Pungutan Sekolah Hilang, Kepala Sekolah Protes

Republika, p 5 (2)

Kebijakan Pemerintah Kota Jambi menghilangkan pungutan komite di sekolah ternyata diprotes oleh sejumlah kepala sekolah. Karena itu, Wali Kota Jambi Sy Fasha, meminta kepala dinas pendidikan setempat mencatat nama-nama mereka.

Menurutnya, kepala sekolah yang protes dengan kebijakan penghilangan pungutan itu biasanya bermasalah dengan “modal awal” saat menjadi kepala sekolah.

Secara umum, banyak orang tua siswa yang tidak mampu untuk membayar  biaya-biaya yang dibebankan melalui komite sekolah. Bahkan, pemerintah setempat berencana membebaskan biaya sekolah negeri di tingkat SLTA pada tahun 2014.

Advertisements

Education Offices Susceptible to Illegal Levies, Ombudsman Says

Tempo, Page 8

Chairman of the Indonesian Ombudsman, Dana Giriwardana, stated that based on research conducted by his institution, education offices are categorized as provincial working units (SKPD) that are very susceptible to illegal levies. Such condition occurs because 22 of the studied education offices have failed to provide services in accordance with Law No. 25/2009 on Public Services.

“The disobedience creates a gap for illegal levies as a form of maladministration in the institution,” Danang stated.

Separately, a member of the Ombudsman’s Complaint Division, Budi Santoso, informed that the research results are in line with the number of complaints received by the Ombudsman.

“The Ministry of Education and Culture is recorded as a ministry that receives the highest number of complaints,” Budi said.

Education Offices Susceptible to Illegal Levies, Ombudsman Says

Education Offices Susceptible to Illegal Levies, Ombudsman Says

Dinas Pendidikan Rawan Pungutan Liar

Tempo p8

Ketua Ombudsman, Danang Giriwardana, mengatakan, dari hasil penelitian lembaganya, dinas pendidikan menjadi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) provinsi yang rawan pungutan liar. Kerawanan ini muncul karena 22 dinas pendidikan provinsi yang diteliti tidak menerapkan standar pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sementara itu, dihubungi secara terpisah, anggota Ombudsman Bidang Pengaduan, Budi Santoso, mengatakan, hasil penelitian itu sejalan dengan jumlah pengaduan yang masuk. “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tercatat sebagai kementerian yang paling banyak laporan pengaduan,” ujarnya.

Depok Allocates IDR 22 Billion to Avoid Schools Collecting Additional Fees

Media Indonesia, Page 6

The Depok City Administration has allocated IDR 22 billion from the 2014 Regional Budget for school uniforms, shoes and worksheets for state primary schools. Therefore, schools are no longer permitted to request for additional school fees to parents for the above requirements.

Aside from allocating IDR 22 billion, the Depok City Administration will also build senior secondary school buildings in Cipayung, Bojongsari, and Beji Sub-district valued at over IDR 10 billion, plus a vocational senior secondary school in Harjamukti, Cimanggis. Each sub-district in Depok will have one senior secondary school.

Depok Allocates IDR 22 Billion to Avoid Schools Collecting Additional Fees

Depok Allocates IDR 22 Billion to Avoid Schools Collecting Additional Fees

Depok Patok Rp 22 Miliar Agar Tidak Ada Pungutan

Media Indonesia, p 6

Pemkot Depok mengalokasikan anggaran Rp 22 miliar pada APBD 2014 untuk pos bantuan seragam, sepatu, dan lembar kerja siswa (LKS) siswa SD negeri. Karena itu, sekolah tidak boleh lagi melakukan pungutan kepada orangtua siswa atas tiga pos tersebut.

Ketua DPRD Depok, Rintis Yanto, mengungkapkan bahwa pada tahun depan Pemkot Depok akan membangun gedung SMA di Kecamatan Cipayung, Bojongsari, dan Beiji, dengan nilai di atas Rp 10 miliar, serta membangun gedung SMK di Harjamukti, Cimanggis. “Sesuai dengan RPJMD, nantinya setiap kecamatan di Depok memiliki satu SMA,” tegasnya.

School Headmaster Organization Accused of Collecting Funds

Tempo, Page A8

The School Headmasters Working Association (MKKS) for senior high, vocational and junior high schools was accused of collecting fees from students amounting over IDR 1.7 billion per year. Head of the Bandung Indonesia Teachers Action Forum (FAGI), Iwan Hermawan, said the IDR 1.7 billion was derived from the Association collecting fees from 117,000 students from private and state senior high/ vocational schools. The Association has been collecting fees since the year 2000.

Iwan added that the MKKS forces schools to collect these fees or else the school will be shunned by the organization. Fees from senior high/ vocational schools are collected from parents while fees from junior high schools are collected from the school operational funds (BOS) allocated by the Central Government.

The money collected by the MKKS is suspected to be used to bribe higher ranking officials and evaluation teams in order to help schools get good accreditation. Aside from that, there are indications that the funds were used for parties and activities, such as fishing, learning to play the organ, gatherings of the headmasters, and occassions held by wives of the MKKS members.

FAGI calls on the Government to audit MKKS’s finances at least in the past five years. They also suggested the Government to dissolve the organization or improve its function without collecting fees from students. FAGI has also reported this issue to Indonesia Corruption Watch (ICW) and the Bandung Mayor.

School Headmaster Organization Accused of Collecting Funds

School Headmaster Organization Accused of Collecting Funds

Organisasi Kepala Sekolah Dituding Lakukan Pungutan

Koran Tempo, p A8

Organisasi Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA dan SMK serta SMP dituding memungut uang dari siswa.

Menurut Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Kota Bandung, Iwan Hermawan, Uang yang terkumpul mencapai Rp 1,7 miliar, berasal dari pungutan kepada 117 ribu siswa tingkat SMA/SMK negeri dan swasta. Pungutan itu sudah berlangsung sejak 2000.

Uang pungutan MKKS diduga digunakan untuk setoran ke atasan dan menyuap tim penilai agar nilai akreditasi sekolahnya bagus serta ada indikasi uang digunakan untuk kegiatan hura-hura. Untuk itu FAGI meminta pemerintah mengaudit keuangan MKKS, sekurang-kurangnya dalam lima tahun ini.

Menanggapi hal tersebut, Kepala SMAN 20 Bandung Asep Turniawan, yang tergabung dalam MKKS, mengatakan pungutan tersebut bersifat sukarela yang ditarik tidak langsung dari siswa, melainkan lewat Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah (RAKS).

ICW mengaku sudah menerima laporan tersebut dan mempertanyakan penggunaan uang kutipan dari siswa itu, apakah benar dipakai seluruhnya untuk kepentingan siswa atau untuk hal lain.