Kecurangan Masih Warnai UNBK

The Jakarta Post, halaman 8

Kemajuan teknologi tidak dapat menghapuskan ketidakjujuran. Pemerintah mungkin telah mempelajarinya setelah sekian lama melakukan upaya untuk meningkatkan pelaksanaan ujian akhir bagi para siswa. Meski telah dilakukan secara desentralisasi dan daring, namun tetap saja masih ada dugaan kecurangan yang dilaporkan oleh siswa dan orang tua.

Salah seorang siswa SMA di Jakarta Timur memberitahukan orangtuanya kalau ia dan teman-teman sekelasnya telah ditawari kunci jawaban ujian sekolah berstandar nasional (USBN) oleh guru mereka dengan harga Rp 25.000 (US $ 1,87) untuk tiap mata pelajaran yang diujikan.

Para orangtua tentu terkejut mengetahui adanya dugaan praktik seperti itu di sekolah, terlebih lagi mereka sudah mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk les anak mereka guna menghadapi ujian tersebut.

Kasus semacam itu merupakah salah satu dari banyak praktik korupsi yang ditemukan Ombudsman di wilayah Jabodetabek selama pelaksanaan USBN tingkat SMA yang digelar 20-23 Maret. Pelaksanaan USBN yang ditujukan untuk menentukan kelulusan siswa di semua jenjang pendidikan itu baru pertama kali diadakan di Tanah Air dan pelaksanaannya dikelola oleh pemerintah daerah.

Naskah soal USBN tidak lagi dibuat oleh Kemendikbud, melainkan oleh para guru yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di tingkat kabupaten/kota.

Koordinator tim bidang Pendidikan Ombudsman, Rully  Amrullah, mengatakan, Ombudsman telah menemukan 33 kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengawas ujian. Sebanyak 34 persen dari kasus yang melibatkan pengawas ujian tersebut adalah menggunakan ponsel saat mengawasi ujian.

Ombudsman juga menemukan kasus dimana guru memperbolehkan siswa untuk menyontek dan meninggalkan ruangan ketika ujian berlangsung. Beberapa menit ketika ujian akan dimulai, ditemukan juga para guru yang membagikan kunci jawaban dan menjadi pengawas ujian untuk mata pelajaran yang mereka ajarkan di sekolah.

Ombudsman berpendapat bahwa masih adanya masalah dalam pelaksanaan ujian tersebut dikarenakan minimnya pengawasan dari Kemendikbud. Hal itu terjadi karena Kemendikbud telah memberikan wewenang penuh kepada pemerintah provinsi sebagai pengelola ujian.

Komisaris Ombudsman, Ahmad Suaedy, mengatakan, Kemendikbud seharusnya perlu melakukan pengawasan ketat terkait pelaksanaan ujian, bukan hanya menyerahkan begitu saja pengelolaannya kepada pemerintah provinsi.

Sementara itu, Inspektur jenderal Kemendikbud, Daryanto, mengatakan, Kemendikbud akan menggunakan temuan-temuan adanya dugaan kecurangan tersebut sebagai bahan evaluasi. Ia menegaskan, Kemendikbud telah memiliki standar operasional prosedur terkait penyelenggaraan ujian, namun ia mengakui bahwa pihaknya tidak bisa menghindari adanya praktik kecurangan selama pelaksanaan ujian.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s