Riset di Indonesia Duduki Peringkat Keempat di Asia Tenggara

http://www.republika.co.id

Riset di Indonesia masih menduduki peringkat keempat di Asia Tenggara. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohamad Nasir mengatakan Indonesia berada di peringkat keempat setelah Malaysia, Singapura, dan Thailand. Menurut Nasir, indikasinya terlihat dari produktivitas karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi.

Riset di Indonesia, terang Nasir, masih kecil padahal jumlah penduduknya di Asia Tenggara paling banyak. Makanya Kemenristek Dikti saat ini menargetkan Indonesia menjadi juara dalam peringkat jurnal ilmiah internasional di Asia Tenggara pada 2020.

Dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.2/2016 tentang standar biaya keluaran tahun anggaran 2017, di dalamnya terdapat pengaturan mengenai standar biaya keluaran yang berlaku untuk sub keluaran penelitian. Peraturan ini merupakan terobosan besar yang mengubah pola pikir penelitian dalam sistem keuangan negara. Khususnya bagi dunia penelitian di lembaga penelitian kementerian atau lembaga dan perguruan tinggi.

Nasir menambahkan, salah satu terobosan penting dalam peraturan tersebut adalah pelaksanaan anggaran berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitian sesuai dengan kualifikasi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam tata cara pelaksanaan penilaian. Melalui peraturan ini diharapkan kegiatan penelitian meningkat hasilnya. Kegiatan penelitian juga diharap lebih bergairah dan menghasilkan penemuan bagi inovasi sebab dengan peraturan baru tersebut maka pertanggungjawaban kegiatan penelitian lebih sederhana.

Research in Indonesia Ranks Fourth in Southeast Asia

http://www.republika.co.id

Research in Indonesia still ranks fourth in Southeast Asia.  Minister of Research, Technology, and Higher Education (Menristek Dikti) Mohamad Nasir said Indonesia is ranked fourth after Malaysia, Singapore, and Thailand. According to Nasir, the indications are apparent from the productivity of scientific works published in reputable international journals.

Research in Indonesia, explained Nasir, is still small when actually it has the most in total population in Southeast Asia. Hence, Kemenristek Dikti is currently targeting Indonesia to become the champion in international scientific journal ranking in Southeast Asia in 2020.

With the Finance Ministerial Regulation (PMK) Number 106/PMK.2/2016 on the 2017 budget year output cost standard, it contains a provision on applicable output cost standard for sub-research output. This regulation is a major breakthrough that changes the mindset of research in the state financial system;   particularly for research in research institutions of the ministry or institutions and universities.

Nasir added, one of the important breakthroughs in the regulation is budget implementation oriented toward research end result output in line with the quality standard qualification set out in the assessment implementation procedure. Through this regulation it is expected that research activities would increase in results.  Research activities are also expected to be more zealous and produce findings for innovation because with the new regulation the accountability of research activities is simpler.

Link: http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/16/07/27/oayfku368-riset-di-indonesia-duduki-peringkat-keempat-di-asia-tenggara

ROL_riset di indonesia duduki peringkat keempat di asia tenggara

Kemdikbud Canangkan Program Nasional Bedah 100 PAUD

http://www.antaranews.com

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mencanangkan program nasional bedah 100 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Gunung Sari Kecamatan Pegaden, Subang, Jawa Barat, Kamis. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUD dan Dikmas ) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Harris Iskandar mengatakan, program ini merupakan kerja sama Kemdikbud dengan pihak swasta dalam melakukan revitalisasi terhadap 100 PAUD di Indonesia.

Harris menyambut baik keterlibatan swasta dalam hal ini Lembaga Karya Pokhpand (LKP) untuk memajukan pendidikan yang ada di Tanah Air.  Program Bedah 100 PAUD diselenggarakan LKP berupa membangun gedung PAUD baru atau merenovasi gedung yang sudah ada tetapi dalam kondisi memprihatinkan.

Harris menambahkan, dari 19,2 juta anak usia dini, baru sekitar 70,1 persen yang mendapatkan layanan PAUD. Dari jumlah yang mendapatkan layanan tersebut, baru sebagian kecil mendapatkan fasilitas yang memadai, sebagian masih minim sarana dan alat permainan.

Program revitalisasi PAUD dipilih karena perusahaan melihat banyak kondisi bangunan PAUD yang kurang layak dan kurang alat permainan. Padahal PAUD sangat penting dalam pembentukan karakter anak. Perusahaan mengalokasikan dana Rp30 juta hingga Rp80 juta untuk setiap PAUD. Program tersebut merupakan kelanjutan dari program pendidikan yang telah dimulai perusahaan sejak 35 tahun lalu, melalui program anak asuh untuk siswa SD, SMP dan SMA dan kemudian beasiswa untuk mahasiswa.

Kemdikbud Launches National Program of Revitalizing 100 PAUD

http://www.antaranews.com

Ministry of Education and Culture (Kemdikbud) launched a national program of revitalizing 100 Early Childhood Education (PAUD) in Gunung Sari Village of Pegaden Sub-district, Subang, West Java, on Thursday. Director General of Early Childhood and Public Education (Dirjen PAUD dan Dikmas) Ministry of Education and Culture (Kemdikbud), Harris Iskandar said this program is the cooperation of Kemdikbud with the private sector in revitalizing 100 PAUD in Indonesia.

Harris welcomed the involvement of the private sector in this case Lembaga Karya Pokhpand (LKP) to promote education in the country. The Bedah 100 PAUD program is held by LKP in the form of constructing new PAUD buildings or renovating existing buildings in poor condition.

Harris added, out of 19.2 million early childhood  children, only around 70.1 percent obtain PAUD services. From the number obtaining such service, only a small number obtain adequate facilities, some still lacking equipment and toys.

The PAUD revitalizing program was selected because company saw the non-viable conditions of PAUD buildings and the lack of play equipment/toys. Actually PAUD is very important in children’s character building. The company allocates Rp30 million to Rp80 million in funds for each PAUD. The program is a continuation of the education program initiated by the company since 35 years ago, through a foster care program for students of primary school (SD), junior high school (SMP) and high school (SMA) and later scholarships for students of tertiary education.

Link: http://www.antaranews.com/berita/575648/kemdikbud-canangkan-program-nasional-bedah-100-paud

Antaranews_kemdikbud canangkan program nasional bedah 100 paud

Dua Arahan Presiden untuk Mendikbud Baru

http://www.tempo.co

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, Muhadjir Effendy, mengaku sudah mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo mengenai arah kebijakan pendidikan. Ia mengatakan arahan Presiden bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemerataan dan ketenagakerjaan.

Ia mengatakan, soal pemerataan, nanti diimplementasikan dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar. Presiden meminta agar Menteri Pendidikan memastikan distribusi Kartu Indonesia Pintar bisa benar-benar merata dan tepat sasaran. Menurut Presiden Joko Widodo, kata Muhadjir, selama ini penyerapan alokasi Kartu Indonesia Pintar belum berjalan maksimal.

Terkait dengan ketenagakerjaan, Muhadjir mengatakan Presiden Jokowi meminta Menteri Pendidikan agar mempertajam program pendidikan vokasi atau kejuruan. Penajaman yang dimaksud Muhadjir adalah pengadaan pendidikan kejuruan yang lebih menyasar kebutuhan pasar. Muhadjir berinisiatif menjalin kerja sama dengan negara-negara lain terkait dengan program pendidikan kejuruan. Hal itu bisa dimulai dari mengundang tenaga pendidik ataupun tenaga pelatih. Dengan begitu, kata dia, kualitas lulusan sekolah di Indonesia akan semakin siap menghadapi tantangan global.

Selama ini, kata Muhadjir, SMK dianggap terlalu umum dalam menyusun program kejuruan sehingga keterampilan yang sangat spesifik itu tidak tercermin dalam pendidikan nasional.

New Education Minister Receives Two Directions in Education Policy from President

http://www.tempo.co

New Minister of Education and Culture, Muhadjir Effendy, admitted that he had received a direction in education policy from President Joko Widodo. He said, the direction could be divided into two parts, namely equalization and employment.

He explained, in the area of equalization, the President asked him to ensure the allocation of Indonesia Smart Card (KIP) to be appropriately targeted and evenly spread. According to President, currently the absorption and allocation of KIP is not yet optimal.

In the area of employment, Muhadjir said, President Jokowi had asked him to refine the vocational education programs. The refinement, said Muhadjir, would be in the provision of vocational education in line with the demands of the marketplace.

In relation to vocational education programs, Muhadjir intends to establish international cooperation with other countries by inviting their educators or trainers. Thus, he continued, the quality of Indonesian graduates would be better prepared to face global challenges.

To date, Muhadjir went on, considerations only extend to offering the most commonplace vocational education programs, so an appropriate level of specific skills are not available in national education.

Link: https://nasional.tempo.co/read/news/2016/07/27/078791025/dua-arahan-presiden-untuk-mendikbud-baru

tempoco_dua arahan presiden untuk mendikbud baru

Reshuffle Menteri Pendidikan Mengherankan

http://www.jakartaglobe.beritasatu.com

Pengangkatan Muhadjir Effendy sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menggantikan Anies Baswedan menjadi kejutan terbesar yang dilakukan Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada kocok ulang (reshuffle) kedua jajaran Kabinet Kerja pada hari Rabu pagi (27/07) lalu.

Pengamat pendidikan Doni Koesoema mengatakan, Jokowi seharusnya memberikan Anies lebih banyak waktu untuk menyelesaikan visinya. Anies memulai sepak terjangnya sebagai mendikbud dengan berbagai reformasi internal dan program publik, seperti program anti-perundungan dengan semangat Pancasila, dan persatuan dalam keberagaman.

Doni mengatakan, ia memiliki harapan besar kepada Muhadjir Effendy – mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang – untuk melanjutkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Anies. Ketika kementerian di bawah pimpinan Anies, ia menjalankan serangkaiangan reformasi, dimana salah satu yang paling populer adalah program pengawasan sekolah yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan sekolah yang ramah anak melalui kebijakan anti-kekerasan dan anti-intimidasi.

Doni menambahkan, program ini adalah dasar yang kuat dalam rangka membentuk sekolah dengan pendidikan budaya yang lebih baik untuk mengatasi beragamnya latar belakang budaya yang ada. Muhadjir, lanjut Doni, diharapkan untuk memfokuskan programnya pada isu-isu di tataran kelas sekolah, terutama dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 yang banyak kendala.

Persatuan Guru Republik Indonesia juga menyikapi bahwa perubahan dan reshuffle bisa mengakibatkan masalah dengan program-progam yang sudah berjalan.