Mendikbud: LHS is not Java Centric

Republika, page 2

The Ministry of Education and Culture (Kemendikbud) denied the five-day school (LHS) policy as the implementation of character building education (PPK) is Java centric in nature. Minister of Education and Culture (Mendikbud) Muhadjir Effendy explained that PPK has been tested in several regions in the 34 provinces of Indonesia, including Papua, West Papua and NTT.

Muhadjir explained that the trial run aims to determine the characteristics of schools in each region. He believes that every school has uniqueness in developing the PPK. Nevertheless, he understands that the 5 day school policy cannot yet be applied in 3T (outermost, frontier, disadvantaged) regions.

Mendikbud said that the permendikbud on 5-D school policy has not been revoked, although the government plans to issue a presidential regulation (Perpres). By paying attention to the growing aspirations, he continued, the regulation is upgraded as a stronger legal umbrella, and refined and improved.

Muhammadiyah Tegas Dukung Sekolah Lima Hari

Media Indonesia, halaman 14

Organisasi Muhammadiyah menegaskan dukungan mereka kepada kebijakan se­kolah 8 jam per hari atau lima hari sekolah yang merupakan program penguat­an pendidikan karakter (PPK) yang akan diimplementasi­kan bertahap pada tahun ajar­an baru 2017/2018.

Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam acara berbuka puasa bersama Menteri Pendidikan dan Ke­budayaan (Mendikbud) Muha­djir Effendy di kediaman Kompleks Menteri Widya Chandra Jakarta, Selasa (20/6) petang, mengatakan, secara kelembagaan, Muhammadiyah menyetujui kebijak­an Mendikbud tentang sekolah lima hari. untuk me­respons kebijakan tersebut, pihaknya akan melakukan penyesuaian pada lingkung sekolah dan pendidik­an madrasah diniahnya.

Abdul Mu’ti berpendapat, kebijak­an baru itu akan berdampak pada aspek manajerial, fi­nan­sial, serta kurikuler di ling­kungan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Dalam aspek manajerial, akan berdampak pada tenaga pendidik serta pengelolaan sekolah di Yayasan Muhammadiyah, dan dalam aspek finansial yaitu sekolah harus me­nyiapkan makan siang. Sementara, dalam aspek kurikuler, ia mengungkap telah banyak sekolah Muhammadiyah ung­gulan, di Jawa maupun luar Jawa, yang telah menerapkan sekolah lima hari serta memiliki prestasi yang baik.

Dalam kesempatan terpisah, Staf Ahli Mendikbud Bidang Pendidik­a­n Karakter Arie Budiman mengungkapkan Kemendikbud telah membuat sekolah percontohan di 34 provinsi tingkat SD sebanyak 270 sekolah dan 268 SMP yang digelar sejak Oktober hingga akhir Desember 2016. Pihaknya pun telah memantau dan mengevaluasi 14 sekolah di Kota Sentani, Pa­pua; Padang, Sumatra Barat; Ban­ten; Jawa Timur; Nusa Teng­gara Timur; Nusantara Tenggara Barat; dan Bangka Belitung. Dari hasil evaluasi itu segera disiapkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk kejelasan implementasi PPK.

Sementara itu, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengusulkan ada per­temuan khusus NU dan Mu­hammadiyah sesegera mung­kin terkait dengan kebijakan se­kolah lima hari. hal itu dilakukan agar simpang siur tentang full day school tidak menjadi pemecah belah umat Islam.

Muhammadiyah Firmly Supports Five Day School

Media Indonesia, page 14

The Muhammadiyah organization affirmed its support to the 8-hour per day or five-day school policy which is a character building program (PPK) to be implemented gradually in the new 2017/2018 academic year.

Secretary General of PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti in the breaking of fast (iftar) event with Minister of Education and Culture (Mendikbud) Muhadjir Effendy at his residence at Widya Chandra Ministers’ Complex Jakarta, on Tuesday (20/6) evening, said that institutionally Muhammadiyah agrees with the Mendikbud’s policy on five-day school. In response to the policy, his party would make adjustments to its school environment and its madrasah diniah education.

Abdul Mu’ti argues that the new policy will affect the managerial, financial and curricular aspects of the Muhammadiyah schools. In the managerial aspect, it will have an impact on the educators and school management in the Muhammadiyah Foundation, and in the financial aspect the schools must prepare lunches. Meanwhile, in the curricular aspect, he revealed that there are many flagship Muhammadiyah schools, both in Java and outside Java, which have already implemented the five-day school with good achievements.

On a separate occasion, the Expert Staff to Mendikbud on Character Education, Arie Budiman revealed that Kemendikbud has set up pilot schools in 34 provinces consisting of 270 primary schools and 268 junior high schools, which were held since October to the end of December 2016.  His party has also monitored and evaluated 14 schools In Kota Sentani, Papua; Padang, West Sumatra; Banten; East Java; East Nusa Tenggara; West Nusantara Tenggara; and Bangka Belitung. Based on the evaluation results guidelines for implementation (juklak) and technical guidelines (juknis) are soon prepared for the clarity of PPK implementation.

Meanwhile, Nahdlatul Ulama (NU) leader/figure Muhaimin Iskandar (Cak Imin) suggested that there should be meetings particularly of NU and Muhammadyah as soon as possible regarding the five-day policy. It should be done so that the confusion of the full day school does not disrupt/divide the Ummah.

Aturan Bukti Kemiskinan Harus Jelas, Bukan SKTM

Kompas, halaman 13

Ketentuan kuota 20 persen untuk peserta didik dari keluarga tidak mampu dalam penerimaan peserta didik rawan diselewengkan. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) mudah dipalsukan demi mendapat bangku di sekolah yang diinginkan. Karena itu, hendaknya ada aturan jelas mengenai bukti kemiskinan yang bisa diverifikasi dengan mudah.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Abdullah Ubaid, di Jakarta, Rabu (21/6), mengatakan, semestinya bukti kemiskinan yang digunakan oleh sekolah ataupun lembaga lainnya ialah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Bantuan Siswa Miskin. Para penerima kartu-kartu itu sudah pasti terdaftar di pangkalan data negara sehingga bisa langsung diverifikasi.

Ia mengkritisi sekolah-sekolah yang masih bertumpu pada SKTM sebagai bukti bahwa calon siswa dari keluarga miskin sehingga bisa masuk ke dalam kuota 20 persen di sekolah. Aturan penerimaan peserta didik baru menegaskan, sekolah tak boleh menarik biaya apa pun dari orangtua. Namun, katanya, ada sekolah yang melakukan jual-beli bangku melalui kuota 20 persen untuk siswa miskin. Oleh sebab itu, lanjutnya, harus ada aturan tertulis melarang pemakaian SKTM.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi Zainal Abidin Dulung mengatakan, SKTM sudah tidak berlaku karena pemerintah menggunakan data Badan Pusat Statistik yang sudah mengurutkan penduduk Indonesia dari yang terkaya hingga termiskin. Kemensos mengambil 25 persen penduduk di urutan terbawah. Mereka menerima bantuan pemerintah berupa beras miskin, program keluarga harapan, KKS, dan KIP. Data para penerima tengah diintegrasikan oleh Kemsos dengan data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Proof of Poverty Rules Must Be Clear, Not SKTM/Certificate of Inadequacy

Kompas, page 13

The 20 percent quota provision for students from underprivileged families in the enrollment of learners is susceptible to abuse. Certificate of inadequacy (SKTM) is easily falsified for the sake of getting a seat in the desired school. Therefore, there should be clear rules on proof of poverty that can be easily verified.

National Coordinator of the Indonesian Education Monitoring Network, Abdullah Ubaid said, in Jakarta, Wednesday (21/6), that the proof of poverty used by schools or other institutions is the Prosperous Family Card (KKS), Smart Indonesia Card (KIP) and Poor Student Assistance. The recipients of those cards should definitely be registered in the country’s database so they can be directly verified.

He criticized the schools that still relied on SKTM as proof that the prospective students are from poor families so they can be in the 20 percent student enrollment quota. The rules of new student admissions assert that schools should not charge any fees from parents. However, he said that there are schools that buy and sell seats through the 20 percent quota for poor students. Therefore, he continued, there must be a written rule prohibiting the use of SKTMs.

Meanwhile, Director General of Managing the Underprivileged/the Poor of the Ministry of Social Affairs (Kemensos), Andi Zainal Abidin Dulung said that SKTM is no longer valid because the government uses the Central Bureau of Statistics data that has sorted the Indonesian population from the richest to the poorest. Kemensos takes the bottom 25 percent of the population. They receive government assistance in the form of rice, hope family program, KKS, and KIP. The data of recipients is currently being integrated by the Ministry of Social Affairs with the education database (Dapodik) of the Ministry of Education and Culture.

Hari Sekolah Bersifat Pilihan

Kompas, halaman 13

Peraturan presiden yang akan memperkuat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 23/2017 tentang Hari Sekolah hendaknya lebih mengedepankan substansi penguatan karakter di sekolah/madrasah ketimbang soal hari sekolah. Ihwal hari sekolah, biarlah sifatnya pilihan, sesuai keberagaman dan kekhasan institusi.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin mengatakan, jika hari sekolah ditetapkan lima hari, pendidikan di bawah Kementerian Agama, baik madrasah formal (MI, MTs, dan MA) maupun pendidikan nonformal (madrasah diniyah, taman pendidikan Al Quran, dan pondok pesantren) bisa terdampak.

Kamaruddin menjelaskan, di madrasah formal sangat sulit lima hari diterapkan. Itu karena pendidikan di madrasah selain 100 persen menerapkan kurikulum nasional, juga ada tambahan 10 jam pendidikan agama yang ditetapkan Kemenag. Dengan menerapkan dua kurikulum, secara umum siswa madrasah pulang pukul 15.00, dengan hitungan enam hari belajar.

Menurut Kamaruddin, dengan duduk bersama antara Kemenag dan Kemdikbud beserta berbagai elemen terkait lainnya, masukan untuk perpres perlu menekankan penguatan pendidikan karakter. Dengan demikian, implementasinya pun mengakomodasi keberagaman institusi dan cara penyelenggaraan yang sudah ada selama ini.

Kamarudin berharap payung hukum perpres kelak tak sampai merugikan komunitas/lembaga yang melayani siswa dalam jumlah signifikan. Madrasah memiliki sekitar 10 juta siswa, sedangkan madrasah diniyah mengasuh sekitar 6 juta santri. Kamaruddin mengatakan, pendidikan karakter di madrasah punya kekhasan dengan penguatan pendidikan agama. Untuk mendukung penguatan pendidikan karakter, materi pendidikan agama akan diperkaya wawasan kebangsaan, pendidikan multikultural, dan antikorupsi.

School Days Optional

Kompas, page 13

Presidential Regulation which will strengthen the Minister of Education and Culture Regulation No. 23/2017 on School Days should be more emphasizing on the substance of character building in schools/madrasahs rather than the matter of school days. Regarding school days, let it be optional in nature, according to the diversity and uniqueness of the institutions.

Director General of Islamic Education of the Ministry of Religious Affairs, Kamaruddin Amin said that if the school day is set for five days, education under the Ministry of Religious Affairs, both formal madrasah (MI, MTs, and MA) as well as non-formal education (madrasah diniyah, Quran education park and pesantren) could be affected.

Kamaruddin explained that it is very difficult to apply the five days in formal madrasahs. That’s because education in madrassas in addition to applying 100 percent of the national curriculum, also have 10 hours of religious education set by the Ministry of Religious Affairs. By applying two curricula, in general the madrasah students come home at 15.00 hrs (3 PM), with a count of six school days.

According to Kamaruddin, by sitting together between the Kemenag and Kemdikbud along with various other related elements, the input for Presidential Regulation (Perpres) should emphasize on strengthening character education. Thus, its implementation also accommodates the diversity of institutions and the existing implementation thus far.

Kamarudin hopes that the legal umbrella of the perpres would not harm the community / institutions that serve a significant number of students. Madrasahs have about 10 million students, while madrasah diniyah takes care of about 6 million santri/students. Kamaruddin said that character education in madrasah has uniqueness by the strengthening of religious education. To support the character building education, religious education materials will be enriched with national insights, multicultural education, and anticorruption.