USBN Berlaku Mulai Tahun Depan

Jawa Pos, halaman 16

Pemerintah menyiapkan road map penghapusan ujian nasional ( unas). Mulai tahun depan evaluasi akhir siswa berubah menjadi ujian sekolah berstandar nasional (USBN). Kelulusan ditentukan sekolah sendiri dengan standar yang ditentukan secara nasional.

Mendikbud Muhadjir Effendy dalam rapat dengan Komisi X DPR di Senayan kemarin (1/12), mengatakan, USBN diselenggarakan untuk seluruh mata pelajaran dengan jenis soal yang beragam. Meski ujian akhir diserahkan ke daerah, namun anggarannya tetap ditanggung pemerintah pusat. Kemendikbud menyiapkan anggaran Rp 491 miliar. Jumlah itu bisa melonjak dalam pelaksanaannya. Sebab, anggaran pelatihan guru dalam penyusunan soal akan disatukan.

Muhadjir memastikan semua persiapan menuju USBN sudah mencapai 70 persen. Sisanya hanya seputar pembuatan soal ujian. Itu pun tidak akan memakan waktu lama. Dalam sebulan, soal selesai. Muhadjir meminta semua pihak tidak risau dengan perubahan itu.

Sementara itu, pihak DPR memberikan lampu hijau mengenai penghapusan unas. Anggota Fraksi Partai Golkar Popong Otje Djundjunan mengatakan, desentralisasi itu sejatinya mengembalikan unas ke amanat undang-undang (UU). Dalam UU ditegaskan, yang menilai siswa adalah guru, bukan pemerintah pusat. Namun demikian, harus ada pertimbangan soal gap pendidikan antardaerah.

USBN Effective Next Year

Jawa Pos, page 16

The government prepared a road map for the abolition of national examination (UN). Commencing next year, the final evaluation for students will be in the form of national standard school examination (USBN). Graduation is determined by each school with a national standard.

Mendikbud Muhadjir Effendy in the meeting with Commission X DPR at Senayan, yesterday (1/12), said that USBN will comprise all subjects with various types of test items. Even though the final exam is delegated to local governments, the budget will still be borne by central government. Kemendikbud has prepared a budget amounting to Rp491 billion. This figure might increase in the practice since the budget for teachers training on test item preparation will also be included.

Muhadjir assured that all preparations for USBN have reached 70% and the rest are only in regard to the preparation of test items, which will not take long to finish; these can be completed in one month. Muhadjir asked everyone not to worry about this change.

Meanwhile, DPR gave the green light for the abolition of UN. Member of Golkar Party, Popong Otje Djundjunan, said that decentralization should return UN to the mandate of the Law (UU), which states that teachers are the ones who should assess their students and not central government. However, consideration must be taken in regard to the education gap between regions.

jawa-pos_usbn-berlaku-mulai-tahun-depan

Kemendikbud Akan Ganti UN Jadi USBN

Koran Sindo, halaman 2

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Muhadjir Effendy akan mengganti ujian nasional  (UN) dengan ujian sekolah berstandar nasional (USBN). Materi USBN nantinya berisi 75% muatan lokal dan 25% muatan nasional.

Muhadjir mengatakan, Kemendikbud akan menitipkan soal 25% muatan nasional tersebut melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) yang dimaksudkan untuk mengukur pencapaian siswa tiap tahunnya. Sedangkan, 75% muatan lokal BNSP juga akan memberikan kisi-kisi soal kepada pemerintah daerah melalui dewan pendidikan provinsi.

Sebagai pengawas pelaksana USBN, Kemendikbud akan memberikan tugas itu kepada Lembaga Pejaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Sedangkan, untuk mengembangkan soal dan mengelola hasil USBN, Kemendikbud akan memberdayakan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependiikan (P4TK), Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Menurut Muhadjir, selama ini UN belum optimal karena hanya menguji beberapa mata pelajaran. Nantinya, melalui USBN siswa akan diberikan soal yang mencakup semua mata pelajaran. Dengan demikian, lanjutnya, USBN bisa menjadi tolak ukur efektif kemampuan pelajar di setiap daerah.

Namun demikian, sejumlah anggota Komisi X DPR menilai kebijakan Kemendikbud melakukan moratorium UN dinilai terlalu terburu-buru dan akan menimbulkan kegaduhan karena dilakukan hanya beberapa bulan dari agenda UN 2017. Mereka berpendapat sebaiknya moratorium tidak dilakukan tahun depan karena banyak persoalan guru yang belum tuntas.

Kemendikbud Will Replace UN with USBN

Koran Sindo, page 2

Minister of National Education (Mendikbud), Muhadjir Effendy, plans to replace the national examination (UN) with national standard school examination (USBN). The materials for USBN will consist of 75% local content and 25% national content.

Muhadjir said that Kemendikbud will entrust the 25% of national content to the National Education Standard Body (BNSP), which will be used to measure the achievement of students each year. BNSP will also provide guidance on the 75% of local content for local governments through the provincial department of education.

Kemendikbud will assign Education Quality Assurance Body (LPMP) to monitor USBN. In regard to the development of USBN materials and management of USBN results, Kemendikbud will empower the Center of Development and Empowerment for Teachers and Education Personnel (P4TK), Teacher Working Group (KKG) and Deliberation of Subject Teacher (MGMP).

Muhadjir added that to date, UN has not been optimized because it only assesses certain subjects. USBN, meanwhile, will cover all subjects taught to students. Therefore, USBN can become an effective measure of student competence in all regions.

However, a number of members of Commission X DPR still consider that the policy from Kemendikbud of a moratorium on UN has been taken in haste and will cause problems since it was issued only a few months before the agenda of UN 2017. They suggest that the moratorium should not be conducted next year because there are many problems on teachers that have not yet been solved.

koran-sindo_kemendikbud-ganti-un-jadi-usbn

Kalangan Bisnis Diminta Jembatani Kesenjangan Kemampuan Kerja

The Jakarta Post, halaman 1

Presiden Joko “Jokowi” Widodo meminta para pengusaha untuk lebih terlibat dalam melakukan pelatihan vokasi bagi tenaga kerja muda di Tanah Air. Hal itu dikarenakan  mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan akibat adanya kesenjangan yang besar dalam hal kemampuan kerja.

Dalam Rapat Pimpinan Nasional  Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia , Jokowi menekankan bahwa Indonesia seharusnya bisa memanfaatkan bonus demografi  yang akan dimilikinya. Bonus demografi adalah fenomena dimana jumlah penduduk usia produktif akan melebihi jumlah penduduk usia lanjut dan usia anak-anak  yang akan terjadi antara  tahun 2025 dan 2030.

Jokowi menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan dunia bisnis, perlu ditingkatkan kualitas program pelatihan vokasi di Tanah Air. Hal tersebut penting dalam memanfaatkan bonus demografi yang akan datang tersebut guna menghasilkan tenaga kerja yang dapat mendukung pertumbuhan Indonesia pada dekade berikutnya.

Menurut Laporan Asian Development Bank (ADB), saat ini satu dari tiga tenaga kerja muda di Indonesia masih menganggur selama 12 bulan meskipun mereka memiliki pendidikan tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa tidak ada kesesuaian antara kemampuan yang mereka miliki dengan kebutuhan dunia industri.

Sistem pendidikan vokasi yang saat ini berjumlah 142 program kejuruan telah menuai kritik karena tidak sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh sektor swasta. Jokowi mengatakan bahwa banyak guru mengajar secara normatif tanpa kemampuan produktif

Disayangkan juga, berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan Februari tahun ini, jumlah lulusan SMK yang menganggur dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini sebanyak 9,84 persen, meningkat dari sebelumnya 9,05 persen dan 7,21 persen pada 2015 dan 2014.

Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani menyetujui usulan bahwa peningkatan kemampuan tenaga kerja di Indonesia harus menjadi prioritas. Ia mengatakan, Kadin sudah menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah untuk membantu merancang bentuk pelatihan pendidikan vokasi yang sesuai dan banyak dibutuhkan. Ketika mengiringi perjalanan dinas Jokowi ke Jerman, Kadin juga telah bertemu dengan Kamar Dagang Jerman yang memiliki persan besar dalam melakukan pelatihan vokasi di negara tersebut.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesian (Apindo) Agung Pambudi mengatakan, kurangnya fasilitas dan prasarana sekolah merupakan bagian dari permasalahan yang dihadapi beberapa program kejuruan saat ini. Mahalnya biaya menjadi kendala untuk memenuhinya.

Agung menjelaskan, salah satu cara untuk menangani permasalahan ini adalah dengan melakukan kerja sama operasi atau pemakaian fasilitas, sehingga sekolah kejuruan dapat berhubungan secara langsung dengan industri. Selanjutnya, pusat pelatihan vokasi yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dapat digabungkan untuk meningkatkan fasilitasnya.

Saat ini, Apindo bekerja sama dengan Kadin dan pemerintah akan menciptakan sebuah gerakan magang nasional yang melibatkan 2.300 perusahaan yang masing-masing akan melatih dan menyediakan tempat magang bagi sekitar 100 orang.

Businesses told to bridge skills gap

The Jakarta Post, page 1

President Joko “Jokowi” Widodo has called for businesspeople to be more involved in vocational training of the domestic workforce as many young graduates are having difficulties finding jobs because of a major skills gap.

During the Indonesian Chamber of Commerce and Industry’s (Kadin) national leaders meeting, Jokowi emphasized that the country should not take for granted its demographic bonus, in which productive-aged citizens will outnumber the elderly and children between 2025 and 2035.

Improving the quality of the country’s vocational training programs to suit the needs of the business world would be essential in shaping the impending demographic bonus into a workforce that could support Indonesia’s growth in the next decade, he added.

The reality that one in three young Indonesians remains unemployed for 12 months despite having a tertiary education reflects a mismatch between the skills that Indonesia’s youth possess and the skills that industries require, according to an Asian Development Bank (ADB) report.

The existing vocational education system, which amounts to 142 programs at present, has received criticism due to its mismatch toward private sector needs, with Jokowi saying that the teachers taught on a normative basis without being very hands-on.

Alas, the number of jobless vocational school graduates has increased over the last three years to 9.84 percent of the country’s unemployment rate in February this year, from 9.05 percent and 7.21 percent in 2015 and 2014, respectively, Central Statistics Agency (BPS) data show.

Kadin chairman Rosan Roeslani has appeared to agree that improving the country’s workforce needed to be a priority. He said, Kadin signed a memorandum of understanding with the government to help design vocational education training that was applicable and widespread following Jokowi’s trip to Germany, where he met with the German Chamber of Commerce, which plays a large role in vocational training.

Indonesian Employers Association (Apindo) executive director Agung Pambudi said part of the problem in existing vocational programs was the lack of facilities and equipment available at schools due to the high investment needed to purchase them.

He said, One of the ways is to conduct a joint operation or facility so that vocational schools can work directly with the industries. Furthermore, vocational training centers owned by the provincial administration can be merged to improve facilities.

Currently Apindo is working with Kadin and the government to create a national apprenticeship movement involving 2,300 companies that will train and apprentice around 100 people each.

the-jakarta-post_busines-told-to-bridge-skills-gap

Kemristekdikti Perketat Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi

Suara Pembaruan, halaman 16

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) Mohammad Nasir, mengatakan, akreditasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi (PT) di Tanah Air. Akreditasi menjadi kebutuhan wajib PT sebagai tolok ukur kualitas. Untuk itu Kemristekdikti akan memperketat kebijakan terkait sistem akreditasi, sehingga jumlah perguruan tinggi selaras dengan mutu. Nasir menyebutkan, akreditasi dan sertifikasi harus diperhatikan. Pasalnya, pada 2015, perguruan tinggi Indonesia yang masuk ke dalam daftar 500 besar dunia hanya dua. Sulitnya PT lain masuk 500 besar masih disebabkan masalah kualitas dan mutu, sehingga pihaknya mendorong terus peningkatan mutu.

Nasir meminta kepada kementerian yang dipimpinnya untuk melakukan pendampingan instrument apa saja yang harus diperhatikan untuk bisa menjadikan perguruan tinggi terakreditasi A dan juga meminta BAN-PT bukan untuk memudahkan, tetapi menjelaskan instrument apa saja yang perlu ditingkatkan.

Dijelaskan dia, pendampingan tersebut antara lain meliputi kelembagaannya yang harus sesuai dengan peraturan yang ada. Artinya, untuk tingkat perguruan tinggi swasta (PTS), pendampingan harus dijalankan oleh badan penyelenggara berupa komite atau yayasan. Adapun tujuan diperketat adalah untuk mendorong dan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Sebab, jika PT menghasilkan lulusan terbaik, tentu mereka akan dapat bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain.

Selanjutnya, lanjut Nasir, proses pendampingan akreditasi akan dilakukan secara bertahap. Dalam hal ini, perguruan tinggi yang sudah akreditasi A didorong untuk bersaing tingkat internasional, sedangkan untuk yang akreditasi B didorong untuk mendapatkan akreditasi A. Bentuk pendampingan yang telah dilakukan Kemristekdikti sejauh ini ada beberapa jenis. Diantaranya adalah melalui workshop Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) yang diikuti 152 PT, bimbingan teknis pada 51 PT terpilih yang terakreditasi B, pembimbingan pada masing-masing PT, dan fasilitasi yang menghasilkan rekomendasi untuk re-akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.