Akademi Minta ilmuwan Indonesia Pulang

The Jakarta Post, halaman 4

Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) menginginkan para ilmuwan Indonesia yang tinggal di luar negeri untuk pulang ke Indonesia. Mantan Presiden Indonesia sekaligus pendiri AIPI, Bacharuddin Jusuf Habibie mengatakan Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam harus diimbangi dengan sumber daya manusia unggul sehingga berdampak secara signifikan bagi negara.

Habibie menjelaskan sumber daya manusia yang berkualitas akan menciptakan inovasi yang akan meningkatkan kemajuan negara. Beberapa contoh hasil dari akademi ilmu pengetahuan di negara-negara lain, diantaranya adalah National Academy of Sciences (NAS) di Amerika Serikat, yang berperan besar dalam mendorong pembangunan negara.

Habibie mendesak AIPI untuk meningkatkan keanggotaannya, yang saat ini baru 53 anggota menjadi 1.000 anggota, mengingat akademi tersebut akan melayani 250 juta rakyat Indonesia. Hal itu akan dapat dicapai karena banyaknya jumlah lulusan perguruan tinggi. Habibie juga mengingatkan semua anggota untuk menghindari campur tangan urusan politik karena hal itu bisa menghambat tujuan akademi dalam menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia akan ilmu pengetahuan.

AIPI adalah organisasi yang didanai pemerintah yang beranggotakan ilmuwan-ilmuwan terkemuka di Indonesia. Para Anggota akademi mengeluarkan memo kebijakan dan berkonsultasi dengan pemerintah tentang isu-isu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. AIPI berdiri pada tahun 1990 seiring dengan terbitnya UU No.8 / 1990, yang menjadi dasar hukum pendirian.

Ketua AIPI Sangkot Marzuki, dalam rapat pleno yang juga ditujukan sebagai persiapan ulang tahun akademi ke 25 pada Oktober 2015, mengatakan, 10 anggota baru telah dikonfirmasi; terdiri dari lima ilmuwan yang berasal dari ilmu-ilmu alam dan lima ilmuwan dari ilmu-ilmu sosial. Dalam sambutannya, Sangkot mengingatkan kembali kontribusi AIPI dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia selama bertahun-tahun.

Academy Asks RI Scientists to Return Home

The Jakarta Post, page 4

The Indonesian Academy of Sciences (AIPI) wants Indonesian scientists living abroad to come back home. Former President and AIPI cofounder Bacharuddin Jusuf Habibie said Indonesia’s rich natural resources must be matched by outstanding human resources to significantly impact the country.

Habibie explained quality human resources would create innovation that would enhance the country. Several examples of science academies in other countries, such as the National Academy of Sciences (NAS) in the US, which has played a big role in driving the country’s development.

Habibie urged AIPI to increase its membership, which currently stands at just 53 members, to become 1,000 members as it would serve 250 million Indonesian people. And it would be attainable due to the large number of college graduates. Habibie also reminded all members to avoid meddling in politics as it could hinder the academy aim to spread knowledge on the sciences within Indonesian society.

The AIPI is a government-funded organization composed of Indonesia’s most reputable scientists. Members issue policy briefs and are consulted by government on issues pertaining to science and technology. The academy was founded in 1990 with the issuance of Law No.8/1990, which became the academy’s legal foundation.

The AIPI’s current chairman, Sangkot Marzuki, said during the plenary meeting, which was also conducted in preparation for the academy’s 25th anniversary, set to take place in October, 10 new members were confirmed; five from the hard sciences and another five from the social sciences. In his opening remarks, Sangkot recalled the academies’ contribution to the development of the sciences in Indonesia over the years.

Academy Asks RI Scientists to Return Home

Academy Asks RI Scientists to Return Home

Rektor Berijazah Palsu Dipecat

Media Indonesia, page 10, Sabtu 23 Mei

Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) bertindak tegas dengan memecat rektor yang terbukti menggunakan ijazah palsu. Mereka juga akan membekukan universitas yang menerbitkan ijazah bodong.

Menristek Dikti Muhammad Nasir mengatakan, pihaknya sudah menindak tegas mereka yang terlibat dalam kasus itu dengan memecat rektor yang terbukti memiliki ijazah palsu, yaitu Rektor Universitas PGRI Kupang, Syam Haning. Menristek pun tengah mendalami kebenaran Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang, Darsyad Antjo, yang ditenggarai juga berijazah palsu.

Kedua rektor tersebut memperoleh gelar doktor (S-3) dari Barkeley University yang mengklaim sebagai cabang dari Amerika Serikat (AS). Kampus yang berlokasi di Gedung Yarnati, jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, itu ternyata tidak memiliki izin dari Dikti. Kampus tersebut hanya memiliki izin kursus manajemen, bukan izin perguruan tinggi, sehingga benar-benar mencederai citra pendidikan tinggi.

Menristek menambahkan, pihaknya akan menutup universitas tersebut dan mencabut gelar yang dikeluarkannya tanpa terkecuali untuk ijazah S-1, S-2, dan S-3. Saat inspeksi mendadak (sidak) ke kampus itu, terpampang ijazah dengan cap Dikti yang ditandatangani oleh Ilah Sailah, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti. Pihaknya akan memanggil Ilah Sailah untuk memastikan hal tersebut dan akan mengecek ke pangkalan data pendidikan tinggi terkait hal tersebut.

Fake-Certified Rector Dismissed

Media Indonesia, page 10, Saturday 23 May

The Research and Technology and Higher Education Ministry acted firmly by dismissing a university rector who was proven to use fake certificate. The ministry will also freeze university which issued the fake certificate.

Research and Technology and Higher Education Minister Muhammad Nasir said he has sanctioned firmly those who are involved in the case by dismissing the PGRI Kupang University rector Syam Hening who had fake certificate. The minister is also examining a case which involves Muhammadiyah Kupang University rector Darsyad Antjo who is also suspected of having fake certificate.

The two rectors hold doctoral degrees from Barkeley University who claims a branch of the United States-based university. Apparently, the university which is located in Yarnati Building, Proklamasi Street, Central Jakarta does not have license from the ministry. The campus only has a management course license instead of license to carry out higher education activities. Indeed, it do harm to higher education image.

The minister added he would shut down the university activities and annul the issued undergraduate, masters’ and doctoral certificates. When he carried out a prompt inspection to the campus, he found certificates with the ministry’s stamp and signed by the Ministry’s Learning and Student Affairs Director Ilah Sailah. He will summon Ilah Sailah to verify the finding and check the higher education database regarding this matter.

Fake-Certified Rector Dismissed

Fake-Certified Rector Dismissed

Kendaraan Tingkatkan Mutu Pendidikan

Media Indonesia, halaman 12

Semakin maraknya anak bangsa dan peserta didik mempersiapkan diri menjadi wakil daerah pada ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) diyakini mampu menumbuhkan iklim belajar yang baik di sekolah. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Achmad Jazidie.

Menurut Achmad, melalui OSN, kecintaan terhadap sains dan teknologi akan tumbuh berkembang di kalangan anak bangsa, sekaligus diharapkan menjadi kendaraan dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Selain memberikan insentif kepada para juara, Kementerian pun akan melakukan pembinaan dalam Olimpiade Sains Internasional yang akan diwakili oleh para juara OSN.

OSN 2015 yang berlangsung 19-23 Mei, di Yogyakarta juga diikuti oleh sekolah-sekolah inklusif di setiap level. Pelajar-pelajar tunarungu, tunadaksa, autisme, dan tunanetra yang mengikuti ajang tersebut tampak sangat antusias. Tidak terkecuali bagi Septiana, peserta SMALB Ane Metuah Aceh Besar yang mengikuti lomba matematika. Septiana ialah penyandang tunanetra. Dirinya telah mengikuti OSN sejak SMP dan selalu masuk tingkat nasional.

Selain Septiana, ada 28 siswa lainnya yang mengikuti lomba tersebut, di mana empat di antaranya harus menggunakan low vision, yakni jenis braille yang lebih tebal.

Vehicle to Improve Education Quality

Media Indonesia, page 12

The increasing number of students who prepare themselves to represent their regions in the National Science Olympics (OSN) is believed to be able to grow conducive learning climate at schools. It was conveyed by the Education and Culture Ministry’s Secondary Education Director General Achmad Jazidie.

According to Achmad, through the OSN, interest to science and technology would grow amongst future generation and, at the same time, was expected to improve Indonesia’s education quality. In addition to the incentive provision to the winners, the ministry will also carry out capacity building to the OSN winners who will represent Indonesia in the international science Olympics.

The 2015 OSN -which was held from 19 to 23 May in Yogyakarta- was also participated by inclusive schools at each level. Students with disabilities who participated on the occasion looked enthusiastic. One of them is Septiana, a student of Ane Metuah Aceh Besar SMALB (senior high school for students with disabilities), who participated in math competition. Septiana is a blind student. She has been participating in the OSN since she was in junior high school. Septiana always succeeds to enter national-level competition.

There are also 28 other students with disabilities who participated in the competition, four of them needed to use a thicker version of braille namely low vision.

Vehicle to Improve Education Quality

Vehicle to Improve Education Quality

Ijazah Palsu Marak, Izin Prodi Harus Diperketat

Koran Sindo, halaman 16

Praktik jual beli ijazah palsu bagaikan virus yang cepat menyebar. Untuk menangkalnya, pemerintah harus memperketat perizinan program studi (prodi).

Kepala Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Mansyur Ramli mengatakan, sebenarnya selama ini proses akreditasi perguruan tinggi sudah memiliki mekanisme asesmen lapangan yang ketat. Didalamnya terdapat kegiatan visitasi ke perguruan tinggi yang bersangkutan.

Mansyur menjelaskan, penyimpangan sering terjadi justru saat perguruan tinggi yang bersangkutan sudah berjalan. Sebab saat perguruan tinggi pemohon mengajukan akreditasi, semua syarat sudah terpenuhi. Untuk mencegah hal tersebut, pihaknya mengusulkan agar Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) memperketat izin pendirian dan penyelenggaraan prodi di perguruan tinggi.

Pihaknya pun mengusulkan sistem pengawasan dalam Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) perlu ditingkatkan tanpa mengabaikan kemandirian perguruan tinggi. Sehingga, publik yakin bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi punya komitmen kuat untukk perbaikan.

Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (Aptisi) Edy Suandi Hamid berpendapat, ijazah asli tapi palsu (aspal) yang sudah dikeluarkan kampus mesti ditarik, dibatalkan, dan gelar si pemakai ijazah juga harus dicabut. Pelaku yang terlibat juga tidak cukup hanya dikenai hukuman administratif saja, tapi juga harus dikenakan sanksi pidana.

Edy menambahkan, selain pengawasan oleh Ditjen Dikti dan Kopertis yang harus diperkatat, masyarakat juga tidak perlu segan untuk melaporkan jika melihat ada kampus yang terindikasi jual beli ijazah atau mengeluarkan ijazah yang tidak memenuhi norma akademis.