Jalur SNMPTN Kemungkinan Berubah

Jawa Pos, halaman 30

Wacana penghapusan ujian nasional (UN) tahun pelajaran 2017-2018 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan berdampak luas. Salah satunya, perubahan komponen penilaian dalam penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN). Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SMPTN) adalah salah satu jalur penerimaan yang terkena dampaknya.

Rekor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Djaali menyatakan, jika pemerintah meniadakan UN tahun depan, penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN otomatis ikut berubah. Sebab, nilai UN siswa menjadi salah satu komponen penilaian yang dilihat setiap PTN.

Meskipun demikian, Djaali menilai hal itu bukan persoalan serius. Sebab, komponen nilai UN bisa digantikan dengan yang lain, bahkan, jika dihapus dari sistem peneliaian SNMPTN, hal tersebut tidak menjadi masalah. Sebab, salah satu pertimbangan utama PTN menyeleksi calon mahasiswa baru di jalur SMPTN adalah akreditasi sekolah.

Dia mengungkapkan, penilaian menggunakan akreditasi sekolah mencakup delapan standar pendidikan nasional. Hal itulah yang dilihat kampus yang dipimpinnya dalam menerima calon mahasiswa baru. Apalagi, selama ini, nilai siswa pada mata pelajaran yang di ujiankan tidak berbeda jauh dengan yang tertera di rapor siswa.

SNMPTN Might Be Changed

Jawa Pos, page 30

The discourse on the abolition of the national examination (UN) in the academic year of 2017-2018 by the Ministry of National Education (Kemendikbud) will have wide impacts. One of these is the change in the component of selection for new student admission at state universities (PTN). National selection for state university admission (SNMPTN) will be one of admission routes to be affected.

Rector of Jakarta State University (UNJ), Djaali, said that if the government really cancels UN next year, the admission of new students through SNMPTN will automatically be changed because UN results are one of the selection components considered by all universities.

However, Djaali added that it will not become a serious issue. The component of UN results can be replaced with other components or events being omitted from the system of selection through SNMPTN. One of primary considerations of universities in selecting the candidate of students through SNMPTM is school accreditation.

He revealed that selection using school accreditation covers eight national education standards. These are being considered by the universities in admitting new students. Moreover, to date, student grades on subjects tested in the UN tend not to differ that much from those of their regular report card.

Daerah Tunggu Instruksi Pusat

Kompas, halaman 11

Pemerintah daerah menunggu kepastian dan instruksi dari pemerintah pusat terkait rencana moratorium ujian nasional pada 2017. Pelaksanaan rencana itu memerlukan solusi dari berbagai pihak dan tidak bisa hanya ditanggung atau diserahkan kepada daerah.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Provinisi Jawa Tengah Tri Handoyo mengatakan pemerintah daerah hanya menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan, ujian nasional (UN) selama ini cukup penting sebagai alat seleksi masuk SMP dan SMA. Penghapusan UN akan menyebabkan standar nilai sekolah di kota/kabupaten Jateng tidak sama. Menurut Tri, sejauh ini pemerintang daerah belum memiliki pola seleksi masuk sekolah selain UN.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga D.I Yogyakarta Kadarmanta Baskara Aji menyoroti persoalan anggaran terkait rencana moratorium UN. Menurut dia, mustahil menyusun rancangan anggaran baru jika penghapusan UN resmi diterapkan. Ia mengatakan, UN tak hanya menjadi parameter untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hasil UN selama ini juga untuk memetakan standar mutu guna mengukur keberhasilan pendidikan. Karena itu, menurut dia, formulasi baru harus dibuat untuk mengukur indikator potensi siswa yang selama ini dapat terpantau melalui nilai UN.

Pentingnya tolak ukur baru pengganti UN ditekankan pula oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bunyamin. Menurut dia, tugas lembaga pendidikan ialah memberikan layanan pembelajaran bagi siswa hingga tuntas. Maka, sekolah pada prinsipnya mempersilakan pemerintah menentukan apa pun alat pengukur kemampuan siswa.

Local Governments Awaiting Central Government’s Instructions

Kompas, page 11

Local governments are awaiting a decision and instructions from the central government in regard to the plan for a moratorium on the national examination (UN) in 2017. The implementation of such a plan needs a solution from many parties and cannot just be delegated to local governments.

Head of Secondary Education of Department of Education of Central Java Province, Tri Handoyo, said that local governments can only wait for the instruction from the central government. He explained that to date, UN has been an important instrument in the selection of pupils to enter SMP and SMA. The abolition of UN will result in the grade standard of schools in cities/regencies in Central Java not being the same. So far, local governments do not have any pattern of selection for school admission other than UN.

Meanwhile, Head of Department of Education, Youth and Sport of D.I. Yogyakarta, Kadarmanta Baskara Aji, revealed a problem in the budget relating to the plan for the moratorium. He said that it will be impossible to arrange a new budget if the abolition of UN is officially applied. He added that UN does not only become the parameter for passing to the higher education level but to date, it has also been used to map the quality standard to measure the success in education. Therefore, a new formulation of indicators must be developed to measure student potential, which was previously being monitored through the UN results.

The need for a new measure to replace UN was also stressed by the Head of Department of Education of Semarang, Bunyamin. He said that the duty of education institutions is to provide learning services for students through their completion of studies. Therefore, in principle, the schools will let the government determine any measurement of students’ competence.

Mendikbud: Kerja Sama Indonesia-Australia Berhasil Bangun 2.725 Sekolah

www.antaranews.com

Indonesia dan Australia telah membangun 2.725 gedung sekolah SMP di 30 provinsi Indonesia dibawah program kemitraan pendidikan selama 10 tahun terakhir ini, hal tersebut dikatakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Dikatakan lebih lanjut, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi anak-anak yang berhak untuk mendapatkan pendidikan dasar. Kemendikbud telah terus menerus mendapatkan dukungan dari Australila kemitraan ini.

Muhadjir menjelaskan bahwa sekolah-sekolah ini mampu menampung 366.300 siswa di 10.185 ruang kelas. Selama satu dekade dimana program tersebut telah berjalan, Australia menyediakan bantuan sebesar 353 juta dollar, yang terdiri dari pinjaman lunak 197 juta dollar  dan hibah murni sebesar 156 juta dollar.

Sementara itu, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Justin Lee, mencatat bahwa program kemitraan ini telah memberikan kontribusi 12,40 oersen kenaikan angka partisipasi kasar (APK) pada murid SMP di Indonesia, dari 88,68 persen pada 2006 menjadi 100,7 persen pada tahun 2015.

Lee mengatakan target Pemerintah Australia berikutnya adalah fokus untuk memberdayakan tenaga pendidik dan kepala sekolah di Indonesia. Kerjasama pendidikan Indonesia dan Australia dalam pembangunan sekolah ini dimulai pada 2006, atau setelah program rekonstruksi tsunami Aceh dan Sumantera Utara selesai.

Program kerjasama pendidikan tersebut diawali dengan Australia-Indonesia Basic Education Program (AIBEP) pada 2006-2009 yang berhasil membangun 1.570 SMP, terdiri dari 835 unit sekolah baru reguler dan 735 sekolah satu atap SD-SMP. Kemudian AIBEP dilanjutkan dengan Australia’s Education Partnership with Indonesia (AEPI) yang dimulai 2011 hingga 2015. Dibawah program tersebut, dibangunnya 1.155 SMP, terdiri dari 582 unit sekolah baru reguler dan 573 sekolah satu atap SD-SMP. Proses pembangunan sekolah-sekolah tersebut dilakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar.

Sekolah-sekolah yang dibangun dibawah program tersebut antaralain adalah SMPN 9 Ruteng (Nusa Tenggara Timur), SMPN 50 Batam (Kepulauan Riau), SMPN Satu Atap 14 Pulau Lamputan, SMPN 4 Sinjai Barat (Sulawesi Selatan), dan SMPN 25 Peswaran (Lampung)

Indonesia-Australia education partnership builds 2,725 schools: Minister Effendy

www.antaranews.com

Indonesia and Australia have built 2,725 junior high schools in 30 provinces under education partnership programs over the last 10 years, Education and Culture Minister Muhadjir Effendy said. He continued, the government is under obligation to meet childrens right to have basic education. Kemendikbud has received continuous support from Australia through this partnership.

Muhadjir informed that these schools could accommodate 366,300 students in 10,185 classrooms.During the decade for which the program has been running, Australia provided a total A$353 million worth of funds, comprising A$197 million in soft loans and A$156 million in grants.

Meanwhile, Australias Deputy Ambassador Justin Lee noted that the partnership program has contributed to 12.04 percent increase in gross participation rate (APK) at junior high school level in Indonesia, from 88.68 percent in 2006 to 100.7 percent in 2015.

Lee disclosed that Australias next target is to focus on empowerment of teachers and principals in Indonesia. The Indonesia-Australia education partnership to build schools was launched in 2006, after the completion of the reconstruction program undertaken in the wake of the deadly tsunami that had hit Aceh and West Sumatra.

The program was started with Australia-Indonesia Basic Education program (AIBEP) in 2006-2009 under which 1,570 junior high schools, comprising 835 new regular school buildings and 735 one-roof schools for elementary and junior high school students, were built. The AIBEP was followed by Australias Education Partnership with Indonesia (AEPI) from 2011 to 2015. Under it, 1,155 junior high schools, comprising of 582 new regular schools and 573 one-roof schools, were built.  The schools construction was undertaken by involving local communities.

Among the schools built under the program are SMPN 9 Ruteng (East Nusa Tenggara), SMPN 50 Batam (Riau Islands), SMPN Satu Atap 14 Lamputan Island, SMPN 4 Sinjai Barat (South Sulawesi), and SMPN 25 Pesawaran (Lampung).

link: http://www.antaranews.com/en/news/108091/indonesia-australia-education-partnership-builds-2725-schools-minister-effendy

Raksasa Industri Rokok Ikut Kampanye Larangan Merokok untuk Anak di bawah Umur

www.thejakartapost.com

Dalam upaya untuk membatasi akses anak-anak terhadap rokok, raksasa industri rokok Hanjaya Mandala Sampoerna telah memasang tanda peringatan dari pemerintah mengenai larangan menjual rokok kepada anak di bawah umur di lebih dari 30.000 toko-toko ritel di seluruh Indonesia.

Sampoerna, yang menguasai 34,5 persen pangsa pasar industri rokok di Tanah Air, merupakan perusahaan rokok terbesar di Indonesia.  Sampoerna saat ini tengah mencari lebih banyak lagi toko-toko ritel untuk diajak kerja sama guna mendukung visi perusahaannya  yaitu “anak-anak tidak seharusnya memiliki akses terhadap rokok”. Sales Direktur Sampoerna, Ivan Cahyadi, Rabu (31/11), mengatakan, hal itu merupakan bentuk komitmen perusahaanya yang hanya memasarkan dan mempromosikan produk-produk rokoknya bagi kalangan dewasa saja.

Larangan penjualan rokok kepada anak-anak di bawah umur 18 tahun tertuang dalam Pasal 25, Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 tentang pengendalian tembakau. Pada 2013, Sampoerna berinisiatif menerapkan larangan tersebut untuk wilayah Jabodetabek. Pemasangan tanda larangan itu diantaranya melaui stiker, wobbler dan tent card. Selain itu, Sampoerna juga melakukan edukasi bagi para pemilik toko akan adanya hukum yang melarang penjualan rokok kepada anak-anak.

Shobri, yang bekerja di sebuah toko ritel di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, mengatakan ia telah berusaha untuk tidak melayani anak-anak membeli rokok di tokonya. Namun, anak-anak tersebut bersikeras untuk membelinya dan selalu beralasan kalau mereka membeli rokok tersebut untuk kakaknya.

Tobacco Giant Joins Campaign against Underage Smoking

www.thejakartapost.com

In an effort to limit children’s access to cigarettes, tobacco giant Hanjaya Mandala Sampoerna has installed warning signs about the government’s prohibition on cigarette sales to underage customers in over 30,000 convenience stores nationwide.

Sampoerna, which controls a 34.5 percent market share of the cigarette industry, the largest in Southeast Asia’s most populated country, said it was seeking to collaborate with more convenience store operators in the future to support its view that “children should not have access to cigarettes”. Sampoerna sales director Ivan Cahyadi said on Wednesday, Sampoerna is fulfilling its commitment to only market and promote its products to adults.

Article 25 of Government Regulation No.109/2012 on tobacco control prohibits cigarette sales to those aged 18 years old and younger. Sampoerna’s initiative began in 2013 and initially only covered areas in Greater Jakarta. The signs installed include stickers, wobblers and tent cards. Besides installing the signs, the company has also educated store owners about the law that prohibits the sale of cigarettes to children.

Shobri, who works at a convenience store in Cilandak, South Jakarta, said his store had tried to not serve children buying cigarettes. The children, however, insist and always look for an excuse, like saying they are buying the cigarettes for their elder brothers.

link: http://www.thejakartapost.com/news/2016/11/30/tobacco-giant-joins-campaign-against-underage-smoking.html

UN Dihapus, PTN Harus Dilibatkan

Media Indonesia, halaman 12

Wacana desentralisasi ujian nasional (UN) diharapkan melibatkan seluruh stakeholder pendidikan, termasuk perguruan tinggi sebagai pihak yang nantinya langsung sebagai pemakai dari output pendidikan tingkat SMA. Meski UN tidak lagi menjadi pertimbangan utama seleksi masuk perguruan tinggi, pihak universitas (PTN) masih belum punya penilaian yang sama terkait dengan mutu pendidikan di setiap sekolah secara nasional.

Harapan pelibatan perguruan tinggi (negeri) dalam khazanah UN tersebut dikemukakan Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya M Nasih di Surabaya, kemarin (31/11).vNasih menjelaskan selama ini komponen UN masih menjadi pertimbangan dalam SNMPTN dengan porsi tergantung rektor PTN masing-masing. Di Unair, indeks sekolah digunakan sebagai dasar. Indeks tersebut dibuat atas dasar integritas sekolah dan hasil UN.

Menurut Nasih, proses belajar mengajar tetap harus memiliki alat evaluasi. Kalaupun tidak digelar nasional, bisa dilaksanakan di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota yang sesuai dengan kewenangannya. Prinsipnya, ia melanjutkan, sepanjang PT dilibatkan, itu menjadi modal kepercayaan bagi perguruan tinggi karena mereka adalah user bagi lulusan SMA/SMK.

Saat ditemui terpisah, Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan pihaknya akan bertemu dengan DPR untuk membahas penghapusan UN secepatnya. Kemudian, nanti akan dibicarakan dalam rapat kabinet terbatas dengan presiden yang dijadwalkan minggu depan. Setelah itu, baru kemudian diputuskan.

UN Removed, PTN Must be Involved

Media Indonesia, page 12

The discourse of decentralized national exams (UN) is expected to involve all education stakeholders, including universities as the party that would directly be the users of SMA education level output. Although the UN is no longer a major consideration for higher education admissions, universities (PTN) have not yet had the same assessment related to the quality of education in every school nationwide.

The hope of (state) university involvement in the UN was stated by Rector of Airlangga University (Unair) Surabaya M Nasih in Surabaya, yesterday (31/11) .Nasih explained so far the UN component was still a consideration in the SNMPTN with portions depending on the rectors of the respective PTN. At Airlangga University, the school index is used as the base.   The index is created on the basis of the integrity of the school and the results of the UN.

According to Nasih, the learning process must still have an evaluation tool. If not held nationwide, it could be implemented at the provincial or regency/ city level within their authority. In principle, he continued, as long as PT is involved, it becomes a trust for universities because they are users for SMA / SMK graduates.

When met separately, Director General of Primary and Secondary Education, Kemendikbud, Hamid Muhammad said he would meet with the House of Representatives to discuss the abolition of the UN as soon as possible. Then, it would be discussed in a limited cabinet meeting with the President scheduled for next week. After that, it would then decided.