Sekolah Favorit Bisa Kekurangan Murid

Suara Pembaruan, halaman 16, Jumat, 30 June

Pada 2017, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy melakukan reformasi pendidikan. Salah satunya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah negeri berbasis zonasi. Ini berlaku untuk semua tingkatan, selain sekolah menengah kejuruan (SMK).

Ketentuan sistem zonasi ini tertuang dalam Permendikbud 17/2018 tentang PPDB. Pada pasal 90 tertulis, minimal 90% kuota siswa baru diisi siswa baru radius terdekat. Namun, berdasarkan sejumlah laporan, sistem zonasi di beberapa sekolah favorit yang biasa menerima siswa dalam jumlah banyak mengeluh kekurangan siswa.

Oleh karena itu, Muhadjir telah menginsruksikan para kepala dinas (Kadisdik) dan musyawarah kerja kepala sekolah di setiap zona untuk mengatur distribusi dan alokasi peserta didik baru secara adil dan proporsional. Untuk memudahkan sistem koordinasi, pemerintah telah mengeluarkan panduannya.

Sementara itu, Staff Ahli Komisi Nasional Pendidikan, Andreas Tambah menilai, sistem zonasi bagus untuk peningkatan mutu dan pemeretaan pendidikan serta menghilangkan kesan sekolah unggulan oleh orang tua. Namun demikian, sebelum diterapkan pemerintah harus memperhatikan kemampuan kompetensi kepala sekolah, manajemen sekolah dan kompetensi guru.

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Lestyarti berpendapat bahwa sistem zonasi menguntungkan semua pihak.  Disamping akan membuat jarak tempuh siswa ke sekolah lebih dekat, juga akan berdampak mengurangi kemacetan. Selain itu, peserta didik yang unggul akan tersebar ke berbagai sekolah dan tidak berkumpul di sekolah tertentu saja.

Favored Schools may Lack Students

Suara Pembaruan, page 16, Friday 30 June

In 2017, the Minister of Education and Culture (Mendikbud), Muhadjir Effendy, is implementing educational reformation. One of these reforms is New Student Admission (PPDB) in state schools being zoning-based. This is to be applied at all levels excluding Vocational High Schools (SMK).

The provision of this zoning system was contained in Permendikbud 17/2018 concerning PPDB. According to Article 90, a minimum of 90 percent of the new student quota is to be filled by students from the closest radius. However, according to the reports concerning the zoning system, several favored schools that usually accept students in large numbers are complaining about a lack of students.

Therefore, Muhadjir has already instructed all heads of education boards (Kadisdik) and implemented work deliberation of headmasters in every zone to regulate the distribution and allocation of new students fairly and proportionally. To ease the coordination system, government has already released the guidance.

Meanwhile, in the view of Expert Staff of National Education System, Andreas Tambah, the zoning system was necessary to upgrade the quality and equalize the education as well as eliminate parents’ impressions of nearby schools. Therefore, before implementing the system, the government should be concerned the competence and abilities of headmasters, school management and competence of the teachers.

In line with such a view, the General Secretary of Federation of Indonesian Teachers Union (FSGI), Retno Lestyarti, stated that the zoning system benefited all parties. Besides meaning that students will be closer to school, this system will help alleviate traffic jams. Moreover, bright students will be spread across various schools and not concentrated in a favored few schools.

 

 

 

Gubernur akan Memutasi Guru Terlibat Pungli

www.antaranews.com

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memastikan akan langsung memutasi guru yang terbukti melakukan praktik pungutan terhadap siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Langkah tersebut, kata Gubernur di Gorontalo, harus dilakukan karena pemerintah provinsi melalui program unggulan sudah menggratiskan biaya pendidikan. Ia meminta orang tua siswa untuk melapor langsung kepadanya, jika menemukan kasus pungutan liar di sekolah masing-masing.

Laporan tersebut dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi rumah dinas dan rumah pribadi gubernur, atau melalui pesan pendek pada nomor kontak pribadinya. Rusli mengatakan, jika datanya lengkap dan terbukti, dirinya tidak segan-segan akan langsung menugaskan guru tersebut ke tempat terpencil seperti Kabupaten Pohuwato.

Menurutnya sektor pendidikan menjadi unggulan karena memang Gorontalo tidak seperti daerah lain yang kaya dengan sumber daya alam (SDA) untuk menyejahterakan rakyatnya. Rusli menitikberatkan bahwa kekayaan Gorontalo hanyalah sumber daya manusia (SDM), dan hal ini yang harus diperbaiki, lewat pendidikan sekolah diharapkan guru bekerja dengan ikhlas dan memberikan yang terbaik untuk peningkatan kualitas SDM di wilayah tersebut.

Untuk membalas semua itu, lanjutnya, pemerintah tidak akan tutup mata dengan terus memperhatikan kesejahteraan guru, serta mengaku telah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk memberikan gaji guru honorer minimal setara Upah Minimum Provinsi (UMP) Gorontalo. Selain itu, Gubernur menegaskan dirinya memberikan beasiswa ke perguruan tinggi bagi siswa yang cerdas dan berprestasi namun kurang mampu.

Governor to Reassign Teachers Involved in Illegal Charges

www.antaranews.com

Gorontalo Governor Rusli Habibie confirmed that he would immediately reassign teachers who were proven to impose illegal levies on primary to senior high school students. The move, said the Governor in Gorontalo, should be done because the provincial administration through the flagship program has eliminated tuition fees. He asked parents to report directly to him, if they found cases of illegal levies in their respective schools.

The report may be submitted in person by going to the governor’s official home and private home, or via a short message on his personal contact number.  Rusli said if the data is complete and proven, he will not hesitate to immediately reassign the teacher to a remote place like Pohuwato Regency.

According to him, the education sector is foremost because Gorontalo is unlike other areas rich in natural resources (SDA) for the welfare of its people. Rusli emphasized that Gorontalo’s wealth is only in human resources (HR), and this must be improved, through school education it is expected that teachers work sincerely and provide the best for improving the quality of human resources in the region.

To compensate for all that, he continued, the government will not close its eyes by continuing to pay attention to the welfare of teachers, and claimed to have ordered the Head of the Education Agency to provide salaries of temporary teachers at least equivalent to the Gorontalo Provincial Minimum Wage (UMP). In addition, the Governor asserted himself to provide scholarships to higher education for students who are smart and achievers but underprivileged.

Link: http://www.antaranews.com/berita/637903/gubernur-akan-memutasi-guru-terlibat-pungli 

PGRI: Pemda Lebih Paham Sistem Pendidikan untuk Pelajar

www.republika.co.id

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rasidi mengatakan, pemerintah pusat harus mempertimbangkan kebijakan daerah terkait program lima hari sekolah (LHS). Sebab, ‎sejumlah pemerintah daerah (Pemda) memiliki program dan sistem pendidikan masing-masing menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

Unifah meminta kepada pemerintah pusat untuk tidak mengatur secara detil dari program tersebut Takutnya program itu justru akan berbenturan dengan program pendidikan karakter yang telah dibentuk di masing-masing daerah. Pemerintah pusat cukup buat guide line nya saja dan daerah yang akan menerjemahkan.

Menurutnya, di sejumlah sekolah di daerah masih banyak yang menetapkan sekolah pulang pada siang hari pukul 12.00. Setelah itu siswa dianjurkan untuk mengikuti pelajaran agama hingga sore hari. Sedangkan di sekolah lain banyak yang menerapkan sekolah sampai hari Sabtu, di mana hari tersebut siswa akan mendapat pelajaran tambahan baik mata pelajaran seperti Bahasa Inggris atau ekstrakulikuler lain.

PGRI: Pemda Better Understands the Education System for Students

www.republika.co.id

Acting (Plt) Chairperson of the Indonesia Teachers Association (PGRI), Unifah Rasidi said that the central government should consider the local policy related to the five-day school program (LHS). Because a number of regional administrations (Pemda) have their own educational programs and systems tailored to the needs of the community.

Unifah asked that the central government not arrange in detail the program. She fears the program would actually conflict with the character education programs that have already been established in the respective regions. The central government should only prepare guide lines and the regions would translate them.

According to her, in some schools in the regions there are still many that set the schooling until noon at 12.00. After that students are encouraged to follow religious lessons until the afternoon.

While in many other schools that apply schooling until Saturday; on that day students would get additional lessons such as English or other extracurricular subjects.

Link: http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/17/06/28/os9dfn430-pgri-pemda-lebih-paham-sistem-pendidikan-untuk-pelajar

Pendidikan Karakter Harus Ditunjang Kualitas Guru

www.republika.co.id

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah menyiapkan program sekolah lima hari (SLH). Ini dilakukan agar pada akhir pekan siswa bisa berkumpul dengan keluarga dan berekreasi. Program ini juga ditujukan untuk membangun pendidikan karakter siswa.

‎Menurut  Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, pendidikan karakter bukan hanya dibentuk dengan jam pelajaran yang lebih lama di sekolah. Pendidikan karakter pun harus ditunjang dari kualitas guru ketika mengajar. Sarana dan prasarana pun harus memadai dalam membangun karakter siswa. Ia mengatakan, program ini mungkin bisa berjalan bagus jika diterapkan di sekolah tertentu yang secara sarana dan prasana seperti tempat bermain, beribadah, dan istirahat memadai.

Terkait program sekolah lima hari, Retno mengatakan, program ini cocok untuk mengakomodir siswa yang ada di perkotaan. Sebab, banyak siswa yang ada di daerah justru lebih cepat dalam pulang sekolah karena anak-anak di sana harus membantu orang tua mereka bekerja di ladang misalnya.

Selain itu lanjut Retno, di daerah alat transportasi pun terbilang terbatas. Terdapat kota atau kabupaten yang transportasi‎nya beroperasi hingga pukul 15.00. Jika anak harus sekolah delapan jam dan mungkin pulang di atas jam tersebut, maka mereka akan kesulitan pulang ke rumah. Jam pulang sekolah yang terlalu lama pun akan menghambat aktivitas bermain anak bersama teman-teman‎ di sekitar rumah yang merupakan lingkungan utama mereka.

Character Education Must be Supported by Qualified Teachers

www.republika.co.id

The Ministry of Education and Culture (Kemendikbud) is preparing a five-day school program (LHS). This is done so that on the weekend students could be together with family for recreation. The program is also aimed at building students’ character education.

According to the Secretary General of the Federation of Indonesian Teachers’ Union (FSGI), Retno Listyarti, character education is not merely formed by longer hours of schooling. Character education should be supported by the quality of teachers when teaching. Facilities and infrastructure must be adequate in building students’ character.  She said that the program may work well if it is implemented in certain schools that are adequate in facilities such as playground, place of worship, and rest area.

Related to the five-day school program, Retno said that this program is suitable to accommodate students in urban areas. Because, many students who are in the regions must go home from school quicker because the children there should help their parents work in the fields, for example.

In addition, Retno continued that in the regions means of transportation is fairly limited. There is a city or regency whose transportation operates until 15:00hrs/3.00 pm.

If the child is in school for eight hours and maybe go home later than that, then they will have trouble coming home. School hours that are too long will also hinder children’s play activities with friends around the house which is their main environment.

Link: http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/17/06/29/osb7bf430-pendidikan-karakter-harus-ditunjang-kualitas-guru 

Aktivis Mahasiswa Diajak Lawan Radikalisme di Kampus

The Jakarta Post, halaman 3, Kamis, 29 Juni

Selama beberapa dekade, pemerintah tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan organisasi mahasiswa. Rezim masa lalu sering memandang keberadaan organisasi tersebut dengan kecurigaan. Pada 1978, pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan kontroversial yaitu Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) guna ‘mensterilkan’ kampus dari segala jenis aktivitas politik.

Pada 2002, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Surat Keputusan yang memperkuat kebijakan NKK tersebut, dengan pertimbangan bahwa kampus membutuhkan suasana “kondusif” yang bebas dari “bentrokan politik”.

Namun, pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang kini tengah menghadapi berkembangnya ancaman radikalisme di kampus-kampus tidak akan memakai kebijakan NKK tersebut, karena diyakini  keberadaan organisasi kemahasiswaan justru dapat membantu mengatasi ancaman radikalisme.

Pada Rabu lalu, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengumpulkan beberapa perwakilan organisasi mahasiswa di kantornya. Pertemuan yang tidak pernah terjadi sebelumnya tersebut diklaim sebagai pertemuan formal pertama  kedua belah pihak sejak diterapkannya kebijakan NKK selama puluhan tahun.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) guna membahas berbagai isu-isu yang tengah berkembang saat ini, diantaranya: radikalisme, Nasionalisme, terorisme dan narkoba.

Nasir memandang bahwa organisasi mahasiswa merupakan “mitra” pemerintah dalam melawan radikalisme. Isu radikalime telah menjadi fokus pemerintahan Jokowi di tengah meningkatnya politik sektarian yang dipicu oleh kasus penistaan agama yang dituduhkan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama.

Menristekdikti menambahkan, forum-forum seperti ini diperlukan agar organisasi mahasiswa dapat terlibat dalam upaya-upaya menghilangkan radikalisme. Nasir pun terbuka terhadap beberapa pilihan, termasuk mencabut Surat Keputusan Kemendikbud tahun 2002.

Para perwakilan organisasi mahasiswa yang hadir dalam pertemuan itu menyampaikan bahwa mereka menyambut baik usulan pemerintah yang akan melibatkan mereka dalam kampanye anti-radikalisme. Mereka menganggap forum tersebut sebagai “momentum” untuk mendorong terjalinnya komunikasi antara organisasi mahasiswa dan pemerintah.

Mulyadi Tamsir, ketua HMI, sebuah organisasi mahasiswa yang memiliki sekitar 600.000 anggota dan merupakan tempat pelatihan politik Wakil Presiden Jusuf Kalla dan mantan Wakil Presiden Hamzah Haz, mengatakan, HMI selama bertahun-tahun belum diberi cukup ruang. Jika pemerintah mendukung mereka, mereka pun akan membantu pemerintah dalam membatasi radikalisme.

Sementara itu, Chrisman Damanik, ketua GMNI, dimana mantan Ketua MPR (alm) Taufik Kiemas merupakan salah satu mantan anggotanya, memuji keputusan Nasir yang telah mengundang mereka untuk membantu membatasi radikalisme. Karena, lanjutnya, salah satu misi oranisasinya adalah menegakkan Pancasila.

Student activists enlisted to fight radicalism on campus

The Jakarta Post, page 3, Thursday, June 29

For decades, the government has had a rocky relationship with student organizations, which were often viewed with suspicion by past regimes. In 1978 the New Order government issued the controversial Normalization of Campus Life (NKK) policy to ‘sterilize’ campuses from any kind of political activities.

In 2002, the Education Ministry issued a decree that strengthened the NKK policy, taking into account the need to ensure a “condusive” environment on campuses that is free from “political clashes.”

But the President Joko “Jokowi” Widodo administration, which is facing a growing threat of radicalism on campuses, is ready to roll back the policy, as it believes that student organizations could help it quell the threat.

In an unprecedented move, Research, Technology and Higher Education Minister Mohamad Nasir gathered representatives of student organizations at his office last Wednesday, which has been claimed to be the first formal gathering between the two parties since the implementation of the decades-old NKK policy.

The meeting was attended by representatives of the Association of Islamic Students (HMI), the National Indonesian Student Movement (GMNI), the Indonesian Christian Students Movement (GMKI) and the Catholic Students Union (PMKRI) and touched on numerous current issues: radicalism, nationalism, terrorism and drugs.

Nasir highlighted that student organizations were “partners” of the government in countering radicalism, an issue that has somewhat become a focus of the Jokowi administration amid a rise in sectarian politics triggered by the blasphemy case against former Jakarta governor Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama.

The minister further added that more forums were needed to set out how student organizations could be involved in anti-radicalism efforts, but saying that he was open to numerous options, such as revoking the 2002 decree.

Student organization representatives attending the meeting said they welcomed the proposal by the government to involve them in its anti-radicalism campaign, hailing the forum as a “momentum” to foster communication between them and the government.

Mulyadi Tamsir, chairman of the HMI, which has about 600,000 members and was a political training ground for Vice President Jusuf Kalla and former vice president Hamzah Haz, said that HMI has not been given enough space for years. If the government supports them, they will help it [curb radicalism].

While Chrisman Damanik, chairman of the GMNI, whose former members include the late People’s Consultative Assembly (MPR) speaker Taufik Kiemas, praised the move by Nasir to invite them to help curb radicalism, saying upholding Pancasila was also a mission of his organization.