Akreditasi 1.882 Prodi Kadaluwarsa

Indopos, halaman 8

Kedisiplinan kampus dalam mengurus akreditasi lembaganya mendapat sorotan. Catatan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mendata, akreditasi sebanyak 1.882 unit prodi telah kadaluwarsa. Masyarakat bisa dirugikan dalam kasus ini.

Dewan Eksekutif BAN-PT Chan Basaruddin mengatakan jumlah prodi yang sudah mati atau kadaluwarsa akreditasinya memang mencapai 1.882 unit. Chan berharap para kampus untuk segera mengurus prodi akreditasi yang kadaluwarsa itu merugikan masyarakat. Untuk mempercepat proses akreditasi itu, Chan mengatakan BAN-PT akan membuka layanan akreditasi online. Namanya adalah sistem akreditasi perguruan tinggi online.

Dengan sistem online ini, tim dari perguruan tinggi pengaju akreditasi tidak perlu ke Jakarta. Catatan dari BAN-PT menunjukkan perguruan tinggi yang mendapat akreditasi A sebanyak 43 unit. Perinciannya adalah PTN ada 25 unit, PTS 14 unit, PTAN 3 unit, dan kampus di bawah kementerian/lembaga lain satu unit. Sedangkan jumlah prodi yang mendapatkan akreditas A ada 2.322 unit prodi.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir prihatin dengan banyaknya prodi yang akreditasinya sudah kadaluwarsa. Dirinya telah berpesan kepada rektor kampus-kampus tersebut untuk segera mengurusnya. Sebab akan merugikan mahasiswa yang mendapatkan ijazah yang tidak legal karena akreditasi prodinya kadaluwarsa.

Accreditation of 1,882 Study Programs has Expired

Indopos, page 8

Discipline of campuses in managing accreditation of their institutions recently came under the spotlight. Records from the National Accreditation Institution for Universities (BAN-PT) showed that accreditation of 1,882 program study units had expired. This may bring harm to society.

Executive Board of BAN-PT, Chan Basaruddin said that the number of expired program studies really does total 1,882 units. Chan expected that campuses to process the expired accreditation soon. In order to accelerate such a process, Chan said that BAN-PT will open an online accreditation service called online university accreditation system.

Through such an online system, the teams from universities applying for accreditation do not need to go to Jakarta. The data from BAN-PT showed that there are 43 units of university that have accreditation A, comprising 25 state universities, 14 private universities, 3 PTAN and 1 campus under another ministry/institution. While the number of study programs that have accreditation A is 2,322 units.

Minister of Research, Technology and Higher Education (Menristekdikti), Mohammad Nasir is worried that the accreditation of so many program studies has expired. He has instructed the rectors of those campuses to immediately process the accreditation. This issue can harm the students because they obtain illegal certificate from their study program due to the accreditation having expired.

JK Klaim UN Didik Siswa

Republika, halaman 4

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengklaim ujian nasional (UN) dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing siswa. UN, menurut dia, justru mendidik siswa bekerja keras. Sebelumnya, JK menyampaikan pemerintah menolak usulan moratorim UN yang diinisasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Wapres mengklaim, pemerintah meminta usulan moratorium tersebut dikaji ulang. Jk menjelaskan, UN masih dibutuhkan negara untuk meningkatkan mutu pendidikan dan juga pemerataan pendidikan di setiap daerah di Indonesia. UN dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk meningkatkan kemampuan para siswa di seluruh Indonesia.

Wakil Ketua Komisi X DPR Fikri Faqih menilai pemerintah tidak kompak dalam menentukan kebijakan moratorium UN. Sebab, wacana yang sempat digulirkan oleh Mendikbud ini dianulir sendiri oleh pemerintah selepas rapat kabinet pada Rabu (7/12) lalu.

Fikri menilai cara merumuskan kebijakan dengan menggiring wacana terlebih dahulu ke public adalah hal yang tidak baik. Hal itu menunjukan pemerintah seolah tidak konsisten dengan alasan yang dirumuskan sendiri. Fikri berharap Kemendikbud mengkoreksi setiap kebijakan yang akan dirumuskan. Sebab, persoalan pendidikan, khususnya UN, adalah hal yang sensitive bagi guru dan murid, baik secara fisik maupun psikis.

JK Claims That National Examination Educates Students

Republika, page 4

Vice President Jusuf Kalla (JK) claimed that national examination (UN) is necessary to improve students’ competitiveness. UN encourages students to work hard. Previously, the government declined the proposal of a moratorium on UN initiated by Minister of National Education Muhadjir Effendy. JK added that the government asked for such a discourse to be reviewed. He also explained that UN is still needed by this country to improve the quality and equalization of education in all regions across Indonesia. UN can be a reference for the government in the improvement of students’ competence in Indonesia.

Deputy of Commission X DPR, Fikri Faqih revealed that the government is not in agreement in deciding the policy on UN moratorium because this discourse proposed by Mendikbud was declined by the government following the meeting of the cabinet on Wednesday (7/12).

Fikri said that formulating a new policy by issuing a discourse in the first place to the public is not a proper way of doing things. This shows a lack of consistency among the government for the policies it formulates. Fikri expects that Kemendikbud will first review every policy to be issued. Problems in education, especially UN, are sensitive matters for teachers and students, physically and psychologically.

Menperin: Guru SMK Berkualitas Hanya 20 Persen

www.republika.co.id

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, jumlah guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berkualitas di Indonesia hanya sekitar 20 persen dari total guru SMK yang ada.
Ia mengatakan, untuk meningkatkan kualitas pengajar SMK, pihaknya sedang menyiapkan konsep, tenaga kerja industri yang sudah memasuki masa pensiun sekitar usia 56 tahun. Artinya, purna karya yang notabene sudah berkecimpung di dunia industri cukup lama, untuk diberikan tanggung jawab sebagai guru SMK. Tentunya mereka akan dimodal berupa persiapan dan pelatihan sebelum terjun menjadi guru.

Menurut dia, dengan melibatkan para pegawai purna karya atau pensiunan menjadi guru SMK, diharapkan terjadi integrasi yang optimal antara kurikulum pendidikan dengan praktik kerja di lapangan. Langkah itu, bahkan akan meningkatkan jumlah guru SMK yang berkualitas, karena berhasil menggabungkan antara teori dengan kemampuan praktik di lapangan.

Dengan demikian, para lulusan SMK mampu menguasai skill terbaik dari suatu bidang industri yang akan dipergunakan saat terjun ke dalam dunia kerja. Selain itu, kata dia, pemerintah juga diharapkan bisa menggandeng industri untuk menghasilkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi.

Minister of Industry: Only 20 Percent of SMK Teachers are Qualified

www.republika.co.id

Minister of Industry Airlangga Hartanto said the number of qualified Vocational High School (SMK) teachers in Indonesia is only about 20 percent of the total existing vocational teachers.  He said, to improve the quality of vocational teachers, his party was preparing a concept, industrial workers entering retirement is around the age of 56 years. That is, retirees who have in fact been in the industrial world for a long enough time, are to be given the responsibility as vocational teachers. Surely they will be provided with preparation and training before plunging to become teachers.

According to him, by involving retirees to become SMK teachers, optimum integration is expected to occur between the educational curriculum and practical work on the ground.   The move could in fact increase the number of qualified vocational school teachers, because they managed to combine theory with practical skills on the ground.

Thus, SMK graduates are able to master the best skills of an industry field that will be used upon plunging into the world of work.  In addition, he said, the government is also expected to link with industry to generate competent workforce.

Link: http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/16/12/08/ohvi4o335-menperin-guru-smk-berkualitas-hanya-20-persen

Butuh Tenaga Terampil, Pemerintah Rancang Pelatihan Vokasi

www.tempo.co

Pemerintah tengah mempersiapkan program untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di sektor-sektor prioritas. Hal itu sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo yang ingin agar program bagi tenaga kerja tersebut bisa terealisasi secepat mungkin. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Presiden selalu mengingatkan agar pemerintah menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas dalam jumlah jutaan, bukan ratusan ribu lagi.

Darmin mengatakan ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) telah menetapkan standar dan kompetensi bagi delapan profesi yang diperlukan di kancah ASEAN. Nantinya, Indonesia bisa menerima tenaga kerja dari negara-negara ASEAN untuk profesi-profesi tersebut. Begitu juga sebaliknya.

Delapan profesi itu adalah insinyur, arsitek, tenaga pariwisata, akuntan, dokter, dokter gigi, surveyor, dan perawat. Adapun sektor prioritas dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yakni agro, karet, kayu, e-ASEAN, kesehatan, transportasi udara, elektronika, pariwisata, tekstil, perikanan, otomotif, dan jasa logistik.

Untuk mencetak tenaga kerja terampil yang dibutuhkan oleh industri, pemerintah pun merancang pendidikan dan pelatihan vokasi yang diprioritaskan di bidang pembangunan infrastruktur, sertifikasi tanah rakyat, industri manufaktur, farmasi, dan pariwisata.

In Need of Skilled Workers, Government Designs Vocational Training

www.tempo.co

The government is preparing a program to improve the quality of workforce in priority sectors. This is in accordance with the orders of President Joko Widodo who wants the workforce program to be realized as soon as possible. Coordinating Minister for Economic Affairs Darmin Nasution said the President always urged the government to prepare a skilled and qualified workforce in the millions, not hundreds of thousands any longer.

Nasution said the ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) has set the standard and competencies for eight professions needed in the ASEAN arena. Later, Indonesia could receive/ accept workers from ASEAN countries for these professions; and vice versa.

The eight professions are engineers, architects, tourism personnel, accountants, doctors, dentists, surveyors, and nurses. As for the priority sectors in the context of the ASEAN Economic Community (AEC), are namely agro, rubber, wood, e-ASEAN, healthcare, air transport, electronics, tourism, textiles, fisheries, automotive, and logistics services.

To generate the skilled workforce needed by industry, the government is designing vocational education and training prioritizing in infrastructure development, people’s land certification, manufacturing industry, pharmaceuticals, and tourism.

Link: https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/12/09/090826614/butuh-tenaga-terampil-pemerintah-rancang-pelatihan-vokasi

 

Pelajar Indonesia Kesulitan Untuk Berbicara dalam Bahasa Inggris

The Jakarta Post, halaman 2

Pelajar Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan rekan-rekan pelajar mereka di negara ASEAN ketika mereka berkomunikasi secara lisan dalam bahasa Inggris. Pemerintah memutuskan untuk mengubah cara belajar bahasa Inggris di Indonesia. Pemerintah menilai para pelajar di Indonesia masih kurang baik dalam berbicara bahasa Inggris sebab mereka terlalu banyak menghabiskan waktu belajar tata bahasa di dalam kelas dan tidak banyak belajar dalam praktik percakapannya. Cara belajar seperti itu, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, harus diubah.

Pemerintah menyadari bahwa kemampuan komunikasi bahasa Inggris sangatlah penting jika para tenaga kerja negara ingin bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya, apalagi sekarang era Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) telah dimulai. Kemendikbud berencana untuk merombak pendidikan formal bahasa Inggris di Indonesia, dimana perbaikan akan dimulai pekan depan dengan pelaksanaan proyek percontohan di beberapa SMA negeri dan swasta di Jakarta dan Bandung, Jawa Barat. British Council akan dilibatkan dalam proyek percontohan ini.

Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ananto Kusuma Seta, mengatakan, proyek percontohan ini bertujuan untuk membuat pelajar mempelajari bahasa Inggris dengan lebih menarik dan menyenangkan. Karenanya, belajar bahasa Inggris bukan hanya tentang menerjemahkan tetapi juga memahami budaya asing. Oleh sebab itu, siswa diminta untuk melatih kemampuan bahasa Inggris mereka di luar sekolah. Seperti, apabila siswa tertarik dengan bidang pertanian untuk itu diperlukan belajar tentang hal tersebut diluar kelas. Apabila proyek percontohan ini terbukti berhasil, maka akan penduplikasian program serupa di kota-kota lain akan dilakukan.

Menurut riset yang dilakukan lembaga pengajaran bahasa Inggris Education First (EF), dalam English Proficiency Index (EPI), kemampuan berbahasa Inggris di Indonesia antara usia 18 hingga 20 tahun lebih rendah dibandingkan usia antara 21 hingga 25 tahun. Hal ini berlawanan dengan kecenderungan yang terjadi di seluruh dunia, dimana kemampuan berbahasa Inggris mereka dibawah usia 20 tahun biasanya lebih tinggi daripada mereka yang usianya di atas 20 tahun.

Students Struggle to Speak English

The Jakarta Post, page 2

With Indonesian students lagging behind their ASEAN peers when it comes to communicating verbally in English, the government has decided to change the way the language is taught in the country. Indonesia students, the government said, spoke English poorly as they spent too much time studying grammar in classrooms and not enough time actually speaking the language. That style of learning, according to the Culture and Education Ministry, has to change.

Realizing that English communication skills are crucial if the country’s workforce wants to compete with other ASEAN countries, especially now the ASEAN Economic Community (AEC) has begun, the ministry plans to overhaul formal English education in Indonesia. The overhaul will begin next week with a pilot project in several public and private high schools in Jakarta and Bandung, West Java. The British Council will be involved in the project.

The Ministry’s senior advisor on innovation and competitiveness, Ananto Kusuma Seta said the pilot project aims to make English learning more fun and joyful. Therefore, learning English is not simply a matter of translating but it’s also a matter of understanding foreign culture. Therefore, students will be required to practice their English skills outside of school. For instance, students who are interested in agriculture might be required to learn about it outside class, while practicing English at the same time. If the pilot project proved successful, it would be replicated in other cities, he added.

According to the 2016 Education First (EF) English Proficiency Index (EPI), the English proficiency of Indonesians between the ages of 18 and 20 was lower than that of people between 21 and 25. That defies worldwide trends, where the English proficiency of those below the age of 20 is typically higher than those above 20.