Guru Honorer Tolak LHS

Republika, halaman 9

Ketua Umum Forum Guru Honorer Kategori Dua Indonesia Titi Purbaningsih mengungkapkan kekecewaannya atas penerapan kebijakan lima hari sekolah (LHS) dalam sepekan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Menurut dia, dengan sistem sekolah seharian penuh, para guru honorer akan sulit menambah penghasilan lain di luar mengajar.

Menurut Titi, jika Kemendikbud membuat kebijakan LHS karena menilai adanya beban kerja berlebih yang ditanggung guru pegawai negeri sipil (PNS), itu sangat keliru. Sebab, yang terjadi di lapangan, sekitar 60 persen tugas guru PNS ditangani oleh guru honorer. Oleh Karena itu, Titi berharap kedepannya pemerintah bisa lebih menyejahterakan para guru honorer dengan memberikan jaminan hidup sesuai dengan kinerja guru tersebut.

Sebelumnya, Kemendikbud telah mengesahkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang mengatur ketentuan lima hari sekolah dalam sepekan pada Selasa (13/6). Latar belakang kebijakan itu merujuk pada kebijakan hari kerja aparatur sipil negara (ASN) yaitu lima hari kerja dan untuk penguatan karakter.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rasyidi juga meminta pemerintah mempertimbangkan banyak hal sebelum menetapkan kebijakan LHS. Selain sarana prasarana sekolah, kondisi geografis yang berbeda antara wilayah yang satu dengan yang lainnya juga harus dijadikan pertimbangan. Karena, jika tidak dipersiapkan secara matang, kebijakan LHS akan menimbulkan reaksi yang beragam dan cenderung negatif.

Honorary Teachers Deny Five-day School (LHS)

Republika, page 9

The Head of the Category Two Honorary Teachers Forum Indonesia, Titi Purbaningsih, expressed her disappointment with the application of a five-day school week (LHS) as stipulated by the Ministry of Education and Culture (Kemendikbud). From her viewpoint, with a full-day school system, it will be difficult for honorary teachers to augment their income from other sources besides teaching.

According to Titi, if Kemendikbud created the LHS policy in the belief that civil servant (PNS) teachers have an excessive workload, then this is just not true. In fact, what actually happens in the field is that around 60 percent of PNS teachers’ duties are handled by honorary teachers. Therefore, Titi’s expectations of the government are improved welfare for honorary teachers through the provision of better life security to match such teachers’ contributions.

On Tuesday (13/6), Kemendikbud formally legalized Permendikbud Number 23 Year 2017 concerning School Day, which provides for a five-day school week. The background of such policy refers to the work day policy of State Civil Apparatus (ASN) that is a five-day work and to strengthen the character of students.

Meanwhile, the Head of the Executive Board of Teachers of the Republic of Indonesia (PB PGRI), Unifah Rasyidi, also requested the government to take into account a number of points before stipulating the LHS policy. Besides the facilities and infrastructure of schools, varying geographical conditions between the different regions also becomes a consideration. Thus if preparations aren’t properly carried out and such matters considered, various negative reactions could well arise when the LHS policy is implemented.

Guru SLB Kupang 5 Bulan Belum Digaji

Kompas, halaman 12

Sebanyak 30 guru aparatur sipil negara yang bertugas di sekolah dasar luar biasa dan sekolah menengah pertama luar biasa di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sejak Februari-Juni belum menerima gaji. Untuk menopang biaya hidup, sebagian di antara mereka berutang kepada tetangga.

Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Menengah Pertama Asuhan Kasih Kota Kupang Amini, di Kupang, Kamis (8/6), mengatakan, sejak alih kelola SLB dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi, sistem penggajian terhadap guru-guru SLB tingkat SD dan tingkat SMP Kota Kupang tidak diakomodasi. Padahal, sejak Oktober 2016, guru-guru telah menyerahkan persyaratan yang diminta ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang terkait proses mutasi status dari kota ke provinsi.

Para guru itu pernah mencoba menemui pejabat Pemkot Kupang dan sejumlah pejabat terkait mengenai status gaji mereka. Namun, para pejabat tetap itu memberi alasan yang sama, yakni status para guru itu sudah dialihkan ke provinsi sejak Februari 2017.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Alo Min mengatakan, mekanisme pengalihan itu diawali dengan mengirim berkas guru dari dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten/kota ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD), lalu dilanjutkan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Hasil dari BKN dikirim ke provinsi untuk direalisasikan, tetapi sampai hari ini provinsi belum menerima berkas para guru SLB Kota Kupang dari BKN.

Namun, Alo Min menambahkan, ketika BKD Kota Kupang mengajukan berkas para guru SLB ke BKN Wilayah Bali-Nusra di Denpasar, pihak BKN Denpasar sudah menutup pendaftaran pengalihan status guru. Dengan demikian, berkas dilanjutkan ke BKN pusat di Jakarta. Berkas itu kini masih diproses di BKN Jakarta.

Kupang SLB Teachers Unpaid for 5 Months

Kompas, page 12

From February to June, 30 teachers of civil servant status who work in elementary and junior high schools for children with special needs in Kupang, East Nusa Tenggara have not received their salaries. To manage their lives, some of these teachers have been forced to borrow from neighbors.

Headmaster of School for Special Needs (SLB) of Asuhan Kasih Kota Kupang Amini, said in Kupang on Saturday (8/6) that since the transfer of management from regency/city to the provincial government, the salaries of SLB teachers at the Elementary School (SD) and Junior High School (SMP) in Kupang City have not been paid. This is despite the teachers having already submitted the requested requirements relating to the process of change from city to province status to the Education and Culture Board of Kupang City in October 2016.

These teachers have tried to meet the officials of Kupang City Government and several officials in regard to the status of their salaries. However, the officials all gave the same reason that the status of the teachers had been transferred to province from February 2017.

The Secretary of Education and Culture Board of NTT, Alo Min, said that the mechanics of the transfer began with the sending of the teachers’ documentation from the education and culture board of regency/city to Local Civil Service Agency (BKD), which was next continued by their transfer to National Civil Service Agency (BKN). The BKN result is then sent to the province for realization. To date, however, the province has not received the documentation of the Kupang City SLB teachers from BKN.

Alo Min added that BKD of Kupang City had submitted SLB teachers’ documents to BKN in Bali-Nusra Area in Denpasar, and BKN Denpasar had already completed the registration of the transfer of teachers’ status. From there, the documents continued to the BKN center in Jakarta, where they are currently still being processed.

 

 

 

Kelanjutan Sertifikasi Guru Dipertanyakan

Kompas, halaman 12

Penghentian sertifikasi guru dalam jabatan—yang selama ini melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru—mulai tahun depan, diprotes. Aturan baru, pengadaan guru profesional yang memiliki sertifikat pendidik, baik untuk guru dalam jabatan atau guru yang sudah mengajar maupun prajabatan atau calon guru, melalui pendidikan profesi guru secara reguler dibiayai mandiri ataupun subsidi.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi, di Jakarta, Sabtu (3/6), mengatakan, guru-guru yang sudah mengajar di sekolah, tetapi belum disertifikasi, seharusnya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Sertifikasi guru dalam jabatan seharusnya dilakukan dan dibiayai pemerintah, bukan subsidi. Program pelatihan tersebut bergantung pada kuota dan ketersediaan anggaran serta masa waktu penyelenggaraannya yang 10 tahun sudah selesai, padahal masih banyak guru yang belum bisa ikut sertifikasi.

Secara terpisah, Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Anas M Adam mengatakan, penyelenggaraan PPG dibutuhkan untuk menyediakan guru profesional yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang dikeluarkan lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK). Selain untuk pemenuhan guru produktif SMK yang kekurangannya sekitar 91.000 orang, penyiapan guru SD lewat PPG SD juga akan menjadi fokus, karena tahun depan ada sekitar 140.000 guru pensiun, yang sebagian besar di SD.

Sementara itu, Direktur Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Paristiyanti Nurwardani mengatakan, pemerintah lewat Kemdikbud, Kemenristek dan Dikti, serta pemerintah daerah menyediakan beasiswa bagi guru dalam jabatan ataupun calon guru/prajabatan untuk mengikuti PPG. Peserta PPG adalah lulusan D-IV/S-1. Mereka akan diperkuat dalam pedagogik dan profesional (penguasaan materi). Kuotanya saat ini berkisar 10.000 orang.

Continuation of Teachers’ Certification Questioned

Kompas, page 12

Protests have been raised against the discontinuation of certification of active teachers – to date issued through Education and Training of Teaching Profession – starting next year. Under the new regulation, provision of professional teachers holding a teaching certificate, both active and probationary teachers, through education of the teaching profession is to be regularly paid and subsidized.

The Chairman of the Executive Board of the Teachers Association of the Republic of Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi, said in Jakarta on Saturday (3/6) that teachers who were already teaching in schools, but who lacked certification, should be the government’s responsibility. Certification of active teachers should be implemented and paid by the government and should not be subsidized. This training program depends on a quota system and budget availability, as well as the time for its implementation, which takes ten years for completion, whereas there are still a number of teachers who are not able to take certification.

On a different occasion, the Director for Development of Secondary Education Teachers, Directorate General of Teachers and Education Personnel, The Ministry of Education and Culture, Anas M Adam, said that the implementation of PPG was required to provide professional teachers. This has been proven with the teaching certificate released by the Institute of Teachers’ Education (LPTK). Besides fulfilling the current lack of around 91,000 productive Vocational High School (SMK) teachers, preparation of Elementary School (SD) teachers through PPG SD will also be a focus, given that 140,000 teachers are due to retire next year.

Meanwhile, the Director of Learning, Directorate General of Learning and Student Affairs, the Ministry of Research, Technology, and Higher Education, Paristiyanti Nurwardani, said that government through Kemdikbud, Kemristek and Dikti, as well as local government will provide scholarships for both active and probationary teachers to take PPG. PPG candidates should be D-IV/S-1 (undergraduate program) graduates. This will include enhancing their teaching and professional (material competency) skills. The current quota is around 10,000 people.

 

PGRI Desak Guru Honor Jadi Pegawai Kontrak

Koran Sindo, halaman 2

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rasyidi mengatakan, banyak kepala daerah yang mengadu ke pihaknya bahwa mereka kekurangan guru. Tidak hanya daerah terpencil, bahkan DKI Jakarta saja mengaku kekurangan guru. Mereka menutupinya dengan merekrut guru honorer.

Pemerintah, lanjutnya, harus mempertimbangkan data 3,2 juta guru yang dimiliki pemerintah tidak mampu menutupi kekurangan guru. Terlebih, akan banyak guru yang pensiun. Ia pun meminta pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk mengangkat guru honorer yang kompeten dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ia pun meminta agar guru honorer di daerah terpencil diberi kesempatan untuk menjadi PPPK. Jika kompetensi mereka tidak sesuai, mereka bisa disekolahkan lagi dengan dual system.  Selain dibayar dengan gaji yang sesuai dengan standar PPPK, para guru honorer itu nantinya diberi jaminan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

Ketua PB PGRI Sugito menambahkan, pihkanya ingin agar perjanjian kontrak PPPK guru honorer itu dilakukan sekali saja. Sebab, jika dilakukan setiap tahun, mereka dikhawatirkan akan menjadi korban pemerasan oknum pemerintah daerah. Ia pun akan membawa usulan ke Kemendikbud agar masa mengajar guru honorer juga dihargai guna memenuhi passing grade persyaratan pegawai kontrak, misalnya jika masa kerjanya 20 tahun bisa diberi nilai 3.