Puan Minta Masyarakat Awasi Peredaran Buku

Media Indonesia, halaman 22

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menginvestigasi penemuan buku bacaan anak-anak yang bermuatan pornografi. Hal itu terkait temuan bacaan anak-anak yang bermuatan pornografi dalam buku berjudul Aku Berani Tidur Sendiri yang mengandung kalimat tentang masturbasi yang diterbitkan Tiga Ananda, lini penerbit Tiga Serangkai.

Puan juga mengimbau seluruh masyarakat dan pihak sekolah untuk proaktif dalam mengawasi peredaran buku bacaan anak-anak agar tidak ada lagi yang bermuatan pornografi. Soal upaya pemerintah untuk menghentikan peredaran buku tersebut, Puan mengatakan hal itu diserahkan kepada Kemendikbud yang saat ini sedang melakukan investigasi.

Sementara itu, Direktur Pembinaan SD Kemendikbud, Wowon Widaryat, mengatakan, buku tersebut sejak Desember 2016 telah ditarik penerbit, dan kementerian melalui Pusat Kurikulum dan Perbukuan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya akan melakukan tindakan.

Sebelumnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai konten masturbasi yang dibahas dalam buku itu dapat memberikan informasi yang salah kepada anak usia dini sehingga termasuk pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlin-dungan Anak atau Konvensi Hak Anak. Karena itu, buku tersebut selayaknya ditarik.

Puan Asked the Public to Watch Book Circulation

Media Indonesia, page 22

Coordinating Minister for Human Development and Culture (PMK) Puan Maharani requested the Ministry of Education and Culture (Kemendikbud) to investigate the discovery of children’s books with pornographic contents. This is related to children’s literature found to contain pornographic contents in a book entitled Aku Berani Tidur Sendiri (I Dare to Sleep Alone) containing a sentence about masturbation published by Tiga Ananda, a line of the Tiga Serangkai publisher.

Puan also appealed to all the public and schools to be proactive in monitoring the circulation of children’s books so they would no longer contain pornography. About the government’s efforts to stop the circulation of the book, Puan said it was left to Kemendikbud which is currently conducting an investigation.

Meanwhile, Director of Primary School Development Kemendikbud, Wowon Widaryat, said the book had been withdrawn by the publisher since December 2016, and the ministry through the Center for Curriculum and Books Affairs in line with its main duties and functions (tupoksi), will take action.

Previously, the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) assessed the content of masturbation discussed in the book may provide misinformation to children of early childhood such that it is in violation of Law No. 35 of 2014 on Child Protection or the Convention on the Rights of the Child. Therefore, the book should be withdrawn.

media-indonesia_puan-minta-masyarakat-awasi-peredaran-buku

Kemdikbud : 183 GGD ditempatkan di daerah tertinggal

www.antaranews.com

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyatakan sebanyak 183 guru garis depan untuk SMA/SMK akan ditempatkan di sejumlah daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T). Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, Kemdikbud berharap dengan penempatan GGD ini akan meningkatkan kinerja daerah di bidang pendidikan.

Mendikbud berpesan kepada pemerintah daerah agar para GGD tersebut dijaga baik-baik komitmen dan dedikasinya dalam menjalankan tugasnya mendidik di daerah penempatan. Dirinya mengatakan salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah orang yang semula semangatnya luar biasa, lalu ketika statusnya sudah menjadi PNS terjebak dengan zona aman, bukan hanya zona nyaman, karena sudah mendapatkan gaji tetap dan tunjangan lalu semangatnya menurun dan ingin pindah.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, menyampaikan, pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penetapan Aparatur Sipil Negara karena konsekuensi dalam berbagai hal, salah satunya penganggaran. Hal itu dikarenakan masih banyak daerah yang menggunakan lebih dari lima puluh persen anggarannya untuk belanja pegawai, bahkan ada yang mencapai delapan puluh persen.

Asman mengatakan PANRB tidak akan menambah PNS untuk daerah-daerah yang belanja pegawainya masih diatas 50 persen. Lebih lanjut lagi, dijelaskan Arman, total belanja pegawai negeri per tahun mencapai hampir Rp800 triliun dan total pensiun mencapai Rp100 triliun. Menurut kajian Kementerian PAN RB, saat ini lebih dari 60 persen aparatur sipil negara hanya memiliki kemampuan yang sifatnya administratif. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama tidak hanya pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah.

Kemdikbud: 183 GGD placed in disadvantaged regions

www.antaranews.com

The Ministry of Education and Culture (Kemdikbud) said 183 frontier teachers (GGD) for SMA/SMK will be placed in a number of disadvantaged, outermost and frontier (3T) regions. Minister of Education and Culture (Mendikbud) Muhadjir Effendy said Kemdikbud expects this placement of GGDs would improve the performance of the regions in the field of education.

Mendikbud instructed local administrations to guard well the commitments and dedication of the GGDs in carrying out their task of educating in the placement areas.   He said one thing to watch for is someone who initially had extraordinary spirit, and then when his/her status is already civil servant (PNS) becomes stuck in the safe zone, not just a comfort zone, because one already gets a fixed salary and allowances and then the spirit wanes and wants to move.

Meanwhile, Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (PANRB), Asman Abnur, conveyed the government applies the principle of precaution/prudence in determining State Civil Apparatus status due to various consequences, one of which is budgeting. That’s because there are still many regions that use more than fifty percent of their budget for personnel expenditure, some even reaching eighty percent.

Asman said PANRB will not add civil servants (PNS) to regions whose personnel expense is still above 50 percent. Furthermore, explained Arman, the total expenditure of public servants per year reaches nearly Rp800 trillion and total retirement reaches Rp100 trillion. According to the Ministry of PAN RB study, currently more than 60 percent of the state civil apparatus only have abilities that are administrative in nature. This needs to be a common concern not only of the central government but also the regional administrations.

Link: www.antaranews.com/berita/613852/kemdikbud–183-ggd-ditempatkan-di-daerah-tertinggal

antaranews_kemdikbud-183-ggd-ditempatkan-di-daerah-tertinggal

Penerapan Aturan Insentif Mesti Bijak

Media Indonesia, halaman 22

Pemerintah diminta bijaksana menerapkan Peraturan Menristek Dikti No 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar. Hal itu diungkapkan Rektor Universitas Trilogi Asep Saefuddin pada diskusi di Jakarta, kemarin (21/2).

Asep mengatakan, keinginan pemerintah melalui Kemenristek Dikti guna menggenjot publikasi jurnal internasional para profesor atau guru besar kita dengan Permenristek Dikti No 20/2017 ini bermaksud baik pada satu sisi. Namun, di sisi lain bisa kontraproduktif karena terkesan dipaksakan.

Asep Saefuddin yang juga Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) 2017 itu mengusulkan mesti ada pembagian kluster para guru besar antara perguruan tinggi di pusat dan daerah. Mereka yang berada di Aceh dan wilayah timur serta wilayah lain yang sudah maju tentu berbeda. Begitu pun guru besar pada PTN berbadan hukum (BH).

Ia mengingatkan agar guru besar yang dianggap tidak produktif jangan langsung divonis karena di daerah, mereka memiliki beban tugas mengajar bertumpuk. Diperlukan treatment atau perlakuan khusus terhadap mereka, imbuhnya.

Di sisi lain, Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti M Dimyati mengatakan, lewat insentif, pemerintah ingin mendorong percepatan pencapaian jurnal terakreditasi. Ia berharap dengan adanya insentif tersebut, para guru besar ingin teman-teman semangat mengejar publikasi.

Implementation of Incentive Rules Should be Wise

Media Indonesia, page 22

the government is asked to wisely implement the Minister of Research and Technology and Higher Education (Menristek Dikti) Regulation No. 20 Year 2017 on the Granting of Professional Allowance of Lecturers and Honorary Allowance of Professors. It was revealed by Rector of University of Trilogy Asep Saefuddin at a discussion in Jakarta, yesterday (21/2).

Asep said the government’s desire through Kemenristek Dikti to push for international journal publications of our professors with Permenristek Dikti No. 20/2017 was well intended on the one side. However, on the other side it could be counterproductive because it seemed forced.

Asep Saefuddin who is also Vice Chairman of the Indonesian Rectors’ Forum (FRI) in 2017 proposed there should be a division of clusters of professors between universities in the center and in the regions.   Those in Aceh and the eastern region and other areas that are developed are of course different. So too are professors at state universities (PTN) of legal entity (BH).

He reminded that professors considered unproductive should not immediately be convicted because in the regions, they have the burden of teaching overlapping teaching duties. They require special treatment, he added.

On the other hand, the Director General of Research and Development Strengthening of Kemenristek Dikti M Dimyati said, through incentives, the government wants to accelerate the accomplishment of accredited journals. He hopes with these incentives, the professors would want friends to have the spirit to pursue publications.

media-inidonesia_penerapan-aturan-insentif-mesti-bijak

Kemenristekdikti: Separuh Guru Besar Berstatus tak Aktif

www.republika.co.id

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) menyatakan separuh guru besar di Tanah Air berstatus tidak aktif karena menjabat di tempat lain. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti, Ainun Naim mengatakan, jumlah guru besar di Indonesia mencapai 5.200, namun sebagian besar tidak aktif karena bertugas di tempat lain. Akibatnya mereka tidak bisa menyumbangkan tulisan untuk jurnal ilmiah.

Dalam Permenristekdikti 20/2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor, dijelaskan lektor kepala harus menghasilkan sedikitnya tiga karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, dan satu karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental.

Lektor kepala yang tak dapat memenuhi karya ilmiah tersebut, dihentikan sementara tunjangan profesinya. Hal serupa juga berlaku untuk para profesor.

Ainun mengatakan ada kecenderungan dosen lebih suka mengajar dibandingkan menulis karya ilmiah. Untuk meningkatkan produktivitas dosen tersebut, pihaknya juga akan mengoptimalkan mahasiswa pascasarjana yang terdiri dari 21.600 mahasiswa doktoral dan 239.000 mahasiswa pascasarjana.

Pada 2016, jumlah jurnal internasional Indonesia yang mencapai 9.000 penelitian masih kalah jauh dari Malaysia, Singapura dan Thailand. Malaysia mampu menghasilkan sebanyak 23.000, Singapura 17.000 dan Thailand 13.000 penelitian.