Hak Remaja Tak Terlindungi

Kompas, halaman 11

Hak remaja Indonesia atas layanan kesehatan reproduksi berkualitas belum terpenuhi. Tak jarang, mereka justru didiskriminasi oleh petugas kesehatan atau dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum. Akibatnya, remaja justru rentan berbagai perilaku seksual berisiko yang menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.

Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak untuk menikmati standar tertinggi kesehatan fisik dan mental bagi setiap orang, Dainius Puras, di Jakarta, Senin (3/4), mengatakan, Pemerintah Indonesia sedang memperbaiki sistem kesehatan melalui penyediaan akses universal bagi semua masyarakat. Namun, ketersediaan akses dan kualitas layanan perlu menjadi perhatian.

Salah satu topik yang dicermati adalah layanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan orang muda. Hingga kini, remaja belum bisa mengakses layanan kesehatan reproduksi dengan standar tertinggi. Kondisi itu berdampak pada rentannya mereka dengan penularan penyakit infeksi menular seksual, HIV-AIDS, hingga kehamilan tak diinginkan.

Secara terpisah, anggota staf Program Anak dan Remaja Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Alam Setia Bakti, menambahkan, jangankan mendapatkan hak atas layanan kesehatan reproduksi berkualitas, hak remaja mendapat informasi kesehatan reproduksi saja masih sulit. Rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi itu tecermin dalam Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012.

Dalam survei itu, hanya 11,4 persen perempuan umur 15-24 tahun dan 10,3 persen laki-laki yang berusia 15-24 tahun memiliki pengetahuan komprehensif tentang AIDS. Di sisi lain, ada 2,1 persen perempuan umur 15-49 tahun dan 3,1 persen laki-laki berumur 15-54 tahun yang melakukan hubungan seksual sebelum berumur 15 tahun.

Sementara itu, Ketua Forum Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan, yang juga Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia, Muhammad Cholil Nafis mengatakan, jika agama dipahami secara utuh, agama justru menganjurkan umatnya bereproduksi secara sehat.  Namun, ia mengakui masih ada kesenjangan pengetahuan keagamaan sebagian kelompok tentang kesehatan reproduksi. Karena itu, tokoh-tokoh agama perlu terus aktif menyampaikan informasi kesehatan reproduksi.

Advertisements

Adolescent Rights Not Protected

Kompas, page 11

Indonesian teenager rights on quality reproductive health services have not been met. Not infrequently, they are discriminated against by health workers or criminalized by law enforcement officers. As a result, teens are actually susceptible to a variety of risky sexual behavior that reduces their quality of life and well-being.

United Nations Special Reporter on the right to enjoy the highest standard of physical and mental health for everyone, Dainius Puras said, in Jakarta, Monday (3/4), that the Indonesian government was improving the health system through the provision of universal access for all communities. However, the availability of access and quality of services should be a concern.

One of the topics scrutinized was reproductive health services for adolescents and young people. To date, teens still cannot access reproductive health services to the highest standards. The condition affects their vulnerability to disease transmission of sexually transmitted infections, HIV-AIDS, to unwanted pregnancy.

Separately, staff members of Children and Youth Program Indonesian Family Planning Association, Alam Setia Bakti, added, let alone getting the right to quality reproductive health services, the adolescents’ right to obtain reproductive health information alone is still difficult. The lack of knowledge of adolescents about reproductive health is reflected in the Indonesian Demographic and Health Survey, 2012.

In the survey, only 11.4 percent of women aged 15-24 years and 10.3 percent of men aged 15-24 have comprehensive knowledge about AIDS. On the other hand, there were 2.1 per cent of women aged 15-49 and 3.1 percent of men aged 15-54 years who had sexual intercourse before the age of 15 years.

Meanwhile, Chairman of the Forum for People of Faith Care for Family Welfare and Population Affairs, who is also the Chairman of the Commission for Dakwah Majelis Ulama Indonesia, Muhammad Cholil Nafis said, if religion is understood holistically, religion actually encourages its people to reproduce healthily. However, he admitted that there are still gaps in the religious knowledge of some regarding reproductive health. Therefore, religious leaders need to continue to actively convey reproductive health information.

Pendidikan Dini Jadi Kunci Pencegahan

Kompas, halaman 12

Hasil survei Badan Pusat Statistik bahwa 28 juta perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual membuktikan perempuan berada dalam ancaman kekerasan. Pendidikan sejak dini di keluarga menjadi kunci untuk mencegah hal tersebut. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Venetia Danes mengatakan, terjadinya kekerasan terhadap perempuan merupakan akibat adanya perbedaan relasi antara laki-laki dan perempuan seperti adanya stereotip, subordinasi, marjinalisasi, dan diskriminasi terhadap perempuan.

Karena itu, kata Vennetia, pihaknya gencar menyosialisasikan dan melakukan advokasi tentang kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. Sasarannya adalah pelajar dan mahasiswa agar sejak dini mereka paham tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pemerintah juga terus meningkatkan upaya pencegahan dini kekerasan terhadap perempuan, mulai dari hulu melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. Ini harus dilakukan secara terpadu dan komprehensif, melibatkan berbagai pihak terkait.

Irwan Martua Hidayana, peneliti Pusat Kajian Gender dan Seksualitas FISIP Universitas Indonesia, sepakat bahwa pencegahan perempuan harus dimulai dari pendidikan formal dengan adanya kurikulum yang mengajarkan pelajar dan mahasiswa soal pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Pendidikan, kata Irwan, merupakan salah satu program yang kontinu untuk mencegah kekerasan perempuan. Komitmen pemerintah dalam pendidikan formal harus segera diwujudkan.

Early Education is Key to Prevention

Kompas, page 12

The survey result of the Central Bureau of Statistics states that 28 million women had experienced physical or sexual abuse which proves women are under threat of violence. Early education in families is the key to preventing this.  The Deputy Head of Protection of Women’s Rights of the Ministry of Women’s Empowerment and Child Protection (PPPA), Venetia Danes said that violence against women is the result of differences in the relationship between men and women such as stereotypes, subordination, marginalization, and discrimination against women.

Therefore Vennetia explained that she was intensively familiarizing and conducting advocacy on gender equality in various areas of development. The targets are to students and higher education students so that from the beginning they understand about the equality between men and women. The government also continues to improve early prevention of violence against women, from upstream through formal as well as informal education. This should be done in an integrated and comprehensive manner, involving various stakeholders.

Irwan Martua Hidayana, a researcher at the Center of Gender and Sexuality Studies, of the Social and Political Faculty (FISIP), University of Indonesia, agreed that prevention of violence against women must begin from formal education with a curriculum that teaches students and university students about the prevention of violence against women. Irwan said that education is one of the continuous programs to prevent violence against women. The government’s commitment in formal education should be immediately realized.

Pelibatan Perempuan Masih Kurang

Kompas, halaman 11

Turunnya peringkat indeks pembangunan manusia Indonesia dari peringkat ke-110 menjadi peringkat ke-113 akibat ketimpangan jender adalah buah dari pembangunan yang terlampau memprioritaskan aspek fisik. Pembangunan yang tidak terencana akan merugikan masyarakat, terlebih kaum perempuan.

Wakil Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Yuniyanti Chuzaifah, perempuan kian terpinggirkan dan paling terdampak jika beban ekonomi keluarga semakin meningkat. Selain itu,  angka kematian ibu di Indonesia sulit diturunkan karena simplifikasi sebagai masalah kesehatan saja. Belum lagi, lanjutnya, perspektif kultural yang mendorong pernikahan dini untuk mengurangi pertanggungan ekonomi.

Dalam Laporan Pembangunan Manusia 2016 yang dikeluarkan Program Pembangunan PBB (UNDP), kesenjangan jender menyebabkan nilai IPM Indonesia berkurang 18,2 persen dari 0,689 (2015) menjadi 0,563 (2016). Kesenjangan itu terlihat dari harapan hidup, lama bersekolah, dan kaitannya dengan pendapatan nasional.

Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Amich Alhumami mengatakan, meski pemerintah sudah berupaya memastikan akses pendidikan bisa merata, salah satunya melalui Kartu Indonesia Pintar dan dana bantuan operasional sekolah. Namun, kerap desakan ekonomi jauh lebih kuat daripada intervensi kebijakan pemerintah.

Sementara, Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia Hamid Abidin mengatakan, pemberdayaan perempuan belum dilihat sebagai bagian penting dari penggalangan dana untuk sumbangan dari kebanyakan lembaga filantropi. Perempuan juga belum banyak dilibatkan dalam penggalangan dana. Padahal, berdasar laporan survei Public Interest Research Advocacy Center pada 2007, tingkat kedermawanan perempuan sangat tinggi, yakni 99,7 persen dengan jumlah rata-rata sumbangan Rp 287.242 per tahun, lebih tinggi dari laki-laki (99,5 persen) meski nominalnya bisa Rp 360.736 per tahun.

Women’s Involvement Still Lacking

Kompas, page 11

The dspecially women.

Deputy Chairman of the National Commission on Anti-Violence against Women Yuniyanti Chuzaifah said women are increasingly marginalized and are most affected if the economic burden of families increases. In addition, the maternal mortality rate in Indonesia is difficult to lower due to simplification that it is as a mere health issue. Not to mention, she added, the cultural perspective that encourages early marriages to reduce the coverage of the economy.

According to the Human Development Report 2016 issued by the United Nations Development Program (UNDP), the gender gap caused Indonesia’s HDI score to decline 18.2 percent from 0.689 (2015) to 0.563 (2016). The gap is apparent from life expectancy, length of schooling, and its relation to national revenue.

Director of Higher Education, Science & Technology, and Culture of the National Development Planning Agency Amich Alhumami said, despite the government’s efforts to ensure equitable access to education, one of which is through the Indonesia Smart Card and school operational assistance funds; however, economic pressures are often much stronger than government policy interventions.

Meanwhile, Executive Director of Philanthropy Indonesia Hamid Abidin said, the empowerment of women is not seen as an important part of fundraising for donations of most philanthropic institutions. Women are also not being much involved in fundraising. In fact, based on the survey report of the Public Interest Research Advocacy Center in 2007, the level of generosity of women is very high at 99.7 percent with the average amount donated of Rp 287,242 per year, higher than males (99.5 percent) despite the nominal could be USD 360,736 per year.

Kesetaraan Gender Masuk Kurikulum untuk Batasi Angka Kekerasan terhadap Perempuan

www.thejakartaglobe.id

Sebuah komisi nasional telah mengagendakan agar kurikulum sekolah dapat mempromosikan kesetaraan gender akibat meningkatnya angka kekerasan terhadap siswa perempuan di Tanah Air dalam beberapa tahun terakhir ini. Menurut sebuah laporan yang dirilis oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), perempuan rentan terhadap kekerasan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

Dari hampir 260.000 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan, sebanyak 46 persen terjadi di lingkungan masyarakat, sementara sebanyak 19 persen terjadi di lingkungan rumah tangga.

Salah satu kasus yang dilaporkan adalah kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang gadis berumur 14 tahun yang dilakukan oleh 14 laki-laki di Bengkulu pada bulan April tahun lalu.

Mengacu pada kasus di Bengkulu tersebut, komisaris Komnas Perempuan Mariana Amiruddin mengatakan bahwa hal itu dikategorikan sebagai femicide, yaitu pembunuhan yang dilakukan terhadap perempuan hanya Karena mereka kaum perempuan. Hal tersebut merupakan bagian dari struktur masyarakat Indonesia yang patriarki.

Menurut Indraswari, komisaris Komnas Perempuan, Kurang tersedianya kurikulum mengenai kesetaraan gender di sekolah-sekolah negeri di Indonesia diyakini telah berkontribusi terhadap naiknya angka kekerasan gender. Oleh sebab itu, Komnas Perempuan mengagendakan program kesetaraan, terutama program-program berbasis gender, di sekolah-sekolah di seluruh wilayah Jakarta. Pihaknya telah mendorong agenda tersebut ke Kemendikbud dengan segala cara. Inisiatif tersebut diharapkan dapat mempengaruhi anak-anak muda untuk lebih peduli tentang isu-isu gender dan akhirnya dapat mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan.

Mariana menambahkan, pihaknya melalukan program konseling yang akan membantu kaum perempuan untuk keluar dari trauma merasa bersalah atas kejatahan seksual yang mereka alami. Perilaku misoginis berasal dari mana saja, oleh sebab itu pemerintah seharusnya memanfaatkan ruang papan iklan yang kosong untuk mempopulerkan pola pikir bahwa maskulinitas tidak berarti merendahkan martabat perempuan.