Kearifan Lokal Topang Kurikulum Nasional

Kompas, halaman 11

Nilai-nilai lokal yang dianggap penting pada suatu masyarakat di daerah dapat dimanfaatkan untuk memperkaya kuriulum nasional. Pemanfaatan nilai-nilai lokal ataupun kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pada pembelajaran budaya tidak hanya untuk membentuk karakter, tetapi juga membantu mempermudah penguasaan kompetensi siswa dalam pembelajaran.

Pendidikan kontekstual dengan menggali nilai-nilai, kearifan, dan potensi lokal berhasil dikembangkan di sejumlah daerah dengan dukungan Wahana Visi Indonesia (WVI). Hal ini mengemuka dalam lokakarya bertajuk “Pemaparan Hasil Evaluasi Formatif Pendidikan Karakter Kontekstuial WVI” di Jakarta, Kamis (19/1)

Direktur Ministry Quality Impact WVI Mitra Tobing mengatakan, sejak 2010 WVI, menerapkan pendekatan kontekstual dalam program-program pendidikan di sejumlah wilayah. Keberhasilan pendidikan karakter kontekstual, antara lain, terlihat di Sekolah Harmoni Hijau di Singkawang dan Sambas (Kalimantan Barat), Pendidikan Harapan di Poso (Sulawesi Tengah), dan Pendidikan Kulababong di Sikka (Nusa Tenggara Timur).

Mitra mengatakan pendidikan kontekstual ini bisa dilaksanakan. Karena telah memiliki bukti dan hasil evaluasi menunjakan, hal yang baik bagi peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Dirinya berharap model pendidikan karakter kontekstual yang sudah dikembangkan bisa memperkaya penguatan pendidikan karakter yang dirancangkan Kemdikbud.

Staf Ahli Mendikbud Bidang Pembangunan Karakter Arie Budhiman mengatakan, penguatan pendidikan karakter (PPK) yang mulai dikembangkan di sekolah memberi ruang bagi pendidikan kontekstual dari kearifan lokal. Namun, ada lima nilai yang secara nasional diharapkan diperkuat dalam PPK, antara lain religiositas, nasionalisme, kemandirian, dan gotong royong.

Local Wisdom Supports National Curriculum

Kompas, page 11

Local values considered important in a society in the regions could be used to enrich the national curriculum. Utilization of local values or local wisdom in the daily lives of the community in cultural learning is not only to shape character, but also to help facilitate the mastery of student competencies in learning.

Contextual education by exploring the values, wisdom, and local potentials was successfully developed in a number of areas with the support of Wahana Visi Indonesia (WVI). It emerged in a workshop entitled “Expose of Formative Evaluation Results of WVI Contextual Character Education” in Jakarta, Thursday (19/1)

Director of WVI Ministry Quality Impact Mitra Tobing said, since 2010 WVI applied a contextual approach in educational programs in some areas. The success of contextual character education, among other things, is apparent at Sekolah Harmoni Hijau in Singkawang and Sambas (West Kalimantan), Pendidikan Harapan in Poso (Central Sulawesi), and Pendidikan Kulababong in Sikka (East Nusa Tenggara).

Mitra said this contextual education can be implemented; because it has evidence and evaluation results show a good thing for improving the quality of learning in schools. He hoped the contextual character education model that has been developed could enrich strengthening of character education drafted/designed by Kemdikbud.

Advisor to Mendikbud Character Development Sector Arie Budiman said strengthening of character education (PPK) which starts to be developed in schools provides space for contextual education from local wisdom. However, there are five values which nationwide are expected to be strengthened in the PPK, among others religiosity, nationalism, self-reliance and mutual cooperation.

kompas_kearifan-lokal-topang-kurikulum-nasional

Penyebaran Rendah

Kompas, halaman 11

Penyebaran Kartu Indonesia Pintar untuk siswa putus sekolah hanya menjangkau 65.000 anak dari target 4 juta penerima. Karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengalihkan sebagaian kartu itu kepada anak-anak yatim piatu yang membutuhkan

Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan penentuan jumlah 4 juta peserta didik di luar sekolah itu berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Kenyataan di lapangan, hanya 65.000 anak yang bisa diajak kembali menempuh pendidikan, baik formal, nonformal, maupun informal.

Rapat yang diadakan pada hari Kamis (19/1) beragendakan tentang pembahasan penyebaran dan pemakaian APBN 2016. Beberapa waktu lalu, Muhadjir mengungkapkan, tantangan terberat ialah mengajak pemuda yang sudah putus sekolah lebih dari satu tahun untuk kembali menempuh pendidikan karena umumnya mereka telah sibuk bekerja. Sebagian dari mereka bahkan sudah merantau, meninggalkan kampong halaman.

Agar tidak mubadzir, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pada 2017 akan mengalihkan jatah Kartu Indonesia Pintar (KIP) tersebut kepada anak-anak yatim piatu dari latar belakang ekonomi lemah. Saat ini tercatat ada 896.000 anak yatim piatu yang akan menerima KIP.

Jatah KIP itu, menurut Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Hamid Muhammad, juga diberikan kepada anak-anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan serta Kartu Indonesia Sejahtera. Ia mengatakan terdapat 3,4 juta anak yang sudah menikmati manfaat bantuan pendidikan, tetapi belum memiliki kartu.

Low Spread

Kompas, page 11

Indonesia Smart Card distribution for school dropouts only reached 65,000 children from the target of 4 million recipients.  Therefore, the Ministry of Education and Culture will transfer some of the cards to needy orphaned children.

In a meeting with House Commission X, Education and Culture Minister Muhadjir Effendy said the determination of the total of 4 million learners out of school was based on data of the National Team for the Acceleration of Poverty Alleviation.   The reality on the ground is that only 65,000 children could be invited for re-education, be it formal, non-formal or informal.

The agenda of the meeting held on Thursday (19/1) discussed the deployment and use of the state budget (APBN) in 2016.   Some time ago, Muhadjir revealed, the biggest challenge was to encourage/ invite youths who have dropped out of school more than one year to return to school because generally they have been busy working .   Some of them even had to leave their hometowns.

In order not to be wasteful, the Ministry of Education and Culture (Kemdikbud) in 2017 will shift quota of the Indonesia Smart Card (KIP) to orphaned children from economically weak backgrounds.   Currently there are 896,000 orphans to receive KIP.

The KIP ration, according to Director General of Primary and Secondary Education Kemdikbud Hamid Muhammad, was also given to the children of participating families of the Family Hope Program Card as well as the Prosperous Indonesia Card. He said there are 3.4 million children who are already enjoying the benefits of educational assistance, but do not yet have a card.

kompas_penyebaran-rendah

Daerah dan Sekolah yang Tetapkan Sumbangan SMA

Republika, halaman 5

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menegaskan penetapan iuran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) di tingkat sekolah menengah atas (SMA) merupakan kewenangan daerah dan sekolah. Sehingga, pihaknya tidak bisa melarang jika sekolah maupun daerah hendak menarik iuran SPP.

Menurut dia, daerah yang dimaksud dalam hal ini yakni pemerintah provinsi (pemprov) yang telah ditugaskan menangani sekolah setingkat SMA. Hal ini diungkapkan Muhadjir, setelah sejumlah sekolah kembali menarik iuran SPP.

Muhadjir mengungkapkan, pada dasarnya sekolah negeri tingkat SMA di Indonesia memang tidak digratiskan. Namun, banyak Pemerintah Kabupaten/Kota yang kebijakannya menggratiskan iuran sekolah melalui subsidi dana Bantuan Operasional Sekolah daerah (BOSDa). Menurutnya penarikan iuran SPP oleh sekolah biasanya untuk memajukan sekolah. Sementara dana BOS yang diperuntukkan untuk bantuan siswa, tidaklah cukup jika sekolah hendak memajukan sarana dan pra sarananya.

Muhadjir pun menegaskan, ditariknya iuran SPP sekolah tidak ada kaitannya dengan Peraturan Mendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Menurut dia, dalam Permendikbud tersebut memang mengatur peran Komite Sekolah untuk memberikan sumbangan dan bantuan bagi sekolah., bukan untuk mewajibkan penarikan dana dari orang tua siswa.

Regions and Schools Set SMA Donations

Republika, page 5

Minister of Education and Culture Muhadjir Effendi affirms the determination of tuition fees (SPP) at the high school level (SMA) is the authority of the regions and schools. Thus, his party could not forbid if the school or the region wish to charge tuition fees (SPP).

According to him, the regions in question in this case are the provincial administrations (pemprov) which had been assigned to handle/manage high schools.  This was disclosed by Muhadjir, after a number of schools returned to charging tuition fees.

Muhadjir revealed, basically state high schools in Indonesia are not free.  However, many regency/ city administrations had policies to eliminate school tuition through subsidized regional school operational assistance (BOSDA).   According to him the imposition of SPP by the school is usually to advance/progress the school. While the BOS funds earmarked for student aid, is not enough if the school wanted to promote its facilities and infrastructure.

Muhadjir also confirmed the charged school tuition/ fees had nothing to do with Education Minister Regulation (Permendikbud) No. 75 Year 2016 on the School Committee.   According to him, the Permendikbud does regulate the role of the School Committee to provide contributions/ donations and support for the school; not to require the withdrawal of funds from parents.

republika_daerah-dan-sekolah-yang-tetapkan-sumbangan-sma

Mendikbud: Kebijakan Sekolah Gratis Tetap Ada

www.republika.co.id

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menanggapi polemik yang berkembang di media sosial terkait dengan isu kebijakan sekolah gratis yang diplesetkan oleh oknum tak bertanggung jawab. Isu tersebut seolah-olah Mendikbud akan mencabut sekolah gratis oleh pemerintah.

Mendikbud menegaskan program wajib belajar 12 tahun terus akan berjalan dan negara tetap memenuhi kewajibannya untuk menggratiskan biaya pendidikan dasar, yakni tingkat SD dan SMP. Sebab, kata dia, justru saat ini pemerintah tengah gencar-gencarnya mengalokasikan anggaran untuk memperkecil kesenjangan akses pendidikan kalangan kurang mampu.

Sehingga, untuk siswa-siswa kurang mampu tak hanya gratis tetapi juga memperoleh tambahan dana melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dengan instrumen Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Menurut Mendikbud, untuk meningkatkan kualitas pendidikan pihaknya ingin menggali potensi masyarakat yang akan berpartisipasi dalam pendidikan melalui Komite Sekolah. Biaya pendidikan yang disalurkan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), masih bersifat terbatas untuk memenuhi kebutuhan minimum sekolah. Mendikbud dengan tegas melarang Komite Sekolah melakukan pungutan kepada orang tua murid.

Muhadjir menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah bukan untuk mewajibkan penarikan dana dari orang tua siswa tetapi untuk menggali dana dari luar, seperti alumni, CSR, maupun individu dan unsur masyarakat lain yang tidak mengikat demi meningkatkan mutu pendidikan.