialami kepala sekolah madrasah swasta atauun kepala sekolah di pedalaman atau daerah tertinggal.

Itje Chodijah, praktisi pendidikan dan pelatih guru nasional mengingatkan, pemerintah harus juga fokus pada peningkatan mutu pengawasan guru, Hal ini dilakukan dengan meningkatkan profesionalisme kepala sekolah dan pengawas yang dapat memotivasi guru mengembangkan profesionalismenya.  

School Principal and Supervisor Supervision Abilities Weak

Kompas, page 11

School principals and supervisors play an important role in ensuring teacher education service towards students run well.    However, one of the important abilities that principals and supervisors should have is supervision or monitoring skills, which in fact are low. 

A Report of Basic Study Finding on Supervisor and Principal Competence by Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) found the fact that principals and supervisors of schools/madrasah are weak in supervision capabilities.  Such ability is important for school and system improvement so that education service is in line with the education national standard.

Chairman of the Executive Board of the Indonesian Teachers’ Association (PGRI) Sulistiyo said the weak supervision ability is due especially to the still minimal quality education and training obtained by both education personnel in conducting their leadership.   Principals and supervisors play an important role in assisting teachers and the school system to be more effective.

School/madrasah competence is rated the lowest for supervision and the use of information and communication technologies for management and learning objectives.    This is particularly true of private madrasah principals or school principals in remote or disadvantaged areas. 

Itje Chodijah, education practitioner and national teacher trainer, warned the government should also focus in improving the quality of teacher supervision.  This is done by improving the professionalism of school principals and supervisors who can motivate teachers to develop their professionalism.

School Principal and Supervisor Supervision Abilities Weak

Sosialisasi Kurikulum 2013 Terkendala Dana

Kompas, Halaman 12

Sosialisasi Kurikulum 2013 di Kalimantan Selatan terkendala dana.

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Kamil  mengatakan ketiadaan dana membuat sosialisasi di satu tempat hanya bisa dilaksanakan selama setengah hari, dari pagi hingga siang, karena kalau sampai lewat tengah hari, peserta harus mendapat konsumsi makan siang.

Dissemination of 2013 Curriculum Bogged Down by Lack of Fund

Kompas, Page 12

Dissemination of 2013 Curriculum in South Kalimantan Bogged Down by Lack of Fund.

Head of Educational Quality Assurance Council (LPMP) of the South Kalimantan Province Abdul Kamil said that due to lack of fund the dissemination can only be carried out in only half-day, from morning to afternoon because after noon participants need to have lunch meals.

Dissemination of 2013 Curriculum Bogged Down by Lack of Fund

Guru Menanti Sosialisasi Kurikulum 2013

Kompas, Page 12

Kurikulum 2013 pada tahun ajaran baru diterapkan di seluruh Indonesia. Namun, gaung sosialisasi penerapan kurikulum yang sudah dilaksanakan terbatas itu belum gencar digaungkan ke sekolah di daerah. Kepala SD Plus Marung Pundah, Tabaong, Kalimantan Selatang mengatakan, implementasi Kurikulum 2013 belum rinci dijelaskan kepada guru-guru di sekolah, sehingga dapat menerapkan dengan baik.

Teachers Waiting for Dissemination of 2013 Curriculum

Kompas, Page 12

The 2013 curriculum has just applied across Indonesia. But, its application has not been disseminated to schools in regions. Headmaster of SD Plus Marung Pundah, Tabaong, South Kalimantan, said that proper implementation of the 2013 curriculum has not been detailed to teachers at schools.

Teachers waiting for dissemination of 2013 curriculum

Schools Lack Education Personnel

Kompas, Page 12

Many schools still lack supporting education personnel to manage and improve schools such as administrators, librarians and laboratory assistants. Secretary General of the Central Board of the Indonesian Teacher’s Association (PB PGRI), M. Qudrat Nugraha, said no new supporting education personnel, such as librarians, have been hired these past few years as the Government has been focusing more on recruiting teachers.

PB PGRI Chairman Sulistiyo revealed there are only 456 librarians in over 200,000 elementary and junior high schools across the Nation. On a national scale, one librarian serves 20 schools. In junior high school, one librarian serves three schools. In West Papua, the situation is much worse as there is only one librarian for 114 elementary schools and one librarian for 108 junior high schools.

Meanwhile, on a national scale, there are 175,867 school administrators. As many as 147,761 are administrators for public schools and 28,106 people are administrators for private schools.

Schools Lack Education Personnel

Tenaga Kependidikan di Sekolah Diabaikan

Kompas, p 12

Tenaga kependidikan di sekolah, seperti administrator, tenaga perpustakaan, dan laboran, yang menjadi penunjang mutu pendidikan masih terabaikan. Banyak sekolah tak punya pegawai pendukung sebagai tenaga kependidikan yang mampu memperbaiki tata kelola.

Menurut Sekjen Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) M Qudrat Nugraha, kebutuhan tenaga kependidikan di sekolah sulit terpenuhi terkait dengan pengangkatan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo, mengatakan, dalam beberapa peraturan Mendikbud tahun 2008, ketentuan soal tenaga administrasi  sekolah/madrasah, tenaga laboratorium, dan tenaga perpustakaan sudah diatur. Kompetensi dan jenjang pendidikan pun telah ditetapkan.

Sementara itu, secara nasional, jumlah pustakawan di jenjang SMP-SMP hanya ada 456 pustakawan. Untuk  tenaga laboran, 1 laboran melayani 20 sekolah. Sedangkan, tenaga administrasi sekolah sebanyak 175.867 orang, baik sekolah negeri maupun swasta.

School Committees in Violation

Media Indonesia, Page 36

School committees should consist of the parents’ representation in a school. However, almost all schools have committee members who do not undergo that role. They function more as the long arm of the school aimed at collecting funds from students.

This statement was uttered by Siti Juliantari Rahman from the Monitoring and Public Service division at the Indonesia Corruption Watch (ICW) yesterday. She released this statement following the Indonesian Ombudsman’s findings about school committees collecting illegal fees from parents during new student admissions this year.

So far, the Ministry of Education and Culture still has not formally instructed education office chiefs in regions to take action against schools that collect illegal fees from new students.

School Committees in Violation