Fasilitas Pendidikan Jadi Kendala

Republika, halaman 5

Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2016 akan diperingati secara serentak pada 2 Mei 2016. Dalam peringatan itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengungkapkan, fasilitas pendidikan masih mejadi kendala pemerintah untuk bisa membenahi pendidikan di Indonesia.

Anies menerangkan, saat ini, jangkauan sekolah dasar (SD) di seluruh daerah sudah mencapai 149 ribu, sedangkan jumlah desa sebanyak 149ribu. Sehingga, hal ini berarti jangkauan SD sudah menyebar di seluruh wilayah.

Menurut Anies, kekurangan fasilitas justru terjadi pada level sekolah menengah atas (SMK) dan sekolah menengah kejuruan (SMK). Pada 2015, pemerintah mengklaim telah menambah 70 SMK. Pemerintah berharap pada pendirian SMA/SMK sebagai upaya memperkecil angka putus sekolah yang banyak terjadi setelah lulus sekolah menengah pertama (SMP). Karena, angka partisipasi sekolah tingkat SD sangat tinggi, yaitu mencapai 94 sampai 96 yang ternyata sejajar dengan Jepang dan Korea Selatan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSG), Retno Listyarti, mengungkapkan, ada dua yang perlu dibenahi saat ini. Pertama, meningkatkan kualitas guru dengan program jelas, terukur, dan berkualitas. Kedua, menciptakan sekolah aman dan nyaman untuk peserta didik guna mencegah dan menanggulangi tindakan kekerasan di sekolah, baik yang dilakukan peserta didik, guru, dan sebagainya.

Educational Facility Becomes a Constraint

Republika, page 5

National Education Day (Hardiknas) 2016 will be celebrated simultaneously on May 2, 2016. In regard to the celebration, the Minister of Education and Culture (Mendikbud) Anies Baswedan revealed that educational facilities burdened the government in enhancing the quality of education in Indonesia.

Anies explained, to date, the number of elementary schools (SD) is 149 thousand to cover 149 regions. This means that SDs have reached out all regions in Indonesia.

Anies said, in fact, lack of facilities occurred at high school levels, SMA and SMK. In 2015, the government claimed having established 70 SMKs. The government hopes that establishing more high schools, SMA and SMK, will minimize the number of dropouts which frequently happen after graduating from junior high school (SMP). On the other hand, the elementary school enrollment rate is significantly high up to 94 to 96 which turns out to be equal to Japan and South Korea.

Meanwhile, Secretary-General of Federation of Indonesian Teacher Association (FSGI), Retno Listyarti, said, there were two things to improve, first, improving the quality of teachers by providing a clear, measurable and high quality program, and second, creating a safe and comfortable school for students in order to prevent and overcome violence in schools whether perpetrated by students, teachers, or others.

republika_fasilitas pendidikan jadi kendala

Diperlukan Keterlibatan Publik

Kompas, halaman 11

Kebangkitan pendidikan Indonesia memerlukan keterlibatan publik. Karena itu, sebagai bukti keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pendidikan, berbagai komunitas pendidikan dan organisasi bekerja sama menyelenggarakan Pesta Pendidikan dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyambut baik keterlibatan publik dalam pendidikan melalui Pesta Pendidikan yang melibatkan berbagai komunitas serta institusi. Anies mengatakan, pendidikan harus mewujud sebagai sebuah gerakan bersama karena pendidikan bukan semata urusan pemerintah dan sekolah.

Kegiatan tersebut diikuti 97 komunitas dan organisasi. Selain dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Pesta Pendidikan juga diadakan guna merayakan Kebangkitan Nasional pada 20 Mei mendatang.

Pegiat dan penggagas Pesta Pendidikan, Najelaa Shihab, mengatakan, Pesta Pendidikan bertujuan untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa ada banyak pihak yang merasa ikut bertanggung jawab mengembangkan pendidikan. Menurut Najelaa, semua pihak dapat terlibat lewat berbagai cara sesuai profesi dan kapasitas mereka masing-masing.

Pesta Pendidikan memiliki berbagai agenda kegiatan, antara lain peluncuran lagu pendidikan, lomba pembuatan video, serta lomba desain seragam dan simbol identitas yang bertemakan “Untuk Guru”. Komunitas-komunitas pendukung kegiatan Pesta Pendidikan antara lain Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, Kampus Guru Cikal, serta inibudi.org.

Public Involvement is Required

Kompas, page 11

The awakening/emergence of Indonesian education requires public involvement.   Therefore, as proof of community involvement in education development, various education communities and organizations collaborated to hold the Feast of Education or Pesta Pendidikan in commemoration of National Education Day which falls on the 2nd of May.

Minister of Education and Culture Anies Baswedan welcomed the public involvement in education through the Pesta Pendidikan which involved various communities as well as institutions. Anies said education should be articulated as a common movement/cause because education is not solely the affairs of the government and the school.

The activity was participated by 97 communities and organizations.   In addition to be in commemoration of National Education Day (2 May), Pesta Pendidikan was also held for the sake of celebrating National Awakening next 20 May.

The activist and initiator of Pesta Pendidikan, Najelaa Shihab said Pesta Pendidikan is aimed to show to the public that there are many parties that feel partially responsible to develop education.   According to Najelaa, all parties can be involved through various ways in accordance with their respective professions and capacities.

Pesta Pendidikan has a variety of agenda of activities, including the launching of education songs, video-making competition, as well as uniform design contest and identity symbol themed “For Teachers” or “Untuk Guru“.     Supporting communities of the Pesta Pendidikan activities include Education and Policy Study Center (Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan), Cikal Teachers Campus (Kampus Guru Cikal), as well as inibudi.org.

kompas_diperlukan keterlibatan publik

Orientasi Hasil Abaikan Proses

Kompas, halaman 11

Sikap jujur idealnya ditanamkan di sekolah melalui pembiasaan, bukan penyuruhan. Diperlukan komitmen dari guru dan orangtua untuk terus menjadikan diri sebagai teladan bagi para siswa. Saatnya prestasi siswa tak dihargai dalam bentuk materi.

Ahli pendidikan dan pelatihan guru Itje Chodidjah, di Jakarta, pekan lalu, menilai, pemberian hadiah material berorientasi pada hasil, bukan proses. Akibatnya, siswa hanya menghendaki hasil yang baik jika ada jaminan akan diberi hadiah. Untuk menuju hasil tersebut pun, siswa bisa berpikiran permisif terhadap berbagai upaya, termasuk cara-cara curang.

Terkait dengan pendidikan karakter, Loula Maretta, praktisi pendidikan dan salah seorang penggagas sekolah alam, mengatakan, paradigma pendidikan yang mengutamakan angka penilaian memandang keberhasilan pendidikan dari hasil akhir. Cara pandang ini tak menghargai proses yang membentuk karakter. Sekolah sekarang lebih banyak didikte maunya orangtua atau dinas pendidikan. Akhirnya sekolah di jenjang bawah lebih banyak dengan menjejali kemampuan membaca, menulis, dan menghitung daripada membekali siswa dengan karakter yang kuat. Tak banyak sekolah yang punya visi untuk membangun karakter siswa secara utuh.

Sosiolog pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Sugeng Bayu Wahyono, mengatakan, di sekolah, nilai-nilai yang ditanamkan lewat pendidikan menjadi lemah karena mengandung esensialisme yang menganggap nilai-nilai sebagai sesuatu yang bersifat baku.

Direktur Pendidikan Karakter Education Consulting Doni Koesoema mengatakan, pendidikan karakter belum terasa ekspresinya hingga menjadi budaya di sekolah. Yang ada justru kegiatan atau program yang superfisial, tidak utuh, dan tak menyeluruh. Misalnya, lewat kegiatan menyanyikan lagu kebangsaan atau kegiatan religius.

Terkait hal itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional Totok Suprayitno, di Malang, Jawa Timur, Sabtu, menegaskan, pendidikan memang tak bisa instan dan butuh proses. Itu sebabnya proses dalam belajar-mengajar menjadi penting guna menghasilkan generasi yang bisa menghormati dan menikmati proses belajar.

Result Orientation Ignores Process

Kompas, page 11

The attitude of honesty is ideally instilled in school through habituation, not by being ordered.     There needs to be commitment from teachers and parents to continue to make themselves examples for the students. It is time for student achievement to not be rewarded in material form.

Education expert and teacher trainer Itje Chodidjah, in Jakarta, last week, assessed, the provisioning of gifts is result-oriented, not process.   As a result, students only want good results if there is guarantee they are rewarded. To get this result, students could think permissively towards various efforts, including cheating/fraudulent ways.

Related to character education, Loula Maretta, education practitioner and one of the initiators of the nature school said the education paradigm that emphasizes numerical scores views education success from the final result. This viewpoint does not appreciate the processes that form character.   Schools are now more dictated by the wants of the parents or the education agencies.   In the end, schools in the lower levels cram more on abilities to read, write, and count instead of equipping students with strong character.   Not many schools have the vision to build students’ character as a whole.

Education sociologist of Yogyakarta State University, Sugeng Bayu Wahyono said in school the values instilled through education become weak because they contain essentialism that considers values as something crude in nature.

Character Education Director of Education Consulting Doni Koesoema said character education is not felt to be an expression of culture in school.   What is present is an activity or program that is superficial, incomplete, and not thorough.   For example, through the activity of singing national anthems/songs or religious activities.

Related to this, Head of Research and Development of Ministry of National Education Totok Suprayitno, in Malang, East Java, Saturday, affirmed education cannot be instantaneous and requires process.   That is why the process in learning is essential in order to produce a generation that can respect and enjoy the process of learning.

kompas_orientasi hasil abaikan proses

Pendidikan untuk Semua

Kompas, page 12, Sabtu 30 April

Anak usia sekolah yang belum mendapat akses pendidikan disoroti negara-negara anggota ASEAN. Problem akses pendidikan bagi anak tanpa akta kelahiran dan anak tanpa status warga negara yang jelas atau imigran mendesak untuk segera diatasi.

Persoalan hak atas pendidikan bagi semua anak ini menjadi isu krusial bagi ASEAN, apalagi sebagian negara anggota ASEAN menerima pengungsi dari sejumlah negara. Mengingat mendesaknya pendidikan bagi anak yang terpinggirkan, akan segera dibentuk tim khusus dari Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara (SEAMAO). Tugas tim ini pada tahap awal adalah memberikan data lengkap mengenai keberadaan dan kondisi anak tanpa akta kelahiran, imigran atau pengungsi, serta anak yang tinggal di perbatasan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengingatkan, pendidikan harus diberikan kepada setiap anak, tidak peduli status atau kondisinya. Indonesia yang juga menampung sejumlah imigran siap menyediakan layanan pendidikan bagi anak imigran di masa-masa transisi.

Selain isu anak imigran, anak yang tinggal di perbatasan juga menjadi tantangan bagi pemerintah negara-negara ASEAN. Dalam pembahasan SEAMEO kali ini ada empat hal yang dibahas, yakni kualitas pendidikan, inovasi pembelajaran dan konten, pelibatan publik pada pendidikan, serta tujuh prioritas agenda pendidikan untuk tiga tahun ke depan. Dalam agenda pendidikan 2015-2035 disepakati tujuh prioritas isu, yakni pendidikan anak usia dini universal, pendidikan inklusif, mitigasi bencana, pendidikan vokasional, reformasi pendidikan guru, harmonisasi pendidikan tinggi dan penelitian, serta mengadopsi kurikulum abad ke-21.

Direktur SEAMEO Gatot Hari Priowirjanto menambahkan, kerja sama antarnegara anggota mengarah pada perkuatan jaringan kerja sama, mulai dari murid, orangtua, guru, kepala sekolah, hingga masyarakat.