Pemerintah Coba Akhiri Debat Seputar Lima Hari Sekolah

The Jakarta Post, halaman 1

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan Peraturan Presiden (perpres) sebagai dasar pelaksanaan kebijakan lima hari sekolah untuk menggantikan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (permendikbud) yang sudah ada.

Dengan adanya pelaksanaan kebijakan lima hari sekolah itu, para siswa akan menghabiskan waktu mereka selama delapan jam di sekolah, dari sebelumnya lima jam perhari. Namun, sebagai imbalannya sekolah akan diliburkan pada akhir pekan.

Seusai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Senin (19/6), Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin mengatakan bahwa organisasi Islam akan dilibatkan dalam penyusunan perpres tersebut guna mengkahiri perdebatan selama ini. Apalagi, dengan adanya kebijakan lima hari sekolah itu, pemerintah tidak bermaksud untuk menghapuskan kegiatan ekstrakurikuler yang sudah berjalan selama ini di madrasah-madrasah

Ma’ruf mengatakan, dengan terlibatnya organisasi islam itu maka isu publik tentang sekolah lima hari dapat terpecahkan. Madrasah tidak hanya akan dilindungi, bahkan akan diperkuat, karena kebijakan tersebut akan berfungsi sebagai perlindungan untuk melawan radikalisme.

Sebelumnya, organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdatul Ulama (NU), menentang ide tersebut karena khawatir akan kehilangan siswa yang belajar di madrasah-madrasah setelah pulang sekolah untuk belajar agama Islam dan membaac Al-Quran. NU mengungkapkan keprihatinannya jika kebijakan tersebut diterapkan akan membuat sekitar 70.000 madrasah yang mereka kelola kehilangan sebanyak 7 juta siswa.

NU perpendapat bahwa jika pendidikan madrasah terbengakalai, sebagai akibat penerapan jam belajar yang lebih lama di sekolah, maka hal itu akan mengancam peran kegiatan madrasah dalam melawan ajaran-ajaran radikal.

Dengan adanya penerbitan Perpres, maka secara otomatis akan membatalkan permendikbud yang telah disahkan, meskipun pada Jumat lalu sebenarnya Jokowi telah meminta Kemendikbud untuk menunda rencana tersebut.

Oleh karena itu, pelaksanaan lima hari sekolah yang semula dijadwalkan dimulai pada tahun ajaran baru di bulan Juli ini akan direvisi. Implementasi kebijakan baru itu, tambahnya, akan tergantung pada Presiden.

Presiden Kaji Ulang Aturan Hari Sekolah

Media Indonesia, halaman 2

Pemerintah memutuskan mengkaji ulang regulasi tentang hari sekolah dan menyempurnakan payung hukumnya dari semula di tingkat peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) menjadi peraturan Presiden (Perpres). Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad di Jakarta, kemarin (19/6).

Hamid mengatakan, hal itu terkait pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Mendikbud Muhadjir Effendy dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin di Istana Merdeka Jakarta kemarin siang. Nantinya, lanjut Hamid, akan ada pembahasan lebih lanjut antar kementerian dan antar organisasi penyelenggara pendidikan.

Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy menegaskan, munculnya kebijakan lima hari sekolah dilatarbelakangi keputusan rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden pada 3 Februari 2016. Dalam rapat itu diputuskan bahwa libur sekolah dan pegawai dapat disinkronkan menjadi Sabtu dan Minggu yang tujuannya adalah untuk mengurangi beban kerja guru.

Muhadjir menambahkan, dalam menindaklanjuti rapat tersebut, maka dibuat PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengganti PP Nomor 74/2008 tentang Guru yang berlaku mulai Juli 2017.  Dengan PP itu, lanjutnya, penghitungan beban kerja guru digeser dari 24 jam tatap muka minimum menjadi seluruh jam sebagaimana aparatur sipil negara, yaitu 40 jam seminggu. Kemendikbud saat ini tengah menyusun petunjuk teknis pelaksanaan berdasarkan PP serta berdialog lintas kementerian dan komunitas.

Kiai Ma’ruf: Jokowi Siapkan Perpres Lima Hari Sekolah

Republika, halaman 1

Presiden Joko Widodo akhirnya turun tangan terhadap kebijakan lima hari sekolah. Kepala negara dikatakan akan menata ulang program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) itu. Jika sebelumnya yang menjadi basis adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017, nantinya dasar aturan yang berlaku adalah peraturan Presiden. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Ma’ruf Amin.

Menurut Kiai Ma’ruf, penataan ulang ini merupakan respons atas berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat. Penataan aturan terkait program lima hari sekolah (LHS) akan melibatkan menteri-menteri terkait, seperti Mendikbud, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Selain itu, unsur masyarakat seperti MUI, organisasi massa Islam, dan pihak-pihak lainnya akan dilibatkan.

Sebelumnya, Mendikbud telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah pada 9 Juni 2017 yang meregulasi waktu sekolah selama 5 hari masing-masing 8 jam dengan mendapat pendidikan pelajaran dan kegiatan program penguatan karakter.

Ma’ruf menambahkan pemberlakuan regulasi tersebut akan menunggu Perpres. Peraturan Presiden nantinya akan memperkuat sejumlah lembaga pendidikan Islami seperti Madrasah Diniyah.

Sementara itu Mendikbud Muhadjir Effendy menjelaskan, Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 merupakan hasil rapat terbatas (ratas) 21 Februari 2017 yang telah disetujui Presiden untuk menyinkronkan libur sekolah dengan libur pegawai sehingga Sabtu dan Minggu dapat digunakan sebagai hari libur masyarakat melalui PP No. 19 Tahun 2017.

Namun demikian, seiring penguatan aturan dari permendikbud menjadi perpres, program LHS belum tentu akan dilaksanakan pada tahun ajaran ini (2017/2018) sebab pemerintah sedang meninjau kembali program tersebut bersama-sama sejumlah pihak.

Muhammadiyah Dukung Mendikbud

Koran Sindo, halaman 5

Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan kebijakan Mendikbud dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pendidikan Karakter melalui lima hari sekolah merupakan kebijakan yang sangat tepat.

Haedar yakin, Mendikbud Muhadjir Effendy telah mengambil kebijakan yang benar dan tepat dalam mengimplementasikan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk keberhasilan pendidikan karakter. Mendikbud juga dikenal sebagai ahli pendidikan yang basis akademiknya kuat dan pengalamannya di dunia pendidikan luas, sehingga berada di jalur kebijakan yang kuat, taat asas, dan konstitusional.

Haedar berharap agar Presiden Jokowi memberikan penguatan, memback-up, melindungi, dan mendukung sepenuhnya Mendikbud atas kebijakan yang telah diambil karena pada dasarnya kebijakan tersebut menjalankan kebijakan pendidikan karakter yang menjadi komitmen Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Haedar menambahkan, jika dirujuk pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 terlihat sekali kuatnya dasar aturan dan pertimbangan yang dijadikan pijakan, bahwa apa yang dilakukan Mendikbud sepenuhnya melaksanakan kebijakan Presiden. Jika ada wacana atau rencana menaikkan Permendikbud menjadi Perpres, lanjutnya, maka seharusnya untuk menyempurnakan dan memperkuat kebijakan yang telah diambil Mendikbud, sebaiknya tidak  mengaburkan, memperlemah, dan membatalkan.

Pengamat Pendidikan: Kebijakan 5 Hari Sekolah Minim Koordinasi

Suara Pembaruan, halaman 16

Setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengeluarkan wacana hingga menerbitkan Permendikbud tentang 5 Hari Sekolah, masih banyak Pemerintah Daerah (Pemda) yang menolak kebijakan tersebut. Pengamat pendidikan Indonesia, Indra Charismiadji mengatakan, penolakan yang dilakukan oleh kepala daerah dan masyarakat karena minimnya soisalisasi tentang kebijakan itu.

Menurut Indra, dalam membuat kebijkan, Mendikbud juga harus berdialog dengan Kementerian yang terkait dengan pemeritnah daerah. Dalam hal ini, melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Pasalnya, kepala daerah berada di bawah naungan Kemdagri. Selain itu juga melibatkan Kementerian Agama (Kemenag) yang juga mengelola pendidikan.

Indra menyebut, selama ini Kemdikbud belum melaksanakan hal tersebut, sehingga banyak Pemda yang menolak. Kemdikbud harus melibatkan Kementerian terkait untuk melakukan dialog dan sosialiasi agar dapat menjalankan program. Pasalnya, salah satu yang sedang dipersoalkan dalam kebijakan hari sekolah ini adalah biaya untuk guru yang menjalankan sekolah lima hari.

Ia menyebutkan, permasalahan guru menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah (Pemda) menolak kebijakan 5 hari sekolah. Pasalnya, belum ada alokasi dana untuk guru, khususnya guru honorer. Sementera kebijakan sekolah lima hari bertujuan untuk mengimbangi beban negara dalam pembiayaan kepada guru pegawai negeri sipil (PNS). Sedangkan guru PNS selama ini bekerja tidak sesuai jam kerja aparatur sipil negara (ASN) selama 40 jam kerja sepekan.

Presiden Minta Sekolah Lima Hari Ditunda

Koran Tempo, halaman 7

Presiden Joko Widodo menyatakan akan menerbitkan peraturan presiden (perpres) sebagai dasar kebijakan sekolah lima hari. Hal itu disampaikan JokowI – sapaan Joko Widodo – setelah bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin di Istana Merdeka di Jakarta, kemarin.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah diteken Muhadjir, Senin pekan lalu. Dalam aturan itu, penyelenggaraan pendidikan menjadi lima hari sepekan selama delapan jam per hari. Kementerian Agama dan organisasi kemsyarakatan khawatir aturan itu akan mengganggu lembaga pendidikan keagamaan. Mereka risau aturan ini menggerus hak dasar anak, terutama siswa sekolah dasar, untuk berinteraksi dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggal.

Muhadjir mengatakan tim Kementerian Pendidikan sebenarnya telah mengajukan permohonan agar rencana lima hari sekolah diatur dalam bentukpertauran presiden. Kementerian telah mengajukannya pada 22 November tahun lalu. Namun Sekretariat Negara melalui surat yang terbet pada 16 Maret lalu menyatakan aturan lima hari sekolah cukup dituangkan dalam peraturan menteri. Namun peraturan menteri akan digantikan dengan peraturan presiden. Muhadjir menambahkan, perpres baru sekolah lima hari tak akan bertabrakan dengan jatah waktu mengajar guru.

Tertibkan Kuota Siswa Miskin

Kompas, halaman 12

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta setiap sekolah untuk menyiapkan kuota minimal 20 persen bagi siswa miskin dalam penerimaan siswa baru. Namun, mekanisme itu jangan disalahgunakan agar bangku yang tersedia benar-benar diisi siswa yang berhak. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Hamid Muhammad mengatakan, kriteria siswa miskin bisa mengacu kriteria bantuan opersional sekolah (BOS) atau ditetapkan daerah setempat, seperti dinas sosial.

Di Jawa Tengah, penggunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM) pada penerimaan siswa baru SMA/SMK negeri disalahgunakan. Meski masuk kategori miskin, sejumlah orangtua menggunakan SKTM demi memuluskan anaknya masuk sekolah-sekolah favorit. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMAN/SMKN Kota Semarang, Wiharto mengatakan, semua SMAN/SMKN di Semarang telah membentuk tim verifikasi guna memastikan tidak ada penyalahgunaan SKTM/

Verifikasi dilakukan kepada siswa yang mendaftar untuk kuota keluarga miskin sebesar 20 persen, tetapi keabsahannya dicurigai. Mereka yang merekayasa SKTM tidak hanya bernilai rendah. Ada pula dengan nilai tinggi, tetapi orangtuanya masih mengurus SKTM. Pasalnya, siswa dengan SKTM ada poin tambahan.

Sejumlah orangtua murid mendesak pemerintah mengkaji ulang kebijakan penerimaan siswa baru dengan SKTM. Pasalnya, kerap ditemukan indikasi kecurangan dalam pembuatan SKTM demi menyusupkan siswa ke sekolah incaran. Salah satu orangtua murid Wara Merdekawati (30) menilai, pemberian poin tambahan kepada siswa pemegang SKTM merugikan. Siswa dengan SKTM mendapat tambahan poin khusus sehingga dapat menggeser peringkat siswa di jalur pendaftaran reguler.