Koran Sindo, halaman 2
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Muhadjir Effendy akan mengganti ujian nasional (UN) dengan ujian sekolah berstandar nasional (USBN). Materi USBN nantinya berisi 75% muatan lokal dan 25% muatan nasional.
Muhadjir mengatakan, Kemendikbud akan menitipkan soal 25% muatan nasional tersebut melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) yang dimaksudkan untuk mengukur pencapaian siswa tiap tahunnya. Sedangkan, 75% muatan lokal BNSP juga akan memberikan kisi-kisi soal kepada pemerintah daerah melalui dewan pendidikan provinsi.
Sebagai pengawas pelaksana USBN, Kemendikbud akan memberikan tugas itu kepada Lembaga Pejaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Sedangkan, untuk mengembangkan soal dan mengelola hasil USBN, Kemendikbud akan memberdayakan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependiikan (P4TK), Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
Menurut Muhadjir, selama ini UN belum optimal karena hanya menguji beberapa mata pelajaran. Nantinya, melalui USBN siswa akan diberikan soal yang mencakup semua mata pelajaran. Dengan demikian, lanjutnya, USBN bisa menjadi tolak ukur efektif kemampuan pelajar di setiap daerah.
Namun demikian, sejumlah anggota Komisi X DPR menilai kebijakan Kemendikbud melakukan moratorium UN dinilai terlalu terburu-buru dan akan menimbulkan kegaduhan karena dilakukan hanya beberapa bulan dari agenda UN 2017. Mereka berpendapat sebaiknya moratorium tidak dilakukan tahun depan karena banyak persoalan guru yang belum tuntas.
EDUCATION NEWS MONITORING SERVICE 