Nilai UN tidak lagi Ditahan, Tunggakan Siswa Diputihkan

Media Indonesia, halaman 21

Cavan Ayunkan Faqih, siswa kelas IX SMP Glora Bekasi, kini sudah bisa bernapas lega. Nilai ujian nasional (UN) miliknya yang ditahan pihak sekolah sejak Sabtu (3/6) kini telah diberikan. Herdian Faturahim, ayah Cavan, mengatakan, nilai UN anaknya akhirnya sudah diberikan kemarin (Selasa, 6/6), dan sekarang Cavan sedang bersiap daftar sekolah.

Herdian mengatakan, enam siswa SMP Glora Bekasi yang nilai UN mereka ditahan pihak sekolah dipanggil untuk menghadap kepala sekolah mereka. Awalnya, para siswa dipanggil untuk pembekalan, tetapi di akhir pertemuan sekolah langsung membagikan nilai-nilai UN mereka. Herdian pun berniat mengurus administrasi keluarganya, mulai pindah domisili, perpindahan kartu keluarga (KK), hingga surat keterangan tidak mampu (SKTM) agar jalan untuk dapat dana bantuan pemerintah terbuka jika nanti ia kesulitan biaya.

Kepala SMP Glora Bekasi Supriyanto mengaku telah membagikan hasil UN kepada seluruh siswa kelas IX. Bahkan, tunggakan mereka kepada sekolah kini telah dihapus. Menurutnya, sejak kelas VII, orangtua Cavan sudah diiberikan imbauan agar membuat SKTM. Namun, hal itu tak kunjung dilakukan karena mereka ber-KTP DKI Jakarta, bukan Kota Bekasi.

Terkait hal itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Bekasi Krisman Irwandi mengatakan akan segera membantu para orangtua siswa tersebut membuat SKTM. Tiap tahun, lanjutnya, Pemkot Bekasi menyiapkan dana bantuan sebesar Rp4 miliar.

No More UN Score Held, as Student Arrears Removed

Media Indonesia, page 21

Cavan Ayunkan Faqih, a IX grade student of Junior High School (SMP) Glora Bekasi feels a little calmer today. Her National Exam (UN) score that had been held by the school since Saturday (3/6) has finally been released. Herdian Faturahim, Cavan’s father said that her UN score was finally given out yesterday (Tuesday 6/6) and now Cavan is ready to register at school.

Herdian said that six students of SMP Glora Bekasi whose UN score were held by the school had been called to meet their headmaster. At the start, the students were called to receive a briefing; however, at the end of the meeting, their UN score were distributed. After this, Herdian intends to take care of his family administration such as change of domicile, family identity card (KK) change and economic incapacity certificate (SKTM) to ease receiving a government grant should this be necessary one day.

The headmaster of SMP Glora Bekasi, Supriyanto, confirmed that he had already distributed UN results for all IX grade students. From Supriyanto’s viewpoint, appeals had been to Cavan’s parents since VII grade to obtain SKTM. However, this had not been done because they had KTP of DKI Jakarta, not Bekasi City.

In regard to this point, the Head of Primary Education of Disdik Bekasi, Krisman Irwandi said that he strongly supported the parents of such students to obtain SKTM. For as he continued, the Bekasi Government (Pemkot Bekasi) had set aside grant funds amounting to 4 billion rupiah.

 

 

 

 

 

 

PPDB Tingkat SMA/SMK di Banten Amburadul

Indopos, halaman 10

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah SMA negeri dan SMK negeri di Provinsi Banten amburadul. Pasalnya, sistem PPDB online yang diterapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten tidak berjalan sesuai harapan masyarakat. Pasalnya, sistem online pendaftaran untuk itngkat sekolah menengah atas itu sangat lambat. Sedangkan sistem online untuk masuk SMKN malah tidak bisa digunakan sama sekali alias offline. Akibatnya, siswa yang hendak mendaftar ke sistem online resah.

Sejak pagi pukul 07.30 WIB, para lulusan SMP/sederajat beserta orangtuanya mendatangi SMA negeri dan SMK negeri yang jadi tujuan melanjutkan sekolah. Lantaran para lulusan SMP beserta orangtuanya kesulitan mendaftar melalui sistem online.

Mereka berharap dengan datang ke sekolah tujuan akan bisa mendaftar. Sayangnya, keinginan siswa dan orangtuanya itu terbentur Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya Pasal 74 (ayat 1 dan 2) dan Pasal 82 (ayat 1 dan 2) tentang Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar/Menengah yang objektif, transparan, dan akuntabel harus melalui online.

Para lulusan SMP/ sederajat dan orangtuanya mengeluhkan bahwa website penerimaan online tidak bisa dibuka dan sangat lambat. Ditempat terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Kurikulum SMA Dindikbud Banten, Adang Abdurahman ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa sistem online pada penerimaan siswa baru tahun 2017 bermasalah. Hal itu dikarenakan, pendaftaran yang dilakukan secara bersamaan.

PPDB in SMA/ SMK in Banten in a Shambles

Indopos, page 10

New Student Admissions (PPDB) in a number of state high schools (SMA) and state vocational high schools (SMKN) in Banten Province was in a shambles. Because the online PPDB system implemented by the Office of Education and Culture (Dindikbud) Banten Province did not run as expected by the community. The online registration system for high school was very slow. While the online system to enter SMKN could not even be used alias offline.   As a result, students who wished to register online were restless.

Since morning at 07.30 WIB, the graduates of junior high school (SMP)/ equivalents and their parents came to the state high schools and state vocational high schools which were the destinations to continuing school; because the SMP graduates and their parents had difficulty registering through the online system.

They hoped by coming to the destination schools they would be able to register.   Unfortunately, the wishes of the students and their parents were against RI Government Regulation No. 17/2010 concerning Management and Implementation of Education, especially Article 74 (paragraphs 1 and 2) and Article 82 (paragraphs 1 and 2) on Student Admissions at the Primary/ Secondary Education Units that are objective, transparent, and accountable must go online.

Junior high school graduates and their parents complained that online admissions websites could not be opened and very slowly.  Separately, SMA Curriculum Section Head (Kasi), Dindikbud Banten, Adang Abdurahman upon confirmation affirmed that the online system on new student admissions in 2017 was problematic. That’s because, the registration was done simultaneously.

SMA Wajib Terima Siswa Disabilitas

Media Indonesia, halaman 25

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mewajibkan semua SMA negeri menerima tiga siswa disabilitas pada penerimaan siswa baru tahun ini. Mereka akan diterima lewat jalur afirmasi, bersama siswa dari keluarga miskin yang mendapat jatah 20% dari total kuota, jalur prestasi nonakademik 10%, dan kerja sama sekolah dengan pihak ketiga 10%.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ahmad Hadadi mengungkapkan, siswa yang diterima lewat jalur akademik untuk SMA total mencapai 60% dan SMK 70%. Siswa yang memiliki prestasi nonakademik seperti di bidang olah raga, kesenian dan agama berhak mendaftar meski nilai akademik tidak memadai.

Sementara, jalur kerja sama dengan pihak ketiga dapat digunakan untuk sekolah yang gedungnya menumpang di tanah atau bangunan milik Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anak keluarga TNI mendapat kuota untuk masuk. Untuk PPDB SMA/SMK se-Jawa Barat akan dibuka pada 6-14 Juni untuk jalur non-akademik, 3-8 Juli jalur akademik SMA, dan 3-10 untuk SMK.

Senior High Schools (SMA) should Accept Students with Disabilities

Media Indonesia, page 25

Provincial Government (Pemprov) of West Java requires all Senior High Schools (SMA) to accept three students with disabilities among new student admissions this year. The students will be accepted through the affirmation path, together with students from indigent families who receive 20% of the total quota, non-academic achievement path (10%), and cooperation between schools and third parties (10%).

The Head of Education Board of West Java, Ahmad Hadadi stated that students accepted through the academic path reached 60% in SMA level and 70% in SMK level. Students with non-academic achievement such as in the field of sports, arts, and religion have the right to register even though their academic scores do not meet the requirements.

Meanwhile, cooperation with a third party is in use for schools residing on land or buildingd owned by Indonesian National Armed Forces (TNI), and children of TNI families receive a quota to be accepted. New Student Admission of Senior High School/Vocational High School (PPDB SMA/SMK) of West Java will be opened on June 6 to 14 for the non-academic path, July 3 to 8 for the SMA academic path, and July 3 to 10 for SMK.

 

 

 

 

 

USMBD Masih Berbasis Pensil dan Kertas

Jawa Pos, halaman 30

Siswa SD sudah tiga tahun tidak menjalani ujian nasional. Sebagai pengganti, mereka menjalani ujian sekolah madrasah berstandar daerah (USMBD). Senin (15/5) nanti, para siswa SD akan  menjalani USMBD yang akan menjadi tolok ukur bagi mereka untuk melanjutkan ke SMP.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sopan Andrianto, mengatakan, fungsi USMBD dan ujian nasional sama. Yang berbeda adalah soal yang diberikan, dimana ujian nasional dibuat pemerintah sedangkan USMBD dibuat daerah. Namun, dalam pembuatan soal USMBD ada kisi-kisi dari pemerintah pusat, sehingga soal ujiannya tidak jauh berbeda.

Sopan menjelaskan, pada 2017, ada 2.952 sekolah yang menyelenggarakan USMBD, yang terdiri dari 2.453 SD, 478 madrasah ibtidaiyah (MI) dan 21 SD luar biasa. Soal SMBD sudah diserahterimakan ke seluruh rayon pada hari Sabtu (13/5) untuk dibagikan ke sekolah di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Sopan menambahkan, untuk USMBD belum bisa dilaksanakan dengan berbasis komputer, karena jumlah SD di DKI Jakarta terlalu banyak dan sarana prasarananya belum mencukupi. Oleh sebab itu, ujian dilaksanakan dengan berbasis pensil dan kertas.

USMBD still in Pencil and Paper Format

Jawa Pos, page 30

Elementary school (SD) students have not undertaken the national exam for 3 years. As a substitute, they have taken the Regional-Standardized Islamic School Exam (USMBD). On Monday (15/5), the students will take USMBD that will be the benchmark for them to continue to junior high school (SMP).

The Head of Education Office of DKI Jakarta, Sopan Andrianto, said that the function of USMBD and the national exam were the same. The difference is in the questions. The national exam questions are prepared by the government, while the USMBD questions are prepared by the region. However, there are exam summaries from the central government. As a result, the exam questions are not too different.

Sopan explained that in 2017, 2,952 schools will hold USMBD consisting of 2,453 SD, 478 Islamic Primary Schools and 21 Primary Schools for Exceptional Students. The SMBD questions were transferred to all representative areas on Saturday (13/5) for delivery to the schools across DKI Jakarta regions.

Sopan added that it was still unable to implement a computer-based USMBD. This is due to the large number of elementary schools in DKI Jakarta and the lack of facilities as well as the infrastructure. Therefore, the exam will be implemented in a pencil and paper format.

SMK tanpa Batas Zonasi

Jawa Pos, halaman 8

Mekanisme penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK di Jawa Timur akandibuat mirip seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN). Yakni, berada dalam jaringan terpadu pada satu laman online. Dengan demikian, siswa cukup mendaftar secara online. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman mengatakan, proses seleksi diupayakan di masing-masing daerah. Siswa luar kota yang akan mendaftar sekolah di kota lain bisa ikut mendaftar. Jika sudah diterima, siswa bisa datang ke sekolah yang dituju.

Meski begitu, sistem PPDB antara jenjang SMA dan SMK berbeda. Jenjang SMA menerapkan zonasi dan memiliki batsan kuota 10 persen untuk siswa antar kabupaten/kota. Sebaliknya, untuk jenjang SMK, tidak ada sistem zonasi. Batasan kuota siswa luar daerah pun ditiadakan.

Zonasi masuk SMA negeri di tiap kabupaten/kota bisa berbeda-beda. Surabaya, misalnya, memiliki lima zona. Yakni, timur,barat, utara, selatan, dan pusat. Setiap siswa bisa memilih dua sekolah. Pilihan pertama di dalam zona, pilihan kedua di luar zona. Prioritasnya, lanjut  dia, adalah dalam satu zona berdasar tempat tinggal dan asal sekolah.

Sementara itu, untuk SMK, ada beberapa tahapan seleksi yang harus diikuti calon siswa. Yakni, tes potensi akademik (TPA), tes fisik, hingga tes kesehatan. Upaya itu dilakukan untuk menyeleksi siswa yang benar-benar tangguh. Sebab, meraka dipersiapkan atau berorientasi pada dunia kerja. Selain tanpa Zona, di SMK tidak ada kuota untuk siswa luar daerah. Alasannya tidak semua daerah memiliki program keahlian atau jurusan seperti yang diinginkan lulusan SMP. Saiful menyebutkan, mobilitas mendaftar ke SMK juga tidak sama dengan SMA.

SMK without Zoning Limit

Jawa Pos, page 8

The mechanism of admissions of new learners (PPDB) SMA/SMK in East Java will be made similar to the state higher education entrance joint selection (SNMPTN). Namely, being in a unified/ an integrated network on a single online page. Thus, students simply register online. Head of East Java Education Agency Saiful Rachman said the selection process was sought in respective regions. Out-of-town students who will enroll in other cities may join. If accepted, students can come to the intended school.

Even so, the PPDB system between SMA and SMK levels differ.  The SMA level applies zoning and has a 10 percent quota limit for students between districts/cities. Conversely, for SMK level, there is no zoning system. Quota limitations for students outside the region were also abolished.

Zoning to enter state high schools (SMA negeri) in each regency/ city can vary. Surabaya, for example, has five zones. Namely, east, west, north, south, and central.  Each student can choose two schools. The first choice is in the zone, the second choice is outside the zone. The priority, he continued, is in a zone based on where one lives and the school origin.

Meanwhile, for SMK, there are several stages of selection that must be followed by prospective students. Namely, the test of academic potential (TPA), physical tests, to medical tests. These efforts were done to select students who are really tough. Because, they are prepared or oriented to the world of work. Besides without Zoning, in SMK there is no quota for students outside the region. The reason is that not all regions have skills/expertise programs or majors as desired by junior high school graduates. Saiful said the mobility of registering to SMK is also not the same as SMA.