Government to Urge Teachers to Teach in Remote Areas

Media Indonesia, Page 21

After starting the effort since 2011, the Ministry of Education and Culture has decided to implement the Teacher Profession Education Program for Diploma Graduates by Teaching in Remote and Underdeveloped Regions (PPG-SM3T).

The program is scheduled to be implemented in 2015 and will be included as a requirement for those who wanted to become civil servant teachers in 2016.

“The PPG-SM3T program that has been implemented by the Ministry for three years will be made permanent. In 2016, we hope that every civil servant teacher graduates form the program,” said Supriadi Rustad, Director of Teacher and Educational Staff of the Directorate General of Higher Education at the Ministry.

Government to Urge Teachers to Teach in Remote Areas

Mengajar di Pelosok, Syarat Jadi Guru PNS

Media Indonesia, p 21

Usai diuji coba selama tiga tahun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbu) bakal membakukan Program Pendidikan Profesi Guru Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (PPG-SM3T).

Rencananya program itu bakal mulai diberlakukan pada 2015 dan menjadi salah satu prasyarat bagi sarana pendidikan yang berhasrat untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pada 2016.

Disamping bertujuan untk meningkatkan dunia pendidikan di daerah terpencil, target lain dari program ini ialah dapat menghasilkan guru bermental baja yang memiliki wawasan kebangsaan yang luas.

Upaya darurat

Terkait wacana tersbut, pengamat pendidikan M Abduh Zen menyatakn kurang setuju dengan hal tersebut. Menurutnya, PP-SM3T sebaiknya hanya dijadikan sebagai upaya darurat untuk mengisi kelangkaan guru di sejumlah pelosok.

Ia mengaku, lebih setuju jika kegiatan mengajar di daerah yang kekurangan guru dimasukkan ke kurikulum pendidikan keguruan. Dengan demikian, saat menempuh pendidikan, seluruh mahasiswa pendidikan dapat merasakan mengabdi di daerah terpencil.

Quran Teachers to Receive Fund from Regional Budget

Republika, Page 26 (2)

Government of the Purbalingga Regency plans to allocate funds for Quran teachers in the 2014 Regional Budget. The fund will be distributed through the Alquran Education Kindergarten Coordination Agency (Badko TPQ).

Chairman of the Purbalingga Badko TPQ Tafrikan stated that funds to support teachers’ operational activities come from the Badko TPQ treasury. Therefore, he said that further assistance from the Government is still needed.

 

Quran Teachers to Receive Fund from Regional Budget

Purbalingga Danai Guru Ngaji dari APBD

Republika, p 26 (2)

Pemerintah Kabupaten Purbalingga berencana menyediakan anggaran untuk guru ngaji melalui APBD 2014. Dana tersebut diserahkan melalui Badan Koordinasi Taman Pendidikan Alquran (Badko TPQ)

Wakil Bupati Purbalingga, Sukento Ridho Marhaendrianto, mengaku jumlahnya memang tidak terlalu banyak. “Tapi itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah,” katanya, Sabtu (14/12), pada sela pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) IV Badko TPQ Kabupaten Purbalingga.

Sementera itu, Ketua Umum Badko TPQ Kabupaten Purbalingga, Tafrikan, mengatakan, pembiayaan kegiatan operasional guru ngaji selama ini masih menggunakan dana dari kas Badko.

Government Disappointed over Low BSM Absorption

Republika, Page 26 (1)

The Government regretted the slow distribution of the Scholarship for the Poor (BSM) funds this year. Director General of Islamic Education at the Ministry of Religious Affairs Nur Syam explained that there are several issues that have hampered the distribution of BSM.

Nur stated that the situation will not be repeated in 2014 and more underprivileged madrasah students will receive the assistance.

“The block in 2013 National Budget resulted in negative impact, especially for the [Ministry of Religious Affairs],” Nur stated.

He explained that with the block, only 30 percent of the total amount of BSM was distributed.

Government Disappointed over Low BSM Absorption

BSM untuk Madrasah Masih Rendah

Republika, p 26 (1)

Pemerintah menyesalkan penyerapan bantuan siswa miskin (BSM) 2013 yang rendah. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Nur Syam, mengatakan, ada sejumlah hambatan yang muncul, sehingga penyerapan tahun ini tak maksimal.

Pemblokiran anggaran APBN 2013 berdampak buruk bagi realisasi anggaran. Akibatnya, BSM yang terserap hanya sekitar 30 persen.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah pendataan siswa miskin dan sosialisasi efektif mengenai BSM. Rendahnya pendataan siswa miskin melalui Kartu Pengaman Sosial (KPS) harus disikapi serius. Para pimpinan madrasah harus peka mengenai hal ini.

Realisasi BSM untuk madrasah tsnawiyah hanya mencapai 36,9 persen dan madrasah aliyah 31,32 persen.

Ministry Prepares to Restrict Student Orientation Activity

Republika, Page 7  (2)

The moratorium of student orientation activity was considered as the last resort in addressing issues on violent treatment received by new college students. Recent case of the death of Fikri Dolasmantya Surya, a new student at the National Technology Institute during a student orientation activity is expected to be the last that has ever occurred.

Ibnu Hamad, Head of Information Center and Public Relation of the Ministry of Education stated that Fikri’s death should be viewed as a lesson for schools and universities to prevent similar cases. He added that principals and university rectors are responsible and must supervise student orientation activities.

Ministry Prepares to Restrict Student Orientation Activity

Kemendikbud Ingin Moratorium Ospek

Republika, p 7 (2)

Moratorium atau penghentian sementara orientasi studi dan pengenalan kampus (ospek) dinilai menjadi jalan terakhir mengatasi kekerasan terhadap mahasiswa baru (maba).

Kasus kematian mahasiswa Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, Fikri Dolasmantya Surya, diharapkan menjadi pembelajaran bagi perguruan tinggi dan sekolah manapun agar tidak mengulangi kejadian tersebut.

Selama ini, Kemendikbud sering menyerukan agar ospek dilakukan melalui pendekatan akademik.

No Certification for Lazy Teachers

Republika, Page 7 (1)

The teachers’ certification program is expected to improve the performance and professionalism of teachers. Otherwise, respective education offices have the authority to revoke teachers’ certificate.

Rifai, Head of the Jambi Education Office announced that if the Office discovered an unprofessional teacher, his/her certification will be subject of revocation.

“Teachers who are often absent or late should not be certified,” Rifai said.

No Certification for Lazy Teachers

Cabut Sertifikasi Guru Malas

Republika, p 7 (1)

Pemberian sertifikasi kepada guru diharapkan mampu menaikkan kinerja dan profesionalitas mereka. Jika tidak, Dinas Pendidikan bisa mengusulkan untuk pencabutan sertifikasi tersebut.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Rifai, pihaknya sudah menyosialisasikan apabila ditemukan guru bersertifikasi tapi tidak profesional, maka sertifikasinya diusulkan untuk dicabut.

Dinas Pendidikan setempat sudah menyiapkan 70 orang pengawas untuk berpatroli setiap harinya ke sekolah untuk mengecek kinerja guru yang bersertifikasi tersebut.